KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | dalam Menyambut Milangkala Hut Desa Lemahmulya  Bersama Karang Taruna Yuda Bakti Dalam Membangun Negeri tercinta Di Karawang Jawa Barat.

Acara Milangkala Desa Lemahmulya ke 44 Kecamatan Majalaya Kabupaten dimeriahkan oleh Astrid, Topeng Bajet asli dari leluhur desa, Jum,at,(12/10/2023)

Undangan yang hadir Muspika kecamatan Majalaya, Kepala Desa Lemahmulya H.Cecep Makmur Wahyudi S.pd, dan staff serta Jajaran Karang Taruna Yuda Bhakti juga tokoh masyarakat dan warga .

Dalam sambutannya, Cecep bahwa kita harus menjaga dan melestarikan budaya yang ada di jawa Barat khususnya Desa kita. Dan kita jangan lupakan awal berdirinya Desa Lemahmulya jelasnya”.

Juga kami pesan semua kepada warga dan masyarakat khususnya para remaja agar jauhi Narkoba, karena Desa kita adalah Desa bersinar bebas dari narkoba” tegasnya.

Sementara itu Ketua karang Taruna Wawan Irawan saat di temui awak media mengatakan, “bahwa sejarah Desa Lemahmulya  diawali dari kata Lemah artinya Tanah dan Mulya artinya kemuliaan. Dulu di Desa kita banyak pengrajin Genteng sehingga Tanah di Desa kita Mulya dan menjadi nilai ekonomis serta mampu mensejahterakan masyarakat kita.” Jelasnya.

Saya berpesan kepada rekan-rekan dan warga Lemahmulya mari kita wujudkan Desa kita yang makmur Sejahtera” pungkasnya.

(Teddy)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Peresmian identiknya adalah adanya penandatanganan batu prasasti atau gunting pita. Namun di SMPN 3 Tirtamulya hal itu tidak di lakukan, entah apa sebabnya peresmian SMPN 3 Tirtamulya itu tidak dilakukan padahal batu prasasti dan pita sudah terbentang, Kamis (12/10/2023)

Acara tersebut langsung dihadiri oleh Wakil Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, Eka Sananta selaku Asda Karawang, Kadisdikpora Cecep, Kepala Bidang Pendidikan SD/SMP Disdikpora Karawang Yani, Asep Kepala PLT Inspektorat, mantan Kadisdikpora Asep junaedi, Korwilcambidik Tirtamulya Mustopa, Komite dan para guru SMPN 3 Tirtamulya serta masyarakat sekitar.

Di awali dengan kesenian tradisional khas Kabupaten Karawang yakni tari jaipong yang di tampilkan oleh siswa SMPN 3 Tirtamulya. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Saat di temui awak media selesai acara Wabup Karawang H. Aep Saepuloh mengatakan bahwa kedatangannya itu bukan untuk meresmikan akan tetapi meninjau pembangunan SMPN 3 Tirtamulya.

“Ternyata ada beberapa kekurangan di antaranya ruang guru masih belum ada, kemudian di anggaran perubahan akan ada bantuan untuk kamar mandi, ini skala prioritasnya jangan sampai sekolahnya sudah ada tapi kamar mandinya tidak ada,  ini alhamdulillah sudah ada.” Ucapnya.

“Terlepas daripada itu terkait lapangan olah raga, misalnya di bikinkan lapang basket bisa sebagai lapang serbaguna, atau bisa juga di gunakan sebagai lapang volly dan lapangan upacara.” Ujarnya.

Lebih lanjut Wabup mengungkapkan bahwa kedatanganya hanya meninjau proyek pembangunan SMPN 3 Tirtamulya tersebut.

“Kedatangan saya hanya meninjau. Melihat apa sih yang menjadi kekurangannya, jadi saya tidak menggunting pita, masa bulan depan gunting pita lagi.” Tandasnya.

Saat disinggung terkait kualitas dari fisik pembangunanya Aep menjelaskan, kalau saya lihat masalah kualitas ini masih ada kekurangan, ini belum ful semua, untuk hasil di dalam sudah bagus. Namun untuk kekurangan ini masih ada ritensi sampai 180 hari atau enam bulan, ini masih jauh, selesai harusnya ini akhir Desember.” Pungkasnya.

(Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Anggota DPR RI Komisi IX Drg. Putih Sari bersama Ikhsanudin anggota DPRD Provinsi Jabar dan BKKBN Karawang melaksanakan kegiatan Program Percepatan Penurunan Stunting di wilayah khusus serta Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) sekaligus mendukung Nawa Cita Ke-5 yakni meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, Kamis (12/10/2023)

Kegiatan Program Percepatan Penurunan Stunting dan KIE tersebut dilaksanakan di Gedung Olah Raga Sport Hall Karawang Barat yang di hadiri langsung oleh anggota DPR RI Komisi IX Drg. Putih Sari, Ikhsanudin anggota dewan DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi partai Gerindra, Kepala BKKBN Karawang, serta di ikuti oleh puluhan peserta penggerak BKKBN dan masyarakat sekitar.

Dalam kesempatan tersebut Ikhsanudin saat di temui awak media memaparkan perihal kegiatan Program Percepatan Penurunan Stunting dan KIE yang sekaligus meningkatkan kualitas hidup melalui BKKBN.

“Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Karawang harus segera di laksanakan, karena di Karawang ini banyak sekali balita-balita yang mengidap stunting, oleh karena selaku anggota DPR RI Komisi IX yang salah satu bidangnya adalah kesehatan maka program ini dilaksanakan agar punya efek kejut terhadap masyarakat, sehingga masyarakat pun bisa meningkatkan kualitas hidupnya dengan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi.” Ucapnya.

Kemudian selain itu pada sesi kedua Ikhsan menyampaikan bahwa pada Reses pihaknya juga melakukan konsolidasi dan sosialisasi terkait hal tersebut.

Menurutnya, ini tidak hanya wacana karena ada pepatah mengatakan “seribu wacana tidak ada artinya, tapi satu langkah pasti itulah kenyataan”. Oleh karena itu, ini akan menjadi gerakan kongkrit agar Ikhsanudin pro rakyat dan ini menjadi gerakan yang nyata di lingkungan masyarakat.” Tandasnya.

Harapan ke depan tentunya saya sebagai anggota dewan akan support dan saya akan dorong pemerintah dalam hal ini di provinsi. Kemudian di Kabupaten saya akan terjun langsung. Dan sementara ini di Karawang ini termasuk balitanya yang mengidap stunting ekstrim paling besar dan paling banyak itu di Kota Baru, nah karena itu gerakan pencegahan harus dimulai dari sekarang, mereka harus turun langsung ke lapangan untuk memberikan support pelayanan posyandu, memberikan vitamin, dan memberikan makanan yang bergizi. Mudah-mudahan ke depan masyarakat kita, rakyat kita, tidak kekurangan gizi sehingga bisa meningkatkan kualitas hidupnya serta SDMnya, terima kasih.” Pungkasnya.

(U.S)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Pendidikan adalah satu sarana pengembangan karakter dan Sumber Daya Manusia (SDM). Guna mendukung hal itu Pemerintah menggelontorkan anggaran melalui dana APBD di perkirakan hampir kurang lebih 50 M untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan yakni gedung Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama SMP yang ada di wilayah Kabupaten Karawang.

Dengan nominal yang cukup fantasis tersbut menjadi sorotan salah satu lembaga paguyuban Karawang Tandang (Pakarang) yang mendatangi Pemda Karawang untuk audensi di ruang rapat I dengan para anggota dewan komisi lV yang membidangi pendidikan di Gedung DPRD Karawang, Rabu (11/10/2023)

Dalam audensi tersebut dihadiri langsung oleh ketua komisi lV H. Asep Syaripudin fraksi partai Golkar, Elivia dari fraksi partai PDI P, dan Indri dari fraksi partai Nasdem, serta Yani dari Kepala Bidang pendidikan Disdikpora Karawang.

