KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Pemerintah desa Pancawati Kecamatan Klari Kabupaten Karawang bekerja sama dengan Tim Relawan Emergency Karawang (TREK) membantu salah satu warga desa Pancawati ma Icem (78) yang hidup sendiri untuk mendapatkan fasilitas di panti sosial, Minggu (19/11/2023) malam

Bertempat di rumah Kepala Desa Pancawati H. Enjuh Juhana dengan di saksikan beberapa anggota dari TREK, Kepala Desa H. Enjuh Juhana menyerahkan ma icem kepada ketua TREK ibu Ester Susanto dan Tim untuk bisa di tempatkan di panti sosial Kabupaten Karawang.

Menurut H. Enjuh Juhana selaku Kepala Desa Pancawati ketika di tanya awak media terkait ibu Icem menjelaskan, bahwa sudah dari tahun 2010 salah satu warganya tersebut sudah tidak lagi punya sanak keluarga bahkan yang mengurusnya pun sudah lansia dan justru sama butuh perawatan khusus.

“Sejak tahun 2010 beliau sudah tidak punya sanak keluarga yang mengurus nya. Sedangkan beliau sudah lansia dan butuh perawatan khusus , dan kami sudah melaporkan kepada Dinas Sosial (Dinsos) dan sudah di survey, namun belum ada realisasinya juga sampai saat ini. Dan kebetulan kami Pemdes Pancawati sudah lama bekerja sama dengan TREK, dan mudah-mudahan ini jadi solusi yang terbaik.

Foto : Kepala Desa Pancawati bersama Tim Relawan Emergency Karawang (TREK)

Sebelumnya Dinas Sosial (Dinsos) telah menerima laporan dari Pemerintah Desa Pancawati mengenai hal tersebut bahkan telah melihat secara langsung kondisi warga desa pancawati tersebut.” Ucapnya.

Sementara itu Sukari selaku ketua sekaligus pendiri Tim Relawan Emergency Karawang (TREK) menegaskan, bahwa pihaknya siap membantu masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Karawang khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

“Kami dari Tim Relawan Emergency Karawang (TREK) selalu siap membantu warga Karawang dalam percepatan birokrasi bukan hanya untuk kegiatan sosial saja, namun dalam segala bidang yang memerlukan bantuan dan menjadi jembatan antar instansi. Selain itu kamipun sudah bekerjasama dengan Rumah Sakit Internasional di Bandung sejak tahun 2015, dan walaupun selama berdiri TREK ini selalu di PHP in oleh pihak terkait, contohnya akan di beri ambulance, namun sampai saat ini belum di realisasikan.

Buat kami tak ada kata down dalam membantu masyarakat dan kami menghimbau kepada pemerintah untuk bekerjasama, karena hal itu semata-mata untuk membantu kinerja pemerintah juga.” Tegas Sukari Selaku ketua dan pendiri TREK.

(Red)

BEKASI | INFOKEADILAN.COM | Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui dinas terkait saat ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Bekasi, Minggu (19/11/2023)

Seperti di ketahui pada pembangunan Jalan Lingkungan (Jaling) yang berlokasi di Kampung Bendungan RT 02/06 tepatnya di Gang Onay Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi yang di kerjakan oleh CV Prabu Tanu yang belum lama selesai di kerjakan di duga tidak sesuai spesifikasi dan terindikasi ada kecurangan yaitu dengan mengurangi volume, pasalnya terlihat jelas dari hasil pekerjaan pembangunan Jaling tersebut sudah mengalami keretakan, bahkan cenderung patah sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan publik.

Banyaknya kegiatan proyek milik Pemerintah kabupaten Bekasi yang di duga minim pengawasan dan terkesan amburadul yang dikerjakan oleh pihak pemenang tender di duga banyak yang asal jadi dan tidak sesuai spesifikasi sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu tentang perhitungan banyaknya biaya yang dibutuhkan, baik upah maupun bahan dalam sebuah pekerjaan proyek konstruksi.

Terkait dengan hal tersebut, di duga akibat lemahnya pengawasan dari pihak Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi, proyek pembangunan Jaling di Gang Onay Desa Cipayung Cikarang Timur tersebut di sinyalir berkualitas buruk dan dapat berpotensi merugikan keuangan daerah akibat ulah para oknum kontraktor.

