KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Dokter spesialis dari RSUD Karawang, dr. Andri Wiguna terpilih menjadi ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Karawang periode 2023-2026, pada Muscab IDI Karawang yang mengusung tema “Tetap Dalam Satu Ikatan, Berbakti Mengabdi Untuk Indonesia” bertempat di Resinda Hotel Karawang, Minggu (9/7/2023)

Di Pemilihan ketua IDI Karawang yang berjalan sangat Demokratis, dr. Andri Wiguna meraih suara terbanyak dengan total suara 257, menyisihkan tiga kandidat lainnya, yaitu dr. Budi Santoso dengan 61 suara, dr. Evie Ratna Dewi dengan 95 suara dan dr. La Ode Ahmad meraih 18 suara.

Usai terpilih menjadi ketua IDI Karawang, Andri Wiguna mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dirinya menjadi ketua IDI Karawang, ini bukan kemenangan saya melainkan kemenangan kita semua dokter dokter di Karawang.

“IDI Karawang merupakan rumah kita bersama, mari kita jaga rumah kita bersama sama, saya akan meneruskan program program yang sudah baik di pengurusan sebelumnya dan akan memperbaiki kekurangannya,”ucap Andri Wiguna.

Andri menuturkan, tantangan ke depan semakin berat, dokter di Karawang harus lebih meningkatkan kemampuan dan kompetensinya sehingga mampu menjawab tantangan kebutuhan di dunia kesehatan.

Semoga di kepengurusan IDI Karawang yang baru, dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan dapat memberikan jaminan perlindungan yang lebih baik,”ujarnya.

Dirinyapun menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera membentuk struktur kepengurusan IDI yang baru, agar roda organisasi bisa berjalan sehingga dapat memberikan kontribusi positif untuk kepentingan masyarakat terutama untuk kesehatan masyarakat Karawang,”tandasnya.

(Ltf/Bodong)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Untuk menjaga ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Karawang rutin melakukan Giat Patroli dalam Kota, di beberapa titik lampu merah dan wilayah protokol Kota Karawang, Minggu (9/7/2023.

Patroli dilakukan untuk menciptakan kondisi wilayah Kota Karawang nyaman, aman, dan tertib untuk semua masyarakat Kota Karawang.

Tedi Selaku Danru dalam patroli kali ini menjelaskan, bahwa dirinya bersama dengan anggota melaksanakan patroli tersebut guna menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat sekitar.

“Patroli kali ini dimulai dari kawasan lapangan Karangpawitan kemudian menuju alun-alun, RSUD, lampu merah BJB yang ada di taman Ade Irma, taman PUPR lalu ke rel kereta kemudian lanjut di lampu merah Anggadita ini yang terakhir” ucapnya.

Berdasarkan pantauan dan laporan dari masyarakat yang merasa resah dengan adanya aktivitas para pengemis dan pengamen yang ada di lampu merah Anggadita.

Pada patroli malam ini yang terpantau di lampu merah Anggadita ada 2 orang, namun yang terjaring hanya satu, sedangkan yang ada di atas mabil ini yang terjaring di lampu merah BJB di taman Ade Irma yang ada di Kota Karawang.

Tedi menambahkan dalam patroli kali ini, beranggotakan 5 orang dengan dirinya,
menurut Tedi untuk regu-regu Satpol PP di wilayah Karawang sepertinya masih kekurangan personil, akan tetapi walaupun kekurangan personil, guna melayani masyarakat tetap kita tindak lanjuti,” tegasnya.

Dalam penyisiran di lampu merah Anggadita team satpol PP berhasil menemukan bekas-bekas minuman beralkohol dan sisa pecahan kaca yang di gunakan untuk menggores kendaran,menurut keterangan dari warga jika yang tidak ngasih,”pungkasnya.

(Ltf/Bodong)

JAMBI | INFOKEADILAN.COM | Ketua DPP IWO Indonesia NR. Icang Rahardian SH. resmi melantik DPW (Dewan Pengurus Wilayah) Provinsi Jambi periode 2023 – 2026, di Hotel Ratu, Sabtu (8/7/2023).

