YOGYAKARTA | INFOKEADILAN.COM | Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia NR. Icang Rahardian SH, memastikan organisasi yang dipimpinnya tidak akan memihak kepada salah satu partai politik dan calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Hal itu diutarakan Icang Rahardian pada pelantikan pengurus daerah Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Minggu (28/8/2023)

“Memasuki tahun politik ini, saya berpesan kepada para sahabat anggota IWO Indonesia jangan berpolitik praktis, tidak memihak salah satu pihak, tidak berdiri di mana-mana tapi kita ada di mana-mana. Siapapun yang mengundang kita, para sahabat datangi. Sesuaikan dengan konten yang ada dan angkat berita yang positif, tidak menambahkan dan tidak mengurangi. Bagi sahabat masih berbicara politik dan bagi yang aktif di partai politik agar mundur dari IWO Indonesia,” tegas Ketum IWO Indonesia.

Icang menjelaskan, IWO Indonesia yang hadir dan dibangun bukan atas keinginan atau hasrat pribadi, akan tetapi karena kebutuhan jaman itu sebagai wadah untuk membimbing dan mengayomi para jurnalis yang tergabung di dalamnya.

“Sebagai organisasi profesi jurnalis, IWO Indonesia kami bangun bukan atas kemauan pribadi, tapi atas kebutuhan jaman khususnya di era digitalisasi atau four point zero (4.0) di mana kejadian hari ini dicatat dan direkam, detik itu dan jam itu juga langsung dapat dipublikasikan,” kata Icang Rahardian.

“Dalam kurun waktu sepuluh tahun yang lalu, selain dari segi pendapatan yang sangat minim, wartawan media online dipandang sebelah mata bahkan disebut wartawan bodrek karena tanpa surat kabar atau majalah seperti halnyanya wartawan media cetak lainnya. Namun saat dua tahun kita dilanda pandemi covid-19, di mana ada pembatasan kegiatan tatap muka langsung, peran wartawan dan media online menjadi sangat dominan,” paparnya.

Untuk itu, Icang Rahardian yakin perkembangan media online sangat penting di era digital ini, dan memastikan organisasinya menjadi organisasi profesi jurnalistik yang modern. Di samping itu seluruh kebutuhan adminustrasi dan atribut, anggota tidak mengeluarkan dari kantong pribadi.

Sebagai informasi, organisasi profesi jurnalis IWO Indonesia sudah hadir setidaknya di 10 Provinsi dengan beberapa kepengurusan tingkat kabupaten dan kota. Di antaranya Aceh, Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalantan Selatan, Sulawesi Tenggara dan beberapa kota kabupaten dalam proses pembentukan.

Tekad melawan berita bohong, menjadi jurnalis terpercaya dan berdiri untuk semua golongan menjadi tagline organisasi ini, IWO Indonesia juga berdiri bagi semua pihak dan sinergitas dengan para pemangku kebijakan sebagai midal untuk menuju verifikasi Dewan Pers pada tahun 2024.

(Tim)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Proyek pekerjaan renovasi ruang multi fungsi (Perpustakaan, Pameran Peraga dan Promosi) kantor BPP/UPTD pengelola pertanian Desa Kedungjeruk Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang yang di kerjakan oleh CV Multi Hanal yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan jenis kontrak Lumsum, sebesar Rp. 134.967.000, masa pengerjaan selama 60 hari kalender terkesan ada yang di tutup-tutupi, pasalnya selain tidak ada nomer SPK, bahkan proyek tersebut hanya memasang satu papan informasi dari tiga titik proyek pembangunan yang di kerjakan, Senin (28/8/2023)

Hasil pantauan awak media di lapangan di temukan bahwa papan informasi proyek tersebut hanya ada satu yang terpasang, namun proses pengerjaanya ada tiga titik.

M yang merupakan salah satu mandor di lapangan saat di konfirmasi awak media perihal pekerjaan pembangunan renovasi ruang multi fungsi tersebut mengatakan, bahwa pekerjaan tersebut hanya satu yang dia  kerjakan.

“Ini bukan punya saya kang, beda pemborong itu.” Jawabnya singkat.

Foto : Pembangunan renovasi ruang multi fungsi BPP/UPTD Desa Kedungjeruk Cibuaya

Di tempat yang sama D juga salah satu pekerja di proyek pembanguna tersebut ketika di minta keterangan oleh awak media menyampaikan, bahwa dirinya hanya bekerja di ajak temanya.

