KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) sebagai sumber informasi berisi berbagai jenis program pembelajaran yang berguna, terutama dalam peningkatan kemampuan dalam bidang keterampilan fungsional yang berorientasi pada pemberdayaan potensi masyarakat setempat melalui pendekatan pendidikan berbasis masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, Minggu (18/2/2024)

Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar, serta pemerintah wajib membiayai. Jalur pendidikan sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi.

Dengan adanya PKBM sangat membantu bagi warga masyarakat khususnya yang putus sekolah agar bisa mengikuti kesetaraan dengan sekolah formal, tidak sampai disitu sejak tahun 2019 pemerintah juga memberikan BOSP bagi siswa PKBM, yang mana umur siswa tersebut dikatakan umur produktip sekitar umur 23 tahun kebawah baik itu paket A,B, dan paket C.

Adapun besaran nominal bantuan itu dengan jumlah pariatif, sesuai dengan jumlah dan kelas yang ditentukan oleh pemerintah.

Namun dengan adanya BOSP untuk PKBM  ini,diduga memicu sebagian para pemilik dan atau pengelola PKBM khususnya di Kabupaten Karawang, diduga ada beberapa PKBM yang memanfaatkan dana BOSP disinyalir untuk memperkaya diri, pasalnya tahun 2023-2024 ini samakin  banyak PKBM baru,dan ada beberapa orang yang memiliki banyak PKBM, bahkan ada beberapa guru pppk yang memiliki berikut jadi kepala sekolah di PKBM nya. Dengan meningkatnya  banyak lembaga PKBM tidak terlepas dari perijinan dinas terkait, dalam hal ini perlu jadi pertanyaan, apakah ada keterlibatan “dibelakang layar”

Padahal PKBM sebelumnya banyak kejanggalan-kejanggalan yang tidak sesuai dengan S.O.P.

Pemerintah pusat ditekankan harus lebih ketat, membuat peraturan, standar pembelajaran, agar mafia dana PKBM tidak leluasa memakan, merugikan uang negara.

Maka untuk itu jajaran pemerintah, dinas terkait harus betul-betul profesional mengontrol ulang, untuk memastikan, PKBM yang betul-betul  memenuhi peryasaratan, dan menjalankan sesuai regulasi yang ditetapkan pemerintah, atau memang PKBM ini hanya dimanfaatkan sebatas formalitas saja seperti didalamnya sehingga diduga adanya praktik-praktik manipulasi data.

Dari mulai pemberian ijin kejelasan domisili, data murid, sistem pembelajaran yang harus betul betul diperhatikan dan perlu di tinjau ulang, untuk terlealisasi dengan tepat anggaran negara yang begitu besar.

Pemerintah dituntut profesional, dalam menjalankan tugasnya demi kemajuan dan kemakmuran warga negara Indonesia.

Dengan mengedepankan praduga tak bersalah adanya dugaan tidak transparan nya anggaran PKBM di wilayah Karawang yang didanai uang rakyat

Dan dengan tayanganya berita ini setidaknya bisa dijadikan alat koreksi bagi pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Inspektorat dan BPK segera bereaksi sehingga tidak terjadi di kemudian hari anggaran PKBM yang tidak tepat sasaran seusai peruntukan nya.

•Tim

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |  Kehadiran insan pers dalam setiap momen menjadi jembatan informasi yang membuat masyarakat menjadi tahu berbagai hal yang sedang dan akan terjadi. Karenanya, peringatan Hari Pers bukan semata milik insan pers tetapi juga milik seluruh masyarakat.

Peringatan HPN 2024 semula akan dilaksanakan di Jakarta pada 7-9 Februari 2024. Namun karena mempertimbangkan kepentingan nasional yang lebih besar dengan adanya pelaksanaan Pemilu 2024, jadwal perayaan HPN 2024 diundur puncak acaranya menjadi tanggal 20 Februari mendatang.

Turut memeriahkan Hari Pers Nasional (HPN) yang akan di selenggarakan di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta IWO Indonesia akan hadiri momen acara HPN tersebut dengan mengirimkan puluhan armada bantuan kendaraan operasional yang akan bergerak dari kantor sekretariat DPP IWO Indonesia Bekasi menuju ke Jakarta.

Ketua IWO Indonesia DPD Karawang Syuhada Wisastra yang ditunjuk sebagai koordinator acara mengungkapkan kesiapan armada bantuan kendaraan operasional HPN 2024.