Turut hadir dalam acara pelantikan IWO Indonesia Provinsi Jambi, yakni Satuan Brimob Polda Jambi, Gubernur Provinsi Jambi Al Haris S .Sos yang diwakili oleh Asisten I, Arif Munandar, Perwakilan dari Polda Jambi Kasubdit Humas Kompol Edi , Perwakilan dari TNI Korem 042 GAPU diwakili oleh Lettu Haryadi, perwakilan dari PTPN 6 Jambi dan perwakilan dari Kesbangpol Provinsi Jambi.

Dalam sambutannya, Ketua IWO Indonesia Provinsi Jambi, Maulana berharap semoga dengan terbentuknya IWO-I di Jambi agar organisasi ini akan lebih berkembang. Juga mampu menghasilkan berbagai kinerja yang lebih baik, mengedepankan insan pers berkualitas dengan berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik.

“Tentunya harapan kita kedepan IWO Indonesia di Provinsi Jambi dapat terus berkembang dan membentuk Jurnalis yang berkualitas sesuai kode etik jurnalistik,” ujar Maulana.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris yang diwakili oleh Asisten I Arif Munandar, mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus IWO Indonesia Provinsi Jambi dan juga diharapkan dapat bersinergi dalam memberi informasi kepada masyakarat Jambi dengan berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik, melalui pemberitaan di berbagai media yang tergabung dalam IWO Indonesia khususnya.

“Dengan hadirnya IWO-I di Jambi agar mampu memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat Jambi, agar tidak terjadi berita hoax. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas pelantikan IWO Indonesia Provinsi Jambi,” tutupnya.

Adapun Susunan pengurus IWO Indonesia Provinsi Jambi:

Ketua: Maulana
Wakil Ketua: Arianto

Sekretaris: Lawrence Sibarani
Wakil Sekretaris: Eka Rahayu

Bendahara: Muhammad Rolly
Wakil Bendahara: Fitri Prihartini

Ketua Harian: Izalwira Irwandi
Wakil Ketua Harian: Suryani

Seksi-seksi atau Kepala Bidang:

Bidang Organisasi dan Kaderisasi: M. Rosyid

Bidang IT dan Siber: Farhan

Bidang Hukum dan Advokat/HAM: Damai Diyanto

Bidang Hubungan Antar Lembaga: Nurdianto

Bidang Litbang dan Dklat: Arief Basuni

Bidang Ekonomi, Koperasi dan Wirausaha: Adi Syapriyanto

Bidang SDM dan Program: Prayogi Ramadhani

Bidang Informasi dan Komunikasi: Syarifuddin Nasution

Bidang Investigasi: M. Hendra.

(Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karawang langsung bergerak cepat melakukan perekaman KTP kepada salah satu warga lansia (lanjut usia ) atau jompo yang tidak bisa berjalan .

Sebut saja Mak Anah warga desa Pasir Jengkol Kecamatan Majalaya Kabupaten karawang yang di rekam data secara langsung di lakukan di kediaman Mak Anah, Kamis (06/07 /2023)pukul 20.00 Wib .

Ketika awak media mengkonfrmasi tim Disdukcapil selesai melakukan perekaman  Agus mengatakan, “Alhamdulilah perekam ktp atasnama Mak anah sudah kami lakukan , sebenarnya ini menjadi program Disdukcapil yang namanya DAU (Disdukcapil Ada Untukmu ) program ini memang untuk lansia, ODGJ, jompo dan ibu-ibu yang memang terkendala ataupun kondisi nya yang tidak memungkinkan dan ini memang sudah tugas kami dan kewajiban kami walaupun pagi ,siang ,sampai larut malam ‘kami akan melayani masyarakat”, ungkapnya.

