TABALONG |Infokeadilan.com –  Kapolres Tabalong AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana, S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla menegaskan komitmen transparansi dalam penanganan perkara yang saat ini menjadi perhatian publik. Melalui Kasi Humas Polres Tabalong IPTU Heri Siswoyo, S.H., M.H., Kapolres menyampaikan penjelasan resmi terkait mekanisme dan progres penanganan kasus.

Pernyataan ini disampaikan di tengah pemberitaan sejumlah media online nasional terkait peristiwa yang terjadi di wilayah hukum Polres Tabalong.

“Kapolres Tabalong menjunjung tinggi asas transparansi. Untuk perkara pidana umum, laporan dari masing-masing pihak yang terlibat telah diterima dan diproses oleh Satreskrim Polres Tabalong sesuai prosedur hukum yang berlaku,” tegas IPTU Heri Siswoyo, Senin (21/6/2026)

Kapolres Tabalong memastikan penanganan perkara pidana umum berjalan. “Untuk perkara pidana umum saat ini masih berlangsung / berproses oleh Satreskrim Polres Tabalong. Penyidik bekerja profesional, cepat, tuntas, dan berkeadilan sesuai KUHAP,” jelas Kasi Humas.

Terkait penanganan yang melibatkan anggota Polri, Kapolres Tabalong melalui Kasi Humas menyampaikan hal sebagai berikut: “Pemeriksaan terkait anggota maupun Kapolsek sedang dalam proses pemeriksaan Propam Polres Tabalong. Untuk materi yang berkaitan dengan proses internal anggota, tidak kami tuangkan secara mendetail ke publik guna menjaga asas praduga tak bersalah dan kerahasiaan proses pemeriksaan internal sesuai aturan yang berlaku,” ujar IPTU Heri Siswoyo.

Kapolres Tabalong AKBP Wahyu Ismoyo menegaskan prinsip penegakan hukum. “Tidak pandang bulu. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum pidana atau Kode Etik Profesi Polri akan diproses sesuai ketentuan, sesuai instruksi Kapolda Kalimantan Selatan dan Bapak Kapolri,” tegas Kapolres Tabalong.

Kasi Humas menjelaskan, Polres Tabalong saat ini menangani laporan dari masing-masing pihak yang saling terkait. Semua laporan tersebut telah teregistrasi dan ditangani oleh fungsi yang berwenang.

“Polres Tabalong terbuka terhadap pengawasan masyarakat. Namun kami mohon masyarakat bersabar dan tidak berspekulasi. Biarkan Satreskrim dan Propam bekerja sesuai SOP. Hasilnya akan kami sampaikan secara transparan sesuai porsinya,” pesan IPTU Heri Siswoyo.

Di momen Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, sikap Kapolres Tabalong ini menjadi bukti nyata implementasi “Presisi” Polri. Transparan untuk proses hukum pidana umum, namun tetap menjaga integritas proses internal melalui Propam.

“Kapolres Tabalong tidak menutup informasi kepada publik. Tapi ada porsi yang boleh dibuka, ada porsi yang dijaga kerahasiaannya sesuai aturan. Itulah bentuk profesionalisme Polri,” tambah Kasi Humas.

•Raihan

TABALONG |Infokeadilan.com –  Di momen Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026, marwah institusi Polri kembali jadi sorotan publik. Kali ini perhatian mengarah ke Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Kini muncul pertanyaan dari warga Murung Pudak sampai Jakarta Kantor Polisi aman atau tidak, Minggu (21/6/2026)

Pertanyaan itu menguat setelah kasus yang menimpa Sdr. IS, guru MAN 1 Tabalong, memasuki babak baru. Senin 15 Juni 2026, Sdr. IS menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik Satreskrim Polres Tabalong di Tanjung.

