KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Sepanjang tahun 2023, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Barat mencatat adanya performa positif pada realisasi layanan home charging pelanggan Jawa Barat. Hingga Desember 2023, jumlah pelanggan yang menggunakan layanan ini sebanyak 548 pelanggan atau naik 173,17%, dari total 205 pelanggan di tahun 2022.

General Manager PLN UID Jabar, Susiana Mutia mengatakan bahwa pengguna kendaraan listrik sebagian besar melakukan pengisian daya kendaraan listriknya di rumah. Menurutnya, layanan home charging yang pengisiannya sangat mudah dan nyaman ini akan semakin mempercepat pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai.

“Penggunaan home charging ini sangat mudah sekali. Pengguna dapat menyeting waktu pengisiannya di malam hari dan bila penuh akan langsung berhenti. Hal ini sangat nyaman karena sembari mengisi mobil, pemilik kendaraan dapat beraktivitas lainnya atau tidur. Lalu, keesokan paginya bateri sudah full dan mobil siap dikendarai. Tidak perlu antri ke SPKLU,” Ucapnya.

Susiana merinci, 5 wilayah dengan jumlah pelanggan Home Charging PLN terbanyak yaitu PLN UP3 Bandung, PLN UP3 Gunung Putri, PLN UP3 Bogor, PLN UP3 Bekasi, dan PLN UP3 Depok. Susiana juga menjelaskan, bahwa dengan menggunakan layanan home charging, pemilik kendaraan listrik dapat mengatur pengeluaran biaya transportasi dengan melihat history pengisian daya kendaraan listriknya di Electric Vehicle Digital Services (EVDS) PLN Mobile. Perhitungan pengisian listrik melalui home charging jelas karena instalasi listrik antara home charging dengan rumah berbeda.  Tariff listriknya juga murah karena menggunakan tariff rumah tangga dan bahkan  ada diskon tarif sebesar 30% untuk pengisian daya mobil listrik pada pukul 22.00-05.00.

Berikut cara pengisian baterai kendaraan listrik melalui Home Charging:
1. Buka Aplikasi PLN Mobile
2. Klik menu “Electric Vehicle”,
3. Di halaman EVDS, klik menu “Home Charging”
4. Klik menu “Mulai Isi”
5. Akan muncul pop-up yang memberitahukan user untuk memastikan konektor sudah terhubung ke kendaraan listrik, klik “Lanjutkan”
6. Proses pengisian berjalan, menampilkan jumlah kWh yang sudah terisi ke kendaraan listrik
7. Jika ingin stop, klik tombol “Stop Charging” atau User bisa mengatur waktu dan hari untuk pengisian otomatis (Jam diskon charging berada di waktu 22:00 WIB – 05:00 WIB).
8. Pengisian berhenti dan menampilkan kWh yg sudah terisi ke kendaraan listrik. Terkait biaya layanan home charging, Susiana menyampaikan bahwa PLN saat ini mengadakan promo pemasangan perangkat home charging, “Super Everyday”. Harga spesial penyambungan listriknya mulai dari Rp850.000 hingga Rp3,5 juta.

Lebih lanjut, Susiana optimis di tahun 2024 ini layanan home charging akan semakin diminati oleh pelanggan seiring semakin banyak dan bervariasinya jenis mobil listrik di Indonesia serta infrastruktur pendukungnya.

“Setiap tahun PLN terus berkomitmen meningkatkan infrastuktur pendukung kendaraan listrik mulai dari layanan charging station hingga layanan digitalnya, selain tentu pasokan listrik yang andal dan berkualitas,” Pungkasnya

•Red

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Calon Legislatip DPRD Kabupaten Karawang Dapil 5 Tedi Gunawan S.Pd gelar kegiatan sosialisasi dan silaturahmi dengan warga di wilayah Dusun Mekar Baru dan Dusun dusun Karajan Remaja desa Cikampek Kota Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang, Selasa (30/01/2024).