“Dan memang bukan ini saja kami lakukan ,sampai ke daerah pelosokpun  ketika memang panggilan tugas kami lakukan ‘seperti hal nya kemarin di daerah yang  terdampak ongsor di Ciampel tengah malam pun kami hadir karena memang itu panggilan dari tugas kami sebagai pelayanan terhadap masyarakat”, pungkasnya

(Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Guna mencegah sekaligus memerangi kasus perdagangan orang yang terjadi IWO Indonesia bersinergi dengan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Karawang, Polres Karawang dan Kejaksaan Negeri Karawang dengan menggelar Sosialisasi Peran Serta Kaum Milenilal Dalam Pencegahan TPPO, Kamis (6/7/2023).

Acara sosialisasi yang di gelar tersebut di laksanakan di aula gedung Disnakertrans Karawang dengan di hadiri langsung oleh Kepala Disnakertrans Karawang H. Rosmalia Dewi SH.MH, Kepala Kejaksaan Negeri Karawang Syaefullah SH. MH diwakili Kasi Pidana Khusus Cakra Nur Budi, SH., Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Hadicaksono diwakili Kanit PPA Reskrim Polres Karawang Ipda Rita Zahara, SH dan Aiptu Ucu Angela SH., Ketua DPD IWO Indonesia Karawang Syuhada Wisastra Amd, CHRM beserta jajarannya, dengan peserta seluruh siswa – siswi dari SMKN 2 Karawang, SMK PGRI 2 Karawang, SMAN 6 Majalaya, STIE Budi Pertiwi dan sebagai moderatornya Wahyu Heriyanto, SE.MM yang akademisi Kabupaten Karawang.

Dalam sambutanya Kepala Disnakertrans Karawang Hj. Rosmalia Dewi SH.MH menyampaikan, Menurut Pasal 1 UU Nomor 21 Tahun 2007, TPPO atau Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang (UU) ini.

“Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan luar biasa yang mencoreng kehidupan manusia. Perempuan dan anak-anak kerap menjadi korban dalam kejahatan ini. Praktiknya ini dilakukan dalam berbagai bentuk dan cara yang cukup marak terjadi di seluruh Indonesia,” paparnya.

Lebih lanjut Kadisnakertrans menjelaskan, “pemerintah telah berupaya mencegah terjadinya TPPO. Salah satunya dengan menerbitkan Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan Untuk memperkuat pencegahan TPPO serta mempertegas hukuman pada pelaku, maka pemerintah menyiapkan beleid pendukung, yakni Rencana Perpres Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RPRANPP-TPPO)”, tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua IWO Indonesia DPD Karawang Syuhada Wisastra mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah bersinergi dalam kegiatan ini.

“Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Disnakertrans, Polres Karawang dan Kejaksaan Negeri Karawang yang telah bersinergi dalam rangka kegiatan sosialisasi Peran Serta Kaum Milenilal Dalam Pencegahan TPPO,”ungkap Syuhada.

“Guna mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diperlukan upaya sinergis para pihak terkait, mulai dari lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah di pusat maupun daerah, aparat penegak hukum. Dengan sinergi ini diharapkan tumbuh upaya preventif, preventif bahkan represif terhadap tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah kabupaten Karawang,”ditambahkan Hada panggilan akrabnya.

“IWO Indonesia dalam hal ini merasa terpanggil untuk turut serta dalam pencegahan TPPO dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membantu pemerintah dan aparat penegak hukum. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat menghasilkan evaluasi terhadap program-program yang telah dibuat sehingga didapat jalan keluar yang tepat untuk mengatasi kasus-kasus TPPO karena dirasa masih sangat kurang walaupun sudah terdapat Gugus Tugas TPPO,”pungkasnya.

(Tim)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Dinasker Karawang gagal mempertemukan antara Gerakan Remaja Pengangguran Karawang (Geprek) dengan apindo,forum HRD dan perusahan perusaan yang ada di Karawang.

Kekecewaan pun dirasakan Endang Macan Kumbang selaku koordinator Geprek saat mendatangi kantor Dinaskertrans Karawang tidak ada yang bisa ditemui, Rabu (5/7/2023)

Endang Macan Kumbang merasa kecewa karena apa yang di janjikan Kadisnaker yang menjanjikan akan mengadakan pertemuan antara Gerakan Remaja Pengangguran Karawang (Geprek) dengan Apindo, forum HRD dan perusahaan-perusahaan yang ada di Karawang yang di fasilitasis oleh dinasker,untuk membahas permihon geprek untuk mengakomodir 500 pengangguran yang ada di Karawang untuk dipekerjakan.

