KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Berbagai macam pertandingan di ajang Kapolres Karawang Cup 2023 beberapa hari yang lalu di buka kini tepat pada hari Rabu (14/06/23) resmi di tutup Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Hadicaksono.

Dalam tournamen tersebut ada empat pertandingan yang di perlombakan, bulutangkis, tenis meja, futsal dan bola volly
dengan di ikuti oleh peserta dari berbagai intansi yakni dari pemerintahan, mahasiswa dan buruh, selain itu ikut pula dari Instansi, TNI, Polri, Dishub, dan para awak media, salah satunya IWO Indonesia Kabupaten Karawang yang turut serta dalam pertandingan untuk memeriahkan di ajang tournamen Kapolres Cup Karawang 2023 tersebut.

Dalam sambutanya saat acara penutupan Kapolres Karawang Cup 2023 pihaknya menyampaikan “puji syukur Alhamdulilah karena acara gelaran tournamen Kapolres Karawang Cup 2023 dapat berjalan dengan baik.
Kegiatan tournamen Kapolres Karawang Cup 2023 yang di buka beberapa hari yang lalu di stadion Singaperbangsa hari ini sampai di titik akhir kegiatan yang sekaligus di isi dengan pemberian medali dan hadiah kepada para pemenang. “Ucapnya

Selanjutnya Kapolres menambahkan, pihaknya meyakini bahwa kegiatan Kapolres Karawang Cup 2023 tidak untuk sekedar memeriahkan hari Bhayangkara ke 77 tahun 2023 saja, namun acara ini bisa jadi ajang dan sarana silaturahim antara Kapolres Karawang, yakni polri dengan stakeholder terkait, mulai dari instansi lintas sektoral di tambah dengan wiraswasta mitra Kamtibmas rekan – rekan media , mahasiswa dan tentunya masyarakat kabupaten Karawang secara umumnya”,terangnya.

Pihaknya berharap semoga dengan adanya kegiatan Kapolres karawang cup 2023 ini bisa lebih mempererat tali silaturahmi yang sudah di bangun selama ini.

Atas nama seluruh keluarga besar Kapolres Karawang mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang kepada seluruh juara yang telah berjuang di empat perlombaan yaitu, tenis meja, bola volly, futsal, dan badminton.

Selanjutnya pihaknya juga berharap kepada para Kapolsek bisa mengetahui dan memahami pontensi sumber daya manusia di wilayahnya masing – masing khususnya dalam ajang yang berprestasi di bidang olahraga tentunya.

Dan kedepan Insya Alloh masih ada beberapa Event lagi untuk memeriahkan hari Bhayangkara yang ke 77 mulai dari kemah budayawan, konten kreatif di media sosial, lomba Da’i Kamtibmas, serta lomba siskamling dan beberapa kegiatan lainnya”,tutupnya.

(Ltf/Bodong)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Kasus dugaan fee 5 % pokir yang sebelumnya sempat menggegerkan masyarakat Karawang hingga kini terus bergulir, Dirut LBH Arya Mandalika Hendra Supriatna, SH, MH kembali mendatangi Pengadilan Negri Karawang guna melengkapi berkas praperadilan yang sudah ditetapkan tgl 10 Juli masa sidang pertamanya.

Hendra Supriatna, SH, MH selaku Dirut LBH Arya Mandalika menjelaskan kepada awak media, “bahwa dirinya kembali datangi Pengadilan Negri Karawang guna melengkapi kembali berkas praperadilan yang sudah terdaftar dan teregister di Pengadilan Negri Karawang, Selasa (13/6/2023)

Alhamdulilah saat ini berkas praperadilan dengan No 5/Pid.Pra/2023/PN Karawang sudah sah dan terdaftar, kami mengajukan praperadilan kali ini atas dasar adanya laporan masyarakat Cahyadi Hidayat warga Jatirasa Tengah Desa Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang.

Hendra Supriatna, SH, MH selaku kuasa hukum Cahyadi Hidayat,yang mana menjadi kasusnya dugaan fee 5 % pokir yang dilakukan oleh salah satu dewan yang ada di Karawang.

Hendra menjelaskan, dengan adanya bukti, maka hal itu sudah menjadi dasar yang kuat untuk melakukan gugatan praperadilan.

Lebih lanjut Hendra menegaskan, “bahwa kasus fee 5 persen Pokir itu tidak layak di SP3 kan, dengan alasan ada pengakuan pejabat publik serta sering sekali oknum anggota dewan intervensi,” ucapnya.