Kegiatan sosialisasi yang di laksanakan tersebut di sambut antusias warga sekitar. Hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut kader dan tim relawan pemenangan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan warga sekitar yang ada di wilayah desa Cikampek Kota.

Di katakan Tedi Gunawan S.Pd Caleg DPRD Kabupaten Karawang Dapil 5 yang meliputi Kecamatan Cikampek, Kotabaru, Tirtamulya, Jatisari, dan Kecamatan Banyusari siap mengabdikan diri dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dusun Mekar Baru dan dusun Karajan Remaja mengenai program-program dari Partai Nasdem. Selain itu sekaligus menyerap berbagai aspirasi dan keluhan dari masyarakat khususnya di wilayah Dapil 5 ini.” Ucapnya.

Terlepas daripada itu pihaknya siap untuk mensejahterakan masyarakat Karawang khususnya masyarakat yang ada di wilayah Dapil 5.

“Saat ini saya perhatikan di wilayah Dapil 5 ini khususnya masih banyak PR yang harus di kerjakan, baik itu di bidang infrastruktur maupun di bidang lainya. Dan ini tentunya harus di benahi agar lebih baik lagi. Insya Allah, jika saya di percaya dan terpilih dalam kontestasi Pemilu 2024, saya siap kerjakan PR-PR yang belum selesai ini.” Ujarnya.

“Agar kehidupan perekonomian warga meningkat tentunya harus di benahi di berbagai aspek pembangunannya. Dan tentunya ini butuh kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, dari warganya, Pemdesnya, dan juga pihak-pihak yang lebih berkompeten yang ada di wilayah Kecamatan Cikampek ini agar tercipta satu perubahan kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi.” Pungkasnya.

•Edo

BEKASI | INFOKEADILAN.COM | Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Cikarang Timur yang di gelar di Hotel Ibis Style Jababeka Cikarang yang dilaksanakan setiap awal tahun dengan tema peningkatan pelayanan publik dalam mewujudkan stabilitas ekonomi daerah dan konektivitas wilayah yang berkelanjutan, Selasa (30/01/2024)

Dalam acara tersebut dihadiri langsung oleh Camat Cikarang Cikarang Timur Ropi ST beserta staf dan jajaran, Polsek Cikarang Timur, Danramil Cikarang Timur, Kepala Desa seKecamatan Cikarang Timur dan tamu undangan lain yang hadir.

Dalam Musrenbang tersebut di uraikan beberapa kegiatan pembangunan yang diajukan kepada pemerintah baik perbaikan jaling, sarana pendidikan dan lain lain terutama diwilayah Cikarang Timur untuk anggaran tahun 2025.

Tapi rapat tersebut sangat disayangkan, pasalnya dalam acara rapat Musrenbang Tingkat Kecamatan Cikarang Timur tidak terlihat satupun perwakilan dari Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Bekasi yang hadir.

Iwan Cahyadi atau yang sering di sapa Bang Doyok salah satu warga yang mewakili masyarakat desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur Bekasi selesai menghadiri rapat Musrenbang tersebut mengungkapkan kekecewaanya karena di dalam rapat Musrenbang tidak di hadiri anggota dewan satupun.

“Saya sebagai masyarakat merasa kecewa kenapa tidak ada satupun DPRD yang hadir dalam rapat ini. Terus bagaimana mau mengusulkan kegiatan, sedangkan anggota dewan nya saja tidak ada hadir, padahal mereka perwakilan masyarakat untuk menampung semua usulan dan aspirasi dari masyarakat.” Ungkapnya

“Mestinya harus ada kolaborasi antara anggota Legislatif dan pemerintah Kecamatan maupun dengan pihak Pemdes untuk menjaring aspirasi masyarakat, tapi kalau seperti ini saya kira tidak ada kerjasama, dan hal ini jelas sangat di sayangkan karena perwakilan masyarakat seakan akan enggan bertemu dengan masyarakatnya secara langsung.” Pungkasnya

