KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Ciplaz Karawang bekerjasama dengan Ina Fantasy Production, launching perdana wahana seru DinoXscape dengan tema Dino Ranch di area ground floor Ciplaz Karawang, bersama anak-anak yatim dari yayasan Al Barkah.

Ciplaz Karawang adalah pusat perbelanjaan yang dikelola oleh PT Jakarta Intiland yang merupakan bagian dari Ramayana Group yang tersebar di beberapa kota di Indonesia, kini menghadirkan konsep wahana unik dan menarik yang pertama di Karawang.

Head of Event Ina Fantasy Production, Deny Suherman, menjelaskan, wahana Dino Ranch memberikan suasana petualangan yang seru dan penuh edukasi, bersama 4 spesies Dinosaurus (Maiasaurus, Allosaurus, Pteranodon, Spinosaurus) menjadi pilihan menarik yang memberikan pengalaman yang berkesan untuk pengunjung.

“Pertunjukkan dengan konsep edukasi dan entertainment ini, dikemas dengan cara yang seru dan menyenangkan bagi para pengunjung, khususnya bagi pengunjung anak-anak dan keluarga,” ujar Deny, Jumat (11/8/2023).

Wahana DinoXscape dengan tema Dino Ranch ini, hadir pada tanggal 11 Agustus 2023 hingga tanggal 10 September 2023 dan beroperasi mulai pukul 10.30 WIB sampai 22.00 WIB.

Dengan harga tiket masuk yang terjangkau, pengunjung tidak perlu merogoh kocek dalam untuk menikmati wahana tersebut. Pada saat weekday tiket masuk seharga Rp80 ribu, sedangkan pada saat weekend tiket masuk seharga Rp100 ribu.

Deny Suherman selaku penyelenggara wahana DinoXscape, berharap wahana tersebut dapat diterima dan dinikmati dengan baik oleh masyarakat luas terutama masyarakat di Kota Karawang dan sekitarnya.

Sementara, Senior Marcomm Manager PT Jakarta Intiland, Juli Erliyanto, memaparkan, event ini diselenggarakan sebagai salah satu rangkaian acara untuk menyambut kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus.

Selain itu, berbagai acara lainnya telah dipersiapkan, seperti, lomba baris berbaris SMP/SMA se-Kabupaten Karawang, lomba 17-an berhadiah jutaan rupiah, lomba tari tradisional, konser musisi lokal dan beberapa keseruan lainnya untuk menyambut 17-an.

Juli Erliyanto, menambahkan, Pada launching acara Dino Ranch hari ini, kami juga ingin berbagi kebahagiaan kepada anak-anak yatim dari yayasan Al Barkah, dimana mereka untuk pertama kalinya menyaksikan live show Dino Ranch kemudian bermain di Zone 2000 dan berbelanja di Ramayana,” tuturnya

“Kami ingin semua pengunjung yang hadir ke Ciplaz Karawang dapat merasakan kemeriahan dan pengalaman yang tidak terlupakan,” pungkas Juli.

Selain menikmati event-event seru di Ciplaz Karawang, pengunjung dapat menikmati berbagai promo belanja menarik selama bulan Agustus yang diberikan oleh tenant-tenant seperti Ramayana, Robinson, Zone 2000 dan tenant-tenant lainnya.

Koordinator Regional Manager Ramayana Department Store, R. Okie Rachmayanto, mengatakan bahwa selama bulan Agustus, Ramayana, Robinson dan Zone 2000 memberikan promo belanja diskon sampai 78% untuk para pengunjung.

“Promo menarik yang tidak boleh dilewatkan yaitu, pengunjung yang memiliki member card Ramayana dan berbelanja minimum Rp300 ribu di semua tenant kami termasuk resto, akan mendapatkan gratis 1 tiket Dino Ranch senilai Rp80 ribu. Tetapi tidak berlaku kelipatan,” jelas R. Okie.

Selain itu, lanjut dia, untuk setiap pembelian tiket Dino Ranch, pengunjung akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja di Ramayana, Robinson dan bermain gratis di Zone 2000 senilai total Rp60.000.