Menurut keterangan Sdr. IS kepada penyidik dan wartawan, peristiwa pemukulan yang ia laporkan diduga terjadi di salah satu ruangan Polsek Murung Pudak pada Jumat, 5 Juni 2026. Sdr. IS juga menyatakan, pemukulan itu diduga terjadi saat proses mediasi berlangsung, di hadapan Kapolsek Murung Pudak dan beberapa anggotanya.

Jika keterangan tersebut terbukti benar berdasarkan hasil penyidikan dan putusan pengadilan, maka publik berhak mempertanyakan fungsi dasar Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Hingga berita ini ditayangkan, Media ini terus berupaya mengonfirmasi kepada Kapolres Tabalong, Kapolsek Murung Pudak, Kasi Humas Polres Tabalong, dan pihak MB. Ruang hak jawab dan hak klarifikasi terbuka 1×24 jam sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kronologi Berdasarkan Keterangan Sdr. IS Status Saling Lapor. Sdr. IS sebagai Pelapor, Melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan Pasal 466 KUHP ke Polres Tabalong. Usai diperiksa Senin 15 Juni 2026, ia menyampaikan, “Saya dipanggil ke Polsek Murung Pudak untuk mediasi dengan pihak MB. Saya datang bersama kuasa hukum. Begitu masuk ruangan, sudah ada MB dan beberapa anggota polisi. Tiba-tiba MB memukul saya di depan Kapolsek dan anggota lainnya.”

Di waktu yang sama, Sdr. IS juga diperiksa sebagai terlapor atas laporan balik dari MB yang menuduh Sdr. IS melakukan pencemaran nama baik.

Sdr. IS didampingi tim kuasa hukum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia – DePA-RI Provinsi Kalimantan Selatan secara pro bono: Rachmad Fadillah, SH, M. Wahyu Rahmadhani, SH, dan M. Sholeh, SH. Ketua DePA-RI Kalsel, Adv. Nizar Tanjung, meminta penyidik Polres Tabalong bekerja profesional sesuai KUHP, KUHAP, dan Kode Etik Profesi Polri.

Warga mempertanyakan pengawasan melekat terhadap Polsek Murung Pudak. “Jika kejadian 5 Juni 2026 benar terjadi sesuai keterangan pelapor, maka fungsi pengawasan pimpinan Polres Tabalong patut dievaluasi,” kata warga. Kode Etik Polri Perkap 7/2022 mewajibkan pimpinan bertanggung jawab atas perilaku anggotanya.

Warga menduga ada kejanggalan: bagaimana mediasi di kantor polisi bisa berujung pemukulan? Apa peran Kapolsek dan anggota saat kejadian? “Kami hanya minta kejelasan, bukan menuduh,” ujar warga.

Sudah 16 hari sejak kejadian 5 Juni 2026. Publik belum menerima penjelasan resmi dari Kapolres Tabalong. Warga berharap pimpinan Polres Tabalong segera memberikan klarifikasi agar tidak timbul spekulasi liar di Hari Bhayangkara ke-80.

Warga meminta Kapolres Tabalong menindaklanjuti dugaan kelalaian anggota sesuai Kode Etik Profesi Polri. “Jika terbukti ada anggota yang lalai, biarkan proses Kode Etik berjalan. Mulai dari pemeriksaan, sidang, sampai sanksi terberat sesuai aturan,” tegas warga.

Tuntutan Warga Tabalong dan Murung Pudak meminta 4 hal kepada Kapolres Tabalong dan Kapolsek Murung Pudak: JAWAB, BUKA, TINDAK LANJUTI, JAMIN.

1. JAWAB pertanyaan publik terkait keamanan kantor polisi

2. BUKA rekaman CCTV Polsek Murung Pudak tanggal 5 Juni 2026 untuk transparansi, sesuai aturan yang berlaku

3. TINDAK LANJUTI dugaan kelalaian anggota melalui proses Kode Etik Profesi Polri yang transparan

4. JAMIN keamanan dan keselamatan korban, saksi, serta pelapor dari segala bentuk intimidasi

“Pak Kapolres Tabalong, kami warga hanya minta kepastian hukum dan transparansi. Buktikan di Hari Bhayangkara ke-80 ini bahwa Polri masih bisa dipercaya masyarakat Tabalong,” kata warga.