“Kalau saya kesini hanya kerja pak, saya kerja disini di ajak teman saya, pas saya mulai bekerja semua bangunanya di sini sudah pada jadi. Jadi saya kerja di sini hanya nerusin doang, tidak tahu siapa pemborongnya, siapa pelaksananya begitu pak. Mandornya kalau ga salah pak Dayat. Tapi pak Dayat belum kesini-sini. Saya juga lagi nunggu pak.” Paparnya.

“Yang bekerja di sini itu sudah dua pergantian, kalau saya mah baru, jadi ga tahu apa-apa pak.
Intinya mah saya di sini bekerja.” Timpalnya.

Sementara itu T ketika di minta penjelasnya perihal pekerjaan tersebut oleh awak media perihal siapa pelaksana dari proyek pembangunan gedung kantor BPP/UPTD tersebut mengataka,”Kalau saya hanya pekerja disini pak. Untuk papan informasi saya tidak tahu apa-apa. Masalah pekerjaan ini dengan pekerjaan yang itu beda pemborongnya pak. “Terangnya.

Terkait dengan adanya hal tersebut di duga kuat bahwa proyek pekerjaan pembangunan ruang renovasi ruang multi fungsi BPP/UPTD tersebut tidak sesuai spesifikasi dan terkesan di tutup-tutupi. Pasalnya di lokasi pekerjaan tersebut hanya di temukan satu papan informasi sedangkan pekerjaan pembangunanya di kerjakan oleh tiga pelaksana.

Dengan adanya hal tersebut di duga pembangunan renovasi ruang multi fungsi BPP/UPTD tersebut tabrak Undang-Undang Keterangan Informasi Publik (UU-KIP) sebagaimana poin yang tertulis di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, mengatur tentang setiap pekerjaan bangunan fisik yang di biayai oleh negara wajib memasang papan nama proyek, dimana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.

Dengan terbitnya tayangan berita ini setidaknya bisa dijadikan alat koreksi bagi pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Inspektorat dan BPK agar segera bereaksi untuk kroscek ke lokasi. Dan di minta kepada pihak terkait dalam hal ini Pemkab Karawang dan Dinas Pertanian Kabupaten Karawang segera mengevaluasi pihak kontraktor nakal yang ingin meraup keuntungan lebih besar.

(U.S/Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Memperingati hari jadi Milangkala Desa Wadas ke 40 Pemerintahan Desa Wadas melaksanakan upacara pengibaran bendera sangsaka Merah Putih dengan di ikuti oleh peserta upacara kurang lebih 1000 peserta.

Peserta di ikuti mulai SD, SMP, SMA, para Kepala Desa seKecamatan Telukjambe Timur, Muspika Kecamatan, Satuan Linmas, Karangtaruna, LPM, BUMdes, PKK, Staf Desa, dan seluruh elemen masyarakat Desa Wadas.

Bertempat Halaman Rumah Makan Alam Sari, Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang, Selasa 29/8/2023.

Pembina Upacara, H. Junaedi SH,
Pemimpin Upacara Pelda Mailli Windra, Babinsa TNI-AD, Desa Wadas,
Perwira Apel Upacara Aipda Sopiyan Binmas Polri,
Korsik Dari Purna Paskibra Karawang,
Pembaca Doa Ketua MUI Telukjambe Karawang.
Pembaca sejarah singkat Desa Wadas Bapak Topan Ketua BPD Desa Wadas,
Pembawa Acara Serma Dewi Dari Kodim 0604 Karawang.

Kepada sejumlah awak media H. Junaedi Kepala Desa Wadas menjelaskan, sejarah singkat hari jadi desa Wadas yaitu hasil pemekaran dari desa Margakaya pada tahun 1983.” Tuturnya

Pemekaran desa tersebut terbagi menjadi empat desa di antaranya Desa Wadas ,di Kecamatan Telukjambe Timur. ,Desa Margamulya ,dan Desa Karangligar , di wilayah kecamatan Telukjambe Barat , perbatasan empat wilayah desa tersebut di batasi dengan Kali Cadas.” Ujarnya

Untuk hari Rabu malam Kamis di isi dengan Wadas bersholawat bersama KH, Ahmad Salimul Apip ,,dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2023 pesta Kirab Budaya Karnapal antar RW, yang akan di laksanakan di Kampung Budaya , sekaligus Pembagian hadiah Juara 1 ,2, dan 3, di tambah Dorprize hadiah menarik dari Pemdes Wadas.
Semoga ke depan Desa Wadas semakin Makmur ,Jaya, Sukses, dan Pemerintahannya semakin solid, maju bersama membangun desa.” Pungkasnya

(U.S/Red)

BANDUNG | INFOKEADILAN.COM | Sejak di berlakukanya kembali tilang manual Satlantas Polresta Bandung kembali melakukan razia. Tilang manual yang di laksanakan oleh Satlantas Polresta Bandung di lakukan dalam sehari dua kali dengan lokasi di wilayah bundaran dan pintu tol Cileunyi.