“Kedua program belanja ini berlaku khusus untuk member card Ramayana. Untuk customer yang belum memiliki member card, dapat mendaftarkan diri secara gratis dan staff kami dengan senang hati akan membantu,” imbuh R. Okie.

General manager PT Jakarta Intiland, Sylve Djohan, menyampaikan, kedepannya Ciplaz Karawang akan melakukan inovasi dan berkreasi dengan menyuguhkan acara-acara yang menarik seperti ini dengan menghadirkan tenant-tenant baru.

“Kami memiliki tujuan agar dapat memberikan pengalaman yang tidak terlupakan untuk masyarakat Karawang. Kami sangat terbuka dengan pihak-pihak yang ingin berkolaborasi baik itu komunitas, event organizer media maupun agency untuk mengadakan event dan membuka usaha di Ciplaz Karawang,” tandas Sylve.

(Lutfi)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | LBH Arya Mandalika menggelar aksi damai di Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang tepatnya di kantor Pemda II Karawang terkait dugaan kasus korupsi Penerangan Jalan Umum (PJU) TA 2022.

Perwakilan aksi damai tersebut diterima oleh Rakhmat Gunadi selaku Sekertaris Dinas perhubungan kabupaten Karawang.

Dalam audiensi tersebut pihaknya menerangkan, bahwa semua lampu yang rusak akan di perbaiki.
“Kami akan memperbaiki lampu-lampu yang rusak tersebut. Dan nilai dugaan korupsi pengadaan PJU tersebut benar 2,8 miliar dan dikerjakan 15 rekanan proyek pekerjaan PJU.”ucapnya.

Seperti di ketahui bahwa telah dikabarkan bahwa penyidik dari Kejaksaan Karawang sudah meminta keterangan dari beberapa pihak, yakni mulai dari pejabat Dishub hingga pejabat unit pelayanan pengadaan Pemkab Karawang serta 15 pengusaha yang terlibat dalam proyek  PJU.

Ditempat yang sama Guruh Yanuar selaku Koordinator Propaganda Politik Hukum dan HAM LBH Arya Mandalika menyatakan,” Kami akan mengawal tuntas kasus PJU di lingkungan Dinas Perhubungan Karawang dan mendesak Kejaksaan Negeri Karawang untuk segera mengekspose, apakah ada tindak pidana korupsi di lingkungan Dishub.
Lebih jelas,” mendukung Kejaksaan dalam memproses penyelidikan maupun penyidikan sampai menentukan tersangka dugaan korupsi PJU,”ujarnya, Kamis (10/8/2023)

Diketahui, bahwa Kejaksaan Negeri Karawang saat ini masih berjalan menangani kasus dugaan korupsi pengadaan PJU senilai Rp 2,8 miliar lebih di Dishub Karawang tahun anggaran 2022.
Penanganan kasus dugaan korupsi PJU Dinas Perhubungan Karawang perlu ahli khusus dalam sistem kelistrikan.” Ungkap Kasi Intel Kejaksaan Karawang dikantornya pada Rabu sore 09/08/2023
Lanjut,”Pemeriksaan dan penyelidikan masih terus berjalan, nanti setelah ditemukannya ada kerugian negara baru dilimpahkan bagian Pidsus,”pungkasnya

(Lutfi)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |
Terkait maraknya dugaan isu praktik jual beli buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dan buku paket yang terjadi di sejumlah sekolah dari tingkat SD hingga SMP di wilayah Kabupaten Karawang ramai jadi perbincangan warga.

Seperti di ketahui PPDB tahun 2023 di Karawang seolah ternoda oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Di duga selain di warnai dengan isu praktik jual beli kursi di tambah pula dengan maraknya isu jual beli buku LKS dan buku paket di sekolah sehingga banyak warga yang mengeluh terkait hal tersebut. Namun sangat di sayangkan meskipun tidak di perbolehkan bahkan sudah ada larangan tentang praktek jual beli buku LKS dan buku paket sesuai surat edaran Disdikpora Kabupaten Karawang yang sudah di edarkan, namun hal tersebut seolah tidak di indahkan oleh sebagian sekolah yang ada di wilayah Telukjambe Timur dan sejumlah oknum yang tidak bertanggungjawab, Kamis (10/8/2023)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 12a, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Komite Sekolah. Di pasal itu tertulis, Komite Sekolah, baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah.

