KARAWANG |Infokeadilan.com – Menanggapi dugaan isu yang berkembang di masyarakat terkait pengelolaan dapur SPPG/MBG di Kabupaten Karawang. Berdasarkan informasi tercatat dari total 220 titik pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karawang, baru sekitar 50 titik yang dinyatakan lolos verifikasi.

Hal ini menandakan bahwa sebagian besar pelaksana yang telah beroperasi di lapangan masih belum memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Menyikapi hal itu, Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, mengungkapkan temuan tersebut setelah berkoordinasi dengan Satgas dari Badan Gizi Nasional. Menurutnya, secara konsep dan sistem, program MBG sebenarnya sudah memiliki model serta standar operasional yang jelas. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan banyak penyimpangan.

“Padahal saya sekarang baru tahu itu role model-nya seperti ini,” ujarnya.

Ia menegaskan, persoalan utama bukan terletak pada konsep program itu sendiri, melainkan pada aspek pengelolaan, terutama di tingkat dapur dan mitra pelaksana. Hal ini berkaitan erat dengan penggunaan anggaran. Bupati menekankan bahwa dana yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh lagi dipotong atau dikurangi oleh pihak pengelola.

“Yang pemerintah sudah berikan Rp10.000 sampai Rp10.000, jangan diambil lagi. Akhirnya kan jadi tidak baik,” tegasnya, Kamis (2/3/2026).

Saat ini, program MBG di Karawang ditargetkan menjangkau sekitar 280 titik. Namun dari 220 titik yang sudah berjalan, hanya sekitar 50 yang dinyatakan layak. Sisanya masih dalam tahap pemeriksaan kelayakan, bahkan beberapa titik telah dihentikan operasionalnya karena dinilai tidak memenuhi syarat.

“Ada yang sudah ditutup. Tidak ada IPAL, tempatnya kotor, tidak pakai AC,” ungkap Bupati.

Mengingat perputaran anggaran MBG di Karawang diperkirakan mencapai Rp2 triliun per tahun, Bupati menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar program benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan awal.

“Perputaran uang MBG di Kabupaten Karawang itu Rp 2 triliun setahun. Bayangkan,” jelasnya.

Beliau mengakui bahwa kualitas pelaksanaan di lapangan masih belum merata. Meskipun sudah banyak dapur yang memenuhi standar, masih ada sebagian yang dinilai belum layak menjalankan program.

Sementara itu Ridwan Salam selaku Kepala Satgas Makanan Bergizi Gratis (MBG) wilayah Karawang, yang bertugas di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) saat dihubungi awak media mengungkapkan bahwa pihaknya akan siap memfasilitasi perihal teknis ke BGN.

“Satgas sesuai dengan kewenangannya akan mencoba memfasilitasi teknisnya dan akan menyampaikan ke BGN, dan terkait tindaklanjut dengan pelaporan menyangkut sanksi menjadi kewenangan BGN.

Saya kemunikasikan dengan Jajaran Deputi pemantauan dan pengawasan BGN.” pungkasnya.

•U.Supriyadi/Red

KARAWANG |Infokeadilan.com  – Tokoh pemuda Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Boy Rusman, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan Anggota DPRD Karawang dari fraksi Nasdem agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menghapuskan biaya parkir di seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang berada di wilayah kabupaten tersebut.

Usulan untuk menggratiskan biaya parkir di RSUD Karawang diajukan Anggota Komisi II DPRD Karawang, Mulyadi, dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2025. Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat Komisi II DPRD Karawang pada hari Rabu (1/4/2026).

Boy menegaskan, biaya parkir tidak seharusnya menjadi beban bagi masyarakat yang datang berobat atau menengok sanak saudara yang sedang dirawat. Apalagi jika sistem pembayaran berdasarkan perjam, hal ini akan semakin menambah beban pengeluaran mereka.

