KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Dandim 0604 Karawang Sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada masyarakat dalam bidang pertanian dan Gerakan Nasional Ketahanan Pangan, Kodam III/Siliwangi Korem 063/SGJ Kodim 0604/Karawang menggelar Panen Raya di Desa Cadas Kertajaya, Telagasari, Karawang. Rabu (1/11/2023)

Kunjungan Kasdam III/Siliwangi Brigjen TNI Agus Saepul mewakili Pangdam III/Slw Mayjen TNI Erwin Djatniko tersebut jadi kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat Desa Cadas Kertajaya terbukti dengan tumpah ruahnya Masyarakat saat menyaksikan panen raya.

Turut hadir juga dalam panen raya Kombes Pol Kalingga Irwasda Polda Jabar, Dadan Hidayat, Kadis Ketahanan Pangan & Peternakan Provinsi Jabar, Danrem 063/ SGJ, Kolonel Inf Andi Asmara Dewa, Bupati Karawang dr. Hj. Cellica Nurrachadiana Dandim 0604/Karawang Letkol Inf Dede Hermawan dan Wakapolres Karawang, Kompol Prasetyo.

“Saya sangat optimis, pangan di Jawa Barat tidak akan kekurangan pangan bahkan bisa mensuplai pangan keluar daerah,” kata Kasdam III/Siliwangi  Brigjen TNI Agus Saepul saat jumpa pers di lokasi panen raya.

Kasdam III/Siliwangi menjelaskan untuk pemanfaatan lahan tidur sampai saat ini di setiap Kodim berbeda-beda luas pemanfaatan lahan tidur.

“Sampai saat ini dari masing masing kodim luasnya berbeda beda, ada sekitar 200 hektar pemanfaatan lahan tidur,” jelasnya.

Sementara itu Bupati Karawang Cellicca Nurrachadiana mengatakan, Karawang masuk kategori dua skala nasional ketahanan pangan dengan lahan 97.000 ha dengan produksi 1.3 juta ton setiap tahun.

“Bahkan Target untuk tahun ini 1,4 juta per oktober 1,1 juta ton gabah panen, secara produktifitas ini akan baik,” ucapnya

Lebih lanjut ia menambahkan, meski musim kemarau karawang bisa memanen padi, bahkan menurutnya satu bulan kedepan ada yang mulai tanam.

“Alhamdulillah untuk daerah tertentu, Telagasari dan Rawamerta tidak ada kendala, hanya di daerah Karawang Selatan, dan di daerah utara beberapa yang terdampak kekeringan yang akhirnya gagal panen,” terangnya.

Namun demikian, Bupati juga mengasuransikan lahan pertanian 97.000 hektar sawah melalui dana APBN dan APBD.

“Insya Allah, lahan petani yang terkena hama, kekeringan, dan bencana, pemkab Karawang mengganti rugi,” ujarnya.

Bupati juga berharap produktifitas pertanian di Karawang tetap stabil dan konsisten dan berharap bisa menyumbang pangan di Karawang untuk skala nasional.

“Kebutuhan pangan di Karawang cukup 300 ribu ton beras, sedangkan produksi hasil pertanian 800 ribu ton tentunya surplus 500 ton,” ujarnya.

Bupati juga terus berkomitmen dengan perda lahan pangan pertanian berkelanjutan, perda tentang perlindungan petani, serta kontribusi bantuan alistan dari Kementan, padi di Karawang bisa bernilai tambah.

“Bantuan bantuan alat pertanian, agar nilai tambah bagi beras Karawang ini memilik nilai yang baik untuk dijual,” pungkasnya.

(DA)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Sebelumnya ramai diberitakan di salah satu media online terkait adanya pungutan liar (pungli) sebesar Rp 15.000 pada Program Beasiswa Karawang Cerdas (Kacer) di SMA Negeri 5 Karawang di tepis Drs. Suandi M.Pd selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Karawang, Rabu (1/11/2023)

Kepala Sekolah SMAN 5 Karawang Drs, Suandi,.M.Pd  klarifikasi terkait dengan adanya pemberitaan di salah satu media online perihal adanya dugaan pungli sebesar Rp 15.000 untuk Beasiswa Karawang Cerdas di sekolahnya tersebut.