Warga menyatakan akan terus mengawal proses hukum kasus ini dan akan menyampaikan aspirasi ke Divpropam Polri, Kompolnas RI, serta Ombudsman RI jika tidak ada kejelasan dalam waktu dekat.

•Raihan

TABALONG |Infokeadilan.com  – Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Time Rally 2026 Tabalong Smart IKN Golden Triangle Trophy Bupati dan Wakil Bupati Tabalong dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 memasuki hari kedua pelaksanaan, Minggu (21/6/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Halaman Pendopo Bersinar, Jalan H. Dandung Suchrowardi, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong tersebut berlangsung meriah dengan diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Tabalong Ir. H. M. Noor Rifani, S.H., S.T., M.T., Wakil Bupati Tabalong Habib Taufani Alkaf, S.Kom., M.M., Ketua DPRD Tabalong Reza Fahlipi, S.M., M.M., Kapolres Tabalong AKBP Wahyu Ismoyo Jayawardana, S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla., Ketua IMI Provinsi Kalimantan Selatan Ir. H. Edy Sudarmadi, Ketua IMI Kabupaten Tabalong Agus Saihu, Ketua Pelaksana Kejurnas Wisata Rally 2026 M. Dzaky Makarim, Ketua KONI Kabupaten Tabalong Irwan Hidayat, Ketua Club Tabalong Otomotif Budi Setiawan, para kepala SKPD dan kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong atau yang mewakili, para camat jajaran Pemda Tabalong, perwakilan pimpinan perusahaan BUMN dan BUMD, tim IMI dan pengawas perlombaan, peserta wisata rally, panitia pelaksana, awak media serta tim pengamanan dan medis.

Pada hari kedua, kejuaraan diikuti sebanyak 66 peserta Kejurnas dan 34 peserta kategori eksekutif. Para peserta menempuh rute yang dimulai dari Halaman Pendopo Bersinar menuju Pasar Agribisnis Desa Kembang Kuning Kecamatan Haruai, dilanjutkan ke Desa Bilas dan Desa Kaong. Selanjutnya peserta melaksanakan rest point di Pusat Kebudayaan Dayak Deah Desa Pangelak Kecamatan Upau sebelum kembali menuju garis finis di Halaman Pendopo Bersinar Kecamatan Murung Pudak.

Adapun kelas yang diperlombakan meliputi Kejuaraan Nasional Umum Time Rally 2026, Kejuaraan Nasional Seeded B Time Rally 2026, Kejuaraan Nasional Non Seeded Time Rally 2026, Kejuaraan Nasional Wanita 2026, Kejuaraan Nasional Team Club/IMI Provinsi 2026, Kejuaraan Nasional U-23 2026, Kejuaraan Fun Rally IMI Provinsi Kalimantan Selatan 2026, serta Kejuaraan Executive dan Fun Rally.

Selain menjadi ajang kompetisi olahraga otomotif, kegiatan ini juga menjadi sarana promosi potensi wisata, budaya serta pembangunan daerah Kabupaten Tabalong kepada para peserta dan tamu yang hadir.

Kejuaraan Nasional Time Rally 2026 Tabalong Smart IKN Golden Triangle Trophy Bupati dan Wakil Bupati Tabalong dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 dilaksanakan selama dua hari, mulai Sabtu (20/6/2026) hingga Minggu (21/6/2026), dengan total jarak tempuh kurang lebih 200 kilometer.

Selama pelaksanaan kegiatan, situasi berlangsung aman, tertib dan lancar dengan dukungan penuh dari panitia, tim pengamanan, tim medis serta seluruh pihak terkait.

