KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Sejumlah ruko di Karawang tepatnya di wilayah Nagasari Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang hangus terbakar Diketahui kebakaran hebat itu tepat di Jalan Arif Rahman Hakim sekitar  pukul 20.00 WIB Senin (9/10/2023) malam.

Penyebab terjadinya kebakaran tersebut belum di ketahui secara pasti dan kerugian akibat kejadian ini belum bisa tafsir.

Tim Damkar Kabupaten Karawang yang cepat tanggap berhasil menjinakkan api setelah berjuang selama lebih dari satu jam. Tim yang mengerahkan tujuh unit armada secara bahu membahu memadamkan kobaran api.

Menurut Mahpudin Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karawang, menerangkan peristiwa yang terjadi tersebut, Tim pemadam kebakaran kami telah berjuang keras untuk memadamkan kobaran api yang menghanguskan 10 ruko di Jalan Arif Rahman Hakim dekat stasiun Karawang.

“Penyebab pasti kebakaran. Total kerugian belum bisa tafsir, dan korban belum bisa diketahui, karena sedang dalam penyelidikan lebih lanjut.

Selain itu pihaknya juga mengingatkan masyarakat Karawang agar tetap selalu waspada terhadap potensi kebakaran, baik kebakaran hutan maupun lahan, mengingat saat ini suhu yang tinggi di siang hari.” Paparnya.

Lebih lanjut pihaknya mengatakan, untuk selalu menjaga dan berhati-hati menjaga lingkungan.

“Mari kita jaga lingkungan dan berdoa agar kita semua selamat. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran. Karena menjaga keselamatan lingkungan itu penting dan tentunya dengan terus berdoa kepada Allah agar senantiasa di beri keselamatan bersama,” Tutupnya.

(Red)

KARAWANG |INFOKEADILAN.COM | Sekertaris Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Karawang Resmi diganti atau di reshuffle. Sekertaris yang sebelumnya Jhony Heru Wibowo, hari ini digantikan dengan Rakhmat Gunadi.

Namun ironisnya, ramai menjadi perbincangan, pengangkatan Rakhmat Gunadi diduga telah melanggar AD ART KONI.

Pasalnya, sesuai AD ART KONI Bagian Kesebelas tentang Rangkap Jabatan Pimpinan KONI Pasal 22 ayat 3 sudah menegaskan Ketua Umum, Wakil- wakil Ketua Umum, Sekretaris dan Bendahara KONI Kabupaten/Kota tidak boleh merangkap pada organiasi keolahragaan baik secara horisontal maupun vertikal.

“AD ART KONI sudah mengamanatkan jabatan KSB (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) tidak boleh rangkap jabatan, yang terjadi pada Rakhmat Gunadi sebagai Sekretaris yang baru sampai saat ini masih menjabat sebagai ketua Cabang Olahraga (Cabor), hal ini sudah jelas melanggar AD ART,” ujar sumber yang tidak ingin disebutkan namanya itu.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris KONI Karawang, Rakhmat Gunadi yang ditemui dikantor KONI Karawang, Senin (9/10/2023) justru malah balik mempertanyakan.

“memang gak boleh melanggar AD ART?, saya sebelum jadi Sekretaris KONI ya, ketua cabor. Ya, kalau saya melanggar, saya akan mengurus surat pengunduran diri. Dan lebih bagus para pengurus KONI itu tidak merangkap, supaya tidak ada pelaporan-pelaporan yang sifatnya dianggap tidak seimbang,” kata Gunadi meradang.

Ia pun meminta, awak media mendatangi cabor Bola Volly, dan menanyakan kepada cabor jika Rakhmat Gunadi mundur setuju atau tidak.

” yang mau menjadi ketua cabor itu banyak tapi ketua yang benar-benar diterima oleh cabor malah susah, kesulitan Sumber Daya Manusia (SDM) kita. Saya hari ini sudah ngomong akan mundur, cuma kata mereka jangan pak, jangan dulu,” ucapnya.

