BEKASI |Infokeadilan.com – Semangat pengabdian dan kepedulian terhadap kemajuan desa kembali ditunjukkan oleh Dadang Samsudin, yang akrab disapa Igoen. Pada Kamis (9/4/2026), ia secara resmi menyatakan kesiapannya untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mewakili Dusun 1, Desa Labansari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, untuk periode 2026–2034.

Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen kuatnya untuk terus mengabdi dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan desa serta kesejahteraan masyarakat.

“Saya siap mendaftarkan diri sebagai calon BPD periode 2026–2034, ini merupakan langkah saya untuk bisa mengabdi dan berkontribusi langsung bagi masyarakat,” ujar Igoen dengan penuh keyakinan.

Menjadi Jembatan Aspirasi yang Amanah

Igoen menegaskan, jika nantinya diberikan kepercayaan oleh masyarakat, ia bertekad untuk menjadi perwakilan yang tidak hanya hadir, tetapi juga mampu menjadi jembatan aspirasi yang efektif.

“Saya ingin menjadi perwakilan masyarakat yang amanah, mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi warga, serta ikut serta dalam pembangunan desa yang lebih baik,” tambahnya.

Pria yang memiliki visi kuat terhadap kemajuan desa ini juga berharap mendapatkan dukungan luas dari seluruh elemen masyarakat, khususnya warga di wilayah tempat tinggalnya.

“Mohon doa dan dukungannya dari seluruh masyarakat, khususnya warga Dusun 1, agar saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik,” pungkasnya.

Tidak hanya mempersiapkan diri sebagai calon, Igoen juga menyoroti pentingnya penyelenggaraan proses pemilihan yang demokratis. Ia menekankan agar panitia di setiap tingkatan dapat bekerja secara profesional dan terbuka.

“Saya berharap panitia tiap tiap dusun harus lebih terbuka baik secara tahapan-tahapan maupun proses pemilihan, karena ini pesta rakyat, rakyat lah yang mempunyai kedaulatan dalam menentukan keterwakilannya di BPD tanpa ada tekanan dari pihak manapun,” tegasnya.

Dengan semangat baru dan pengalaman yang dimiliki, Dadang Samsudin siap bersaing secara sehat dan bekerja maksimal demi mewujudkan Desa Labansari yang lebih maju dan sejahtera.

•Wan

KARAWANG |Infokeadilan.com – Lembaga pengamat kebijakan publik, Mahar Kurnia Institute, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan kegiatan normalisasi irigasi yang dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di wilayah Karawang Timur. Kegiatan tersebut dinilai sarat dengan kejanggalan teknis serta dinilai mengabaikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh tokoh masyarakat yang akrab disapa Kang Mahar dalam acara halal bihalal di kantor lembaga, Rabu (8/4/2026). Ia menyoroti bahwa pelaksanaan proyek di lapangan tampak tidak mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) maupun Petunjuk Teknis (Juknis) yang seharusnya menjadi landasan utama.

“Bukan Sekadar Masalah Teknis”

“Dari pantauan kami di lapangan, normalisasi ini terlihat dijalankan tanpa konsep yang jelas. Ini bukan sekadar teknis, tapi menyangkut cara berpikir,” tegas Mahar dengan tegas.

Sorotan paling tajam ditujukan pada aksi pembabatan pohon secara masif di sepanjang bantaran saluran irigasi. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya merusak estetika pemandangan kota, tetapi juga menghilangkan fungsi ekologis yang sangat vital bagi keseimbangan alam.

“Pohon-pohon itu bukan sekadar hiasan. Mereka menghasilkan oksigen, menahan longsor, meredam angin, dan memberi keteduhan. Tapi ini justru dibabat habis. Ini sangat disayangkan,” ujarnya.

Mahar pun mempertanyakan motif di balik tindakan tersebut, apakah murni karena kejar target penyelesaian proyek atau merupakan bentuk kelalaian fatal dalam tahap perencanaan.

Tidak hanya menyoroti kinerja BBWS, Mahar Kurnia Institute juga menyoroti sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, khususnya instansi terkait lingkungan hidup yang selama ini gencar mengusung visi “Karawang Asri”. Ia menilai adanya keheningan yang mencolok dari pihak terkait.

“Biasanya kampanye ‘satu pohon satu kehidupan’ digaungkan. Tapi ketika pohon besar dan rindang ditebang, justru diam. Ini kontradiktif,” katanya.

Ia juga menilai bahwa upaya penghijauan selama ini seringkali hanya bersifat seremonial dan kurang memiliki keberlanjutan yang nyata.

