LAMPUNG SELATAN | INFOKEADILAN.COM |  Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO INDONESIA) Dr. Adv. NR. Icang Rahadian, SH., MH. Mengecam tindakan penghalang-halangan kerja jurnalistik yang dilakukan oknum Kepala Desa Way Layap Kecamatan Gedong Tataan Kab. Pesawaran pada Jum’at (27/10/2023) lalu.

Tindakan penghalang-halangan terjadi saat jurnalis media online melakukan peliputan terkait hasil rapat yang diadakan di desa Way Layap.

Dimana pasca rapat, saat akan diwawancarai oleh RS, salah satu wartawan online setempat, anehnya bukan penjelasan hasil rapat yang diberikan, malah sebaliknya langsung memarahi dan dibarengi pengusiran terhadap wartawan bersangkutan.

Yang lebih parahnya lagi tindakan pengusiran tersebut di lakukan oleh oknum Kades tersebut yang di lakukanya di hadapan kerumunan para aparat desa, yang langsung menyemprot RS, dengan kata- kata kasar dengan menggunakan alat pengeras suara mikrofon.

Dr. Adv. NR. Icang Rahadian, SH., MH, Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO INDONESIA) mengecam tindakan tersebut. Menurutnya, kebebasan pers tidak dibatasi oleh kejelasan laporan. Jurnalis berhak untuk meliput suatu peristiwa, baik itu peristiwa yang jelas maupun peristiwa yang belum jelas.

Selain itu, tindakan oknum Kepala Desa tersebut juga bersifat intimidasi. Oknum Kades tersebut jelas melarang jurnalis untuk meliput kegiatan rapat tersebut dengan nada yang arogan.

“tindakan Oknum Kepala Desa ini tidak dapat dibiarkan dan harus dibawa keranah hukum. Sehingga tidak ada lagi Oknum Kades atau siapapun yang melecehkan, mengusir dan melakukan pre eksekusi kepada jurnalis di seluruh Indonesia,” ujarnya. Minggu (29/10/2023).

Selain itu, Ketua Umum IWO INDONESIA menyatakan, tindakan Oknum Kades menghalangi jurnalis saat meliput adalah tindakan keliru. Tindakan tersebut melanggar kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 ayat (1).

“Kebebasan pers adalah hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Hal ini termasuk hak untuk mengambil gambar atau merekam aktivitas di tempat umum, termasuk di Desa Way Layap,” tegasnya.

Sesuai aturan, mengusir wartawan saat melaksanakan tugas jurnalistik bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Dalam pasal Pasal 18 ayat (1) UU Pers di mana menghalangi wartawan melaksanakan tugas jurnalistik dapat dipidana 2 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 500 juta.

(Tim)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober identik dengan kaum muda. Salah satunya pelajar, karena ikrar sejarah Sumpah Pemuda sendiri di inisiasi oleh para pelajar di setiap sekolah, salah satunya di SMA Negeri 1 Rawamerta Karawang, Sabtu (28/10/2023).

Melansir dari situs Museum Sumpah Pemuda, bahwa Sumpah Pemuda di gagas oleh Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI). Inisiatif tersebut diwujudkan dengan menyelenggarakan Kongres Pemuda sebanyak tiga kali kala itu.

Rapat pertama dilakukan di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond pada tanggal 27 Oktober 1928. Saat itu tokoh yang menyampaikan pidato dan gagasannya adalah Soegondo Djojopoespito dan Muhammad Yamin.

Seperti di ketahui, hari Sumpah Pemuda di peringati setiap tanggal 28 Oktober. Tahun ini, Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 tahun.

Hari Sumpah Pemuda 2023 ini menjadi acuan bagi elemen masyarakat, para pelajar dan seluruh generasi penerus bangsa untuk turut merayakannya.

Dr. Epul Saepul S.pd.I, M.pd selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Rawamerta Karawang saat di temui jurnalis infokeadilan.com mengungkapkan perihal makna dari hari sumpah pemuda.