•Raihan

KARAWANG |Infokeadilan.com – Rasa kecewa mendalam dirasakan oleh seorang warga atas hasil seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik Baru (PCMB) dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran ini. Anaknya yang sangat berkeinginan bersekolah di SMA Negeri 1 Cikampek dinyatakan tidak diterima, meskipun tempat tinggalnya masih berada dalam wilayah Desa Sarimulya, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang.

Menurut keterangan dari salah satu orangtua siswa yang ikut mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut, bahwa anaknya telah mencantumkan SMA Negeri 1 Cikampek sebagai sekolah pilihan utama. Namun, berdasarkan hasil pengumuman seleksi, namanya tidak tercantum sebagai peserta didik yang diterima, dengan alasan tidak masuk dalam zona yang ditetapkan dan kuota penerimaan sekolah tersebut telah terpenuhi.

Kekecewaan ini semakin terasa lantaran sang anak sempat berniat untuk tidak melanjutkan pendidikan ke sekolah lain, mengingat keinginannya yang sangat kuat untuk menempuh pendidikan di sekolah negeri tersebut.

Saat di temui awak media, Nur salah satu orang tua siswa yang merasa sedikit kekecewaan menyampaikan keluhan dan pertanyaannya.

“Anak saya sangat berharap bisa bersekolah di SMA Negeri 1 Cikampek, itu menjadi pilihannya yang paling utama. Namun hasilnya menyatakan ia tidak masuk zona dan kuotanya sudah penuh. Saya sebagai orang tua pun bertanya‑tanya, mengapa masih dalam satu wilayah Desa Sarimulya saja ternyata tidak bisa diterima? Aturan yang berlaku saat ini justru membuat kami sebagai orang tua merasa bingung dan sulit memahaminya,” ungkap Nur.

Ia menambahkan bahwa keterbatasan informasi mengenai pembagian zona sekolah membuatnya merasa kebingungan. Sebagai warga yang berdomisili masih dalam satu kecamatan, ia berharap aturan yang diterapkan dapat lebih jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat, agar tidak menimbulkan kekecewaan serupa di masa mendatang.

“Yang kami harapkan adalah kejelasan. Jika memang masih dalam satu wilayah desa dan kecamatan, seharusnya ada kepastian. Kini anak saya kecewa berat, bahkan sempat enggan melanjutkan sekolah karena keinginannya hanya tertuju ke sekolah itu saja,” lanjutnya.

Sementara itu, Irpan salah satu perwakilan dari pihak sekolah ketika diminta penjelasan oleh awak media terkait dengan sistem PCMB-SPMB pada jalur domisili/zonasi.

“Waalaikumsalam, saya juga bingung kalau SPMB mah kang🙏. Keponakan saya juga ga masuk di Klari kang. Dan saya juga ga bisa ngapa ngapain karena sistemnya kayak gini. Sistem mah dari provinsi kang.” jelasnya, Sabtu (20/6/2026).

Menanggapi berbagai keluhan terkait Pendaftaran PCMB-SPMB tahun ini yang muncul dimasyarakat memicu sejumlah pertanyaan mendalam bagi sejumlah para orangtua siswa mengenai penerapan dan penjelasan sistem yang sebenarnya.

Tidak hanya itu mereka juga berharap adanya keterbukaan dan transparansi yang bisa seluruh para orangtua siswa bisa menjadi lebih memahami. Mereka juga meminta kepada pihak terkait untuk mempublikasikan seluruh hasil penerimaan siswa secara terbuka kepada publik, agar hal ini tidak menimbulakan kecemburuan sosial ditengah masyarakat.

Dugaan ini menjadi perhatian tersendiri di tengah masyarakat, mengingat sistem domisili/zonasi yang diberlakukan bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan, namun dalam pelaksanaannya masih menimbulkan pertanyaan dan kekecewaan bagi sebagian warga.

•E. Bahar