Lebih jauh, Mahar mempertanyakan efektivitas pengawasan serta koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, apa yang terjadi di lapangan sangat bertolak belakang dengan komitmen pelestarian lingkungan yang sering disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

“Ini bertolak belakang dengan semangat pelestarian lingkungan yang selama ini dijunjung. Jangan sampai ada kerja tanpa konsep yang merusak nilai-nilai tersebut,” ujar Mahar

Mahar Kurnia Institute menegaskan bahwa pihaknya tidak sekadar menyuarakan kritik, tetapi juga menuntut penjelasan rasional dan pertanggungjawaban resmi dari pihak pelaksana proyek.

“Kami ingin tahu apa maksud dari pembabatan brutal ini. Jangan sampai atas nama normalisasi, justru terjadi pembunuhan terhadap lingkungan,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan maupun keterangan resmi dari pihak BBWS maupun instansi terkait terkait polemik yang berkembang tersebut.

•Rls

KARAWANG |Infokeadilan.com – Pemerintah Kecamatan Cikampek membuktikan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik dengan bertindak cepat menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang viral di media sosial. Menanggapi keluhan terkait kondisi lingkungan kantor yang dinilai semrawut dan kurang terawat, Camat Cikampek, Adi Firmansyah, SH., MM, langsung memimpin aksi pembenahan secara langsung di lapangan, Rabu (8/4/2026).

Kegiatan ini dilakukan setelah sebelumnya muncul sorotan tajam di dunia maya yang menyoroti kondisi kawasan kantor kecamatan yang dinilai tidak representatif. Area yang seharusnya menjadi wajah pemerintahan justru dipenuhi pedagang kaki lima, usaha tambal ban yang menempel di pagar, hingga saluran air yang tertutup sampah dan rumput liar.

Merespons hal tersebut, Adi Firmansyah memastikan bahwa pihaknya tidak menutup mata terhadap kritik yang masuk. Langkah penataan dilakukan secara menyeluruh demi mengembalikan fungsi dan estetika kawasan perkantoran.

“Kami merespon cepat apa yang menjadi keluhan masyarakat. Hari ini kami bersama jajaran melakukan penataan dan pembersihan lingkungan kantor kecamatan agar kembali tertib, bersih, dan representatif sebagai pusat pelayanan publik,” ujar Adi Firmansyah.

Dalam aksi pembenahan tersebut, tim melakukan sejumlah pekerjaan vital, antara lain penertiban lapak pedagang kaki lima di sekeliling pagar kantor, pengerukan dan pembersihan saluran drainase yang mampat, serta perapihan area pintu masuk utama.

Selain kebersihan, pihak kecamatan juga memperbaiki fasilitas fisik, seperti merapikan tutup saluran yang berserakan, membersihkan tanaman liar, hingga memperbaiki tampilan visual agar terlihat lebih rapi dan tidak kumuh.

Adi Firmansyah menegaskan bahwa kritik dan masukan dari masyarakat merupakan hal yang sangat berharga dan menjadi bahan evaluasi penting bagi organisasi.

“Kritik ini menjadi pengingat bagi kami untuk terus meningkatkan tanggung jawab dan pelayanan. Kami ingin memastikan kantor kecamatan benar-benar menjadi representasi pemerintah yang bersih, tertib, dan profesional,” tambahnya.

Langkah cepat ini disambut positif oleh masyarakat. Pihak Kecamatan Cikampek pun berjanji akan menjaga kondisi ini secara berkelanjutan, bukan hanya sekadar gerakan sesaat, demi memberikan kenyamanan maksimal bagi warga yang datang berurusan.

•Edi Bahar

KARAWANG |Infokeadilan.com – Menindaklanjuti aspirasi dan aduan masyarakat yang masuk melalui kanal pengaduan Tanggap Karawang, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) segera bergerak cepat menangani masalah penumpukan sampah liar.

Kondisi tersebut terjadi di lokasi depan TPU Anjun, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, di mana tumpukan sampah sempat menutupi sebagian badan jalan dan mengganggu kenyamanan serta keindahan lingkungan.

Merespons laporan tersebut, pada Rabu, 8/3/2026, DLHK melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebersihan Wilayah I Erwin Baharuddin langsung mengerahkan personel dan armada untuk melakukan pembersihan serta pengangkutan sampah liar di lokasi tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, melalui keterangan resminya juga menyampaikan himbauan penting kepada seluruh warga Karawang.

“Kami menghimbau kepada seluruh Warga Karawang agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan selalu menggunakan TPS resmi yang telah disediakan,” harapnya.

Lebih jauh, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta berpartisipasi aktif.

“Mari bersama-sama wujudkan lingkungan Karawang yang lebih bersih dan nyaman!” pungkasnya.

•U. Supriyadi/Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Terkait polemik dugaan praktik ijon atau jual beli Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang, Laskar Merah Putih Markas Daerah Jawa Barat (LMP Mada Jabar) memberikan penjelasan mendalam. Organisasi ini mengaku telah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang pada akhir Tahun 2025 lalu, di tengah ramainya sengketa usulan Pokir antara anggota dewan aktif dengan purna anggota.