Hendra meminta doa kepada masyarakat terkait kasus korupsi atau gratifikasi yang di lakukan salah satu dewan menjadi tolak ukur dan menjadi PR para penegak hukum, mau tidak mau, bisa atau tidak bisa, harus di tidak lanjuti karena pokir tahun 2023 sudah mulai di buka, jadi rentan adanya korupsi atau gratifikasi yang dilakukan oknum anggota dewan,”tandasnya.

“Adapun harapan kami kasus ini bisa terbuka biar masyarakat pada tahu pasalnya masyarakat pasti kecewa dengan adanya pokir yang di korupsi,” pungkasnya

(Ltf/Bodong)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Kuasa hukum empat orang warga Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang H. Elyasa Budianto, SH menanggapi perihal pernyataan Margono selaku Kepala Desa Mulyasari di salah satu media online yang menyatakan bahwa kapasitas dirinya sebagai ketua LMDH saat menghadiri pemasangan plang diatas lahan sengketa antara empat warga Mulyasari dengan Perhutani.

Menurut Elyasa, jabatan Kepala Desa merupakan jabatan yang melekat jika merujuk pada Permendagri No.83 tahun 2015 dan diperbaharui dengan Permendagri No.67 tahun 2017, seorang Kepala desa bisa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan.

“Apa pun kegiatan atau aktivitas Margono di masyarakat, jabatannya selaku Kepala desa tetap melekat pada dirinya, termasuk saat dirinya menghadiri pemasangan plang Perhutani, masyarakat tetap melihatnya sebagai Kepala Desa,”ucapnya kepada awak media Selasa (13/6/2023)

Elyasa menuturkan, jabatan Margono sebagai Kepala desa dan ketua LMDH di duga akan menimbulkan konflik kepentingan (Conflict of interst) yang akan menimbulkan abuse of power dalam perkara sengketa tanah antara Perhutani dengan empat warga Mulyasari.

“Hal tersebut harus diusut tuntas hingga ke DPMD dan Inspektorat Kabupaten Karawang, kami menduga LMDH menyebabkan KKN, dalam hal ini konteksnya kolusi antara Kepala Desa, Camat dan Perhutani, ini perlu diusut berkaitan hakim agung MA RI, Sudrajat Dimyati yang telah ditangkap KPK, karena yang bersangkutan adalah anggota majelis hakim yang memutuskan sengketa lahan antara empat warga Mulyasari dengan Perhutani dalam Putusan MA No 1810 K / Pdt / 2022 , tanggal 8 juni 2022,”pungkasnya.

(Ltf/Bodong)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Nasib naas dialami warga karawang usai mengantarkan bantuan untuk Korban Gempa Cianjur mobil yang dikendarainya dihentikan polisi di wilayah Pancoran, Selasa (13/6/2023)

Diketahui anggota polisi yang bertugas tersebut bernama IPDA M.IQBAL Anggota PJR Subdin Bin Gakum Pancoran Jakarta Selatan.

Dikarenakan minimnya pemahaman soal tindakan tentang bentuk pelanggaran hukum maka selanjutnya sang pengendara mobil asal Karawang H.AMIRUDIN Bersama Atas Nama Kendaraan GINANJAR menyerahkan kepada pendamping hukum untuk mengurus soal kendaraan yang di hentikan dan di tahan oleh anggota PJR Pancoran tersebut

ERIS SURIYANA.SH selaku Kuasa Hukum  langsung bergerak menuju ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menanyakan perihal kendaraan kliennya yang diketahui sebelumnya telah di hentikan dan di tahan oleh PJR Pancoran tersebut.

Hasil konfirmasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menerangkan, bahwa berkas kendaraan tersebut tidak pernah sampai di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

“Berkas kendaraan klien kami yang di hentikan dan di tahan oleh PJR Pancoran tidak pernah sampai ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat malah keberadaan kendaraan tersebut berpindah ke Polsek Johar Baru” papar ERIS SURIYANA.SH

“Kami dari Kantor Hukum ERIS SURIYANA.SH yang beralamat di Karawang datang Ke Jakarta sesuai dengan surat kuasa untuk mengurus bentuk pelanggaran lalulintas yang telah dilakukan klien kami, namun sesampainya di jakarta kami menduga ada bentuk pelanggaran yang malah dilakukan oleh oknum penindak pelanggaran” Jelas Eris

“Konfirmasi kami berlanjut dengan IPDA M IQBAL selaku penindak pada saat proses kepengurusan kendaraan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang bersangkutan menerangkan bahwa kendaraan tersebut sudah berpindah dalam penguasaan KOMPOL RUDI WIRANSYAH dalam hal ini Kapolsek Johar Baru” papar Eris

ERIS SURIYANA.SH menerangkan bahwa pihaknya selaku kuasa hukum dari Sdr. GINANJAR & H.AMIRUDIN selaku Atas nama dan Pengendara kendaraan telah melaporkan perkara tersebut kepada Divisi Propam Mabes Polri