Pantauan awak media dilapangan tepat di bundaran Cileunyi Kabupaten Bandung di jalur yang melintasi wilayah Cileunyi dari arah Garut, Sumedang dan Bandung kemudian arah keluar pintu tol Cileunyi  kepada pengendara di harapkan mohon  lengkapi surat-surat kendaraan anda dan patuhi peraturan lalu lintas, di karenakan saat ini sejak di berlakukanya tilang manual Satlantas Polresta Bandung kembali melakukan razia pada pagi hari di jam 9 : 00 WIB sampai selesai di sore hari sekitar pukul 16 : 00 WIB.

Ketika jurnalis media Infokeadilan.com coba berkomunikasi dengan salah satu warga yang enggan di sebutkan namanya dan juga sebagai pengguna jalan di bundaran Cileunyi tersebut membenarkan, bahwa razia tersebut dilakukan sehari dua kali.

“Ya pak betul, di disini sekarang ini suka ada razia kendaraan, kalau ga salah sehari dua kali.” Jawabnya singkat kepada awak media, Senin (28/8/2023)

Terkait dengan adanya hal tersebut, hasil pantauan awak media di lapangan sangat di sayangkan, pasalnya Satlantas Polresta Bandung di duga tidak melakukan prosedur yang benar dalam melakukan razia tersebut, sebagaimana di maksud  di dalam PP Nomor 80 Tahun 2012, tentang tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yakni :

1. Dalam melakukan razia, petugas kepolisian dilengkapi dengan surat perintah tugas;

2. Polisi yang melakukan razia wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut kepolisian;

3. Razia dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;

4. Polisi wajib menempatkan tanda yang menunjukkan adanya razia minimal 50 meter sebelum tempat digelarnya pemeriksaan, kecuali dalam hal tertangkap tangan;

5. Tanda yang menunjukkan adanya razia tersebut harus ditempatkan di tempat yang mudah terlihat oleh pengguna jalan;

6. Jika razia dilakukan malam hari, selain tanda, petugas juga wajib memasang lampu isyarat bercahaya kuning dan memakai rompi yang memantulkan cahaya;

7. Dalam melakukan razia, polisi harus berpedoman pada kode etik kepolisian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demi menciptakan ketertiban berlalu lintas kepada masyarakat dan memberikan contoh yang baik bagi warga dan pengguna jalan dalam mematuhi peraturan, maka dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah di harapkan kepada pihak yang lebih berwenang dalam hal ini pihak Kepolisian Polrestabes Bandung agar segera melakukan evaluasi.

(Uchok.M)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Buntut dari proyek pembangunan RSUD Rengasdengklok yang nilainya mencapai Rp. 250 Milyar kini menuai kontra versi dari berbagai kalangan, diantaranya LBH Arya Mandalika yang tidak berhenti dengan mendatangi gedung Plaza Pemda Karawang. Dan pagi tadi LBH Arya Mandalika kembali mendatangi Dinas Kesehatan di Lantai 2, Jalan Parahyangan Kelurahan Adiarsa Barat Karawang, Senin (28/08/2023).

Mafia anggaran negara yang diduga adanya penggunaan dokumen palsu oleh PT. Adhi Persada Gedung (APG) dan dugaan persekongkolan lelang RSUD Rengasdengklok.

Direktur LBH Arya Mandalika, dengan didampingi LSM KPMP, dan LSM GMBI ini diterima langsung oleh Kepala Bagian Dinas Kesehatan (Kadinkes) selaku KPA, Kepala Bagian Barang dan Jasa (Barjas), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Foto : Koordinator MAMAN saat mendatangi Kadinkes Karawang

“Melalui perundingan yang didapat dilaporkan bahwa pihak PPK menemukan adanya ketidaksesuaian dan kejanggalan dokumen. Atas dasar tersebut pihak PPK akan mengusulkan untuk tidak menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) kepada KPA,”ujar Hendra selaku koordinator MAMAN.

Hasil audiensi dan hasil temuan PPK akan menjadi acuan Kepala Dinas Kesehatan selaku KPA untuk melaporkan kepada Bupati Karawang, sebagai pimpinan tertinggi pemerintah di Kabupaten Karawang baik secara lisan maupun tertulis.

Hendra menambahkan,”berdasarkan hasil temuan dan keraguan tersebut PPK mengatakan sebesar 70% lelang tender tersebut untuk diulang, semua laporan yang diberikan akan menjadi acuan keputusan yang akan diambil Bupati Karawang,” Pungkasnya.

(Lutfi)