Gunadi menyebutkan Sekretaris KONI Jawa Barat itu merangkap jabatan menjadi Ketua Volly dan Ketua Harian juga. Kalau kemudian pengangkatannya ini menyalahi AD ART, Gunadi meminta media menggugat KONI Jawa Barat yang sudah mengeluarkan SK.

“Jadi saya mengundurkan diri di Sekretaris apa dimana?, karena yang diutamakan untuk jadi pengurus itu dari ketua cabor dulu yang punya kompetensi,” terang Gunadi.

“Ya, mungkin ini dengan adanya kasus- kasus yang ada di KONI Jarawang akhirnya pak Gunadi jadi bulan -bulanan orang- orang padahal kalo kita lihat ketua 1 KONI juga ketua cabor sama. Kenapa tidak di usik dari awal dari jaman pak Bambang Maryono jadi ketua 1,” ujarnya lagi dengan nada kesal.

Kembali ia menerangkan, Pengurus KONI itu harus profesional di bidang olahraga setidaknya pengurus cabor sehingga sudah memiliki pengalaman bagaimana cara mengelola dan paham akan kebutuhan atlet.

“ada pengurus KONI juga yang belum ngerti tentang kebutuhan olahraga, nah, harusnya yang tidak punya kompetensi seperti itu yang harusnya di permasalahkan,” Imbuh Gunadi menegaskan.

Sebelumnya, Humas KONI Kabupaten Karawang, Fahmi Rukmana dalam gelaran jumpa persnya beberapa waktu lalu mengungkapkan kepada awak media, bahwa Surat Keputusan (SK) dari KONI Provinsi Jawa Barat sudah diterima Ketua Karawang Senin 2 Oktober 2023 malam.

Menurutnya semua itu sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI.

(Red)

BEKASI | INFOKEADILAN.COM |  Dalam rangka Kunjungan Kerja Camat Cikarang Timur bersama Sekertaris Kecamatan beserta jajaran sekaligus di dampingi oleh Kepala Desa Cipayung H. Ajan guna memantau lokasi proyek pekerjaan pembangunan jembatan dan peningkatan jalan di wilayah Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, Senin (9/10/2023)

Pada acara kegiatan Kunjungan Kerja tersebut Camat Cikatang Timur memantau proses pekerjaan pemvangunan jembatan yang berlokasi di kampung Lilingir dan di kampung Gandaria. Kemudian di lokasi jembatan kampung Bendungan tepatnya di kampung Selang dan lokasi selanjutnya perihal pekerjaan peningkatan jalan coran Cipayung-Cilampayan.

Ropi ST Camat Cikarang Timur saat di lokasi mengatakan, bahwa jembatan penghubung tersebut sudah lima tahun rusak dan tidak bisa di pergunakan.

“Jembatan penghubung kampung Lilingir-Gandaria yang rusak parah selama hampir lima tahun, dan sekarang di tahun 2023 bisa di realisasi.

Foto : Camat Cikarang Timur Bersama Kades Cipayung saat memantau proyek pekerjaan pembangunan jembatan dan pengecoran jalan

Karena jembatan ini akses jalan utama warga setempat untuk aktivitas yang di harapkan bisa memulihkan perekonomian warga.” Ucapnya.

Lebih lanjut pihaknya mengungkapkan bahwa Kunjungan kerja kali ini untuk mengecek pembangunan infrastruktur jembatan dan Jalan, dan kegiatan tersebut sudah lama di usulkan.

“Kegiatan kali ini kita untuk mengecek pembangunan infrastruktur jembatandan jalan. Dan kegiatan ini sudah kita usulkan. Alhamdulillah, di tahun anggaran ini bisa di eksekusi.

Adapun tujuan dari kegiatan pembangunan tersebut adalah untuk pertama mengembalikan jembatan sesuai dengan fungsinya. Kedua mengembalikan jalan dalam, yakni jalan utamaDesa menjadi Jalan Utama kembali, karena sudah lama jalan itu terbengkalai sehingga tidak seperti kelas jalan sebagaimana mestinya.” Ungkap Camat.