•Red

BEKASI| INFOKEADILAN.COM | Bertempat di Hotel Ibis Cikarang Baru Pemerintah Kecamatan Cikarang Timur gelar rapat Musrenbang Kecamatan Cikarang Timur dengan tema Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Stabilitas Ekonomi dan Konektivitas Wilayah Berkelanjutan tersebut dihadiri langsung oleh Camat, Bapedda, Kapolsek, Koramil, Kepala Desa seKecamatan Cikarang Timur dan segenap elemen masyarakat, Selasa (30/01/2024)

Musrenbang Kecamatan di laksanakan setahun sekali dengan tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pembangunan insprastruktur desa untuk usulan APBD di tahun 2025.

Foto : Camat Cikarang Timur Ropi ST saat sambutan dalam rapat Musrenbang

Camat Cikarang timur Ropi ST menyampaikan, bahwa dari 199 usulan dari 7 desa dan 1 Kelurahan sekitar 56 titik yang sudah di realisasi.

“Dari beberapa usulan masyarakat dari hasil musdus dan musdes Alhamdulillah banyak yang di realisasi Kecamatan Cikarang Timur 56 titik yang sudah di realisasi dari 199 usulan dari 7 desa dan 1 Kelurahan.

“Saya ucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi atas realisasi pembangunan yang sudah di alokasikan untuk anggaran APBD di tahun 2024 untuk manfaat demi kepentingan masyarakat banyak seperti bantuan sosial, untuk masyarakat tidak mampu dalam bentuk Rumah Layak Huni (Rulahu) sebanyak 20 unit di desa Cipayung.” Ucapnya

“Saya yang mewakili masyarakat merasa rapat kali ini sangat di sayangkan, karena tidak ada satupun anggota dewan yang hadir di saat musrembang Kecamatan. Bagaimana mau mengusulkan kegiatan, dewan nya saja tidak hadir, padahal perwakilan masyarakat untuk menampung aspirasi dari masyarakat.” Pungkasnya dengan nada kecewa.

•Wan/Red

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Beberapa waktu lalu telah terjadi tindak pidana penculikan dan pengeroyokan oleh sekelompok orang kepada dua warga Karawang.

Belakangan diketahui peristiwa tersebut tidak hanyak memakan dua korban melainkan lima korban karena istri dan anak korban juga turut serta di culik serta di bawa keluar kota Karawang, ironisnya istri korban harus menyaksikan suaminya di siksa habis habisan oleh para pelaku

Penyiksaan mulai dari pemukulan, di ikat, di borgol, di sundut oleh rokok bahkan salah satu korban sempat di pukul sebanyak dua kali menggunakan yang di duga senjata api.

Kejadian bermula pada saat salah satu korban bersama istrinya berjanjian dengan rekan salah satu caffe Wilayah Galuh Mas Karawang. Kemudian datang sekelompok orang tidak dikenal masuk dan menyeret korban dan istrinya ke dalam mobil

Masih di wilayah Karawang tepatnya di perumahan Sumarecon kelompok yang sama memaksa masuk dan mengeroyok korban lainya dan membawa korban istri serta anak balitanya.

Menurut informasi salah satu oknum kelompok tersebut mengaku sebagai anggota kepolisian, namun belakangan diketahui hasil daripada pengakuan pihak keamanan bahwa tidak ada anggota kepolisian dalam insiden tersebut namun kelompok tersebut bernama KOREMBI.

“Mereka masuk kurang lebih 15 orang ada 3 mobil dan mengatakan dari KOREMBI KARAWANG” Ucap petugas jaga, Senin (29/01/2024)

Kejadian tersebut menjadi sorotan Auditor Hukum Arya Tiya Gita Prawira Alamsyah S.H, C.L.A, selaku Auditor Hukum sangat menyayangkan masih adanya aksi koboy di negara hukum seperti ini.

