KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Perkuat kerjasama antar kader dan simpatisan partai Gerindra yang terdiri dari seluruh struktural partai menggelar acara temu kangen dan silaturahmi yang di laksanakan di kediaman K. Komarudin Ledeng, Minggu (11/6/2023).

Gelaran acara temu kangen dan silaturahmi antar kader dan simpatisan tersebut di isi oleh berbagai kegiatan dan perlombaan yang di ikuti oleh seluruh kader dan struktural partai tersebut berlangsung meriah dan berjalan dengan baik hingga acara berakhir.

K. Komarudin Ledeng atau yang biasa di sapa kang Ledeng dalam sambutanya menyampaikan, ” tujuan dari acara temu kangen dan silaturahmi ini digelar adalah untuk memperkuat jalinan tali silaturahmi dan tali persaudaraan antar sesama serta untuk merapatkan barisan guna memastikan bahwa struktural partai Gerindra yang sudah terbentuk akan tetap tegak lurus terhadap Instruksi Partai”, ucapnya.

Inti dari kegiatan acara temu kangen dan silaturahmi ini di laksanakan adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar Kader, sebab selama ini jarang berjumpa dan berkumpul karena mempunyai aktivitas dan kesibukan masing – masing, dan untuk kembali merajut tali persaudaraan maka kami berinisiatif untuk mengadakan acara temu kangen dan silaturahmi ini,” terangnya.

Lebih lanjut kang Ledeng menambahkan, “pertemuan para kader partai ini adalah untuk bisa saling bertukar pikiran, saling berkomunikasi dan saling berdiskusi tentang keikutsertaan dalam mendukung program – program pemerintah dan juga program partai, diantaranya, ikut terjun dalam mensukseskan dan mengawal aspirasi dari pemerintah untuk masyarakat dan lain sebagainya”, jelasnya.

“Semua struktur yang sudah ada dan sudah sepakat akan selalu taat dan patuh terhadap Instruksi partai. Kami juga secara bersama – sama akan berusaha untuk menangkal apabila ada isu-isu yang berkembang di masyarakat, dan Insya Alloh kami akan meluruskan isu yang berkembang di masyarakat tersebut nantinya. Insya Alloh partai Gerindra akan tetap solid dalam satu barisan,” pungkasnya.

(D’S/Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Dinas PUPR sedang gencar – gencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang.

Namun hal tersebut seakan menjadi lahan pemanfaatan untuk mencari keuntungan oknum yang tidak bertanggung jawab, Minggu (11/6/2023)

Seperti di ketahui dinas PUPR Kabupaten Karawang khususnya bidang SDA yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan penurapan kali apur yang berlokasi di wilayah Kelurahan Tunggakjati Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang akan tetapi terkesan amburadul seakan lepas dari pengawasan dinas terkait.
Hal tersebut nampaknya sudah bukan lagi menjadi rahasia pribadi, karena hal itu sudah tidak bisa lagi di tutup – tutupi.

Ketika awak media melakukan investigasi pada pekerjaan penurapan kali apur yang berlokasi di Kelurahan Tunggakjati kecamatan Karawang Barat yang di duga tanpa pengawasan dinas terkait, dan yang lebih mirisnya lagi pada papan informasi yang di pasang di lokasi proyek tersebut tidak terantum nama CV sebagai pihak kontraktor yang mengelolanya.

Dengan adanya kejadian tersebut patut di curigai di duga pihak terkait dalam hal ini Dinas PUPR Karawang bidang SDA ada main mata dengan pihak rekanan, pasalnya setelah munculnya pemberitaan di salah satu media tentang pekerjaan tersebut yang terlihat asal namun sangat di sayangkan pihak PUPR bidang SDA nampak cuek bebek seakan tidak memberikan teguran apapun.

Menanggapi adanya hal tersebut Moch Abdul Aziz SH merasa geram dan mengaku kecewa menurutnya pihak terkait seharusnya lebih cepat tanggap dan harus bisa memberikan respon yang baik, pasalnya media adalah garda terdepan sebagai low partner dengan pihak pemerintah dalam menjalankan poksinya sebagai kontrol sosial, bukan malah sebaliknya seolah di anggap sebagai benalu dan menyusahkan,” ucapnya.

“Pentingnya peran dan fungsi media tersebut adalah sebagai sumber informasi seharusnya bisa di manfaatkan dengan baik oleh pihak pemerintah guna membantu mengawasi setiap program yang sedang di garap oleh pemerintah melalui dinas terkait tersebut”, timpalnya.

“Akan tetapi apabila hanya bisa diam dengan tanpa melakukan tindakan yang nyata dalam menindak para oknum – oknum yang nakal, untuk selanjutnya apa salahnya kalau saya yang maju untuk melaporkan para oknum yang nakal tersebut ke pihak APH”, tandasnya.