“Untuk pembiayaan beasiswa Kacer di SMA Negeri 5 Karawang itu tidak di pungut biaya sepeser pun.”

Lebih lanjut pihaknya menjelaskan, ketika ada yang tidak puas terkait jawaban ini,  dirinya siap menghadirkan ke 80 siswa yang baru di usulkan untuk menerima Program Beasiswa Karawang Cerdas tersebut.

“Bisa saya hadirkan siswanya dan silahkan tanyakan langsung kepada 80 siswa peserta usulan baru penerima Beasiswa Karawang Cerdas, benar atau tidak adanya pungutan tersebut.” Jelasnya.

Pihaknya berharap dengan pernyataan klarifikasi ini bisa menjelaskan informasi yang sebenarnya.

Lebih jauh Suandi menerangkan, bahwa pengajuan Program Beasiswa Karawang Cerdas (Kacer) bisa di daftar oleh siswa melalui online dan kolektif pemberkasan bisa di fasilitasi pihak sekolah dan itu gratis.

Pertama daftar melalui online, kemudian pemberkasan itu disampaikan ke Kesra dengan (Hard copy) melalui Kantor Pos. Tadinya untuk menghindari biaya, lokasi sekolah yang jauh dari pemerintahan.

“Di sekolah kami pun sama melalui Kantor Pos tidak ada biaya, kecuali anak itu ingin sendiri menyampaikannya ke Kantor Pos, ya silahkan saja.

Terkait biayanya tidak tau berapa di kantor pos itu, tapi kalau sendiri, kami dari sekolah tidak mengkoordinirnya.” Tandasnya.

Di katakan Suandi dengan mengulangi kembali penjelasannya supaya bisa memuaskan masyarakat pihaknya menegaskan, bahwa terkait pemberitaan itu tidak benar, karena di mulai pemberkasan yang di kolektifkan di sekolah itu tidak ada biaya, semua ditanggung pihak sekolah.

“Kalau mau kolektif oleh sekolah, kami pihak sekolah yang membiayai, namun tidak ada uang pendaftaran, tidak ada uang pengurusan, tidak ada uang pemberkasan, dan terkait pemberitaan itu tidak benar, pungutan itu tidak ada.” Pungkasnya.

(Red)

BEKASI | INFOKEADILAN.COM | Selama kurang lebih dua bulan pencarian akhirnya pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi berhasil meringkus RS salah satu kontraktor kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan salah satu oknum pejabat DPRD Bekasi berinisial SL, Senin (30/10/2023).

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi Ricky Setiawan Anas S.H, M.H kepada awak media mengatakan bahwa RS sudah enam kali di panggil namun tidak merespon.

“Yang bersangkutan RS sudah di panggil enam kali, namun tidak merespon. RS di tangkap di wilayah Kabupaten Bogor pada tanggal 30 Oktober 2023 Senin malam kemarin.” Jelasnya.

Kajari juga mengatakan,”RS akan di tahan selama dua puluh hari ke depan guna menjalani pemeriksaan awal sebagai saksi, kemudian berlanjut sebagai tersangka sesuai ketentuan pasal 5 Juncto pasal 11 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.” Ungkapnya.

Foto : Kajari Kabupaten Bekasi Ricky Setiawan Anas S.H, M.H

“Hari ini ada dua pemeriksaan terhadap RS yakni pada awal di periksa sebagai saksi kemudian berlanjut sebagai tersangka. Dan sore yang bersangkutan yaitu RS sudah berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan salah seorang oknum pejabat di Kabupaten Bekasi.” Tandasnya.