“Harusnya di pikirkan lagi dampak daripada tindakan premanisme seperti ini” ucap Arya

Arya juga menambahkan bahwasanya tindakan Koboy tidak akan menyelesaikan masalah bahkan menimbulkan masalah baru

“Apapun motif dari tindakan kelompok tersebut tidaklah benar karena sudah menimbulkan tindak pidana baru” sambung Arya

Ditempat yang sama Putra Agustian S.H, C.L.A, selaku auditor hukum menegaskan bahwa kasus tersebut harus di usut sampai tuntas dan di kawal penuh oleh masyarakat melalui media masa agar tidak terjadi tindakan serupa dan menimbulkan korban lainya.

“Kasus ini harus di usut tuntas dan sangsi tegas kepada para pelaku kriminalitas, terlepas apapun dasar dari tindakan mereka bisa di jelaskan pada saat proses persidangan” Pungkasnya.

•Red

BEKASI | INFOKEADILAN.COM | Dalam rangka meningkatkan pengawasan kampanye pemilu tahun 2024, untuk terciptanya Demokrasi yang Jurdil dan bermartabat (Panwaslu) Kecamatan Cikarang Timur gelar Press Realese Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Kampanye yang bertempat di Saung Dewi Kp. Selang Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, Sabtu (27/1/2024)

Hal tersebut tentunya sebagaimana himbauan dari ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, bahwa Panwaslu di setiap Kecamatan di arahkan untuk mengamankan dan melancarkan proses tahapan masa kampanye menuju pemilu nanti, sehingga bisa berjalan aman dan lancar.

Dalam kegiatan rapat tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Sekertariat Panwascam H. Aris Sadikin Asnawi, SE. MM.

Selanjutnya yang menyampaikan pemaparan terkait teknis yang disampaikan oleh Ketua Panwascam Cikarang Timur Eneng Hikmatul Fajriah, dan didampingi komisioner lainnya. Suhendra Jaya Kusuma Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, serta Warsidi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.
Ketua Panwaslu Kecamatan Eneng Hikmatul Fajriah sebelumnya memberikan arahan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan dan pengawas Kelurahan/Desa ( PKD ) dalam mengawasi pelaksanaan kampanye pemilu 2024 sesuai dengan prosedur.

Eneng Hikmatul Fajriah menyampaikan,” terkait jadwal kampanye itu merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial, karena aturan kampanye telah diatur sesuai dengan PKPU No.15 Tahun 2023, dan tugas pengawas harus memastikan itu, selain itu jajaran Panwascam dan PKD juga harus memastikan pelaksanaan jadwal kampanye, yang dibolehkan dan yang tidak selama 50 hari masa kampanye terbuka dan 25 hari kampenye melalui Media Sosial.

“Selama masa kampanye yang di mulai pada tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024, yang di mulai dari pertemuan terbatas, Pertemuan tatap muka, Bahan penyebaran kampanye ke umum, Pemasangan alat peraga kampanye, Debat Paslon Capres – Cawapres dan media sosial. Sedangkan pada tanggal 21 Januari sampai 10 Februari 2024 kampanye rapat umum, Iklan media cetak, media massa cetak, media elektronik dan media bold.

Dan sejauh ini jadwal tahapan kampanye secara spesifik sudah ada beberapa titik, termasuk Bimbimngan Teknis untuk para saksi dari partai tertentu. Proses pengawasan kampanye dalam Pemilu Tahun 2024 akan semakin terarah sesuai dengan aturan pengawasan, dan Alhamdulillah pengawasan kampanye sampai hari ini berjalan lancar, mudah-mudahan pemilu mulai dari tingkat nasional hingga tingkat Daerah tidak ada kendala apapun.” Tutur Nya

Sementara itu Warsidi menegaskan, ” Tidak ada pembiaran pada setiap pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye ini. Dan bilamana masyarakat diseputaran kecamatan Cikarang Timur melihat adanya pelanggaran di masa kampanye, maka jangan segan segan untuk melaporkan ke Bawaslu, Panwascam atau ke PKD. Andai ada yang terjadi hal yang melanggar, akan dipastikan setiap pelanggaran itu, akan kita tindak tegas.

