KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Polemik Dede Asiah Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Karawang yang di duga jadi korban Human Traficking yang sempat viral di media sosial sampai saat ini belum jelas kepulangannya.

Di katakan Yongki Hamidun merasa kecewa dengan ucapan Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana yang saat itu akan membantu proses pemulangan istrinya Dede Asiah TKW yang diduga dijual ke Suriah ternyata hanya cerita belaka alias omdo,” ucapnya di hadapan media, pada Selasa (18/7/2023)

Padahal Bupati dr. Cellica Nurrachadiana waktu itu akan memplot biaya yang di perlukan untuk pemulangan PMI yang bermasalah,” imbuhnya.

Terlepas dari itu Yongki juga menjelaskan, bahwa waktu itu sudah ada kabar dari pihak Kemenlu hanya tinggal biaya tebusan sebesar 7000 dolar, tapi yang disayangkan sampai saat ini pemerintah seolah tidak ada kepastian.
Dan sampai saat ini Dede Asiah sudah 6 bulan di KBRI ingin segera pulang bahkan pihak KBRI sempat menayakan sudah sejauh mana upaya untuk prosesnya,” bebernya.

Yongki berharap sebagai suami dari korban kepada Pemerintah Daerah supaya dibantu untuk kepulangan istrinya yang terkendala dengan tebusan,”pungkasnya.

(Ltf/Bodong)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Menindak lanjuti perihal pemberitaan awal terkait proyek pembangunan jembatan yang di kerjakan oleh CV Payung Agung tepatnya di Dusun Kalidung I RT 04/02 Desa Kalidungjaya Kecamatan Cibuaya dengan volume Panjang 20,00 M²  Lebar 1,80 M² yang bersumber dari dana APBD Karawang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 189.631.000, terkesan asal jadi, pasalnya dari hasil temuan awak media infokeadilan.com di lokasi proyek tersebut, nampak jelas adanya retakan-retakan pada tembok penahan tanah atau pondasi bawah pada sisi bagian kanan dalam. Namun sangat di sayangkan hingga saat ini tidak ada tindakan serius dari pihak pengawas dinas PUPR untuk mengevaluasi pekerjaan tersebut, Selasa (18/7/2023)

Dengan adanya kejadian tersebut membuat geram aktifis muda karawang yang sekaligus merangkap sebagai Pimred di salah satu media online kobra 86.net Putra Agustian SH atau yang akrab di sapa bang kobra, mengungkapkan, ” Dinas PUPR dalam hal ini tentunya bidang jalan dan jembatan, ketika munculnya pemberitaan segera melakukan kroscek secara menyeluruh terhadap proyek jembatan tersebut melalui pengawasnya, misalkan ada temuan kesalahan dari perencanaan berarti harus di evaluasi, karena di khawatirkan, proyek yang menelan anggaran cukup besar tersebut tidak memenuhi standar yang sudah tetapkan dari pihak pemerintah,”ucapnya.

Semua bukti-bukti dari rekaman + foto perihal proyek pembangunan jembatan tersebut semua ada. Kalaupun pihak terkait diam, berarti akan saya laporkan semuanya ke pihak APH, baik dari pihak pemborong, dan bidang pengawasan serta mandor lapangan, karena itu sudah jelas penyimpangannya.
Harusnya pihak PUPR lebih sigap menanggapinya, jangan diam saja. Kemudian di evaluasi dulu pekerjaannya dan setelah di evaluasi lalu di benahi baru di lanjutkan kembali proses pengerjaanya,” tandasnya.

(D’Sukarya)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Dalam menghadiri undangan Disnakertrans terkait diskusi permasalahan pengangguran Kabupaten Karawang. Ketua Geprek Endang Macan kumbang berserta jajaran pengurus Geprek menghadiri acara diskusi terkait pemasalahan pengangguran kabupaten karawang.

Hadir dalam acara tersebut Kepala dinas tenaga kerja kabupaten karawang,  Asda 1 kabupaten Karawang, Apindo, Karang Taruna Kabupaten Karawang, Asosiasi HRD Karawang. Dan perwakilan PT. Bertempat di aula disnaker. Selasa (18/07/2023).

Dalam kesempatannya Kadisnaker Kabupaten Karawang memaparkan, menurut Disdikpora angka ketulusan siswa rata rata pertahun kurang lebih 30.000 siswa. sedangkan dikabupaten karawang jumlah perusahaan 1700 perusahaan. Untuk mengatasi permasalahan pengangguran di perlukan kerja sama antara disnaker, perusahaan dan masyarakat.

Dalam diskusi Ketua Geprek mempertanyakan, sejauh mana negosiasi pihak disnaker dengan pihak perusahaan. menurut Endang Macan K umbang, perusahaan perusahaan di kabupaten karawang yang membuka info loker di Disnaker hanya kurang lebih 700 perusahaan.

Selain itu Ketua Geprek meminta rekrutmen tenaga kerja mengutamakan orang karawang. Mengingat angka pengangguran di kabupaten karawang  meningkat.