“Saya sepakat dengan usulan Bapak Mulyadi dari Dewan. Biaya pembangunan RSUD termasuk lahan parkirnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari pajak masyarakat Karawang. Oleh karena itu, kami mendesak Pemkab Karawang untuk melakukan evaluasi terkait adanya biaya parkir di RSUD,” ucap Boy pada hari Kamis (2/4/2026).

Ia menambahkan, untuk menjaga keamanan dan ketertiban kendaraan pengunjung, pihak RSUD dapat memaksimalkan peran tenaga keamanan yang dibantu oleh cleaning service.

“Sebelum akhirnya biaya parkir dihapuskan, sangat diharapkan pihak RSUD dapat mengakomodir nasib para petugas parkir dengan cara memperkerjakannya di lingkungan RSUD,” pungkasnya.

•Agus Sofyan

KARAWANG |Infokeadilan.com – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sindangsari, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, kini berada di bawah sorotan tajam publik setelah muncul dugaan bahwa alokasi anggaran tahunan dari Program Dana Desa (DD) tidak digunakan sesuai mandat yang telah ditetapkan. Titik fokus kekhawatiran masyarakat jatuh pada unit usaha peternakan ayam yang dioperasionalkan oleh BUMDes setempat.

Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana ini pertama kali muncul dari informasi seorang narasumber yang meminta identitasnya tetap dirahasiakan. Narasumber tersebut mengungkapkan kekhawatiran terkait kurangnya transparansi dalam pelaporan kinerja usaha peternakan ayam yang dibiayai dari dana publik.

“Kita tahu bahwa BUMDes menjalankan usaha ternak ayam dengan modal dari Dana Desa, namun hingga saat ini tidak ada kejelasan apakah usaha tersebut menghasilkan untung atau justru mengalami kerugian. Tapi jika memang terjadi kerugian, seharusnya informasi tersebut diumumkan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu,” ujar narasumber kepada media.

Menanggapi kondisi yang memprihatinkan ini, Carim, Ketua Bidang Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar NKRI Kecamatan Kutawaluya, menegaskan perlunya aksi konkret dari semua pihak yang memiliki wewenang. Menurutnya, prinsip transparansi dalam pengelolaan uang rakyat adalah pondasi utama untuk mewujudkan pembangunan desa yang kredibel dan merata.

“Kami tidak bisa tinggal diam dan berpangku tangan melihat dugaan seperti ini. Pihak terkait mulai dari pemerintah desa, dinas yang berwenang, hingga inspektorat daerah harus segera melakukan pemeriksaan mendalam untuk mengetahui kebenaran dari dugaan tersebut. Semua proses pengelolaan dana desa harus transparan agar pembangunan di wilayah kita bisa berjalan dengan baik dan merata,” tegasnya dalam keterangan pers yang disampaikan Rabu (1/3/2026).

Hingga saat ini, baik pemerintah desa Sindangsari maupun pihak pengelola BUMDes belum dapat memberikan klarifikasi terkait dugaan penyalahgunaan dana yang tengah ramai diperbincangkan masyarakat.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh SE bersama Bupati Purwakarta Ahmad Hidayat (Omzein) mengikuti kegiatan evaluasi dapur Sekolah Penggerak Pangan dan Gizi (SPPG) yang digelar bersama Deputi Badan Gizi Nasional pada Rabu (1/3/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan program yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aep Syaepuloh menyampaikan bahwa pihaknya menerima banyak arahan penting untuk penyempurnaan program SPPG.

“Kami mendapatkan banyak masukan dan arahan penting untuk memastikan program ini berjalan sesuai standar,” ucapnya.

Bupati juga menegaskan akan melakukan tindakan tegas terhadap dapur yang tidak menjalankan prosedur dengan benar.

“Jika ada dapur yang tidak sesuai prosedur, akan kami laporkan. Program ini bukan sekadar makan kenyang, tapi memastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang baik,” jelasnya dengan tegas.

Untuk memperkuat pengelolaan dan pengawasan ke depannya, pihaknya akan menjalankan beberapa langkah strategis.