Suhendra Jaya Kusuma Divisi Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas menambahkan. ” Berdasarkan UU nomer 7 tahun 2017 pasal 280 ayat 2 dan 3 disebutkan berbagai pihak yang dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu, yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, TNI/Polri, serta Aparatur Sipil Negara (ASN).”Pungkas Suhendra Jaya Kusuma dalam gelar Press Realese Panwaslu Kecamatan Cikarang Timur.

•D/Red

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Beredar kabar miring terkait dugaan meninggalnya petugas KPPS yang meninggal dunia setelah selesai dilantik yang diduga keracunan di tepis oleh Ketua KPUD Karawang Mari Fitriana.

Dalam pernyataannya Mari menyebut bahwa terkait meninggalnya 2 orang petugas KPPS yang di duga keracunan itu tidaklah benar dan hoax.

“Perihal meninggalnya 2 orang petugas KPPS tersebut itu bukan Keracunan makanan, melainkan itu faktor dari Kesehatan dan umur seseorang yang tidak bisa diduga ” Ucapnya di hadapan sejumlah awak media, Senin (29/01/2024)

Lebih jauh pihaknya menegaskan dan mengklarifikasi bahwa adanya pemberitaan di media sosial itu tidaklah benar.

“Terkait pemberitaan yang ramai di media sosial itu adalah hoax, mestinya di klarifikasi dulu setiap pemberitaan.” Tandasnya.

“Memang benar bahwa ada dua orang anggota KPPS kami yang meninggal dunia yang pertama KPPS dari Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur, yang kedua dari desa Jayamakmur Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang semuanya bukan karena keracunan makanan melainkan itu karena kondisi Kesehatan.” Tegasnya

•Sep/Red

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Sekolah Dasar Negeri Kertajaya 1 yang terletak di Desa Kertajaya Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang butuh perhatian dan bantuan Pemkab Karawang, pasalnya terlihat beberapa ruangan kelas tersebut sudah tidak nyaman bahkan sebagian atapnya banyak yang bocor.

Selain ruang kelas yang sudah terlihat tak nyaman terlihat halaman sekolah pun masih beralaskan tanah, sehingga apabila hujan turun halaman sekolah tersebut menjadi becek.

Di ungkapkan Dadan Kadarusman S.Pd selaku Kepala Sekolah saat di temui awak media di ruangan kantornya mengatakan, untuk saat ini kondisi SDN Kertajaya 1 memang masih butuh perbaikan.

“Memang kondisi saat ini sekolah ini butuh perbaikan, baik ruangan kelasnya, atapnya dan juga halamannya, bahkan kami juga sebetulnya ingin memagar halaman sekolah.” Ucapnya, Jum’at (26/01/2024)

“Dengan belum di perbaikinya ruangan kelas, atap, pagar dan halaman sekolah kami berharap semoga Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dan dinas terkait dapat membantu agar fasilitas yang ada di SDN Kertajaya 1 lebih baik lagi agar kami bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada siswa saat proses belajar mengajar.” Pungkasnya.

Senada di ungkapkan oleh salah satu guru ketika awak media coba meminta keterangan mengungkapkan, bahwa para guru yang ada di sekolah tersebut berharap ada bantuan dari Pemerintah.

” Kami sebagai guru berharap semoga sekolah tempat kami mengajar ini mendapat bantuan Pemerintah, karena bila dari pihak komite yang membangun itu hanya dari iuran wali murid, dan itupun sebagian wali murid terkadang ada juga yang keberatan untuk nyumbang, dan kami juga tentunya tidak memaksa, sehingga sampai saat ini halaman sekolah masih dalam kondisi beralaskan tanah, bahkan sebagian ruangan kelas pun kondisinya sudah kurang maksimal, begitupun atapnya.” Pungkasnya.

•Red