Dudung Ridwan selaku ketua paguyuban Karawang Tandang memaparkan, hari ini kami mencoba mengungkap sebuah tabir tentang pelaksanaan angka pembangunan fisik untuk pendidikan di Kabupaten Karawang, karena jumlahnya sangat Fantastis hampir 29 milyar lebih untuk sekolah SD dan total 50 milyar dengan SMP, dan ini bersumber dari DAK APBD.” Ucapnya.

Lebih lanjut Dudung menambahkan, kita lebih mengedepankan aturan tipe empat dengan menggunakan kelompok masyarakat (Pokmas). Kelompok masyarakat ini dibentuk oleh masyarakat yang di SK-kan oleh Kepala Desa, artinya jika berbicara masyarakat atau bicara Pokmas maka kita mengedepankan pemberdayaan masyarakat, akan tetapi pada kenyataannya di lapangan tidak berjalanya konsep yang belum terlaksana.” Bebernya.

Dengan adanya hal tersebut terbukti belum maksima perihal pemberdayaan yang belum sempurna, masih banyak pekerja-pekerja yang dari luar lingkungan, padahal masih banyak pekerja-pekerja yang membutuhkan pekerjaan tersebut.” Pungkasnya.

(Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |  Proyek Pembangunan U-ditch yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang Tahun 2023 yang di kerjakan Oleh CV. Hamasat Prima dengan volume P : 105,60’M Ukuran 50×50 Cm, tepatnya di Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang tertulis pagu anggaran sebesar Rp. 145.000.000 di duga dikerjakan ngasal.

Pantauan awak media di lokasi terlihat pada pemasangan U-Ditch tidak sesuai dengan spesifikasi dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pasalnya teknis dari pemasanganya tidak menggunakan arugan pasir terlebih dahulu sebagai alas dasar (lantai kerja) bahkan yang di perparah lagi pada pemasanganya pun dalam kondisi yang di genangi air. Selain itu terlihat jelas pada papan informasi proyek tidak tercantum adanya nomor kontrak sebagaimana mestinya, sehingga proyek tersebut terkesan proyek bodong.

“Proyek ini pemasanganya acak-acakan tidak beraturan, semestinya tarik benang dahulu biar lurus, jadi hasinya tidak naik turun dan masih banyak yang tidak rapet, ini mah terkesan asal jadi, airnya masih banjir tidak dikeringkan dulu.” Ungkap P bersama warga setempat lainnya, kepada awak media saat di lokasi, Kamis (12/10/2023).

“Cara pemasangannya terbilang unik, pake di gasar geser dari atas lalu gejebur sampai kebawah yang berair.” Timpalnya.

“Kami sangat menyayangkan ketika pekerjaan pemasangan U-ditch ini tidak sesuai dan asal-asalan begitu, kami ingin pembangunan yang kualitasnya bagus, kalau bagus mah kan tidak mudah rusak begitu.” Pungkasnya.

Dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah maka awak media coba mencari pihak pelaksana atau mandor lapangan untuk mengkonfirmasi hal tersebut kepada para pekerja, namun sangat di sayangkan hal itu nihil, tak ada satupun yang memberi tau siapa pihak pelaksana proyek pekerjaan pemasangan U-ditch tersebut.

Sampai berita ini di terbitkan tidak ada satupun dari pihak pelaksana selaku penyedia jasa maupun mandor lapangan yang dapat dikonfirmasi.

Terkait dengan adanya hal tersebut di minta kepada pihak terkait dalam hal ini DPUPR Karawang agar segera menindak tegas dan memberikan sanksi kepada pihak kontraktor selaku pemenang tender yang diduga nakal demi meraup keuntungan yang lebih besar.

(Jek/Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Kementerian Kesehatan bersama mitra Komisi IX DPR RI menggelar kegiatan Sosialisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Direktorat dengan mengusung tema ‘’Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) sebagai Implementasi Transformasi Kesehatan” yang di selenggarakan di Desa Puserjaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, Kamis (12/10/2023)

Kegiatan ini dihadiri anggota Komisi IX DPR RI Drg. Putih Sari perwakilan Ditjen Nakes, Dinkes Kabupaten Karawang, Pemdes Puseurjaya, dan masyarakat sekitar.