“Hari ini tanggal 28 bulan Oktober tahun 2023 merupakan hari sumpah pemuda yang merupakan sebagai hari bersejarah bagi generasi pemuda dan pemudi Indonesia. Sumpah pemuda adalah salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegakkan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Maka dalam hal ini SMA Negeri 1 Rawamerta menguatkan para siswa dengan semangat generasi milenial untuk mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Ucapnya.

Di katakan Epul bahwa sejarah perjuangan dulu berakhir dengan perolehan kemerdekaan bangsa.

“Ingat sejarah dulu, perjuangan para pemuda berakhir dengan perolehan kemerdekaan bangsa yang saat ini sedang kita nikmati saat ini. Para pemuda dan pemudi telah mengorbankan waktu, tenaga, harta dan pikiran bahkan jiwa untuk menyatukan bangsa Indonesia. Karena tanpa adanya pengorbanan dari pemuda kala itu mungkin Indonesia tidak akan mencapai kemerdekaan melawan penjajah.” Paparnya.

Lebih jauh pihaknya menjelaskan bahwa SMA Negeri 1 Rawamerta selalu mendukung program-program siswa dalam rangka mempersiapkan guna mengisi kemerdekaan. Belum lama kita ada kegiatan dari salah satu dinas di Karawang dan kita mengirimkan 40 perwakilan siswa untuk di didik, di bina dan di latih terkait berbagai hal dan kegiatan. Dan di dalam kegiatan tersebut anak-anak diberikan materi tentang bela negara, materi tentang sadar hukum, materi tentang moderasi beragama, dan materi tentang karakter dalam berpolitik selama tiga hari.” Ungkapnya.

“Kami di SMA Negeri 1 Rawamerta selalu mendukung setiap kegiatan, karena anak muda juga butuh bimbingan dari kita agar mereka bisa terarah sesuai dengan harapan kita dan keinginan pemerintah bahwa anak muda harus bisa mengisi kemerdekaan tersebut, dan harus mampu menjadikan negara kita menjadi negara yang betul-betul merdeka, negara yang betul-betul berkembang, negara yang betul-betul maju dan tidak terkalahkan oleh anak-anak dulu.” Terangnya.

“Dan untuk mempertahankan NKRI kita berharap seluruh siswa SMA 1 Rawamerta yang nantinya akan menjadi penerus bangsa ini punya hal yang kuat dalam rangka menjaga keutuhan negara kita dan keutuhan kemerdekaan. SMA Negeri 1 Rawamerta akan dapat berkembang dengan banyaknya anak-anak muda atau siswa-siswi yang kreatif dan berprestasi.

Semoga para pemuda bisa mengisi kemerdekaan Indonesia menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang berkembang dan inovatif, Salam Sumpah Pemuda, terima kasih.” Pungkasnya.

(Red)

SUBANG | INFOKEADILAN.COM |  Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Indonesia ( IWO INDONESIA) Dr. Adv. NR. Icang Rahadian., SH., MH., hadiri kegiatan Deklarasi Damai Pemilu 2024 yang digelar oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IWO Indonesia Kabupaten Subang dengan Tema Semangat Sumpah Pemuda Deklarasi Damai Pemilu 2024 yang dilaksanakan di Lapangan Taman Makam Pahlawan Ci Dongkol Kabupaten Subang. Sabtu (28/10/2023) Pagi.

Turut hadir mendampingi Ketua Umum IWO Indonesia, Sekretaris Umum Epih Fauzi, Bendahara Umum Hj. Umi Padilah, Ketua DPD Lampung Selatan Hari Prasetyo Wibowo, Ketua DPW Jawa Barat Zaidun, Ketua DPD Karawang Syuhada beserta Jajaran Pengurus IWO Indonesia.

Hasil pantauan Tim IWO Indonesia Lamsel di lokasi, dalam sambutannya Ketua Umum IWO Indonesia Dr. Adv. NR. Icang Rahadian, SH., MH., mengatakan,”pada prinsipnya kami IWO Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang sudah terbentuk lebih dari 10 Provinsi, siap mendukung terjadinya pemilu 2024 dengan aman dan damai,” ujarnya secara tegas.

Icang Rahadian juga menambahkan, bahwa IWO Indonesia akan selalu menyajikan berita-berita yang aktual dan terpercaya.