Asda 1 menaggapi pertanyaan ketua Geprek, untuk negosiasi dengan pihak peusahaan menjadi PR kita untuk dapat merangkul semua perusahaan yang ada di kabupaten karawang. karena dalam perekrutan tenaga kerja banyak oknum oknum yang bermain dan mempunyai kepentingan.

Kadisnaker Kabupaten Karawang Rosmalia menambahkan, dengan diadakan kegiatan diskusi bersama dengan HRD dan Apindo merupakan upaya Disnakertrans untuk bernegosiasi dengan pihak perusahaan. Untuk prekrutan tenaga kerja satu pintu di Disnaker, kami tidak memiliki aturan yang kuat, karena dalam  aturan omibuslow proses rekutnen tenaga kerja dapat dilakukan oleh BLK dan outsourching.

Kadisnaker Kabupaten Karawang meminta perusahaan untuk membuka loker yang sebesar besarnya di hari jadi Kabupaten Karawang, dengan memprioritaskan pengangguran Karawang.

Ketua Karang Taruna Kabupaten Karawang akrab di panggil Ceong mengatakan, Info loker belum efektif, karena masih banyak masyarakat yang berada di pelosok tidak mengetahui info loker, karena sulitnya jaringan komunikasi. untuk itu disnaker perlu mengadakan sosialisasi ke desa desa agar masyarakat yang berada dipelosok mengetahui adanya info loker.

Selain itu bagi perusahaan yang membangun pabrik di lingkungan, hendaknya mengutamakan tenaga kerja dari lingkungan dengan membuat MOU dengan kepala desa.

Akhir acara Ketua Geprek Endang Macan kumbang  saat diwawancara awak media mengatakan.” hari ini kita di undang Kadisnaker Karawang dengan dihadiri Asda 1, Polres Karawang yang di wakili, Dandim yang diwakili, Rekan rekan Karang taruna Kecamatan maupun Kabupaten, alhamdulilah kita dalam satu presepsi, satu tujuan,satu petisi untuk memperjuangkan pengangguran yang ada di kabupaten karawang khususnya orang Karawang untuk bisa berkerja di perusahaan.” Ungkapnya.

Menurut Endang macan Kumbang persentase angka pengangguran terbuka di Kabupaten karawang berkisar diangka 200.000. Dan ini merupakan tugas kita yang peduli terhadap  masalah pengangguran, dimana kabupaten karawang merupakan kota industri terbesar ke 2 di Asia dan masalah pengangguran diatas 10% . ini merupakan suatu program kerja yang benar benar berat oleh Kadisnaker, untuk Apindo, Kadin dan untuk rekan rekan yang peduli terhadap pengangguran. Bagai mana Caranya angka pengangguran dalam waktu singkat minimal  dapat berkurang.

dikatakannya, Kita malu jika karawang dalam katagori miskin Ekstrim, sedangkan di kabupaten karawang kita memiliki perusahaan yang begitu banyak. Jika menurut logika, semestinya masalah pengangguran karawang dapat diatasi dengan kebijakan, dengan satu jalan, satu pemikiran dan ide, antara pemerintah kabupaten Karawang yang diwakili dinas tenaga kerja berserta Apindo, dan forum HRD.

Ketua Geprek menegaskan,” kami (Geprek) meminta dan memohon kerjasama dari Disnaker dengan Pihak Apindo dan pihak perusahaan untuk membuka lowongan kerja tidak hanya tes saja, tapi bisa berkerja. Kami akan menerima  Katagori penerimanan tenaga kerja di perusahaan baik itu untuk tenaga kerja magang maupun Kontrak perusahaan. Tapi Minimal orang Karawang

Kalaupun tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan orang yang memiliki skill, kami tidak memaksa. Tapi di usahakan orang karawang yang memiliki Skill dapat di perkerjakan.

Mengingat orang Karawang yang memiliki kedudukan di perusahaan minim sekali. untuk itu harus kita dorong agar orang Karawang yang  memiliki potensi mendapat kedudukan di sebuah perusahaan. Sehingga dapat memiliki kepedulian terhadap orang orang Karawang.

Inti dari pertemuan ini, kami (Geprek), Karang Taruna dan Disnakertean, meminta kesepakatan kepada perusahaan perusahaaan yang ada di kabupaten Karawang. untuk membuka info loker yang sebesar besarnya  pada saat HUT Kabupaten Karawang.

(Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |
Pemerintah Kabupaten Karawang kucurkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dinas PUPR untuk membangun wilayah Karawang di berbagai aspek tidaklah sedikit. Akan tetapi dari jumlah besarnya anggaran APBD yang di gelontorkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Dinas PUPR tersebut di duga kurang maksimal.

Seperti di ketahui saat ini pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Karawang saat ini seperti hanya terkonsentrasi pada pembangunan penurapan saja, seperti TPT, normalisasi saluran air dan jembatan.

Hal ini menjadi tanda tanya beberapa pihak tentang bagaimana pemerataan pembangunan yang ada di wilayah Karawang saat ini, pasalnya masih banyak pembangunan inprastruktur jalan poros desa yang memerlukan perhatian pihak PUPR, dan hal ini justru seolah tak menjadi prioritas.