Foto : Pembangunan Jaling yang terlihat retak

Seperti yang dikatakan oleh salah satu warga sekitar, A menjelaskan perihal buruknya kualitas pekerjaan tersebut, yang di duga lantaran adanya pengurangan volume pekerjaan yang berdampak pada kualitas hasil pekerjaan.

Menurutnya, selain mengurangi ketebalan beton, pada pembangunan Jaling tersebut juga terindikasi ada pengurangan terhadap Lapisan Pondasi Atas (LPA) agregat kelas A, namun digunakan Agregat kasar seperti makadam, dan dapat diprediksi volumenya pun dikurangi.” Ungkapnya

Di tempat terpisah R yang merupakan salah satu anggota BPD Cipayung ketika di konfirmasi awak media mengatakan, saya akan minta Kepala Desa agar mengirimkan surat ke dinas Perkimtan sebagai bentuk teguran, tujuanya agar kegiatan tersebut dapat segera di perbaiki, karena menurut saya ini gagal kontruksi, sehingga mengakibatkan timbulnya retak dan ngebul parah, selain itu saya juga akan meminta agar kegiatan tersebut bisa di potong pada saat pencairan.” Pungkasnya.

Sementara itu Konsultan atau pihak kontraktor selaku pemenang tender serta pengawas kegiatan saat di konfirmasi oleh awak media via seluler tidak ada tanggapan, dan seakan-akan tutup mata.

(Red)

BEKASI | INFOKEADILAN.COM |  Aksi bela Palestina masih terus digelar di sejumlah kota di Indonesia. Hari ini ribuan massa turun ke jalan di Kabupaten Bekasi untuk menyuarakan dukungan kepada Palestina.

Ketua Umum IWO Indonesia NR. Icang Rahardian, SH. beserta jajaran DPP dan Pengurus DPD IWO Indonesia Kabupaten Karawang yang dikomandoi Syuhada Wisastra ikut serta bersama ribuan massa tumpah ruah di ruas Jalan Stadion Wibawa Mukti, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Yang memadati sepanjang jalan dari kawasan Cikarang Jababeka, Minggu (19/11/2023).

“Saya selaku Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) mengutuk atas tindakan-tindakan keji yang di lakukan oleh Israel terhadap seluruh warga Palestina, selain itu kami IWO Indonesia mengecam keras atas tewasnya puluhan orang wartawan yang melakukan tugas kejurnalistikan,”tegas Ketum IWO Indonesia.

“Kami menyerukan stop impunitas terhadap pelaku kejahatan perang, dalam hal ini nampak sekali dilakukan entitas Israel yang melakukan kolonialisme. Stop genosida,” katanya

Ditempat yang sama Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Karawang Syuhada Wisastra menegaskan,”aksi yang dilakukan IWO Indonesia sebagai bentuk simpati dan empati terhadap para jurnalis yang gugur saat meliput perang tersebut. Dalam aksi ini juga kami menyerukan agar segala jenis kejahatan perang yang terjadi kepada para jurnalis, dan umumnya kepada para warga sipil yang menjadi korban perang dibawa ke pengadilan,”tegas Syuhada.

“Kami berharap semoga konflik peperangan yang terjadi di Palestina segera berakhir, dan semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan ketabahan kepada rakyat Palestina serta selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah SWT, Aamiiin,” tutupnya.

(Red)

BEKASI | INFOKEADILAN.COM |  Merasa kecewa dengan hasil audiensi, LSM SNIPER INDONESIA bakal demo DPRD Kabupaten Bekasi. Hal tersebut diungkapkan langsung Ketua Umum LSM SNIPER INDONESIA Gunawan usai audensi diruang rapat Banleg DPRD Kabupaten Bekasi, Jumat (17/11/2023).

Bahan pembahasan yang menjadi topik utama dalam audiensi LSM SNIPER INDONESIA tersebut adalah permasalahan pembangunan Infrastruktur jalan di Kabupaten Bekasi, salah satunya terkait pembangunan ruas jalan kalimalang yakni batas Kota Bekasi sampai Karawang. Dimana hampir sudah 20 tahun semenjak pemekaran Kabupaten Bekasi jalan tersebut belum juga selesai.