Kegiatan sosialisasi GERMAS ini dilaksanakan guna menguatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk hidup lebih sehat. Sosialisasi ini menjadi bentuk kolaborasi dari Kemenkes selaku unsur eksekutif dengan DPR RI sebagai lembaga legislatif masyarakat demi mewujudkan Indonesia yang lebih sehat.

Anggota DPR RI Komisi IX Drg. Putih Sari dalam sambutannya menyampaikan tentang sosialisasi dan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

“Masyarakat harus bisa memberdayakan diri dengan melakukan upaya-upaya kesehatan secara mandiri, dengan menerapkan Gerakan Masyarakat hidup sehat (GERMAS) yang memang sudah menjadi program dari Kementerian kesehatan.” Ucapnya.

Selain itu menurutnya, masyarakat harus diberikan informasi terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti Rumah Sakit daerah. Di Karawang ini cukup banyak saya kira fasilitas kesehatannya, misalnya fasilitas  milik pemerintah, ada Rumah Sakit paru maupun Rumah Sakit daerah Karawang. Dan saat ini juga sedang berproses yaitu Rumah Sakit yang akan dibangun di Rengasdengklok.” Jelasnya.

“Saya berharap kepada masyarakat untuk bisa menerapkan pola hidup sehat dengan menjalankan GERMAS tentunya agar masyarakat bisa ikut meningkatkan derajat kesehatan, paling tidak untuk diri sendiri agar tentunya dengan masyarakat sehat Insya Allah akan menjadikan Sumber Daya Manusia yang unggul dan Sumber Daya Manusia yang kuat yang akan membawa bangsa Indonesia jauh lebih baik lagi ke depannya.

Dan tentunya fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Karawang semoga bisa terus ditingkatkan.

Saya tentunya akan terus berupaya dalam tugas dan fungsi saya untuk bisa berkontribusi agar pemenuhan fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Karawang kedepan lebih baik lagi.”Pungkasnya.

(Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang sedang melaksanakan pembangunan taman kota yang berada di beberapa titik di wilayah Kabupaten Karawang. Taman kota ini dibangun sebagai pengembangan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) dari Kementerian PU yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Menurut Kepala Bidang PPKH (Pengendalian Pencemaran dan Keanekaragaman Hayati) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang, Dede Pramiadi  saat ditemui jurnalis infokeadilan.com dikantornya mengungkapkan, bahwa fasilitas yang di sediakan tersebut untuk masyarakat, sehingga dengan adanya fasilitas itu masyarakat bisa memafaatkan sesuai dengan keperluannya, bisa untuk menikmati penghijauan, sarana rekreasi, berdiskusi atau kegiatan positif yang lainnya.

Lebih jauh pihaknya mengungkapkan tentang pembangunan penghijauan yang saat ini sedang di laksanakan di beberapa titik.

“Di titik bundaran kita juga sudah mulai menyediakan taman-taman berupa ruang publik yang bisa dinikmati oleh masyarakat, salah satu contohnya di jembatan kw 6 dan di jembatan akses pasar proklamasi Rengasdengklok.

Disitu ada tanah kosong di bahu jalan dan irigasi kita manfaatkan untuk ruang terbuka dan itu akan kita jadikan sebagai ruang terbuka hijau, kita harapkan nanti itu bisa bermanfaat untuk anak-anak sekolah dan anak-anak kuliah untuk bisa nongkrong-nongkrong atau berdiskusi, selama ini kan cuma ada di Karangpawitan saja.” Ungkapnya kepada awak media Selasa (10/10/2023)

“Dengan adanya pembangunan ini Insya Allah ke depan ada pilihan tempat-tempat nongkrong bagi masyarakat dan anak-anak sekolah untuk di jadikan sebagai tempat membahas tugas dan berdiskusi dan tempat bermain masyarakat.” Terangnya.

Terlepas daripada itu Dede Pramudia selaku Kabid PPKH DLHK Karawang mengatakan bahwa pihaknya  juga kita merangkul salah satu komunitas pecinta lingkungan yang ada di wilayah Karawang.