Buku LKS tidak di perjual belikan di sekolah. Siswa berhak membeli LKS namun tidak di sekolah, tetapi orang tua siswa/wali bisa membeli di toko buku di luar, artinya toko buku yang tidak ada kaitanya dengan pihak sekolah.

Namun ternyata faktanya lain, hal itu seolah tidak di gubris oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ternyata masih ada saja yang memanfaatkan fasilitas lain di luar sekolah dengan berbagai dalih dan alasan, sehingga hal ini patut di curigai dan patut di pertanyakan. Karena terkait hal ini sudah jelas tertuang di dalam pasal 63 ayat 1 Undang-Undang yang mengatur tentang sistem perbukuan bahwa Penerbit di larang menjual buku teks pendamping secara langsung ke satuan dan atau program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (SD), dan Pendidikan Menengah. Dan tertuang pula di pasal 64 ayat 1 Undang-Undang sistem tentang perbukuan bahwa penjualan buku teks pendamping dan buku nonteks di lakukan melalui toko buku dan atau sarana lain.

Menanggapi hal tersebut maka awak media coba mengkonfirmasi Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang Yani Heryani.

Menurutnya,”terkait dengan hal itu maaf silahkan saja langsung ke Korwilnya masing-masing, dan maaf pak coba ke pak Sekdis atau ke Kabid GTK, kami dari Disdikpora sudah mengeluarkan surat edaran”, jawabnya singkat.

Dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah maka awak media ini coba berusaha menemui Ketua Korwilcambidik Telukjambe Timur pada Selasa 8/8/2023 untuk mempertanyakan apakah benar adanya penjualan buku pegangan dan buku LKS di sekolah yang ada di wilayah Telukjambe Timur.

Udin selaku Ketua Korwilcambidik Telukjambe Timur saat di temui di ruangan kantornya membenarkan bahwa adanya penjualan buku pegangan dan buku LKS di sekolah yang ada di wilayahnya.

“Iya betul, memang sebagian sekolah ada yang menjual buku pegangan dan buku LKS di sini. Akan tetapi saya hanya sebatas tau saja, karena mungkin memang itu sudah ada persetujuan antara orang tua siswa dan pihak komite. Tetapi saya berpesan untuk memberikan keringanan dan kebijakan bagi siswa yang kurang mampu terutama kepada siswa yatim dan yatim piatu, kalau bisa itu di gratiskan”, pungkasnya.

(U.S/Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Polemik dugaan maraknya isu praktik jual beli buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dan buku paket yang kembali terjadi di sejumlah sekolah dari tingkat SD hingga SMP di wilayah Kabupaten Karawang jadi pertanyaan publik.

Seperti di ketahui saat ini di Karawang banyak warga yang mengeluh terkait adanya isu jual beli buku LKS dan buku paket di sekolah. Akan tetapi meskipun tidak di perbolehkan bahkan sudah ada larangan tentang praktek jual beli LKS dan buku paket sesuai surat edaran Disdikpora Kabupaten Karawang yang sudah di edarkan, namun hal tersebut seolah tidak di indahkan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggungjawab, Rabu (9/8/2023)

Padahal sudah jelas peraturan yang sudah di atur oleh Permendiknas No. 2 tahun 2008 tentang buku, pasal 11 yang melarang sekolah menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik. Karena hal itu sudah di atur pada Undang-Undang No.3 tahun 2017 yang mengatur sistem perbukuan, tata kelola perbukuan yang dapat di pertanggung jawabkan secara menyeluruh dan terpadu yang mencakup pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan dan pengawasan buku.

Buku pegangan siswa dari sekolah diberikan secara gratis karena sudah di subsidi pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan buku yang di subsidi pemerintah tidak boleh di jual kepada siswa, karena itu hak siswa.

Buku LKS tidak di perjual belikan di sekolah. Siswa berhak membeli LKS namun tidak di sekolah, tetapi orang tua siswa/wali bisa membeli di toko buku di luar, artinya toko buku yang tidak ada kaitanya dengan pihak sekolah.