Alhamdulillah pada hari ini kita melihat ada yang sudah selesai, walaupun memang ada juga yang masih dalam proses. Saya dengan pak lurah dan dengan perangkat lain yang berkepentingan dalam pembangunan infrastruktur ini akan terus berkesinambungan, sehingga fungsi jalan akan berfungsi kembali sebagai jalan, dan bukan sebagai jalan yang terputus lagi.” Paparnya.

“Dan hal ini tentu saja sangat bermanfaat untuk masyarakat, karena jalan itu sebagai akses mobilitas masyarakat, baik akses untuk ekonomi agar lebih baik maupun akses untuk membangun bersilaturahmi antar warga. Dan PR-PR yang belum selesai Insya Allah nanti akan diselesaikan secara bertahap. Kemudian kita menginginkan juga ada pembangunan inisiatif, yaitu perihal normalisasi dan pembangunan irigasi, ini sangat penting karena masyarakat Cikarang Timur itu 60% masih perkampungan dan dan saat ini kita masih bersandar kepada pertanian dulu.” Pungkasnya.

Alhamdulillah berkat dorongan dari masyarakat dan tokoh-tokoh yang ada di Desa Cipayung sekarang jembatan tersebut sudah di perbaiki, semoga dapat bermanfaat untuk warga sekitar.

(Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Lagi, di duga lolos dari pengawasan dan tak bertuan proyek pembangunan penurapan drainase saluran sekunder yang berlokasi di wilayah Kelurahan Tunggakjati tepatnya di Dusun Jati Udik II RT 001/003 Kelurahan Tunggakjati Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang di sinyalir berbau aroma korupsi, pasalnya pada pelaksanaan pembangunan proyek penurapan drainase saluran sekunder tersebut di duga sudah melanggar aturan yang sudah di tentukan sebagaimana mestinya.

Hasil pantauan awak media di lokasi pekerjaan tersebut tidak di temukan adanya terpasang papan informasi proyek, sehingga  proyek pembangunan penurapan drainase saluran sekunder tersebut tidak di ketahui secara jelas, sehingga hal ini patut di duga bahwa pihak pelaksana atau pihak kontraktor sudah melanggar aturan yang telah di tentukan sebagaimana yang tertulis di dalam isi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yaitu :

a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Menurut salah satu pekerja yang enggan di sebutkan namanya tersebut saat di konfirmasi awak media perihal papan informasi proyek dan sudah berapa lama pekerjaannya berjalan mengatakan, bahwa pekerjaan tersebut berjalan sudah  seminggu.

“Pekerjaan ini sudah ada seminggu mah pak, kalau mandornya mah orang Cikampek pak, tapi saya lupa namanya, soalnya saya kesini juga nerusin pak. Pak mandornya jarang kesiini pak, sudah ada seminggu mah gak kesini..

Kalau soal papan informasi proyek mah saya gak tau pak.”  Jelasnya kepada awak media, Minggu (8/10/2023)

Di tempat terpisah ketika awak media coba mengkonfirmasi dan menanyakan terkait proyek pembangunan penurapan drainase saluran sekunder tersebut kepada salah satu aparatur pemerintahan setempat menyatakan, bahwa itu adalah proyek dari dinas.

“maaf pak, saya juga sebenarnya kurang tau, kalau gak salah ini proyek pemerintah ini dari dinas pak.” Jawabnya singkat.

Dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah maka awak media coba mencari tau siapa pihak pelakasana atau pihak pemborong proyek pekerjaan tersebut kepada para pekerja, namun sayang hal itu nihil.

Hingga berita ini di terbitkan pihak pelaksana atau pihak kontraktor sebagai pemenang tender atau selaku pihak penyedia jasa belum ada yang bisa di hubungi.

Terkait dengan adanya hal tersebut di minta kepada pihak terkait dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Karawang dapat memberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang sudah di tentukan.

(Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Bertempat di kantor skertariat DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO I) Rengasdengklok Karawang, Ketua beserta pengurus jajaran DPD IWO Indonesia Kabupaten Karawang lakukan silaturahmi sekaligus rapat koordinasi bersama ketua dan anggota DPD IWO Indonesia Karawang Koordinator Wilayah (Korwil) Karawang Utara, Sabtu (7/10/2023)

Dalam agenda silaturahmi dan rapat koordinasi tersebut di pimpin langsung oleh Syuhada wisastra Amd. CHRM selaku ketua DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO I) Kabupaten Karawang, Sekjen, Bendahara, Humas, Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Kota, Ketua Bidang Usaha, ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi, H. Asep Yayat Kurniawan Ketua Koodinator Wilayah (Korwil) Karawang Utara, H. Solehudin Bholeng Wakil Ketua Korwil Utara, Ifan Setiawan (Uje) Sekertaris Korwil Utara, Karmo, Ade Setiawan (Apih Kasur), Ahmad (Keling) selaku Koordinator Lapangan, serta pengurus dan seluruh jajaran anggota Koordinator Wilayah (Korwil) Karawang utara.

Dalam rapat yang di gelar tersebut Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Karawang Syuhada Wisastra Amd. CHRM membahas tentang solidaritas dan kerjasama tim serta sinergitas antar sesama pengurus dan anggota, selain itu juga harus bisa menghasilkan berita berkualitas yang dapat di percaya.

“Organisasi wartawan harus mampu mendorong anggotanya untuk menghasilkan berita berkualitas akuntable dan dapat di percaya, aktif memantau dalam penegakan kode etik serta harus selektif dalam merekrut anggota. Di samping itu antar sesama pengurus dan anggota organisasi harus bisa kerjasama dan sinergitas, bahkan harus mampu menciptakan sinergitas dengan semua pihak dan instansi pemerintahan. Jika langkah ini terus dilakukan, maka kualitas wartawan akan terus meningkat dan akan lebih baik lagi.” Ucapnya.

Terlepas daripada itu Syuhada memyampaikan, menurutnya ” saat ini di sinyalir ada organisasi wartawan yang keberadaannya justru merusak citra pers itu sendiri bahkan terkadang melakukan kegiatan di luar persoalan pers. Selain itu juga anggotanya kebanyakan bukan penulis aktif. Sehingga karya jurnalistik yang dihasilkan mereka cenderung seakan melanggar kepada Kode Etik Jurnalistik (KEJ).” Tegasnya.

Lebih jauh pihaknya menjelaskan perihal kinerja sesama pengurus.

“Korwil Utara harus lebih bersinergi dengan semua anggota dan melakukan banyak silaturami dan koordinaasi dengan semua pihak terutama pemerintah dan swasta.

Ketua Korwil Utara harus fokus pada peningkatan kompetensi anggota dan bagaimana bisa mensejahterakan anggotanya.’ Pungkas Syuhada di hadapan seluruh pengurus dan anggota DPD IWO Indonesia Karawang.

Sementara itu Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Karawang Utara H. Asep Yayat Kurniawan mengatakan, IWO Indonesia DPD Karawang Korwil Utara siap meningkatkan kegiatan dan sinergitas semua anggota dengan semua pihak.

“Berbicara mengenai hal ini kami pengurus DPD Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO I) Karawang Utara siap akan membangun sinergitas dan solidaritas antar sesama pengurus dan anggota, selain itu kami juga akan lebih meningkatkan lagi jalinan kerjasama dan sinergitas dengan semua pihak dan instansi, baik pemerintah maupun swasta.” Ungkapnya.

Semoga kedepan IWO Indonesia DPD Karawang khususnya Koordinator Wilayah (Korwil) Karawang Utara bisa lebih aktif dan lebih baik lagi di segala aktifitas keorganisasian, terima kasih.” Tutupnya.

(Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Bertempat di Makom Jaka Tingkir Dusun Rawagede Desa Balongsari Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang, Kebangkitan Rakyat Berjuang Nasional Republik Indonesia (KARABEN RI) deklarasikan Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Karawang dan santunan kepada puluhan anak yatim dan piatu,  Sabtu (7/10/2023).