“Kami IWO Indonesia menyiapkan puluhan armada bantuan kendaraan operasional HPN 2024 saat acara puncak pada hari Selasa 20 Februari 2024,”ungkap Syuhada kepada awak media. Sabtu, 17/2/2024.

“Puluhan armada bantuan kendaraan operasional akan bergerak mulai dari kantor sekretariat DPP IWO Indonesia Bekasi menuju Ancol Jakarta tempat acara puncak HPN 2024,”jelasnya.

Ditempat yang sama Ketua Umum IWO Indonesia NR. Icang Rahardian, SH menegaskan armada bantuan kendaraan operasional HPN 2024 sudah disiapkan sejak jauh hari.

“Kami sudah siapkan jauh hari untuk armada bantuan kendaraan operasional HPN 2024, agar semua bisa terfasilitasi kegiatan dengan baik,”ungkap Baba Icang sapaan akrabnya.

“Armada bantuan kendaraan operasional disiapkan untuk para jurnalis yang akan mengikuti kegiatan puncak HPN 2024 yang lokasinya  di Ancol Jakarta,”jelasnya.

Setelah kegiatan HPN 2024, kami IWO Indonesia akan menggelar pesta akbar HUT IWO Indonesia yang ke 6 tahun dengan rangkaian acaranya dimulai tanggal 22 Februari sampai dengan 27 Februari di 3 kota, yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi,”pungkasnya.

•Red

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karawang resmikan gedung pusat dakwah baru. Peresmian gedung pusat dakwah tersebut secara langsung di lakukan oleh Sekertaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti pada Sabtu (19/2/2024)

Hadir dalam acara tersebut Sekertaris Daerah Kabupaten Karawang Acep Jamhuri yang mewakili Bupati Karawang, Mantan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, para pimpinan Partai Politik, para ketua Ormas dan lembaga serta tamu undangan lain yang di undang.

Ketua PD Muhamadiyah Kabupaten Karawang Bambang Maryono dalam sambutanya menyampaikan, pihaknya merasa bersyukur atas selesainya pembangunan gedung pusat dakwah Muhammadiyah seluas 600 meter yang berlokasi di Karawang.

“Tepat di hari ini kami di lantik, pasca dikukuhkannya sejak enam bulan lalu, pembangunan gedung sudah selesai, untuk luas bangunannya total 600 meter atas dan bawah dengan 2 lantai.

Alhamdulilah, gedung dakwah Muhamadiyah ini bisa dipakai untuk Kantor PD Muhammadiyah Karawang berikut dengan ruangan Organisasi Otonom dan lainnya.” Ucap ketua PD Muhammadiyah Karawang.

Selain itu ketua PD Muhammadiyah Kabupaten Karawang juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam pembangunan gedung pusat dakwah Muhammadiyah.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembangunan gedung baru pusat ini. Gedung pusat dakwah ini Alhamdulilah sudah di resmikan dan sudah di kukuhkan juga para Pengurus Cabang Muhamadiyah sebanyak 13 PCM yang ada di Kabupaten Karawang.” Pungkasnya.

•Red

MEDAN | INFOKEADILAN.COM | Kerja cepat dan tepat yang dilakukan Tim Subdit III/Jatanras Direktorat (Dit) Reskrimum Polda Sumut menangkap tiga tersangka penganiayaan dan pembakaran mobil wartawan mendapat apresiasi dari Jurnalis Medan.

Ketua Jurnalis Muda Polda Sumut, Gibson Simanjuntak, S.E, C.PW, C.IJ, C.PR menuturkan Sebagai Mitra kerja, Kami berterimakasih kepada Bapak Kapolda Sumut Irjen Agung Setya, Dirkrimum Kombes Sumaryono, Kasubdit Jatanras Kompol Bayu Samara yang telah menangkap pelaku penganiayaan dan pembakaran mobil rekan kami. Ini luar biasa.

“Kerja cepat yang dilakukan Jatanras menjadikan Kota Medan aman dan nyaman,”tandasnya, Sabtu (17/2/2024).

Gibson menambahkan kerja cepat yang dilakukan Jatanras Polda Sumut semakin meningkatkan rasa percaya warga Sumut kepada Polisi. Apalagi, korban adalah wartawan yang selalu memberikan info dan berita kepada masyarakat. Artinya, sebagai Mitra Polisi sudah memberikan porsinya yang pas. Jadi, wartawan tidak perlu takut lagi untuk memberitakan kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat.

