KARAWANG |Infokeadilan.com  – Keberadaan tiang reklame berukuran besar yang berdiri kokoh di badan jalan dekat Pertigaan Lamaran, arah Rawamerta, tepat di depan Kantor Kelurahan Palumbonsari, kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Kehadiran struktur tersebut dinilai semakin menyempitkan jalur lalu lintas yang sudah sempit, sehingga memicu kemacetan dan membahayakan keselamatan pengendara.

Padatnya volume kendaraan, terutama di jam-jam sibuk, ditambah dengan kondisi jalan yang menyempit akibat adanya tiang reklame tersebut, seringkali menyebabkan antrean kendaraan yang panjang dan berlarut-larut di wilayah tersebut.

Warga menilai, tiang reklame tersebut bukan hanya menjadi faktor utama penyebab kemacetan, tetapi juga sangat berbahaya karena posisinya yang berada tepat di badan jalan, sehingga mengurangi ruang gerak kendaraan yang melintas.

Menanggapi keluhan yang terus bergulir di masyarakat, Marwan Darmawan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Solidaritas RT/RW Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, angkat bicara memberikan tanggapan.

Menurutnya, keberadaan tiang reklame besar yang berdiri di bahu jalan tepat di depan akses masuk Kelurahan Palumbonsari tersebut memang sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

“Emang mengganggu lalu lintas, terkait adanya tiang reklame tersebut. Masyarakat yang melintas banyak yang mengeluh dan meminta agar reklame tersebut untuk dipindahkan,” ujarnya, Selasa (7/3/2026) saat dihubungi media.

Lebih jauh ia menjelaskan, karena posisinya yang berdiri kokoh dan menempati bahu jalan, kondisi ini menyebabkan lalu lintas sering tersendat dan berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas.

“Karena berdiri kokoh dibahu jalan, mengalami kemacetan dan juga membahayakan pengendara karena berdiri di badan jalan,” tegasnya.

Atas kondisi tersebut, pihaknya mewakili aspirasi masyarakat meminta kepada instansi terkait, khususnya Dinas Perhubungan dan Dinas Tata Ruang atau pihak berwenang, untuk segera menindaklanjuti laporan ini.

“Dan kami meminta kepada pihak terkait untuk segera menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait tiang reklame besar yang berdiri kokoh dibahu jalan,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, diharapkan adanya langkah cepat dan tegas dari pemerintah daerah untuk menertibkan reklame tersebut demi kelancaran dan keselamatan bersama.

•Red

BEKASI |Infokeadilan.com – Upaya membangun komunikasi yang harmonis antara pemerintah dan elemen masyarakat terus didorong. Pertemuan dialogis antara Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang dipimpin langsung oleh Plt. Bupati beserta jajaran, dengan perwakilan mahasiswa dari aliansi Cipayung Plus dinilai sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah membuka ruang diskusi yang luas dan inklusif, memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menyampaikan aspirasi, kritik konstruktif, serta gagasan segar secara langsung kepada para pemangku kebijakan.

Ketua Umum LSM SNIPER, Gunawan, menyambut positif terobosan ini. Menurutnya, pendekatan dialogis ini merupakan perubahan positif yang mengubah pola komunikasi yang sebelumnya cenderung kaku dan satu arah menjadi lebih dinamis.

“Dialog dua arah antara pemerintah Kabupaten Bekasi dan mahasiswa Cipayung Plus merupakan langkah strategis dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Pendekatan ini mengubah komunikasi yang kaku menjadi lebih interaktif, efektif, dan partisipatif,” ujar Gunawan, Senin (6/3/2026).

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam proses diskusi kebijakan tidak hanya memperkuat aspek transparansi, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena mempertimbangkan perspektif publik yang lebih luas, khususnya dari kalangan akademisi dan pemuda.

Perlu Konsistensi, Bukan Sekadar Seremonial

Gunawan juga menekankan bahwa keberhasilan dari forum semacam ini tidak hanya diukur dari pelaksanaannya saja, melainkan dari keberlanjutan dan tindak lanjutnya.

“Yang terpenting adalah konsistensi. Dialog seperti ini harus terus dibangun agar tercipta kepercayaan publik dan kolaborasi nyata antara pemerintah dan masyarakat,” tambahnya.

Melalui sinergi ini, diharapkan terjalin hubungan yang semakin konstruktif, sehingga mampu mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang lebih responsif, solutif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

•Wan

KARAWANG |Infokeadilan.com – Suasana morning briefing virtual di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang mendadak memanas, Senin (6/4/2026). Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, secara terbuka meluapkan kekecewaan mendalam atas rendahnya kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai abai terhadap agenda strategis pemerintah daerah.

Dalam forum yang diikuti ratusan ASN lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan se-Kabupaten Karawang, Aep menyoroti banyaknya pejabat struktural mulai dari Sekcam, Kabid hingga Kasi yang tidak hadir tanpa keterangan yang jelas.

“Ini sudah jelas di surat edaran. Saya saja sedang sakit, tapi tetap hadir karena komitmen. Kalau ingin dihargai, ya harus bisa menghargai juga,” tegasnya dengan nada tinggi.

Kemarahan itu bukan tanpa alasan. Briefing tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan penting terkait efisiensi dan efektivitas kerja. Namun ironisnya, saat pimpinan daerah telah siap, justru banyak peserta yang menunjukkan ketidaksiapan, bahkan ketidakhadiran.

Merespons hal tersebut, Bupati langsung memerintahkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mendata dan menjatuhkan sanksi tegas.

“Dinas mana, sekcam mana yang tidak hadir, beri punishment semua,” ujarnya.