Pada audiensi yang di lakukan tersebut di hadiri langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi M. Nuh, Ketua Komisi III Helmy yang di dampingi Saeful Islam, Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi Henri Lincoln dan Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir.

Di katakan Gunawan bahwa perihal infrastruktur  jalan yang belum selesai pembangunanya tersebut Pemkab Bekasi harus konsen dan menjadi perhatian serius.

“Menurut hemat kami, ini harus menjadi perhatian dan konsen kita bersama, untuk itu kami meminta tahun 2024 pembangunan ruas jalan kalimalang batas Kota Bekasi sampai Karawang harus dituntaskan, karena terbangunnya jalan baik akan sangat penting sebagai konektivitas warga dan strategis untuk mencapai kemajuan suatu daerah dan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Lebih lanjut Gunawan menyebut, bahwa sejak di mekarkannya Kabupaten Bekasi dan berpindahnya ibukota ke Deltamas Cikarang Pusat pada tahun 2004 lalu, sudah puluhan tahun lamanya bahkan sampai sekarang Pemkab Bekasi belum mampu menuntaskan kondisi jalan di Kabupaten Bekasi.

“Tahun anggaran 2024 mendatang adalah momen yang tepat bagi Pemkab Bekasi karena tepat 20 tahun Pemkab Bekasi berpusat di Cikarang Pusat, minimal satu ruas jalan Kabupaten Bekasi dapat terealisasikan.” Tandasnya.

“Jika dalam Tahun Anggaran 2024 nanti Pihak Pemkab Bekasi mampu menuntaskan pembangunan ruas jalan Kalimalang batas Kota Bekasi sampai Karawang, ini jelas merupakan satu kado istimewa yang diberikan oleh DPRD kepada Kabupaten Bekasi. Bahkan bisa jadi menjadi satu catatan sejarah bagi DPRD dalam pengabdiannya kepada masyarakat Kabupaten Bekasi,” Terangnya.

Namun, sangat di sayangkan Ketum LSM SNIPER INDONESIA justru merasa kecewa terhadap Ketua DPRD Kabupaten Bekasi karena tidak bisa hadir pada saat audiensi, bahkan seolah tidak menganggap bahwa itu bukan aspirasi masyarakat.

Dan atas adanya hal tersebut maka LSM SNIPER INDONESIA menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan aksi unras dalam waktu dekat.

“Hasil audiensi terkait jalan Kalimalang perbatasan Kota Bekasi sampai Karawang yang diharapkan bisa di tuntaskan itu tidak ada keputusan, artinya audiensi yang di lakukan Ketum LSM SNIPER INDONESIA beserta jajaran tidak membuahkan hasil.

Kemudian selanjutnya demi untuk menekan politik anggaran yang akan di lakukan DPRD di APBD Tahun Anggaran 2024 mendatang, maka LSM SNIPER INDONESIA dalam waktu dekat akan melakukan aksi demo di depan Gedung DPRD Kabupaten Bekasi,” tegasnya.

(D/Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Perum Jasa Tirta (PJT) Wilayah II Karawang bersama Muspika Kecamatan Cibuaya, tertibkan bangunan-bangunan liar yang berdiri dilahan PTJ di bantaran sungai yang  mengalir di sepanjang wilayah Cibuaya, tepatnya mulai dari pasar tradisional Cibuaya hingga ke wilayah desa Gebangjaya Kecamatan Cibuaya Karawang, Kamis (16/11/2023)

Pada kegiatan penertiban bangunan-bangunan liar tersebut hadir dari Manager Operasional Zenal dan Jajat Nurjatin Perum Jasa tirta (PJT) wilayah II Karawang, Arif selaku Asmen seksi Rengasdengklok, dengan melibatkan unsur TNI dan Polri, Satpol PP Kabupaten Karawang, dan menerjunkan jajaran sebanyak 150 personil dari PJT wilayah II untuk membantu membongkar bangunan-bangunan liar yang bahan materialnya masih bisa di pakai.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut A. Somantri selaku Camat Cibuaya, Polres Karawang, Muspika Kecamatan Cibuaya, Polsek Cibuaya, Kepala Desa bersama Pemdes Cibuaya, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, dan melibatkan perwakilan Ormas dan LSM, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Ade Suherman selaku Kaur OP PJT Wilayah II Karawang mengatakan kepada awak media bahwa penertiban bangunan liar tersebut merupakan bagian program dari ketahanan pangan dinas PUPR.