“Jatanras Polda Sumut luar biasa. Di sela-sela kesibukan pengamanan Pemilu, Polisi masih bisa menangkap pelaku kejahatan. Kami media sangat berterimakasih,”Tandas Pimpred Media online radarsumut.id .

Pria yang hobi sepakbola ini juga mengajak seluruh insan media agar solid menjaga Kamtibmas dengan cara tidak membuat berita Hoax. Bila ada info langsung dilaporkan kepada Polisi terdekat. Keterbukaan informasi publik akan menjadikan kita besar dan menambah rasa kepercayaan masyarakat kepada media.

“Media adalah pilar bangsa ini. Sekali lagi kami ucapkan Terimakasih kepada Jatanras Polda Sumut,”ucapnya.

Seperti diketahui, Tim Jatanras Ditreskrimum Polda Sumut menangkap tiga pelaku penganiayaan dan pembakaran yang terjadi pada Kamis (8/2/2024) sekira pukul 09.30 WIB, dan Minggu (11/2/2024) sekira pukul 03.50 WIB.

Tersangka dikenakan Pasal 170 KUHP, yaitu melakukan penganiayaan secara bersama sama dan melakukan pengrusakan secara bersama sama dengan ancaman pidana 5 tahun 6 bulan.

•RZ/Red

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Pasca pencoblosan surat suara dalam Pemilu Tahun 2024, TNI dan POLRI terus melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap pergeseran logistik. Sebanyak 100 kotak suara Pemilu 2024 dari desa Karangsinom terus di kawal sampai kegudang logistik PPK   Kecamatan Tirtamulya.

Ketua PPS Ade Sutisna mengutarakan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan terkait keamanan dan integritas logistik Pemilihan Umum.

Foto : TNI dan Polri bersama Bhabinkamtibmas desa Karangsinom saat kawal kotak suara Pemilu 2024

“Kami terus bersinergi bersama TNI dan Polri dalam pengawalan ketat pergeseran logistik Pemilu yaitu dalam proses pengiriman kotak suara, dari tingkat PPS menuju gudang logistik, dan Alhamdulilah semuanya dalam keadaan aman lengkap dan lancar.”Ungkap Ade kepada awak media, Kamis (15/2/2024)

Ditempat yang sama Babinsa Desa Karangsinom Serda Saepul mengatakan, kotak suara beserta kelengkapannya menjadi sasaran utama pengamanan dan pengawalan.

“Kotak suara beserta kelengkapannya menjadi sasaran utama pengamanan dan pengawalan kami. Pengawalan logistik Pemilu ini dipimpin oleh padal masing-masing bersama anggota pengamanan TPS yang telah diperintahkan setelah pemungutan suara di masing masing TPS yang sudah selesai. Pengawalan ini bersinergi dengan para Bhabinsa dalam rangka untuk pengamannya.” Pungkasnya.

•Edo

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) baru saja menyelesaikan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024. Dengan demikian, mereka tinggal menunggu honor dibayarkan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang, Mari Fitriana menjelaskan, honor KPPS idealnya dicairkan serentak ke rekening KPPS masing-masing pada Kamis 15 Februari, kemarin.

Namun karena sejumlah KPPS masih terkendala proses pembuatan buku rekening dan ATM, maka penyaluran honor tidak bisa dilakukan serentak.

“Honor KPPS baru kami cairkan sebagian, contohnya KPPS di kecamatan Ciampel, Kotabaru, Cikampek, Jatisari, Tempuran dan Pangkalan mereka sudah cair kemarin, karena pemberkasannya sudah lengkap,” katanya, Jumat (16/2/2024).

Maka itu, demi percepatan distribusi honor KPPS, KPU Karawang memutuskan bahwa penyaluran honor KPPS akan dicairkan melalui rekening PPS.

Para petugas KPPS nantinya akan menerima honor secara tunai melalui PPS di desanya masing-masing.

Foto : Mari Fitriana Ketua KPU Karawang

Pihaknya juga sudah menginstruksikan setiap PPS untuk berkoordinasi dengan outlet BNI terdekat, dan memberikan terkait jadwal pencairan honor kepada KPPS.

“Kita juga sudah berkirim surat ke pihak bank untuk penambahan jam operasional. Kita targetkan pencairan tuntas hari ini,” ujarnya.