Di tempat terpisah Dudi Rahmat saat di konfirmasi awak media perihal pekerjaan penurapan kali apur Kelurahan Tunggakjati lebih memilih diam seakan tidak memberi respon.
Terkait dengan adanya hal tersebut di harapkan kepada dinas terkait agar segera melakukan evaluasi dan memberikan tindakan tegas secara nyata terhadap pekerjaan penurapan kali apur yang sedang di garap di Kelurahan Tunggakjati.

(D’Sukarya/Ltf)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Kantor hukum Arya Mandalika selaku tim kuasa hukum Cahya Hidayat resmi melayangkan surat Praperadilan Ke Pengadilan Negeri Karawang.

Direktur Utama kantor hukum Arya Mandalika Hendra Supriatna SH.MH mengatakan hari ini kami mendaftarkan permohonan Praperadilan terkait dihentikannya penyelidikan dan penyidikan (SP3) atas laporan kasus dugaan fee 5 % dari Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Karawang oleh Kejaksaan Negeri Karawang.

“Di surat permohonan ini, kami menggugat Praperadilan Kejaksaan Agung, Kejati Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Karawang, kami menuntut agar penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan fee 5 % Pokir DPRD Karawang kembali di lanjutkan untuk memenuhi rasa keadilan dan memberantas praktek korupsi di Karawang,”ungkapnya kepada awak media, Jum’at (9/6/2023)

Menurut Hendra, penghentian penyelidikan kasus fee Pokir 5% karena penyidik Kejari Karawang tidak menemukan bukti hukum, itu keputusan yang sangat prematur dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat,”tandasnya.

Hendra juga menegaskan, “permohonan Praperadilan ini adalah upaya hukum untuk menegakan keadilan dan memberantas dugaan Korupsi dan Kolusi di Karawang, semoga Kejaksaan Negeri Karawang dapat kembali membuka tabir kasus dugaan fee 5 % Pokir DPRD Karawang, Senin besok kami akan kembali ke Pengadilan Negeri Karawang untuk mengecek jadwal sidang Praperadilan ini,”pungkasnya.

(Ltf/Bodong)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Penurapan Kali apur Kelurahan Tunggakjati Kecamatan Karawang Barat dengan volume Panjang 2×145 M Tinggi 0,90 M, yang bersumber dari APBD

sebesar Rp.189,271,000,00 Kabupaten Karawang di duga tidak bertuan dan tidak sesuai spek RAB, Jum’at (9/6/2023)

Pantauan awak media di lokasi proyek secara teknis terlihat jelas perihal galian tanahnya hanya di ratakan saja dengan tanpa di gali.
Dan yang lebih mirisnya lagi pada proses pengerjaanya tidak menggunakan kisdam. Selain itu terlihat jelas pada papan informasi pun tidak tercantum adanya nama CV sebagai pihak kontraktor.

Dengan adanya kejadian tersebut patut di curigai bahwa pihak pemborong di duga sengaja melakukan kecurangan dengan maksud dan tujuan demi meraup keuntungan yang lebih besar.

Salah satu pekerja proyek pekerjaan yang enggan menyebutkan namanya saat di temui awak media di lokasi mengatakan bahwa pekerjaan tersebut mandornya Caung, namun orangnya jarang datang ke lokasi.

“ya kalau saya mah hanya bekerja pak, selebihnya ga tau, yang penting saya mah kerja. Kalau untuk mandornya pak Ca’ung pak, tapi jarang datang ke lokasi”, cetusnya.

Sementara itu di tempat yang sama salah seorang warga CA dan WN ketika di temui di lokasi secara kompak membeberkan perihal pekerjaan yang nampak asal jadi tersebut mereka sangat menyayangkan dengan pekerjaan yang di nilai tidak rapih yang di duga kualitasnya pun di bawah standar.

Menurut WN pekerjaanya terlihat seperti asal, soalnya air mengalir deras tapi tidak memakai kisdam, dan batu belah hanya di susun di atas tanah yang berair. Kalau dengan pola pekerjaan tersebut setau saya pastinya kualitasnya di ragukan pak. Tapi sebagai masyarakat saya hanya bisa menyayangkan saja. Itu kan anggarannya gede tapi kerjaanya asal, mau protespun percuma dan pastinya tidak akan di dengar sama dinas terkait”, pungkasnya.

Dan hingga berita ini publish pihak mandor dan pihak rekanan belum ada yang bisa di hubungi.

(D’Sukarya)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Penataan dan pemeliharaan pusat kota Karawang adalah salah satu wajah utama yang harus di prioritaskan dalam berbagai bidang apapun, karena pada dasarnya pusat kota merupakan jati diri dan identitas wajah Kabupaten Karawang.

Namun sangat di sayangkan pada kenyataannya pemeliharaan dari bidang fisik dan penataan lampu penerang jalan pun terkesan di abaikan.

