KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Pengadilan Negri (PN) Karawang, terlihat ramai dipenuhi anggota Ormas Buas yang mengawal ketum H. Ucu Dani Handiman,SE ke persidangan, Kamis (27/07/2023).

Pasalnya perusahaan pengelola tenaga kerja Outsourching PT. Bintang Abadi Angkasa, mendapat gugatan perdata dari pihak Desa Pinayungan, hal itu disampaikan oleh Sekjen Ormas Buas Didi Holidi,SH, saat melakukan Orasi di lapangan Karang Pawitan Karawang, Kamis 27 Juli 2023.

“Hari ini kita sedang menunjukan rasa solediritas kebersamaan, dan rasa loyalitas kepada ketum kita, Abah Boxer yang akrab disapa Abah H. Ucu,” terangnya.

Dan hari ini Ketum kita, sedang menghadapai gugatan perdata, yang mana gugatan ini dilakukan oleh Kepala Desa Pinayungan.

Menurut sekjen Buas Didi Holidi,SH, bahwa
Kepala Desa Pinayungan salah kaprah, padahal PT Bintang Abadi Angkasa itu tidak punya urusan dengan Kepala Desa tersebut, karena PT. Bintang Abadi Angkasa memiliki MOU dengan pihak perusahaan saja, kenapa harus turut serta menggugat pihak PT.BAA ?,” pungkasnya.

Semntara itu Pengacara tergugat Dua Deva Arneso Manaek Siregar, SH Menyampaikan tentang sidang gugatan ini terkait penyediaan tenaga kerja dan pengelolaan limbah.

“Hal ini adalah upaya hukum yang dilakuan oleh masyarakat, terkait soal penyediaan tenaga kerja dan pengolahan limbah, dan itu sebetulnya bukan dari kami, melainkan dari pihak lain atau pihak luar yang mengadakan kerja sama sendiri dengan pihak penggugat,” ujar kuasa hukum tergugat dua PT Bintang Abadi Angkasa.

(Lutfi)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Menjelang pesta demokrasi tahun 2024 mendatang Usup Akbar S.pd yang juga merupakan salah satu pemerhati pembangunan desa adalah sosok figur sederhana, humanis dan akuntable. Dalam kesempatan Pemilu 2024 mendatang beliau mencoba peruntungannya dan berusaha meramaikan kancah perpolitikan dengan mendeklarasikan diri maju di Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2024 wilayah Dapil II yang meliputi Kecamatan Kutawaluya, Cilebar, Rengasdengklok, dan Jayakerta dengan memakai kendaraan politik partai Partai Kebangkitan Bangsa, Jum’at 28/07/2023

Ketika di temui di kediamannya, Usup Akbar S.pd membeberkan panjang lebar perihal visi dan misi beliau bila mendapat amanah terpilih menjadi anggota legislatif, menurutnya, jika menjadi anggota dewan itu sebenarnya tidak mudah karena kita mengemban amanah besar yang di percayakan masyarakat”, bebernya.

Namun disisi lain secara pribadi saya merasa tertantang apalagi basic saya dari dunia pendidikan, bahwa jika bicara dunia pendidikan sudah bukan rahasia pribadi lagi, banyak gedung sekolah yang mempunyai kualitas di bawah standar, bahkan dari 100 persen, mungkin bisa mencapai 60 persen belum terealisasi perihal pembangunan gedung sekolahnya. Dan hal yang paling utama dalam menciptakan generasi yang handal dalam dunia pendidikan adalah dengan kualitas sarana dan prasarana yang menunjang”, tandasnya.

Lebih lanjut Usup menjelaskan, “tidak ada tawar menawar lagi kalau bicara soal dunia pendidikan. Fasilitasi harus maksimal, yang harus di awasi dengan konsisten dan Insya Allah regenerasi handal akan tercipta di masa yang akan datang, karena maju dan mundurnya bangsa ini yang pastinya di tentukan oleh cikal bakal bibit-bibit unggul yang di bentuk dalam sebuah program sekolah yang rapih serta fasilitas yang baik, di tambah dengan saling mempunyai rasa tanggung jawab yang maksimal antar lini”, pungkasnya.