Adapun jika para petugas KPPS menemui kebijakan terkait honor di luar kebijakan semestinya, agar segera melapor melalui kontak layanan PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) KPU Karawang di nomor 0812-9293-7025.

“Apabila ada kebijakan di luar kebijakan kami, silakan melapor ke kantor KPU Karawang atau melalui PPID, tentu akan kami tindak lanjut,” Pungkasnya.

•Tim

BANDUNG | INFOKEADILAN.COM | Bocornya percakapan Yang ramai jadi bancakan di group Whatsap Caleg Demokrat kota Cimahi, ada salah satu komentar yang di duga sangat melukai hati Caleg PKS dengan mengatakan bahwa PKS adalah Partai Kelicikan Sementara dikarenakan adanya pelanggaraan hasil perhitungan suara di TPS untuk Partai Keadilan sejahtera di kolom C1 untuk wilayah Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah di TPS 19 Kota Cimahi dengan Jumlah perolehan suara untuk Partai Keadilan Sejahtera 31 ( Tiga puluh saru) tetapi yang tertulis di C1 dikolom Jumlah suara menjadi 41 suara, Jum’at 16 Pebruari 2024, Kamis (15/2/2024)

Menanggapi perihal bocornya percakapan grup Whatsap caleg Demokrat Uchok Marpaung.S.H selaku Ketua LBH Pembela Kedaulatan Rakyat (PKR) sekaligus CEO Media InfoKeadilan.com berharap dengan segera pihak pihak yang diduga melakukan kecurangan dengan segera di tindak lanjuti oleh pihak Bawaslu setempat dan dilakukan investigasi guna memfalidkan tuduhan kecurangan yang di lakukan kubu partai tertentu’

Pasalnya jika dirinci untuk perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera adalah 4, untuk Caleg inisial DD nomor urut 1 perolehan suranya 21, celeg ke 2 inisial AL mendapatkan Suara 1, untuk Caleg ke 3 inisial SA mendapatkan suara 0, caleg ke 4 inisial Y mendapatkan suara 0, caleg ke 5 inisial AN mendapatkan suara 2, caleg ke 6 inisial UT mendapatkan suara 0, dan caleg ke 7 inisial EA mendapatkan Suara 3, jadi jika ditotal seharusnya 31 suara tetapi yang tertulis di kolom jumlah suara menjadi 41 suara,”Jelasnya ucok

Ucok melanjutkan,”Hasil suara di C1 Untuk partai PKS tersebut beredar di WhatsApp Group salah satunya di WhatsApp Group Caleg Demokrat Cimahi yang berinisial IS dengan Jabatan Sekjen DPC Demokrat Cimahi dengan komentar Bahwa Partai PKS adalah Partai Kelicikan Sementara dengan Kelicikan sistematis dan disengaja dan samapi saat ini belum ada klarifikasi terhadap ucapan tersebut dari IS Caleg Partai Demokrat tersebut,”Terangnya

“Dan bahkan bukan hanya di Group WhatsApp Caleg Demokrat IS mengatakan demikian, tetapi di group WhatsApp TKD Pemenangan Presiden Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, Is juga mengatakan bahwa Partai PKB adalah Partai yang berbau agama tapi curang hahay dengan mengirimkan Hasil C1 Partai Kebangkitan Bangsa, Pungkasnya

•UM

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Audiensi antara aktifis masyarakat karawang dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang, Mari Fitriana, akhirnya bocor ke pihak awak media perihal adanya kotak suara yang di bawa memakai roda dua tanpa pengawalan pihak panwascam setempat

Hal tersebut pun di ungkapkan,Fery Alexa Dharmawan,selaku aktifis muda Karawang,pada hari Kamis (15/2/2024), dalam audiensi tersebut di kantor KPU Kabupaten Karawang.

Di katakan oleh Ferry, pihaknya menemukan kejanggalan dalam proses penglogistikan di KPU Kabupaten Karawang.

Mengenai kotak suara yang diangkut pada malam hari sekitar pukul 02.00 WIB menggunakan sepeda motor oleh orang tidak dikenal, tanpa dilakukan pengawalan oleh pihak penyelenggara baik dari KPU maupun Bawaslu. Yang terjadi di Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang

“Kok bisa seperti ini ??”Pungkasnya dengan Nada heran.