Foto : Camat Cibuaya A. Somantri bersama TNI dan Polri

“Terkait dengan kegiatan penertiban bangunan liar  yang saat ini sedang berlangsung merupakan salah satu bagian dari program ketahanan pangan dinas PUPR.”

Dan di sini terlihat di sebelah kiri pasar Cibuaya banyak bangunan-bangunan liar Pedagang Kaki Lima (PKL) menempati lahan PTJ, sehingga ini perlu ditertibkan.” Ucapnya.

Golun sapaan akrab Ade Suherman menjelaskan terkait dengan kegiatan ini semua berdasarkan SOP. Dan saat melakukan sosialisasi pihaknya dibantu oleh semua pihak.

Di katakan Golun bahwa sebelum nya Perum Jasa Tirta (PJT) Wilayah II sudah melakukan penertiban, dan sisanya di pasar cibuaya, karena mayoritas masyarakat Cibuaya adalah petani.

“Mayoritas masyarakat di Kecamatan Cibuaya adalah petani, sehingga guna melancarkan saluran air maka bangunan liar diatas lahan PJT harus kami ditertibkan dengan dilakukan secara manual, dan Alhamdulillah semua berjalan aman dan kondusip.” jelasnya.

Sementara itu, A. Somantri Camat Cibuaya menerangkan, sebelumnya masyarakat petani yang ada di wilayah Cibuaya mengeluhkan air yang tidak berjalan dengan lancar dan mengusulkan adanya pelaksanaan normalisasi.

“Penertiban bangunan liar dilahan PJT ini, melibatkan Polres Karawang, dan unsur muspika Kecamatan Cibuaya, 500 bangunan liar dibibir saluran irigasi sudah ditertibkan. Pemilik toko atau kios alhamdulillah mengerti, menyadari, dan memahami sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar.” Ungkapnya

“Dan insya allah kedepan kami akan mengajukan kepada pemerintah daerah pembangunan pasar Cibuaya yang langsung dikelola oleh PEMDA. Insya allah.” Harapnya.

Terpisah, Atin Supriatin LSM GMBI Distrik Karawang Bidang Investigasi Apresiasi, penertiban bangunan liar di pasar cibuaya yang menempati lahan PJT II.

“Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, ketahanan pangan diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi, melalui pengembangan hingga operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi. Maka hal ini harus slalu dilakukan, karna banyak bangunan liar dibibir saluran irigasi tidak berizin atau Ilegal, berdampak pada saluran air tidak mengalir dengan lancar. Mudah mudah setelah penertiban bangunan di atas lahan PTJ segera dilakukan normalisasi, agar sumber daya air bagi kehidupan khusus nya para petani bisa terpenuhi”, Pungkasnya.

(Sep/Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) laksanakan pemilihan ketua DPC (Dewan Perwakilan Cabang) Kabupaten Karawang.

Pemilihan ketua DPC AKSI Karawang tersebut di hadiri oleh 108 Kepala Desa wilayah Karawang Utara dan perwakilan dari 11 Kecamatan dan menunjuk H. Ato furtoni SE Kepala Desa Jatimulya Kecamatan Pedes sebagai ketua DPC AKSI Kabupaten Karawang secara aklamasi.

Seperti di ketahui Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) merupakan salah satu organisasi Kepala Desa nasional yang berbadan hukum dengan visi dan misinya yakni memperjuangkan hak-hak Kepala Desa, bermartabat dan menuju Kepala Desa yang sejahtera yang terbentuk tiga tahun yang lalu dengan sudah terdiri dari ratusan Kepala Desa aktif dari 24 provinsi yang ada di Indonesia.