(D’Sukarya)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Menindaklanjuti lemahnya sanksi yang di jatuhkan terhadap program Dana Desa Sindangmukti perihal penurapan dusun Kamurangjati RT 02/01 yang di duga syarat akan penyimpangan membuat geram LBH HAPI. Demi tegaknya hukum yang lurus tanpa tebang pilih serta akuntable tim LBH HAPI pun mengumpulkan bukti-bukti kecurangan program Dana Desa yang di lakukan Pemdes desa Sindangmukti dan berencana akan di laporkan ke pihak APH, Jumat (28/07/2023)

Aep Apriyatna selaku perwakilan LBH Himpunan Advocate Indonesia (HAPI) Karawang sangat menyayangkan, menurutnya perihal lemah dan mandulnya pihak terkait yang seolah-olah memberikan kelonggaran terhadap bawahannya untuk berbuat curang, pasalnya secara bukti-bukti sudah jelas sudah terang benderang, namun hanya sebatas di evaluasi saja”, ungkapnya.

Dengan adanya kejadian tersebut sudah sepatutnyalah pihak terkait bukan hanya melakukan tindakan evaluasi saja, seharusnya di tindak tegas karena di khawatirkan kejadian itu terulang lagi,” timpalnya.

Lebih Lanjut Aep mengungkapkan, Kami dan tim LBH Himpunan Pengacara Advocate Indonesia (HAPI) Karawang sedang mempersiapkan berkas sebagai bukti-bukti tindak kecurangan perihal pembangunan penurapan program Dana Desa Sindangmukti dan Insya Allah akan segera kami laporkan ke pihak APH setelah semua berkas cukup”, tandasnya.

(D’Sukarya)

GARUT | INFOKEADILAN.COM | Yayasan Tangtudibuana mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan penertiban galian C di wilayah Kabupaten Garut, yang kondisinya semakin meresahkan, karena berdampak makin rusaknya alam.

Bidang Advokasi Yayasan Tangtudibuana Aa Usep Ebit Mulyana, kepada sejumlah awak media mengatakan, bahwa maraknya aktifitas pertambangan golongan galian C di Kabupaten Garut semakin marak keberadaanya sangat memprihatinkan karena akan berdampak rusaknya alam. Rabu (26/7/2023)

“Aktifitas produksi mineral batuan pertambangan golongan C, atau galian C di Kabupaten Garut dari tahun ke tahun terus bertambah, hal ini tentu akan sangat berdampak pada berkurangnya daya dukung lingkungan, terutama aspek ekologi dan daur hidrologi,” ujar Usep.

Usep memaparkan, “Dampaknya sangat dikhawatirkan apabila laju pertambahan galian tidak segera dikendalikan maka kedepan bukan tidak mungkin beberapa sumber mata air, danau, sungai-sungai yang ada di sekitar wilayah galian akan mengering, hal ini tentunya akan menyebabkan menurunya tingkat kesejahteraan masyarakat secara luas, karena linier dengan susahnya air bagi kebutuhan rumah tangga, kolam dan sawah sawah dan kebutuhan kehidupan lainnya.” tandasnya.

Masih kata Usep, ” Selain dampak jangka Panjang, aktifitas galian golongan C di beberapa tempat telah menimbulkan banyaknya genangan air yang dipenuhi lumpur masuk ke areal-areal perkampungan dan jalanan, selain itu ketika musim kemarau debu dari angkutan galian C mengotori udara di sepanjang jalan yang dilaluinya.” ungkapnya.

Aa Usep pun menyampaikan beberapa poin kepada pemerintah Prov Jabar terutama Dinas Lingkungan Hidup segera melakukan sebagai berikut;

1. Menertibkan Galian galian yang di indikasi tidak memiliki ijin.

2. Mengontrol dan mengevaluasi lokasilokasi galian mengenai yang telah memiliki ijin, terutama kesesesuaian dengan ijin-ijin lingkungan yang sudah dikeluarkan.

3. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten Garut tentang kesesuaian tata ruang serta dampakdampak lingkungan yang sudah terjadi dan kemungkinan terjadi dalam waktu jangka Panjang terkait lokasi-lokasi galian C yang diajukan oleh pihak
pemohon.

4. Mendesak pemerintah Kabupaten
Garut untuk mengevaluasi kesesuaian tata ruang dengan KLHS yang sudah dibuat.

5. Melakukan kompensasi perbaikan – perbaikan lingkunagn hidup di Kabupaten Garut.

Usep menambahkan, “Aktifitas produksi mineral batuan/pasir galian C adalah konsekwensi dari percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan kebutuhan masyarakat terhadap bahan material ini untuk pembangunan hunian serta yang lainnya, namun mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan alangkah baiknya pemerintah pusat dan daerah segera melakukan penertiban dan pengendalian aktifitas ini, terutama di Kabupaten Garut, yang Sebagian besarnya wilayahnya diorientasikan sebagai Kawasan lindung serta corak pembangunan pemerintah daerah yang dilakukan berbasis agraria.” pungkasnya.