Wakil Ketua LMP Mada Jabar, Andri Kurniawan, menegaskan bahwa dugaan praktik ijon Pokir anggota dewan memang tidak bisa dipungkiri dan patut diduga terjadi. Hal ini pula yang mendorong Praktisi Hukum Asep Agustian (Askun) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengungkapnya.

Menurutnya, dugaan ijon proyek Pokir dewan sudah menjadi rahasia umum.

“Apa lagi baru-baru ini, sedang banyak Kepala Daerah yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan (KPK) gegara ijon proyek APBD. Sehingga pada akhirnya membuka ruang klaster baru yang patut diduga melibatkan unsur legislatif,” tutur Andri Kurniawan, saat menyampaikan pernyataannya kepada awak media, Rabu (8/4/2026).

Khususnya di Karawang, Andri menyebut bahwa pada setiap Tahun Anggaran, praktik ijon Pokir patut diduga kerap terjadi. Menariknya, dugaan tersebut tidak hanya dilakukan oleh anggota dewan aktif, tetapi juga diduga melibatkan purna anggota yang masih berupaya meminta jatah proyek Pokir.

Disampaikan Andri, banyak kalangan pejabat dan staf di lingkungan eksekutif, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang mengeluh mengenai adanya intervensi dalam penentuan proyek Pokir.

“Bahkan rekan-rekan dari OPD menunjukan bukti jejak digital mengenai dugaan intervensi soal Pokir ke saya. Bukan hanya purna dewan, tapi dewan aktif pun ada. Tapi kalau dewan aktif, saya pribadi belum melihat data (bukti) komprehensif sebagai bentuk petunjuk,” katanya.

Terkait laporan yang telah dilayangkan, Andri membeberkan beberapa instansi yang menjadi sorotan.

“Kita blak-blakan saja. Kemudian patut diduga juga terjadi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), lebih spesifiknya di Bidang Kebersihan, yaitu proyek belanja modal untuk pengadaan mesin pencacah sampah dan pengadaan cator di Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya Kulon,” kata Andri.

“Ada pengusaha tertentu yang mengaku sebagai utusan dari dewan yang ditunjuk untuk mengurus Pokir dan memaksa meminta proyek kepada PPK Dinas Lingkungan Hidup Karawang,” timpalnya.

Menurut Andri, temuan ini seharusnya menjadi petunjuk bagi APH untuk mengungkap dugaan ijon Pokir lainnya.

“Memang perlu kehati-hatian bagi APH untuk mengumpulkan data. Karena kalau ini diungkap akan menjadi yurisprudensi di kemudian hari,” katanya.

Ia pun menegaskan, tidak semua anggota DPRD Karawang terlibat. “Masih banyak kok anggota dewan yang baik, dan tegak lurus menjalankan fungsi sebagai anggota legislatif,” ujarnya.

Andri menjelaskan, landasan hukum Pokir sebenarnya sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pokir wajib masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) demi menyerap aspirasi masyarakat.

Namun di lapangan, mekanisme ini sering disalahgunakan.

“Presentasenya beragam, antara 10% hingga 15%. Dan pokir yang biasanya bisa dimainkan adalah Penunjukan Langsung (PL). Terlebih saat ini PL bisa diangka 400 juta,” paparnya.

“Secara aturan, anggota dewan tidak diperbolehkan untuk menunjukan rekanan untuk mengerjakan Pokir. Karena tugas anggota dewan hanya sekedar menyerap, menampung dan mengawal realisasinya. Bahkan sekedar intervensi saja tidak diperbolehkan,” tegasnya.

Peringatan Keras bagi PPK

Andri memberikan peringatan keras bagi setiap PPK di semua OPD. Ia mengingatkan bahwa dugaan tindak pidana korupsi layaknya dua sisi mata pisau yang bisa menjerat semua pihak.

“Karena ketika terjadi tindak pidana korupsi, maka yang bermasalah bukan hanya sekedar aspirator atau anggota dewan dan penyedia jasa saja. PPK juga rentan terdampak resiko hukum,” ungkapnya.

Di akhir pernyataan, Andri menegaskan bahwa kasus seperti ini bukan merupakan delik aduan, sehingga informasi yang beredar sudah bisa dijadikan dasar penyelidikan.

Meski demikian, ia berharap situasi tetap kondusif. “Tapi saya berharap tetap kondusif, tidak adanya dampak hukum yang meluas karena permasalahan Pokir ini. Sebab kalau legislatifnya bermasalah, maka program kerja di eksekutif juga akan terkendala,” kata Andri.

Hingga saat ini, Andri mengaku telah mengantongi sejumlah nama oknum yang diduga terlibat, namun LMP menegaskan tidak pernah mencabut laporan yang sudah diajukan.

“Yang ada setiap tahun kami tambahkan informasi baru,” pungkas Andri.

•Agus Sofyan