Ketua ormas Laskar Macan Kumbang H. Endang atau yang biasa akrab di panggil Endang Macan Kumbang mengungkapkan
permasalahan yang timbul disaat ini, menurutnya, ” ini sudah bulan Juli, kok aneh pembangunan yang di danai oleh APBD tahap II melalui DInas PUPR itu buian hanya satu di antaranya melalui Aspirasi dan lain-lain, namun sampai hari ini untuk pembangunan infrastruktur di seluruh kabupaten Karawang masih terlihat belum maksimal,” ungkapnya kepada awak media, Senin (17/7/2023)

“kemarin saya konfirmasi ke orang PUPR katanya masih riweuh (sibuk-red)
riweuh Kenapa,,? katanya riweuh masih ngurusin Pokir”, timpalnya.

Lebih lanjut Endang menyatakan, bahwa menurutnya kucuran dana APBD tidak ada kaitanya dengan permasalahan Pokir.

“Apa urusanya kucuran dana anggaran APBD dengan Pokir, itu kasus hukum kalau masih berjalan ada keterkaitan dengan para anggota dewan ya itu silakan, masa kasus hukum bisa menghalang-halangi kucuran dana pemerintah.”

“yang dirugikan masyarakat nanti, ini anggaran mau di apain kalau kayak gini, ini sudah bulan Juli belum direalisasikan juga, sementara jalan poros-poros desa yang ada di Kabupaten Karawang butuh di prioritaskan. Ini kan anggaran murni tahun 2023, sebentar lagi anggaran ABT, bagaimana ceritanya ini,” bebernya.

Harapan saya dengan adanya pemberitaan ini muncul pihak terkait bisa segera merealisasikan.

Selain itu saya juga perlu untuk mempertanyakan, kenapa sampai saat ini belum juga bisa di realisasikan karena ributnya anggaran Pokir dewan. Akan tetapi pengerukan atau normalisasi irigasi itu sudah berjalan duluan, dan Ini bagaimana aturan mainnya.

Saya meminta kepada pihak APH juga jangan diam saja, kalau ada pihak pemborong seperti ini harus di tindak, agar mereka pihak kontraktor mengambil pekerjaanya yang ringan-ringan saja dulu.

(Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Proyek pembangunan jembatan Desa Jayamakmur yang di kerjakan oleh CV Permata tepatnya di wilayah RT 23/04 dengan volume Panjang 5,00 M² dan Lebar 4,50 M² yang bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Karawang TA 2023 sebesar Rp.189,585,000 di duga di kerjakan tidak sesuai spesifikasi. Pasalnya, terlihat jelas tembok penahan tanahnya yang sekaligus sebagai penahan besi beton terlalu memakan badan saluran air sehingga di khawatirkan di saat musim penghujan dengan debit air yang cukup lumayan tidak akan mampu mengalirkan air dengan baik, sehingga di lhawatirkan menimbulkan meluapnya air dari saluran tersebut dan menyebabkan banjir, Minggu (16/07/2023)

Yayan salah seorang pekerja ketika di temui awak media di lokasi saat di konfirmasi perihal turap beton yang terlalu menonjol ke saluran air tersebut mengatakan, “semua sudah sesuai dengan draft dan pihak pengawas pak Agus juga sudah mengetahui, kebetulan hari ini kami libur, dan saya tidak membawa gambar draft nya. Kalau mandornya pak Pudil sekaligus sebagai pelaksana juga,” terangnya.

“terimakasih pak atas masukannya silahkan coba bapa besok datang lagi aja karena hari ini memang libur, perihal pak Pudil ya memang dia suka datang, tapi tidak menentu. Kalau dari pihak pengawas dinas, kalau gak salah selama proses pekerjaan ini dia datang sekitar 6 kali, nanti akan saya sampaikan ke pak Pudil perihal kedatangan bapak-bapak berdua,” pungkasnya.

Sementara itu Agus Hendrayana selaku pengawas dari dinas terkait ketika di konfirmasi via whatsap mengatakan, “kalau permasalahan dari bahan matrial memang tidak ada kesalahan, hanya sedikit saja perihal turap beton yang agak menonjol keluar itu saja kang”, jawabnya singkat.

Di tempat terpisah yang juga merupakan salah satu pengawas Dinas PUPR Karawang Jaja saat di mintai keterangan terkait dugaan adanya penyempitan aliran air yang terlihat menonjol tersebut menjawab, ” ada masalah apa pak sama kegiatan itu, ?

“Kemudian Jaja menerangkan perihal papan proyek, itu sudah dikirim ke saya 7 orang, jadi 8 sekarang”, timpalnya.

Kalau mau cek ada penyempitan air atau bukan, perhatikan air yang masuk sama posisi air yang keluar beda tidak ketinggiannya”, bebernya.

Untuk mencari kelengkapan data selanjutnya awak media segera menghubungi pihak Pemdes setempat setidaknya secara umum bahwa sebelum pekerjaan di mulai, apakah ada laporan terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut, atau sebaliknya.

Dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah, maka kepada pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Inspektorat dan BPK hal ini patut di koreksi.

(D’Sukarya)