(Askur/Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Polemik antara Lina selaku nasabah dengan koperasi palomak berujung kekeluargaan, kedua belah pihak diketemukan diruang rapat II gedung DPRD Karawang, Rabu (26/7/2023)

Dalam pertemuan antara pihak koperasi sama nasabah nampak hadir anggota DPRD fraksi partai PKB Asep Dasuki dan Kapolsek Karawang Kota.

Adapun yang memicu permasalahan tersebut antara nasabah dan koperasi dikarenakan adanya transferan masuk ke rekening ATM nasabah Atas nama Lina.

Disela sela Audens berlangsung jurnalis infokeadilan berhasil mengkonfirmasi Ibu Nasem saudaranya Lina, membeberkan kronologis kejadiannya.

Menurut Nasem pada hari sabtu dirinya mendatangi koprasi polamak untuk menanyakan uang yang masuk ke rekening ATM sodaranya yang bernama Lina, dan pihak koprasipun membenarka adanya uwang yang masuk sebesar 27 juta rupiah.

Adapun yang menjadi permasalahan ketika pihak koperasi menanyakan bukti transferan tersebut darimana, Nasem menjelaskan,” itu kan uang hak pribadi itu privasi”, ucap Nasem kepada awak media.

Nasem menambahkan bahwa pada hari senin Nasem kembali mendatangi koperasi palomak, disitulah terjadi adu mulut dikarenakan pihak koperasi menuntut untuk melunasi hutang nasabah, dan sayapun nuntut untuk dikeluarkan berkas saudaranya.

Menurut pengakuan Nasem, tidak hanya kata-kata kasar yang dilontarkan oleh salah seorang oknum anggota koperasi palomak bahkan sempet kedalam ngambil sajam.

Kuasa hukum koperasi palomak
Pontas Hutahaen SH mengatakan, polemik yang dilakukan kliennya sudah terselesaikan secara kekeluargaan.

Pihaknya menyarankan Kepada klien agar sesegera mungkin diberikan haknya kepada nasabah.

Dengan adanya kesalah pahaman yang dilakukan oleh oknum koperasi pihaknya memberikan opis kepada managemen untuk memberikan kebijakan kepada nasabah terkait utang piutang yang harusnya 6 bulan lagi mendapat potongan jadi 3 bulan, dan itu karena kesalahan pihak kami”, terangnya.

Saat disinggung tentang sajam
Pontas Hutahaen SH selaku kuasa hukum menjelaskan, ” itu urusan penyidik dikarenakan laporan atau aduannya itu ada di Polres, bagaimana pihak kepolisian yang menindak lanjuti, nanti kita lihat fakta hukumnya,” pungkasnya.

(Lutfi/Bodong)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Menyikapi pemberitaan program Dana Desa Sindangmukti perihal penurapan dusun Kamurangjati Rt 02/01 tepatnya di Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang yang di duga syarat akan penyimpangan tersebut akhirnya membuat Ade Setiawan selaku Camat Kutawaluya mengundang para awak media selaku penyampai informasi perihal pemberitaan program Dana Desa di Sindangmukti tersebut.

Bertempat di ruangan kantor Camat Kutawaluya yang di hadiri oleh berbagai unsur bagian dinas instansi Kecamatan Kutawaluya dari Kasipem, Kasie PMD, Pendamping Kecamatan serta Sekcam Kutawaluya, Selasa (25/07/2023 )

Dalam klarifikasinya Camat Kutawaluya memaparkan perihal pekerjaan Dana Desa Sindangmukti, menurutnya, “perihal batu-batu yang di jajarkan di pematang sawah itu hasil angkutan dari tempat penyimpanan batu tesebut, karena hasil kroscek tim saya di lapangan pada hari Senin untuk pekerjaannya itu cukup bagus. Saya melihat sendiri hasil videonya, satu ada galian serta alkon untuk menyedot air”, jelasnya.

“Selain itu bahkan saya mengintruksikan kepada pihak Kasie PMD ibu Neni untuk ikut mengkroscek juga ke lapangan, bahkan sampai ikut jeblok-jeblokan juga. Ya mau gimana lagi resiko jeneng, terus akang dari mana dasarnya kalau kata akang bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan regulasi”, pungkasnya.

Sementara itu Aep Apriatna selaku perwakilan dari LBH Himpunan Advocate Pengacara Indonesia (HAPI) Karawang yang juga ikut menghadiri perihal klarifikasi tersebut sangat menyayangkan pernyataan camat tersebut, menurutnya, ” pada waktu itu pak Camat sidaknya hari Senin sedangkan pihak kita hari Sabtu bahkan sebelum di publikasipun perihal foto dan video sudah di kirimkan ke beliau, kalaupun ada pernyataan dari beliau seperti itu, jujur saya sangat menyayangkan”, ucapnya.