“Kami IWO Indonesia akan selalu memberitakan berita-berita yang aktual dan akuntable, sesuai dengan slogan kami Jurnalis Terpercaya (Trusted Journalist) yang siap dan akan memerangi berita bohong dan akan menjadikan moment pemilu 2024 sebagai moment yang bersejarah dengan mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah dari tingkat Kabupaten/Kota hingga Nasional untuk pemberitaan yang terpercaya,” tambahnya.

Ketua Umum juga menekankan kepada seluruh sahabat IWO Indonesia untuk menyajikan berita yang sesuai dengan peristiwa yang ada.

“Jangan coba-coba para sahabat mengarang berita tanpa ada kejadian, karena kita Jurnalis Terpercaya yang melawan berita bohong,” pungkasnya.

Turut hadir dalam Kegiatan Deklarasi Damai Pemilu 2024, Bupati Kab. Subang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kab. Subang, Anggota Forkopimda Kab. Subang, Kepala OPD, 24 Ketua Partai Politik Kab. Subang, beberapa  OKP dan Ormas/LSM yang berada di Kab. Subang.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan Deklarasi Damai dan Penandatanganan Fakta Integritas 24 Parpol yang berada di Kab. Subang dan Pelepasan Burung Merpati.

(Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Beredarnya informasi atau issue adanya dugaan mantan PNS Pemkab Bekasi yang pernah terpidana kasus korupsi (suap) tentang perizinan Meikarta yang mengajukan permohonan pemulihan nama dan jabatannya agar bisa kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ramai di perbincangkan publik, Jum’at (27/10/2023)

Polemik tentang adanya dugaan issue tersebut menjadi sorotan mata publik, salah satunya datang dari Ketua Umum LSM SNIPER INDONESIA Gunawan atau yang akrab di sapa mbah Goen.

Saat di temui awak media ia menyampaikan bahwa,“Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal ini Penjabat Bupati Bekasi harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, jika ada semacam usulan permohonan pemulihan nama dan jabatan PNS dari mantan PNS yang pernah menjadi narapidana atau yang terjerat kasus korupsi, Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PKK) yang memiliki wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus tegas sebagaimana bunyi Pasal 53 UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)”. Ucapnya

Selain itu menurut pria berkacamata ini mengungkapkan Kenapa Bupati harus berhati-hati dalam mengambil keputusan.

“Bupati harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan jelas dan tegas tentang pemberhentian tidak hormat bagi PNS yang tersangkut kasus korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagimana Pasal 87 ayat (4) UU ASN dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).” Tandasnya.

Adapun poin yang terkandung di dalamnya adalah : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”. Tutupnya

(D/Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Menjelang akhir tahun dan mendekati datangnya musim hujan, pembangunan saluran drainase penurapan maupun uditch gencar di laksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Karawang dengan tujuan agar target semua pekerjaan selesai pada akhir bulan November Tahun 2023, salah satunya pekerjaan saluran drainase uditch yang berlokasi di dusun Sukamulya RT 014/04 Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, Selasa (25/10/2023)

Hasil dari investigasi awak media bahwa proyek normalisasi saluran drainase konstruksi uditch tersebut di kerjakan oleh CV Gania sebagai pemenang tender dengan volume P : 207,60  M  Uk : 0,30 x 0,30 M (Uditch) Nomor kontrak : 027.2/…/06.2.01.07.05/KPA-SDA/PUPR/2023 yang bersumber dari anggaran APBD TA 2023 sebesar Rp. 144.410.000 dengan jangka waktu selama 60 hari kalender di duga pada item galian dan pasangan uditch tidak lakukan pengeringan atau tidak dikurangi genangan airnya terlebih dahulu, sehingga pada pemasangan nya dalam kondisi berair dan tanpa adanya urugan pasir sebagai alas dasar dari pekerjaan pemasangan uditch tersebut.

Dan selain itu terlihat pada papan informasi proyek juga tidak tercantum nomer SPK secara lengkap.