Menurutnya, Kadisnaker sudah memberi kabar whatsapp dari semalam, bahwa Kadisnaker sudah berjanji akan menerima dirinya dan rombongan untuk audensi dan duduk bareng.

“Kami dari jam 9:00 Wib sampai jam 11:30 Wib menunggu keputusan dari Kadisnaker tidak ada keputusan. Sampai kami pun memutuskan untuk menghubungi via whatsapp di chat tidak dibales, di telepon pun tidak diangkat, padahal berdering, akhirnya kami pun memutuskan pulang”, ungkapnya.

Kata Endang macan kumbang Kadisnaker Karawang omdo, PHP, dan tidak bijak yang tidak mau memperjuangkan masyarakat Karawang, padahal ini jabatan dan itu amanah tapi jabatan ini malah di lalaikan”, dengan nada kecewa”,pungkasnya.

(Lutfi/Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |DPC Apdesi Kabupaten Karawang mengerahkan ratusan anggotanya, untuk turut bergabung bersama Apdesi seluruh Indonesia untuk menggelar aksi damai di depan gedung DPR RI, untuk mengusulkan revisi UU No. 6/2014 yang saat ini sedang di bahas DPR RI.

Dengan di pimpin langsung oleh ketua Apdesi Karawang, H. Sukarya WK, rombongan massa Apdesi Karawang berangkat menuju Jakarta menggunakan beberapa armada Bus sekitar pukul 09.00 wib.

Sekjen Apdesi Karawang H. Alex Sukardi mengatakan, pada aksi damai kali ini Apdesi mengusulkan revisi UU No.6/2014, ada 12 poin yang akan d usulkan, salah satunya terkait masa dengan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun dengan maksimal bisa menjabat selama tiga periode atau 9 tahun secara maksimal bisa menjabat dua periode, namun berlaku surut bagi Kepala Desa yang masih menjabat.

“Selain itu kami pun mengusulkan dana desa 10 persen berasal dari APBN, bukan 10 persen dari transfer dana desa, lalu 5 persen khusus dana operasional kepala desa dari dana desa,”ungkapnya saat ditemui jurnalis Nuansametro sebelum berangkat ke gedung DPR RI, Rabu (5/7/2023)

Berikut 12 tuntutan Apdesi dalam aksi yang digelar di depan Gedung DPR pada Rabu (5/7/2023):
1. Asas Pengaturan Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 benar-benar diterjemahkan secara detail dalam setiap pasal termasuk aturan-aturannya yaitu rekognisi dan asas subsidioritas
2. Dana desa ditetapkan sebesar 10 persen dari APBN bukan 10 persen dari dana transfer daerah
3. Masa jabatan kepala desa 9 Tahun 3 periode dan/atau 9 Tahun 2 periode dengan pemberlakuan surut bagi kepala desa yang sementara menjabat saat revisi UU disahkan
4. Pemilihan kepala desa secara serentak wajib dilaksanakan oleh Bupati/Walikota
5. Kepala desa, BPD dan Perangkat desa mendapatkan penghasilan berupa gaji/tunjangan tetap bersumber dari Dana Desa/APBN serta tunjangan purna tugas dihitung dari lama dan masa pengabdian
6. Yudiksi wilayah pembangunan kawasan desa
7. DAK (Dana Alokasi khusus Desa)
8. Pejabat kepala desa diangkat melalui musyawarah desa
9. Pemilihan kepala desa bisa diikuti oleh calon tunggal
10. Dana oprasional Kepala Desa sebesar 5 persen dari dana desa
11. Tunjangan kepala desa perangkat desa dan BPD
12. Kekayaan milik desa berupa aset lahan atau penyerahan yg bersifat tetap dari pemerintah pusat/daerah BUMN dan swasta.

(Ltf/Bodong)