Endang Macan Kumbang selaku Kepala Desa Mulyajaya Kecamatan Kutawaluya yang juga merupakan pengurus sebagai pembina DPC AKSI Karawang yang sekaligus sebagai pengurus DPD AKSI Jawa Barat menjelaskan perihal terpilihnya Ketua DPC AKSI.

”Alhamdulilah kami sudah menunjuk secara musyawarah dan aklamasi bahwa H. Ato menjadi ketua DPC AKSI Kabupaten Karawang” Ucapnya.

Di katakan Endang,setelah terbentuknya ketua DPC AKSI Karawang secara otomatis pembentukan KSB ( struktural kepengurusan) DPC AKSI Karawang sampai deklarasi menjadi tanggungjawab ketua DPC terpilih.

”Saya sebagai ketua panitia pelaksana pemilihan ketua DPC AKSI Karawang berharap ketua terpilih nantinya organisasi kepala desa seluruh Indonesia ini menjadi vakum alias jalan di tempat tetapi harus menjaga Marwah organisasi besar ini untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota AKSI itu sendiri” Jelasnya kepada awak media, Rabu (15/11/2023)

Endang memaparkan dirinya miris ketika APBD (Anggaran pendapatan dan belanja Daerah) Karawang mencapai 4,7 triliun sementara honor kepala desa Karawang hanya 3,3 juta/bulan sementara Kabupaten Purwakarta yang notabane APBD 2,7 triliun mampu beri gajih kepala desanya 4,5 juta/bulan belum lagi kebijak-kebijakan dari pemangku kebijakan yang di rasa tidak pro kepala desa yang di nilai ujung tombaknya sebuah negara.

Selain itu Endang juga menyebut bahwa Organisasi Kepala Desa yang dirinya tawarkan merupakan Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) yang aktif menyerukan dan mengawal RUU Undang-undang desa no 6 tahun 2014 tentang revisi pasal 39 ayat 1 dan 2 tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa.

Dengan telah terpilihnya ketua DPC Karawang yang baru berharap kedepan organisasi AKSI bisa menampung aspirasi Kepala Desa dan bisa memberikan pembelaan terhadap anggota dan Kepala Desa.

”Saya berharap AKSI bisa merangkul semua Kepala Desa yang ada di Kabupaten Karawang meskipun beda bendera organisasi desa, saya harap bisa tetap saling menghargai dan saling bekerjasama serta kompak tidak ada perpecahan lagi.” Harapnya.

(AS/Red)

BOGOR | INFOKEADILAN.COM |  Ucapan selamat ulang tahun adalah ungkapan kebahagiaan dan penghargaan atas hari kelahiran seseorang. Meski sebatas kata-kata atau dengan sebuah hadiah yang sederhana, ucapan ulang tahun yang hangat tentu akan menyenangkan hati seseorang yang berulang tahun.

Seperti halnya yang di lakukan oleh Sugiarto Iriadi selaku Presiden Direktur PT Inna Pharmaceutical Industri bersama para manager dan staf lainya yang memberikan sebuah kejutan kepada Novian Zein selaku Head Operation PT Inna Pharmaceutical Industri di Hari Ulang Tahunnya yang ke 60, Rabu (15/11/2023)

Kejutan dari Presiden direktur Sugiarto Iriadi bersama para manager dan staf lainnya tersebut di lakukan saat keluar ruangan dan disaat semua staf sudah berkumpul dengan mempersiapkan kado beserta kue ulang tahun. Kemudian dengan kompak semua staf mengucapkan “Selamat Ulang Tahun” saat Novian Zein datang dan masuk ke ruangan tersebut.

Foto : Presdir Sugiarto Iriadi dan Novian Zein serta seluruh staf PT Inna Pharmaceutical Industri

Sontak seketika itu berbagai ucapan ulang tahun bergema yang di ucapkan oleh semua tim dan seluruh staf serta karyawan.

“Saya sangat terkesan dengan kejutan dari Presdir dan semua tim perusahaan ini. Terimakasih buat semuanya. Jujur saya merasa bahagia atas semua ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.” Ucapnya.

“Selain itu saya berharap semua tim mampu dan dapat bekerjasama dengan baik, disiplin dan bekerja dengan No compromise, No Rasionalization, No Excuses.” Pesanya.

