KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |  Peran pendamping sosial merupakan individu atau kelompok yang memiliki kapasitas untuk bersinergi dengan pemangku kepentingan dan menumbuhkan ide serta program, tujuan umum pendamping sosial adalah meningkatkan motivasi, kemampuan, dan peran dalam mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pendamping sosial memiliki peran yang sangat penting dengan 8 peranya sebagai fasilitator, penghubung, motivator, peneliti, mobilisator,advokator evaluator dan pembimbing.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), memiliki tugas, fungsi dan kewenangan untuk kesejahteraan sosial guna terpenuhinya kebutuhan material spiritual dan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial (Permensos No. 28 Tahun 2018).

Program Keluarga Harapan (PKH), program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan di tetapkan sebagai penerima manfaat SDM PKH adalah perpanjangan pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan, SDM PKH layaknya seperti tantara bagi kemensos dalam rangka memerangi kemiskinan dan senjatanya merupakan ilmu yang akan digunakan untuk membuka pemikiran dan pengetahuan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik (Permensos No. 10 tahun 2017).

Pekerja Sosial Masyrakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta dorongan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi untuk membentu pemerintah dan masyrakat dalam penyelengaraan kesejahteraan sosial (Permensos No. 10 Tahun 2019).

Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan payung hukum untuk melaksanakan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin, di dalamnya pada BAB II Hak dan tanggung jawab pada pasal 3a memperoleh kecukupan, pangan, sandang, dan perumahan namun fakir miskin pada pasal 4a yaitu fakir miskin memiliki tanggung jawab menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya.

Untuk melengkapi kebijakan dalam penangan fakir miskin maka terbentuklah Perpres RI No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dengan bentuk bantuan sosial berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyrakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial namun di dalam penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai memiliki tujuan pemenuhan, perbaikan gizi penurunan angka stunting dan meningkatkan juga mengerakan ekonomi di daerah terutama UMKM di bidang perdagangan pangan, Permensos RI No 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako memiliki aturan bagaimana pelaksanaan dari proses registrasi edukasi penyaluran dan bagaimana kpm membelanjakan bantuanya kepada sembako.

Permensos RI No. 5 Tahun 2021 memiliki tujuan yang sama dalam pemenuhan, perbaikan gizi, penurunan stunting dan meningkatkan juga menggerakan ekonomi di daerah terutamanya UMKM dibidang perdagangan pangan.

Perpres RI No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik atau menyeluruh, integrative dan berkualitas melalui koordiasi, sinergi dan sinkronisasi diantara kementrian /Lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota pemerintah desa dan pemangku kepentingan.

Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi stunting 14% Nasional 2024 dan target nasional 2025-2030 secara berkelanjutan, Perpres RI No. 27 Tahun 2021 memiliki ujuan Ketahanan pangan dan gizi individu, keluarga dan masyrakat.

Dari Undang-Undang dan peraturan di atas Pendamping sosial TKSK, SDM PKH dan PSM memiliki tugas Kesejahteraan Sosial bagaimana berperan aktif terhadap pemenuhan, perbaikan gizi, penurunan stunting dan meningkatkan juga menggerakan ekonomi di daerah terutamanya UMKM dibidang perdagangan pangan di dalam program sembako haruslah memastikan bahwa bantuan Program Sembako tepat sasaran dengan pemenuhan, perbaikan gizi menurunkan stunting dengan membelanjakan bantuan program sembako kepada sembako yang berdasarkan pembelanjaan berlandaskan pedoman 6 T tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi.

Dengan Rancangan Permensos yang baru kedepan di harapkan memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan, peningktan gizi dan peningkatan ekonomi UMKM perdagangan pangan.

(Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Perizinan berfungsi sebagai penertib dimaksudkan agar setiap bentuk kegiatan masyarakat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Manfaat utama adanya perizinan kegiatan suatu usaha bagi pemerintahan daerah adalah pendataan pelaku bisnis pada daerah itu, tentunya pendataan ini penting dan berguna baik bagi pemerintah atau pelaku usaha.