Saat awak media Infokeadilan.com menelusuri rute arah jalan bundaran Mega Mall sampai lampu merah bypas yang melintasi gedung para wakil rakyat terlihat pemeliharaan lampu banyak yang mati, akan tetapi Dinas terkait khususnya PRKP atau Dinas lain yang ada keterkaitanya dengan pemeliharaan lampu penerangan tersebut terkesan tutup mata dan masa bodoh.

Dengan adanya hal tersebut membuat Hendra Supriatna SH.MH. Direktur Utama LBH Aria Mandalika sangat menyayangkan dan merasa geram, menurutnya “dengan di abaikannya lampu penerangan kota yang tak terpelihara oleh dinas terkait dalam pemeliharaan penataan kota, menimbulkan satu pertanyaan, apa sih yang bisa di lakukan birokrasi yang ada di Kabupaten Karawang, untuk perawatan lampu saja seakan tidak mampu”, ucapnya Kamis (8/6/2023)

“Padahal kucuran anggaran pemeliharaan taman Penerangan Lampu Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Lampu Taman Kota (PLTK) jelas nilai anggaranya besar bahkan mungkin sampai miliaran rupiah lebih dalam setiap tahun, dan itu di duga di korupsi,” tandasnya.

Dana pemeliharaan taman, Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Lampu Taman Kota (PLTK) disinyalir adanya penyimpangan.

Hendra juga menghimbau kepada pihak yang terlibat dalam hal ini agar bisa mengambil sikap tegas khususnya bupati Karawang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Dan kepada Aparat Penegak Hukum di minta bisa mengusut tuntas kasus tersebut.

Kami memohon agar pihak kepolisian bidang Tipikor agar melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang mengetahui seluk beluk proyek pemeliharaan rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) tersebut dan untuk selanjutnya agar melakukan penyelidikan”, pungkasnya.

(Ltf/Bodong)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Forum Pergerakan Pengangguran GEPREK (Gerakan Pengangguran Remaja Karawang) melakukan aksi damai di depan Gedung Pemerintah Kabupaten Karawang, Rabu (07/06/2023)

Dari beberapa perwakilan (GEPREK) di terima masuk dan mengadakan pembahasan tentang pengangguran yang ada di Kabupaten Karawang dengan para wakil rakyat duduk bersama di gedung DPRD Karawang.

Seusai rapat Endang Ketua laskar Macan kumbang yang juga sebagai penanggung jawab aksi mengatakan, kami datang kesini, mewakili warga Karawang terutama para pengangguran yang bermacam – macam dari mulai yang tidak sekolah, SD, SMP, SLTA sederajat ada yang dari perguruan tinggi, ada yang sudah tidak produktif juga ada, dan lisnya pun kita sudah siapkan.

Adapun daftar nama – nama pengangguran yang ikut dalam aksi kali ini, mereka sudah mengumpulkan lamarannya dan berharap bisa di pekerjakan di areal industri Kabupaten Karawang.

Menurut Endang bahwa ada data lebih dari 1500 PT yang ada di Kabupaten Karawang, tapi, pengangguran lebih banyak sampai mencapai 9,37%,BPS mengklaim itu berarti berkisar di atas 200 ribuan kurang lebih pengangguran yang produktif yang terbuka”ucanya

Sangat miris kata Endang, belum terhitung mereka yang menganggur yang tidak sekolah dan yang tidak produktif itu tidak termasuk di sana.180 ribu sampai 200 ribu pengangguran yang siap dipekerjakan sebetulnya, tapi kesempatan ini tidak kunjung sampai ke warga Karawang dan sampai hari ini.

“Ketua DPRD Alhamdulillah hadir dari wakil rakyat dan merespon tapi pemangku kebijakan eksekutif tidak hadir, Bupati Kabupaten Karawang tidak ada tanggung jawab, untuk penyelesaian masalah pengangguran, Wakil bupati, dan Sekda, Kadisnaker Kabupaten Karawang tidak ada, ini perlu kita pertanyakan tanggung jawabnya beliau selaku eksekutif di Kabupaten Karawang,”tutur Endang

Kemudian dia mengatakan, hari ini kita mentah, dan mungkin nanti akan mengadakan demo yang lebih besar. Bupati mungkin ingin melihat demo yang lebih besar kedepannya.

Saat di singgung tentang loker online menurut Endang, loker di Kabupaten Karawang itu loker lokeran, online – onlinean jadi hanya orang – orang tertentu yang bisa memanfaatkan itu, mereka yang tidak mengerti, mereka yang jauh dari orang Disnaker, tidak akan bekerja sampai kapanpun, karena menurutnya, info loker itu hanya digunakan beberapa perusahaan 20% bahkan 10% dari mereka yang menggunakan sistem loker karawang.

“Kalau langkah – langkah tentang regulasi masalah info loker, perbaiki sistem yang ada, sosialisasi dengan perusahaan yang ada di Karawang, jika melanggar dari regulasi yang sudah ditetapkan maka kasih sanksi perusahan itu, jangan yang online ya online yang tidak online ya tidak online ini tidak jelas aturan mainnya,”pungkasnya

(Ltf/Bodong)