Seperti di ketahui, kasus dugaan gratifikasi RS tersebut sejak awal pemeriksaan sudah enam kali mangkir dari pemanggilan pihak penyidik Kejaksaan.Dan sementara oknum pejabat SL sudah sempat memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan.

Kemudian di hari yang sama yakni pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 RS dan SL tiba-tiba menghilang dari kediamannya masing-masing pada saat petugas Kejaksaan melakukan penjemputan untuk di lakukan pemeriksaan lanjutan.

Berdasarkan informasi, RS sendiri ketika sedang pemeriksaan kasus dugaan gratifikasi bergulir sempat melaksanakan umroh dan pernikahannya yang ketiga sebelum masa iddahnya berakhir setelah cerai dari suami yang keduanya.

Bahkan selain itu, menurut kabar dan informasi yang berkembang di lapangan bahwa RS sudah menjadi buruan. Namun proyek-proyek RS masih terus berjalan dengan menggunakan bendera lain dengan personil yang sama yakni orang kepercayaanya di lapangan.

(D/Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |  Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah melalui dinas terkait terus melakukan pembangunan di berbagai aspek, baik infrastruktur bangunan atau infrastruktur jalan hingga ke bidang pertanian. Salah satunya yakni program BBWS yang saat ini sedang berlangsung pelaksanaannya di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Karawang yang bertujuan untuk percepatan peningkatan Tata Guna Air, mendapat sorotan dari Kepala Desa Mulyajaya Endang Macan Kumbang Pasalnya, program tersebut terindikasi tidak transparan dalam teknis pekerjaannya dan di duga tidak tepat saran.

Menurut Endang Macan Kumbang selaku Kades Mulyajaya saat di temui awak media di rumah kediamannya menjelaskan bahwa program BBWS dengan nominal luar biasa tersebut yang bersumber dari APBN harusnya bisa tepat sasaran dan jelas manfaatnya.

“Menurut saya ini perlu diketahui karena hampir di setiap desa yang ada di wilayah Kabupaten Karawang saat ini ada yang mendapatkan program BBWS melalui kelompok, mulai dari pelaksanaan pembangunan saluran air dan rehab saluran. Namun, di beberapa titik pekerjaan pembangunan tersebut guna melancarkan saluran air terkesan tidak tepat sasaran dan tidak memenuhi skala prioritas.” Ucapnya kepada awak media, Senin (30/10/2023)

Terlepas daripada itu Kades yang akrab di sapa Kuwu Macan Kumbang ini menjelaskan bahwa program BBWS yang saat ini sedang di laksanakan rentan terhadap dugaan korupsi.

“Bagaimana tidak terindikasi dugaan korupsi, ketika Kepala Desa menanyakan RAB dari pekerjaan tersebut namun tidak kasih tau, bahkan tidak tertera pada setiap plang atau papan informasi, berapa tinggi, lebar dan panjang nya.

Apakah publik tidak boleh tau ? Kalau seperti buat apa ada UU KIP jika publik atau Kepala Desa yang menanda tangani SK kelompok tani tersebut tidak di beri tau, sementara program BBWS ini menggunakan uang APBN yang jelas murni harus ada ketransparanan.” Tandasnya.

Lebih lanjut Endang mengatakan, menurutnya, “ada beberapa ketua kelompok yang di dapati hanya dikirim anggaran sebatas HOK, yang jadi pertanyaanya ketika pembelian bahan material nanti ditransfer melalui rekening siapa ? masa nanti laporan LPJ nya ada dua rekening.

Selain itu, batu bekas dari bongkaran tersebut masih digunakan pada pembangunan rehab saluran air, terus fungsi dari anggaran BBWS tersebut buat apa ? dan yang lebih aneh nya lagi, nanti pencairan termin ke dua dilakukan pelebaran jalan serta ditambah pengarugan memakai tanah merah, itu kan jelas tidak manfaat, kenapa tidak dilakukan pengambilan lumpur tanah atau saluran air dangkal tersebut dengan alat berat, itu jelas lebih manfaat, tanah nya bisa dibuat jalan atau pelebaran jalan.