Sebagai Auditor Hukum PUTRA AGUSTIAN,SH. C.L.A, menjelaskan bahwa “Perizinan” adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
“Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga”.

Legalitas perusahaan dalam kegiatan bisnis sangatlah penting untuk dimiliki karena merupakan jati diri yang menegaskan suatu usaha agar nantinya diakui oleh masyarakat dan negara. “Legalitas perusahaan harus sah di mata hukum dengan dilindungi berbagai dokumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan”tegasnya

Devinisi “Izin” yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan, Sedangkan kata mengizinkan memiliki arti memperkenankan, memperbolehkan atau tidak melarang.
“Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan Rakyat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang melakukan kegiatan memohon izin” paparnya

Menanggapi adanya sebuah kegiatan pasar malam atau bazar murah yang berlokasi di Desa Tambaksumur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang
“Karena tidak adanya izin dari pihak kepolisian, dimana kepolisian adalah sentral daripada keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum, maka haruslah ditindak tegas, panggil semua pihak bila perlu segera lakukan penutupan kegiatan” tutupnya.

(U.S/Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Proyek normalisasi drainase pemasangan Uditch yang berlokasi di Jalan HS Ronggowaluyo Desa Sukaharja Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang yang di kerjakan oleh CV Mulia Jaya Pratama sebagai penyedia jasa dengan P : 61,20 M² : UKURAN 0,80 X 0,80 M² (UDITCH) dan

P  : 6,00 M²  : UKURAN 0,80 X 0,80 M² ( BOXCULVERT) yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang TA 2023 sebesar Rp. 189.127.000,00.
No Kontrak  : 027.2/06.2.01.14.20/KPA-SDA/PUPR/2023 Di duga tidak sesuai dengan spek dan standar kualitas, Minggu (6/8/2023)

Hasil pantauan awak media di lokasi pekerjaan normalisasi drainase pemasangan Uditch tersebut tidak di temukanya arugan pasir sebagai dasar pengerjaan pemasangan Uditch sebagaimana mestinya, dan pada pemasanganya pun masih terlihat adanya genangan air.
Selain itu pula di duga pada Uditch tersebut tidak tercantum nama SNI melainkan nama perusahaan yakni Catur Jaya sehingga hal ini patut di pertanyakan.

J salah satu warga sekitar yang juga merupakan pengguna jalan yang setiap hari aktif menggunakan jalan tersebut saat di temui di lokasi mengungkapkan keluhanya perihal pemasangan Uditch yang nampak terlihat tidak sesuai dengan aturan dan standarisasi yang sudah di tentukan.

“Sebagai masyarakat saya jelas sangat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, karena sudah peduli kepada masyarakatnya. Tapi kalau berbicara soal adanya pembangunan ini sebenarnya saya sendiri kurang begitu faham, namun disini terlihat tidak ada tali pembatas sebagai keamanan kepada para pengguna jalan, di khawatirkan jadi membahayakan, karena jalan ini benar-benar salah satu jalan yang penuh aktifitas di gunakan warga,” terangnya.

“Ya seharusnya pihak pemborong atau penyedia jasa mengutamakan hal itu sebelumnya, terlepas dari mengutamakan kualitas,  jangan asal begitulah kira-kira”, timpalnya.

“Selain itu kepada dinas terkait juga seharusnya benar-benar selektif dalam pengawasannya, setidaknya kalau di awasi dengan baik pihak pemborongpun akan lebih mengutamakan kualitas dan tidak seperti ini”, tandasnya.

Dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan demi menggali informasi yang lebih dalam awak media coba berusaha untuk mencari tau siapa pihak mandor lapangan CV Mulia Jaya Pratama guna mempertanyakan perihal Uditch yang di duga lolos dari pengawasan pihak terkait, namun sayang hasilnya nihil.

Di tempat berbeda Rabudi Selaku kasie PUPR bidang SDA saat di konfirmasi perihal pembangunan Uditch yang di duga lolos dari pengawasan tersebut tidak sepatah katapun menjawab bahkan lebih memilih bungkam.

(D’Sukarya)