Foto : Lokasi pemasangan uditch yang masih dalam kondisi di genangan air

Salah satu pekerja yang tidak menyebutkan nama saat di tanya terkait teknis dari pekerjaan pemasangan uditch tersebut mengatakan, bahwa dirinya hanya bekerja sesuai apa yang di perintahkan.

“Pekerjaan ini sudah seminggu pak, kalau mandornya saya lupa pak. Ya saya mah hanya bekerja, apa yang di perintahkan saya kerjakan. Kalau masalah yang lainya saya tidak tau pak, yang adanya ini ya saya kerjakan aja.” Ucapnya.

Ketika di singgung tentang genangan air yang terlihat tidak di keringkan dahulu atau di kurangi terlebih dahulu agar tidak terlalu banjir pihaknya menjawab singkat.

“Ya soal itu mah mau bagaimana lagi pak, yang jelas tugas saya mah bekerja sampai dengan selesai.” Jawabnya singkat.

Dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan guna melengkapi data maka awak media coba mencari informasi untuk mengkonfirmasi pihak pelaksana proyek pekerjaan pemasangan uditch saluran drainase tersebut. Namun sayang, usaha untuk mendapatkan informasi siapa pihak pelaksana atau pihak pemborong dari pekerjaan tersebut tidak membuahkan hasil alias nihil.

Foto : Papan informasi proyek pemasangan uditch

Dengan adanya hal tersebut di minta kepada pihak terkait dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Karawang untuk memberikan sanksi tegas kepada pihak kontraktor yang diduga lebih mengutamakan keuntungan pribadi daripada kualitas dari sebuah pekerjaan.

Sampai berita ini di terbitkan belum ada pihak yang dapat di hubungi.

(Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Universitas Kampus Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) tepatnya di Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang menggelar acara Wisuda gelombang 1 Tahun Akademik 2023/2024, Selasa (24/10/2023)

Acara kegiatan prosesi wisuda yang dilaksanakan di Aula Unsika dihadiri ribuan peserta wisuda dan rombongan keluarga peserta wisuda yang datang.

Namun sayang, kegiatan acara wisuda tersebut menyebabkan kemacetan yang panjang, dikarenakan banyaknya rombongan keluarga dari peserta wisuda yang datang dan memarkirkan kendaraan mereka di bahu jalan di jalur yang dilewati para pengguna jalan dan pengendara untuk masuk-keluar kampus.

Salah seorang pengguna jalan roda empat yang tidak mau di sebut namanya yang saat itu melewati di depan kampus Unsika yang terkena dampak kemacetan mengutarakan kekecewaannya.

“Kenapa tidak diperhitungkan dulu kegiatan ini yang pastinya akan menimbulkan kemacetan, seharusnya sekelas UNSIKA yang banyak orang-orang pintar harus bisa mengkaji dan menganalisa akan kejadian yang timbul,”ungkapnya

Rasa kekecewaan pun datang dari salah satu  akun instagram warga yaitu akun instagram Widhi3377, di dalam akunya mengungkapkan tentang kemacetan tersebut sudah terjadi sejak pagi hari.

“Ini macet sudah dari pagi hingga sekarang, ternyata ada wisuda kampus Unsika, menurutku jalan nya tidak terlalu lebar ditambah mobil suka parkir dipinggir jalan jadi tambah macet,”keluhnya di akun bernama Widhi3377.

Akun instagram Widhi3377 pun menambahkan dalam instastory nya, bahwa kedepan pihak kampus harus bisa menyediakan lahan parkir untuk yang wisuda bisa sewa di perumahan yang ia tinggali yang masih memiliki lahan parkir bisa nampung 100 mobil asal sewa ke pihak developer.

“Minta tolong evaluasi buat tahun depan agar bisa menyediakan lahan parkir untuk yang wisuda soalnya risih banget banyak tetangga yang bikin status pada ngeluh ga bisa kemana-mana yang tadinya jemput anak 10 menit ke Bayukarta jadi 1,5 jam baru sampe rumah. Bayangkan dengan emoticon menangis,”tutup akun Widhi 3377.

Hingga berita ini diterbitkan pihak terkait yang ada di kampus tersebut belum ada yang bisa di hubungi.

(Red)