“Kami telah melaporkan dugaan tindakan pelanggaran yang telah dilakukan oleh oknum anggota kepolisian ke Divisi Propam Mabes Polri dengan nomor SPSP2/0024935/V/2023/BAGYADUAN” jelas Eris

“Adapun nama yang kami adukan adalah Kompol Rudi Wiransyah Selalu Kapolsek Johar Baru dan IPDA M. IQBAL Anggota PJR Subdin Bin Gakum Jaksel dan Selanjutnya aduan kami telah di disposisi ke Divisi Propam Polda Metro Jaya, Namun sampai saat ini tidak ada kejelasan atas laporan kami tersebut dari pihak Divisi Propam Polda Metro Jaya” Tutup Eris.

(D’Sukarya/Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Menanggapi pelaporan perihal dirinya ke Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Karawang, Margono selaku Kepala Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang klarifikasi dan menjelaskan kronologis permasalahanan yang sebenarnya, Senin (12/6/2023)

Margono Kepala Desa Mulyasari di hadapan awak media mengatakan, “Kami Pemerintahan Desa Mulyasari termasuk saya selaku ketua LMDH terima adanya laporan dari Asisten Perhutani (Asper) atau Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Perhutani tentang kaitan adanya pengukuran di salah satu wilayah yang ada di Desa Mulyasari, sementara surat tugas pengukuran itu adalah untuk pengukuran di Desa Mulya Sejati,” ucapnya.

Lebih lanjut pihaknya menjelaskan, “terkait dengan pengukuran tersebut masuk ke wilayah desa kami, hampir seluas 8 Hektar, sehingga sayapun langsung segera melakukan klarifikasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk selanjutnya pihak BPN mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui posisi tanahnya Perhutani, kemudian akhirnya clear dengan pihak BPN,” jelasnya.

Pihaknya juga menegaskan bahwa dari pihak Perhutani mungkin langsung menindaklanjuti permasalahan tersebut diatas ke pihak Penegakan Hukum (Gakum) Kementerian Lingkungan Hidup.

“sebanyak 5 orang tim dari Gakum Kementrian Lingkungan Hidup dengan memberikan tembusan kepada pemerintahan desa kemudian bermusyawarah dengan pihak pemerintah kecamatan (Muspika), untuk melakukan pemasangan plang,”tandasnya.

“Dan perlu saya tegaskan, sebagai LMDH saya tidak memihak kepada Perhutani, saya hanya penengah. Saya selaku pemerintah desa Mulyasari waktu itu dengan pemerintah Mulya Sejati dan Kutanegara turun langsung kelapangan untuk melakukan pemasangan plang mendampingi pihak Kementrian selama tiga hari,” tegasnya.

“Dengan luas lahan Perhutani sekitar 320 Hektar, pihaknya mencoba mengelolanya agar bisa bermanfaat buat pemerintahan desa maupun masyarakat”, imbuhnya.

”Bukan kami mau mengusik mereka yang mempunyai tanah itu. Pada intinya saya sebagai Kepala Desa harus bersikap selalu adil dan bijak kalau mereka mau berkomunikasi, namun semenjak mereka sidang, tidak ada komunikasi ke saya sama sekali dan tidak dilibatkan,”terangnya.

Sebelumnya, dilansir dari bacaklik.com,
Dengan membentangkan poster bernada protes, empat orang warga Ciampel mendatangi kantor Inspektorat dan DPMD Kabupaten Karawang yang di dampingi oleh kuasa hukumnya H. Elyasa Budianto SH untuk melaporkan Kepala Desa Mulyasari atas dugaan penyalah gunaan wewenang.

Ara, Aceng, Adang dan Dadang empat orang warga Kecamatan Ciampel yang bersengketa lahan dengan Perhutani  mendatangi kantor Inspektorat dan Dinas DPMD Karawang untuk menyampaikan aspirasi dan keluhanya atas ketidakadilan yang mereka terima terkait sengketa lahan.

“Kami menyimpulkan bahwa eksekusi tersebut merupakan eksekusi Swata, karena pada saat eksekusi lahan tersebut tidak disertai dengan petugas atau pejabat Pengadilan Negeri Karawang, dan berdasarkan informasi yang kami terima belakangan ini, diketahui pejabat dari Pengadilan Negeri Karawang tidak mengabulkan keinginan eksekusi pihak Perhutani karena telah muncul gugatan baru dari pihak kami terhadap empat orang warga Ciampel dengan nomor perkara 42/Pdt.G/2023/PN.Karawang tanggal 10 April 2023,” Pungkasnya.

(Tim)