Dalam acara deklarasi dan pengukuhan Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Karawang KARABEN RI yang di laksanakan di Makom Jaka Tingkir Dusun Rawagede Desa Balongsari Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang tersebut di isi pula dengan santunan kepada puluhan anak yatim dan piatu yang secara langsung di hadiri oleh Ketua Umum Drs. Ase Abdulah Putra S.H KARABEN RI beserta jajaran, Kejaksaan Negeri Karawang, Pemkab Karawang dan Disparbud Kabupaten Karawang, Kodim 0604/Karawang, Polres Karawang, Polsek Rawamerta, Pemdes Balongsari, tokoh adat dan budaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, beberapa perwakilan Ormas dan LSM, tokoh pemuda dan karang taruna desa Balongsari serta masyarakat sekitar.

Foto : Ketua Umum dan Ketua DPK KARABEN RI bersama anggota

Dalam sambutanya T. Rudi selaku ketua terpilih Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Karawang KARABEN RI menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak-pihak dan instansi yang telah mendukung serta mensuport dalam kegiatan deklarasi ini.

“Terima kasih saya ucapkan kepada Pemerintah Kabuapaten Karawang dan semua pihak yang sudah mendukung dan mensuport pada kegiatan deklarasi Dewan Pimpinan Kabupaten KARABEN RI kali ini.” Ucapnya.

Selain itu pihaknya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang di berikan terhadapnya menjadi ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Karawang KARABEN RI.

“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah di berikan kepada saya untuk memimpin sebagai ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Karawang KARABEN RI. Semoga kedepan bisa lebih baik sesuai harapan, bisa amanah sesuai aturan yang sudah di tentukan dalam KARABEN RI ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.” Pungkasnya.

Sementara itu Ketua Umum KARABEN RI Drs. Ase Abdulah Putra S.H mengungkapkan, berdirinya KARABEN RI disini tidak lepas dari suport dan dukungan dari pemerintah dan semua pihak, terutama pak H. Hamid sebagai salah satu yang memprakarsai KARABEN RI ini, sehingga KARABEN RI ini bisa berdiri di Nusantara.” Ucapnya.

Lebih jauh pihaknya memaparkan, bahwa KARABEN RI itu sendiri bertujuan untuk menjalin kerjasama dan sinergitas dengan pemerintah, TNI dan Polri.

Terlepas daripada itu KARABEN RI lahir untuk membantu warga dan menciptakan kondusifitas di masyarakat.

Dan Alhamdulilah, KARABEN RI sudah ada di beberapa wilayah Kabupaten yang ada di Indonesia.

Semoga dengan adanya KARABEN RI di Kabupaten Karawang bisa membantu masyarakat Karawang khususnya di berbagai bidang, baik bidang pembangunan maupun bidang lainya.

Dan semoga hadirnya KARABEN RI di Kabupaten Karawang ke depan bisa lebih maju, lebih baik dan lebih sukses lagi.” Tutupnya.

(Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Demi terciptanya Pemilu 2024 yang aman Kapolres Karawang mengadakan pelatihan simulasi pengamanan, yang digelar di lapang Karangpawitan Jumat (06/10/2023)

Acara tersebut dihadiri Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Hadicaksono, Wakil Bupati Aep Syaepuloh, Ketua DPRD Karawang H. Budianto, Kejaksaan Negeri Karawang dan nampak hadir pula mantan Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana.

Seusai acara AKBP Wirdhanto Hadicaksono menyampaikan ke awak media Polres bekerjasama Pemerintah daerah dan temen temen TNI lintas sektoral mengadakan kegiatan simulasi pengamanan pemilu 2023 – 2024 mendatang.

Kegiatan kali ini untuk melatih anggota kami dan lintas sektoral yang lainnya menghadapi kampanye, dimana kami memberikan aturan aturan pedoman kekuatan dan senjata api disaat menghadapi masa.” ucap Kapolres

Kapolres menegaskan kepada semua stackholder yang hadir bahwa kami siap mengamankan pemilu 2024 karna Karawang termasuk katagori yang rawan.

Saat disinggung titik mana saja yang rawan Kapolres menjawab di setiap titip pasti ada kerawanan, kasi akan antisipasi qpermasalahan tersebut demi tercipta pemilu aman dan damai.” pungkasnya.

(Lutfi/Red)