“Kami akan memperkuat pengawasan melalui pertemuan rutin dan sistem pelaporan harian,” ungkap Bupati.

Menurutnya, program SPPG memiliki makna yang jauh lebih mendalam bagi pembangunan bangsa. “Ini bukan sekadar program, tapi bentuk kehadiran negara untuk masa depan generasi kita,” pungkasnya.

•Red

PURWAKARTA |Infokeadilan.com – Komitmen kuat dalam mewujudkan masyarakat sehat dan bebas dari masalah gizi terus digelorakan. Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, Apsari Dewi, S.H., LL.M., Ph.D., turut hadir dalam kegiatan koordinasi dan evaluasi yang digelar oleh Badan Gizi Nasional, bersama unsur Forkompimda dan dinas terkait di wilayah Jawa Barat, khususnya Kabupaten Purwakarta, pada Rabu, (1/4/ 2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan sistem pemantauan dan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak membahas secara mendalam mengenai capaian program yang telah berjalan, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Melalui sinergi lintas sektor yang solid, disepakati sejumlah poin penting, antara lain penguatan sistem pengawasan, perbaikan mekanisme pelaporan, serta peningkatan peran dan kapasitas tim di lapangan.

Dalam keterangan resminya Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, Apsari Dewi menegaskan pentingnya peran semua pihak dalam menjamin keberhasilan program strategis ini.

“Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan SPPG berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar berdampak nyata pada peningkatan status gizi masyarakat,” ujarnya.

“Seperti prinsip yang kita pegang, dari gizi yang baik, akan lahir Indonesia yang hebat. Oleh karena itu, pengawasan dan koordinasi yang ketat harus terus kita lakukan demi generasi mendatang,” tegasnya.

Dengan adanya langkah konkret ini, diharapkan pelayanan pemenuhan gizi di Purwakarta dapat terus meningkat dan memberikan manfaat maksimal bagi warga.

•E.Bahar/Aping/Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – PJT Wilayah II Rengasdengklok gelar kegiatan kolaboratif untuk penanganan dan pembenahan daerah rawan masalah lingkungan serta banjir yang dilaksanakan di wilayah Karawang Wetan dan Karawang Timur. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak guna memastikan kelancaran dan efektivitas untuk meningkatkan kondisi lingkungan dan mengatasi permasalahan banjir di Karawang, Rabu (1/4/2026).

Turut hadir dan berkolaborasi dalam kegiatan ini Petugas Operasional Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Lurah Karawang Wetan, Karang Taruna Karawang Timur, Babinsa Karawang Timur, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang, para Ketua RT dan RW serta partisipasi aktif masyarakat yang turut berkontribusi dalam mendukung kesuksesan kegiatan.

Ade Suherman, atau yang akrab disapa Golun, dari SPP Operasional Seksi Rengasdengklok Wilayah II PJT II, menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya kolaboratif ini.

“Kami sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan bersama berbagai pihak untuk meningkatkan kondisi lingkungan dan mengatasi permasalahan banjir di Karawang. Sebagai pihak yang memiliki peran dalam pengelolaan infrastruktur wilayah, kami siap berkontribusi dalam rangka menciptakan kawasan yang lebih baik dan aman bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Yudi Irawan selaku Pengamat PSI karawang PJT Wilayah II, menambahkan mengenai pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan.

“Kerjasama seperti ini menjadi kunci keberhasilan dalam menangani permasalahan yang melibatkan banyak aspek. Melalui kolaborasi yang erat, kita dapat mengidentifikasi masalah secara tepat dan mengambil langkah tindakan yang komprehensif, mulai dari pembersihan sungai, pembangunan drainase, hingga edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan,” jelasnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Karawang, khususnya dalam mengurangi risiko banjir dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekitar.

Pihak terkait juga berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan dan tindak lanjut guna menjaga hasil yang telah dicapai serta melakukan upaya perbaikan berkelanjutan.

•Red