“Semoga perusahaan ini semakin maju dan lebih baik lagi, lebih sukses lagi kedepannya, serta bisa lebih eksis dan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan kelas dunia.” Pungkasnya.

(Red)

BEKASI | INFOKEADILAN.COM | Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P) Provinsi Jawa Barat Endang Suryana serahkan SK pengurus DPD J.P.K.P Kabupaten Bekasi. Dengan di serahkan SK tersebut, DPD J.P.K.P kabupaten Bekasi resmi terbentuk.

“Saya ucapkan selamat kepada pengurus J.P.K.P Kabupaten Bekasi, semoga SK yang di berikan ini dapat menjalankan tugas sesuai dengan aturan” ucap Endang Suryana yang biasa disapa Endang Nupo saat serahkan SK, Rabu (15/11/2023).

Sementara Ketua DPD J.P.K.P Kabupaten Bekasi, Deden Gintara menuturkan, SK yang di terima ini adalah suatu amanah dan tanggung jawab yang sangat besar.

“Saya minta rekan-rekan pengurus, penasehat maupun pembina di DPD J.P.K.P kabupaten Bekasi untuk mensuport kegiatan yang akan di laksanakan demi berkembangnya organisasi ini” ucap Deden Guntara kepada jurnalis nuansa metro, Rabu (15/11/2023).

Untuk kedepannya, kata Deden akan fokus membentuk pengurus tingkat kecamatan yang ada di wilayah kerja kabupaten Bekasi dan juga akan mengupayakan tempat sekretariat untuk aktivitas keorganisasian.

Dia juga berharap kehadiran J.P.K.P di kabupaten Bekasi ini bisa ikut andil dalam mensukseskan program pemerintah dan juga akan turut serta dalam menyukseskan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini yaitu pileg, pilkada, dan pemilu tahun 2024 mendatang.

Menurutnya, DPD J.P.K.P kabupaten Bekasi juga bakal memanfaatkan sumber daya yang ada terutama generasi muda untuk tujuan hal yang positif demi kemajuan kabupaten Bekasi kedepannya.

“Bersama J.P.K.P ini kita perkuat silaturahmi, persatuan dan kesatuan serta menjaga independensi. Jangan sampai kita ditunggangi maupun menunggangi kepentingan tertentu,” kata Deden.

“Selain itu jangan sampai ormas atau LSM terjebak radikalisme, karna tujuan utama ormas atau LSM untuk membantu masyarakat demi terciptanya keadilan ditengah masyarakat,” tandasnya.

(Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Berdasarkan laporan dari wartawannya (Nina Melani Paradewi), terkait perlakuan tidak menyenangkan dan dugaan persekusi pada Senin (13/11/23) kemarin. Menimbulkan reaksi keras dari pimpinan perusahaan sekaligus CEO dari PT. Onedigi Mediatama Nusantara, Syuhada Wisastra.

Diketahui, Nina Melani Paradewi adalah wartawan media online Onediginews.com yang bernaung dibawah Perusahaan Media PT. Onedigi Mediatama Nusantara, bersama rekan-rekan wartawan lainnya mengalami perlakuan kurang baik dari pihak sekolah, diancam, dan diduga dipersekusi oleh oknum guru di SD Negeri Dawuan Barat 3.

Sebelumnya, Hal itu terjadi berawal dari, Nina bersama kedua rekannya yang lain ( alexanews.id dan pantaunews.id) hendak meminta konfirmasi terkait kabar yang datang dari beberapa orang tua murid kelas V, bahwa anak-anaknya enggan masuk sekolah karena dihukum sang guru bernama Dimas, turun kelas kembali ke kelas IV.

Untuk menghimpun informasi dan menghasilkan pemberitaan yang berimbang, Nina bersama kedua rekannya tersebut mencoba menemui Kepala Sekolah SDN Dawuan Barat 3.

Namun ironisnya, bukan informasi yang didapat malah perlakuan tidak menyenangkan dan persekusi. Oknum guru tersebut begitu marah dan emosi. Ia berteriak-teriak, menunjuk-nunjuk, memukul meja, mengancam akan menuntut media dan melaporkannya, senada, guru bernama Dimas pun , begitu emosi sambil sesekali bertolak pinggang.