Lebih jauh, ia juga mengancam akan membawa persoalan ini ke forum Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk proses mutasi. Langkah ini menjadi sinyal keras bahwa pelanggaran disiplin tidak akan lagi ditoleransi.

“Kalau seperti ini terus, kita mutasi. Tidak ada kompromi,” tandasnya.

Menurut Aep, ketidakhadiran ASN mencerminkan lemahnya komitmen terhadap reformasi birokrasi yang sedang didorong, terutama dalam hal efisiensi dan budaya kerja yang profesional. Padahal, pada hari yang sama, ia telah menyampaikan arah kebijakan strategis, termasuk efisiensi energi dan transportasi yang hasilnya bisa menghemat anggaran hingga Rp 1–2 Miliar.

Di akhir arahannya, Bupati menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar formalitas belaka, melainkan wadah strategis.

“Ini bukan sekadar formalitas. Ini forum strategis. Kalau tidak siap, jangan jadi bagian dari sistem,” pungkasnya.

•Rls

KARAWANG |Infokeadilan.com  – Gelombang massa yang luar biasa memadati kawasan Industri Artha, Telukjambe Barat, pada Senin (6/4/2026). Puluhan ribu perangkat desa se-Jawa Barat yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan gerbang PT Pertiwi Lestari.

Aksi damai ini merupakan bentuk solidaritas dan tuntutan keadilan atas insiden dugaan pemukulan serta intimidasi yang dialami oleh aparatur Desa Wanasari oleh oknum keamanan perusahaan pada akhir Maret lalu. Peristiwa tersebut dinilai telah mencederai kehormatan dan marwah lembaga desa.

Sejak pagi hari, suasana di lokasi terasa sangat hikmat namun penuh semangat. Para peserta aksi menyampaikan orasi demi orasi dari atas mobil komando, menuntut pertanggungjawaban penuh dari pihak manajemen perusahaan.

Ketua APDESI Jawa Barat, Sukarya WK, menegaskan bahwa aksi ini bukan dilakukan secara emosional semata. Pihaknya mengaku telah berupaya menempuh jalur komunikasi formal jauh sebelum aksi digelar.

“Kami sudah dua kali melayangkan surat resmi kepada pihak perusahaan dalam kurun waktu 10 hari, namun tidak ada tanggapan,” ujarnya tegas di hadapan ribuan massa.

Ia juga membenarkan adanya dugaan keterlibatan oknum sekuriti dan kelompok tertentu dalam insiden pengeroyokan tersebut. Menurutnya, aparat desa selama ini selalu mengedepankan cara-cara persuasif, namun respons yang dingin dan tidak profesional dari perusahaan memicu kekecewaan mendalam hingga berujung pada aksi ini.

Sementara itu, perwakilan dari APDESI Kabupaten Garut menekankan bahwa permasalahan ini harus diselesaikan melalui ranah hukum yang jelas.

“Ini negara hukum. Perusahaan harus memproses sekuriti yang melakukan pemukulan terhadap aparat Desa Wanasari. Kami menunggu itikad baik dari perusahaan,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh rekan perangkat desa untuk tetap solid dan tidak gentar menghadapi segala bentuk intimidasi. Bahkan, pihaknya memberikan peringatan keras jika tuntutan mereka kembali diabaikan.

“Kalau tidak digubris, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih besar. Semangat kami lahir dari kebersamaan, sekuat teriknya matahari siang ini,” lanjutnya.

Diketahui, APDESI memiliki jaringan yang sangat luas hingga mencakup lebih dari 70 ribu desa di seluruh Indonesia. Dalam aksi kali ini, hampir seluruh perwakilan desa se-Jawa Barat hadir menunjukkan dukungan, termasuk dari unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sebagai informasi, bentrokan awal terjadi pada Selasa, 31 Maret 2026. Insiden ini dipicu oleh sengketa aset berupa 12 kabel optik milik desa yang berada di dalam kawasan perusahaan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Pertiwi Lestari belum memberikan keterangan resmi maupun respons terhadap tuntutan yang diajukan oleh massa aksi.

•Agus Sofyan

KARAWANG |Infokeadilan.com – Dalam rangka mendukung program strategis ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, dengan memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan. Salah satu fokus utama yang digaungkan adalah upaya menjaga kelancaran aliran air dengan mengajak masyarakat agar tidak membuang sampah ke saluran irigasi, Minggu (5/4/2026)

Merespons cepat arahan tersebut, Pemerintah Kelurahan Mekarjati bergerak cepat dengan berkolaborasi bersama Pemerintah Desa Purwamekar. Langkah nyata ditunjukkan dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pembersihan saluran air yang menjadi sumber kehidupan bagi para petani.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Lurah Mekarjati bersama Kepala Desa Purwamekar beserta jajarannya, menuju titik-titik lokasi yang dinilai membutuhkan penanganan segera.

“Kami dari jajaran Kelurahan Mekarjati akan selalu mendukung di setiap program ketahanan pangan untuk para petani,” ujar Yono, Lurah Mekarjati, saat ditemui di ruangan kerjanya, Senin (6/3/2026).

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pembersihan ini sangat krusial mengingat aliran air di beberapa titik sempat terhambat.

“Dengan cara membersihkan saluran irigasi yang memang terlihat laju airnya lambat karena banyaknya sampah dan eceng gondok. Hal ini menyebabkan pasokan air untuk petani berkurang atau terlambat sampai ke lahan pertanian,” jelasnya.

Melalui sinergi antar wilayah ini, diharapkan saluran irigasi kembali bersih dan lancar, sehingga kebutuhan air bagi pertanian dapat terpenuhi dengan baik demi terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.

•U. Supriyadi