Dan ini menurut saya jelas berbeda dengan program JUT, walaupun anggaranya tidak seberapa namun itu jelas manfaatnya bisa di rasakan oleh petani.” Tegasnya.

“Jika terlihat seperti ini, dimana letak ketransfarananya ?sementara Kepala Desa saja tidak di perbolehkan tau bagaimana regulasinya, ada apa ini ? kenapa bisa seperti ini, aturanya darimana.” Pungkasnya.

(Red)

BEKASI | INFOKEADILAN.COM | Lambannya Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi dalam penanganan perbaikan lampu PJU yang mati dan rusak di jalan Kabupaten di sepanjang ruas Bojong – Cipayung membuat salah satu warga kampung Ciranggon Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi mendatangkan teknisi listrik, hal tersebut di inisiasi oleh Mbah Goen untuk mengecek dan memperbaiki lampu-lampu PJU yang mati dan rusak di sepanjang jalur tersebut, Senin (30/10/2023)

Menurut Gunawan atau yang biasa akrab di sapa mbah Goen menyampaikan kepada awak media, bahwa dirinya merasa tergugah ketika melihat lampu-lampu PJU di sepanjang jalur Bojong-Ciranggon banyak yang rusak dan mati.

“Saya merasa tergugah ketika melihat lampu-lampu PJU di sepanjang jalur Bojong-Ciranggon banyak yang rusak dan mati. Sehingga dengan segera melakukan perbaikan lampu-lampu PJU yang mati tersebut bersama dengan warga yang lain, karena khawatir dengan keselamatan warga saat melalui jalan dimalam hari ketika kondisinya gelap karena lampu PJU nya mati dan tidak kunjung dapat perbaikan, padahal sudah seringkali di laporkan kepada Dinas Perhubungan bahwa lampu PJU banyak yang tidak berfungsi dan rusak, namun laporan tersebut tidak mendapatkan jawaban bahkan laporan dari masyarakat pun seolah tak dianggap bagai angin lalu.” Ucapnya.

Foto : Warga saat perbaiki lampu yang rusak dan tidak berfungsi lagi

Lebih lanjut Mbah Goen mengatakan,” Padahal lampu PJU yang berada di jalan Kabupaten itu menjadi tanggungjawab Dinas Perhubungan. Dan Dinas Perhubungan itu sendiri seharusnya memiliki petugas untuk mengecek lampu PJU di seluruh jalan Kabupaten Bekasi tanpa harus menunggu adanya laporan dari masyarakat. Inimah boro-boro ada petugas mengecek lampu PJU, yang telah dilaporkan oleh masyarakatpun tidak ditindaklanjutinya.” Tandas Mbah Goen dengan nada kecewa.

Terlepas daripada itu mbah Goen juga mengungkapkan perihal lampu-lampu PJU tersebut kepada Dinas terkait.

“Bahkan saya sejak lama pernah menyampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi yang saat ini masih menjabat, bahwa di jalan Kabupaten tepatnya mulai dari pasar Bojong sampai dengan ujung kampung Bojong (kandang ayam) kurang lebih ada 20 titik lampu PJU mati sejak tahun 2019 sejak di pasang sampai sekarang ini.

Coba itu anggaran di peruntukan bangun program, akan tetapi programnya tidak dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat, sama saja buang-buang anggaran.” Ungkapnya.

“Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, kami berharap semoga Pemkab Bekasi dalam hal ini tentunya Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi dapat segera memperbaikinya agar kondisi penerangan jalan tidak lagi menjadi gelap, karena sebentar lagi musim hujan tiba, di khawatirkan pengguna jalan baik dari masyarakat sekitar maupun masyarakat dari luar merasa tidak nyaman jika sedang melewati jalan tersebut pada malam hari.” Pungkasnya.

(D/Red)