Atas dasar hal itulah, lanjut Syuhada, dirinya selaku pimpinan perusahaan tidak mau wartawannya diperlakukan seperti itu. Maka ia pun akan segera mengambil langkah hukum dengan melaporkan oknum guru SD Negeri Dawuan Barat III ke Polres Karawang, termasuk Kepala Sekolahnya.

“dalam waktu dekat ini, kita akan segera membuat laporan terhadap oknum guru tersebut, atas perbuatan tidak menyenangkan mereka dan termasuk juga Kepala Sekolah, karena seharusnya kepala sekolahlah yang bertanggungjawab atas segala permasalahan yang ada disekolah, bersikap baik dan bijaksana, serta mampu memberikan penjelasan kepada awak media yang mencoba menemuinya untuk menghimpun informasi,” Tegasnya kepada awak media, Selasa (14/11/2023)

“tindakan oknum guru ini tidak dapat dibiarkan dan harus dibawa keranah hukum. Sehingga tidak ada lagi oknum guru yang bersikap arogan, mempersekusi wartawan hanya karena dimintai konfirmasi pemberitaan. Kami akan segera berkoordinasi dengan pengacara kami Adv. NR. Icang Rahardian, SH,”pungkasnya.

(Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Ramainya pemberitaan yang beredar tentang seseorang pemilik akun Facebook bernama Bayu Samboja yang di duga telah melecehkan profesi wartawan jadi polemik di mata publik dan jadi bancakan perbincangan serius insan pers.

Profesi wartawan barangkali masih dianggap pengganggu, pencemar nama baik, pencari kesalahan orang yang kesemuanya itu bernada negatif dan tidak profesional. Padahal tugas wartawan sangat mulia seperti poin yang terkandung di dalam Pasal 3 dan 6 Undang-Undang Pers yakni mencerdaskan masyarakat melalui penyampaian informasi atau berita melalui media, mempopulerkan sesuatu atau seseorang yang selama ini belum dikenal, menguak fakta dan realita yang tersembunyi, terus menerus mereka lakukan.

Terkait dengan adanya hal tersebut membuat Ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO I) Kabupaten Karawang Syuhada Wisastra Amd, CHRM angkat bicara dan mengecam keras atas ucapan yang tertuang di postingan pemilik akun tersebut.

Di katakan Syuhada, bahwa tugas mencari informasi untuk diberitakan oleh wartawan bukan hal yang mudah dan tanpa musibah. Namun hal tersebut selalu mengalami hambatan dan tekanan dan itu menjadi fakta yang terjadi di lapangan. Banyak wartawan protes karena profesi dan kebebasannya dikebiri, karena sulitnya mendapatkan informasi yang akurat, dan bahkan seakan kemerdekaan pers telah diabaikan. Wajar jika kemerdekaan pers terus diperjuangkan dan terus disuarakan.” Ungkapnya.

“Padahal, profesi wartawan bukan ilegal, bukan pula tanpa aturan, tetapi diakui secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan dimuliakan dalam Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman perilaku wartawan dalam menjalankan tugas.” Tandasnya.

“Biarkan wartawan bekerja dengan kebebasan yang dimilikinya, jangan dihalangi apalagi disakiti, jangan diremehkan dan dilecehkan. Kebebasan pers salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Pers yaitu kebebasan pers bukan liar dan tanpa batas.

Lebih jauh Syuhada mengungkapkan,” jika melihat kondisi di lapangan seperti ini, tugas wartawan seakan selalu disakiti, dilecehkan, dan itu masih saja terus terjadi, dilibas dengan cara bringas, diancam bahkan dibungkam.

Padahal jelas kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dihilangkan dan wajib dihormati sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 28 UUD 1945. Agar tidak melanggar konstitusi, maka profesi wartawan harus dihormati.” Jelasnya.

“Saya harap dengan adanya hal tersebut kepada pihak kepolisian bisa menindak tegas kepada pemilik akun Bayu Samboja yang di duga telah melecehkan profesi wartawan tersebut.” Pungkasnya.

(Tim)