Lebih lanjut Aep mengatakan, “seharusnya pihak Kecamatan juga pandai dalam menilai tidak mungkin seorang jurnalis menulis tanpa mengedepankan aturan kode etik jurnalis itu sendiri. Jujur secara pribadi saya sangat kecewa atas pernyataan pak Camat. Pasalnya, di rasa buat saya sangat tidak rasional dalam menilai suatu permasalahan.

Pihaknya sidak di hari senin 24/7/2023 sedangkan awak media hari Sabtu 22/7/2023 berapa hari yang terlewat, di tambah hanya sebatas evaluasi saja tanpa teguran atau tindakan yang tegas kepada pihak Pemdes Sindangmukti. Kalaupu hanya sebatas teguran dan evaluasi bagaimana kedepannya, misalkan pembangunan itu sendiri lolos tanpa pengawasan pihak awak media coba bayangkan bagaimana hasilnya”, tandasnya.

Ini baru satu desa yang diduga terpantau oleh awak media melakukan pekerjaan tidak maksimal.
Banyak contoh pelaksana pembangunan penurapan saluran air dan program lainnya lemah tanpa ada pengawasan dan monitoring yang intens dari dinas terkait dan hasilnya sangat tidak maksimal dan berkualitas bisa di katakan di bawah standar.

Dengan adanya hal tersebut kami selaku pihak kontrol sosial meminta kepada pihak terkait Kecamatan serta DPMD bisa memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Dan terkait Sindangmukti pastinya kita akan kawal samapai sejauh mana perkembangan dan pembinaannya. Kalaupun tidak ada ketegasan dari pihak Kecamatan dan DPMD, ya terpaksa akan kami bawa masalah ini ke pihak APH dan saya akan dorong pastinya karena saya punya bukti titik nol awal pekerjaan, agar ada epek jera bagi mereka para oknum nakal pihak penyelenggara program uang negara.

Terakhir kami berharap dan meminta kepada koordinator pendamping dan PLD Pendamping Desa. Dengan adanya dugaan Pekerjaan yang di kerjakan tidak maksimal tersebut bisa menjadi bahan evaluasi kedepan dan juga harus bisa lebih intens lagi dalam mengawasi pekerjaan yang berasal dari pemerintah,” tutupnya.

Sementara itu di tempat terpisah Kadis DPMD Hj. Wiwik ketika di konfirmasi dan di pinta tanggapannya perihal pekerjaan dana desa sindangmukti yang di duga syarat akan penyimpangan tidak memberikan respond apapun.

(D’Sukarya)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang belum lama ini menyabet tiga penghargaan dalam Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik Tahun 2023 yang digelar BKN Regional lll Jawa Barat.

Sementara disisi lain ada 8000 orang guru yang terbengkalai karena Tunjangan Profesi Guru nya belum cair.

Diketahui sejak Asep Junaedi memilih mengundurkan diri sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Karawang dan memutuskan untuk pensiun dini sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena akan berkontestasi dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang, awal bulan Juli lalu, sontak kursi jabatan yang ditinggalkannya mengalami kekosongan. Bahkan hingga hari ini.

Padahal kursi jabatan Kepala Disdikpora memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan termasuk mempengaruhi tingkat pengambilan keputusan juga dalam urusan penganggaran.

Sebagaimana dikemukakan Ketua PGRI Kabupaten Karawang, Nandang Mulyana, saat ini ada sekitar 8000 orang guru yang belum menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) karena jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga definit yang masih dibiarkan kosong dan belum adanya Pelaksana Tugas (Plt) yang menggantikannya.

“Ada 8000 guru yang tunjangan profesinya belum turun karena Dinas Pendidikan belum diisi Plt Kadisdikpora oleh bupati,” kata Nandang, Selasa (25/7/2023).

Kekosongan ini lanjutnya, menghambat terhadap pencairan TPG yang memang harus ditanda tangani oleh Kepala Disdikpora.

“Sementara Plt juga tidak ada, padahal Plt juga memiliki kewenangan menandatangani pencairan anggaran tunjangan profesi guru. Oleh karenanya saya berharap bupati segera menunjuk Plt Kadisdikpora karena ada 8000 guru yang terbengkalai untuk pencairan TPG nya,” ungkap Nandang.

“Saya berharap bupati segera menunjuk Plt Kadisdikpora kalau memang pengangkatan kepala dinas belum dilaksanakan,” pungkasnya.

(Hada)