“Dalam hal ini kami juga merangkul salah satu komunitas pecinta lingkungan yang ada di Karawang. untuk bergerak bersama sama mengembangkan tanaman Toga (Tanaman Obat Keluarga) komunitas itu nanti yang bertugas menyediakan tanaman-tanaman obat tersebut. Dan kami akan menyediakan papan-papan informasi tentang apa saja tanaman obat keluarga yang bermanfaat tersebut.” Paparnya.

Dengan adanya taman atau ruang terbuka tersebut selain untuk menambah keindahan kota tentunya kami juga berharap semoga itu bisa di manfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan tentunya jangan di rusak, tetapi harus di jaga dan di rawat.” Pungkasnya.

(Red)

KARAWANG  | INFOKEADILAN.COM | Dewan Kehormatan KONI Karawang Jhonny Heru Wibowo mengatakan penunjukan Rakhmat Gunadi sebagai Sekretaris KONI Karawang periode 2023-2024 (9 bulan terakhir) telah melanggar Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI 2020 terkait Rangkap Jabatan Pimpinan KONI yang tertuang dalam Pasal 22 ayat 3.

“Bukan lagi Diduga namun telah jelas melanggar, karena Permasalahan melanggar AD/ART itu adalah normatif karena AD/ART itu seperti KHUP yang wajib hukumnya untuk ditaati dan dipatuhi oleh orang yang paham dan menjunjung organisasi, disinilah integritas seorang pimpinan bisa dinilai ” kata Jhonny, kepada wartawan, Selasa (10/10/2023).

Dikatakannya, Seorang pemimpin harus memberikan contoh dan tauladan. Lalu bagaimana seorang pimpinan mau atau bisa menegakkan aturan kalau yang bersangkutan sendiri melanggar dan menabrak aturan organisasi tertinggi.

“Belum lagi ada conflict of interest dimanakala nanti, cabang olahraga (Cabor) yang dipimpinnya mengajukan anggaran??. Jadi patut dipertanyakan bagaimana mau menegakkan aturan yg dibuat dan dikeluarkan oleh Ketum KONI jika pimpinannya saja dengan sengaja melanggar aturan organisasi yang tertinggi,” sesalnya mempertanyakan.

Lebih lanjut mantan Sekretaris KONI ini menuturkan, apakah ini kemudian ada hubungannya dengan kepentingan pencalonan Ketua KONI Karawang  periode mendatang?,  Karena Rakhmat Gunadi diketahui sebagai Ketua dari 2 cabor (Volly dan Crikets)?.

“Apakah takut kehilangan 2 kursi?. Kan sebenarnya mudah dan gampang kok  tinggal milih saja, melepaskan sebagai Ketua cabor atau melepaskan jadi Sekretaris KONI?,” tegasnya.

Jhonny pun mencontohkan pada saat dirinya dulu diangkat menjadi Sekretaris KONI pada periode pertama, saat itu ia duduk sebagai Ketua Harian PERCASI (catur). Dirinya langsung membuat surat pengunduran diri.

“Kalau emang bener merasa punya tanggung jawab di Cabor Bola Voli dan Cabor Cricket yach, lepas saja jadi Sekretaris KONI biar lebih fokus gimana caranya agar kedua cabor itu bisa mendapatkan Medali di Porda 2026 mendatang. Atau sebaliknya, kalau punya keinginan baik untuk memperbaiki management di KONI yach sebaliknya mundur saja dari Ketua cabornya,” tandasnya kembali menegaskan.

Terkait pernyataan Rakhmat Gunadi bahwa banyak pengurus yang dianggap kurang berkompeten, Jhonny pun meminta Rakhmat Gunadi melakukan pergantian atau reshuffle.

“ya tinggal buktikan saja, secepatnya lakukan Reshuffle, berani tidak melakukan itu?, jadi jangan hanya bisa menilai tapi tidak berani berbuat atau mengeksekusi kan sekarang beliau jadi orang nomor 2 di KONI,” pungkasnya.

(Red)