Menanggapi adanya dugaan kelalaian yang di lakukan pihak Panwascam Rengasdengklok  membuat geram Ketua Jurnalis Kawal Pemilihan( JKP) Media Center IWO Indonesia DPD Karawang Syuhada Wisastra

Menurut Syuhada Wisastra menegaskan,”  proses Demokrasi ini harus berjalan dengan baik serta  tegak lurus sesuai amanah dan undang undang yang sudah di tentukan, jadi tidak ada alasan apapun dari pihak pihak Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk bermain.”Tandasnya.

Lebih lanjut syuhada mengatakan, “Pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 akan dihelat serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Rabu (14/2/2024).

Seharusnya pihak Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang telah direkrut Bawaslu akan memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara dapat berlangsung luber dan jurdil.

Selain itu pengawas TPS dapat dapat lebih awal di TPS untuk mengawal dari mulai proses persiapan pemungutan suara hingga penghitungan suara dilakukan.” Ujarnya, kepada awak media Kamis (15/2/2024)

Sementara Itu ditempat terpisah Asna Selaku Ketua PPK Kecamatan Rengasdengklok Saat dikonfirmasi perihal adanya dugaan kelalaian yang dilakukan pihak Panwascam mengatakan,” Tadi sudah di investigasi langsung oleh Kapolsek, Danramil, pak Camat dan Panwas. jika ingin tau lebih jelas hasilnya silahkan konfirmasi kepada pihak Kapolsek, adapun pihak yang bertugas sebagai PPK ada 5 orang  TPS 319.

“Kata saya juga kalau pengen tau lebih jelas seperti apa kronologinya silahkan konfirmasi sama pihak kapolsek setempat.”Tutupnya

Menanggapi hal tersebut, Mari Fitriana selaku Ketua KPU Kabupaten Karawang mengatakan, pihaknya akan memanggil KPPS, PPS dan PPK dari TPS, desa dan Kecamatan yang dimaksud.

“kami akan panggil, kami akan minta klarifikasinya seperti apa, mengapa bisa ada kejadian seperti itu,” Tegasnya.

•Tim

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Pemungutan, penghitungan suara (tungsura) saat pemilihan umum (Pemilu) 2024 baru saja usai pada Rabu (14/2/2024) kemarin di tingkat TPS (tempat pemungutan suara). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang memiliki sejumlah catatan sebagai bahan evaluasi.

Beberapa di antaranya, mengenai surat suara berbeda dapil di sejumlah TPS di wilayah Kecamatan Cikampek tentu menjadi perhatian penyelenggara pemilu.

Ketua KPU Karawang, Mari Fitriana menjelaskan, persoalan surat suara daerah pemilihan (dapil) 2 yang masuk ke dapil 5 itu ada di TPS 12,13,14 dan 15 di Desa Dawuan Tengah, Cikampek.

Hanya demikian, KPU langsung menindaklanjuti hal tersebut dengan mengecek langsung ke TPS dimaksud, dan diketahui ada satu surat suara yang masuk dari Dapil lain.

“Kita langsung cek bersama Bawaslu Karawang saat itu,” ungkap Mari, Kamis (15/2/2024).

Kemudian dari hasil kajian Bawaslu Karawang saat rapat dengan KPU, persoalan itu mulanya sempat berpotensi menimbulkan PSU (pemungutan suara ulang).

Akan tetapi, pada poin 11 surat edaran Bersama Nomor SS-0870/K.Bawaslu/PM.00.000/4/2019 tentang Penyelenggaraan dan Penghitungan Suara di TPS menyatakan, dalam hal terdapat beberapa surat suara yang tertukar dengan surat suara yang telah tercoblos oleh pemilih, maka; A. Surat Suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah untuk partai politik.

“Kemudian dalam kesepakatan hasil rapat, Bawaslu telah merekomendasikan kepada kami untuk tetap melanjutkan penghitungan surat suara berdasarkan Surat Edaran Bersama angka 11 a tersebut, dan tentunya kami akan menerima dan menjalankan hal itu,” paparnya.

Selain itu, kata dia, KPU Karawang juga tengah menelusuri beredarnya video dugaan kotak suara yang diangkut tanpa pengawalan pihak terkait di wilayah Rengasdengklok.

Menurutnya, KPU akan memanggil PPK dan PPS terkait untuk memastikan kebenaran video tersebut. Ini dilakukan agar isu tersebut tidak berkembang liar dan menjadi asumsi negatif.

“Tentu akan kita panggil dahulu PPK dan PPS terkait, kita klarifikasi dahulu untuk memastikan kebenarannya,” Pungkasnya.

•DS