Namun faktanya ternyata lain, hal itu seolah tidak di gubris oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ternyata masih ada saja yang memanfaatkan fasilitas lain di luar sekolah dengan berbagai dalih dan alasan, sehingga hal ini patut di curigai dan patut di pertanyakan. Karena terkait hal ini sudah jelas tertuang di dalam pasal 63 ayat 1 Undang-Undang yang mengatur tentang sistem perbukuan bahwa Penerbit di larang menjual buku teks pendamping secara langsung ke satuan dan atau program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (SD), dan Pendidikan Menengah. Dan tertuang pula di pasal 64 ayat 1 Undang-Undang sistem tentang perbukuan bahwa penjualan buku teks pendamping dan buku nonteks di lakukan melalui toko buku dan atau sarana lain.

Guna menggali informasi lebih dalam terkait dengan hal tersebut maka awak media coba mengkonfirmasi Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Olah raga Kabupaten Karawang.

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang Yani Heryani ketika di konfirmasi awak media mengatakan,”terkait dengan hal itu maaf silahkan saja langsung ke Korwilnya masing-masing, kami dari Disdikpora sudah mengeluarkan surat edaran”, jawabnya kepada awak media singkat.

(U.S/Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Diamnya Dinas PUPR bidang pengawasan pekerjaan penurapan saluran tersier yang berlokasi di dusun Tegal koneng RT 02/13 Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat yang di kerjakan oleh CV Maju Bangkit yang bersumber dari dana APBD TA 2023 sebesar Rp 189.190.000 dengan Volume Panjang : 2×212,5 M Tinggi ; 0,70 M, Nomor Kontrak 027.2/250/02.2.02.14.26/KPA-SDA/PUPR/2023 membuat geram berbagai pihak, pasalnya sampai hari inipun tidak ada tindak lanjut apapun dari pihak dinas terkait terksean di biarkan lepas begitu saja, Selasa 08/08/2023

Menanggapi perihalnya diamnya dinas terkait membuat geram Putra Agustian S.H. C.L.A. selaku Auditor Hukum mengatakan, bahwa pengawasan bidang SDA kerjanya apa saja, perasaan dari dulu bidang SDA terus program nya yang selalu berkualitas di bawah standar, dan yang harus di pertanyakan apakah mereka dalam menjalankan tugasnya masing-masing epektif, atau hanya sebatas makan gaji buta saja”, ucapnya.

Dan jika menyoal terkait pekerjaan yang masa bodoh dan terkesan ada unsur pembiaran tersebut oleh pihak PUPR bidang SDA kalaupun benar ada unsur seperti itu seharusnya dari berbagai sektor pengawasan yang mempunyai kewenangan mutlak seharusnya berusaha untuk mengevaluasi.
Kalau bisa tindak tegas pihak PUPR bidang SDA atau bila perlu laporkan apabila ternyata di situ ada indikasi persekongkolan jahat yang sudah di lakukan pihak PUPR bidang SDA dengan pihak ketiga selaku pelaksana atau selaku pemenang tender dalam pembangunan proyek yang di gawangi oleh bidang SDA tersebut”, tegasnya.

Lebih lanjut Putra Agustian mengatakan, seharusnya pihak PUPR dalam hal ini bidang SDA harus lebih selektif dalam menunjuk pihak rekanan, jangan terkesan asal. Apa hanya karena ada unsur kedekatan sehingga jadi alasan yang kuat.
Kerja dong turun langaung ke lapangan pengawasnya, jangan hanya duduk manis saja terima gaji saja.
saya mendengar kabar bahwa pihak terkait sudah melakukan kroscek ke lapangan, kalaupun itu benar pastinya ada dong dokumentasinya, jangan hanya omong kosong doang”, tandasnya

Saya meminta kepada pihak inspektorat dan tipikor untuk segera melakukan investigasi secara langsung kelapangan, karena proyek pembangunan penurapan yang berlokasi di dusun Tegalkoneng di duga terindikasi adanya aroma penyimpangan demi meraup keuntungan yang lebih besar”, pungkasnya.

(D’Sukarya)