KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Menindak lanjuti perihal pemberitaan program pembangunan normalisasi dusun Gebangmalang Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang yang di kerjakan oleh CV Sukma Wijaya Kusuma dengan Volume panjang 2×10,00M Tinggi 1,10 M bersumber dari APBD TA 2023 sebesar Rp.189,228,000,00 masa waktu pengerjaan selama 60 hari kalender terhitung sejak tanggal 25 Mei 2023 – 21 Juli 2023 di duga kuat tak sesuai spek dan RAB.

Berdasarkan pengamatan dan hasil investigasi awak media di lapangan nampak terlihat jelas dugaan adanya penyimpangan pekerjaan yang disinyalir tidak sesuai teknis untuk bisa meraup keuntungan lebih besar pihak CV Sukma Wijaya Kusuma, Selasa. (07/06/2023)

Terkait dengan adanya hal tersebut membuat Syuhada Wisastra selaku Ketua IWO INDONESIA DPD Karawang merasa prihatin.

Saat di temui awak media di ruangan kantor DPD IWO Indonesia Karawang Syuhada mengatakan, ” lemahnya pengawasan dinas terkait membuat para pelaku korup bebas beraksi dalam melakukan perbuatan tidak terpujinya, salah satu bentunya adalah di satu pekerjaan proyek pembangunan normalisasi yang saat ini sedang di laksanakan tepatnya di dusun Gebangmalang desa Sindangsari Kutawaluya, adapun teknisnya adalah adanya bangunan fisik yang lama tanpa di bongkar terlebih dahulu tapi langsung di tambal lagi dengan batu belah  yang baru,”ungkapnya.

“Dengan adanya kejadian tersebut patut di sayangkan dan seharusnya itu menjadi bahan evaluasi bagi bidang SDA PUPR Karawang, dalam hal ini seharusnya lebih cermat dan teliti lagi dalam bidang pengawasannya, karena kualitas bangunan harus di utamakan, terlepas mau bagaimanapun mekanismenya, intinya harus mempunyai kualitas yang baik, jangan sampai menjadi salah satu program mubazir,”tegasnya.

Syuhada juga menambahkan,”Saya berharap dinas terkait menindak tegas CV Sukma Wijaya Kusuma yang jelas – jelas sudah melenceng dari aturan yang sudah di tetapkan dari yang seharusnya, pasalnya dalam pasangan penurapan ada batu belah lama yang tidak di bongkar, tapi malah di tambal dengan batu belah yang baru, kalaupun pihak dinas diam saja berarti kami yang akan bergerak maju untuk menyurati pihak APH untuk turun secara langsung untuk menindak tegas CV tersebut dan bila perlu kami akan geruduk langsung ke pihak dinas terkait,”tandasnya.

Di tempat terpisah Rabudi Kasie SDA saat di konfirmasi perihal pekerjaan CV Sukma  WIijaya Kusuma masih lebih memilih diam seribu bahasa.

Senada dengan pihak rekanan atau pihak kontraktor, sampai berita ini di publish tidak menggunakan hak jawabnya alias diam saja.

(D’Sukarya)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Program pembangunan normalisasi dusun Gebangmalang Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang yang di ketjakan oleh CV Sukma Wijaya Kusuma dengan Volume panjang 2×10,00M Tinggi 1,10 M bersumber dari APBD TA 2023 sebesar Rp.189,228,000,00 masa waktu pengerjaan selama 60 Hari kalender terhitung sejak tanggal 25 Mei 2023 – 21 Juli 2023 di sinyalir tercium aroma korupsi, pasalnya terlihat jelas di lokasi pekerjaan tersebut di temukan tidak memasang kisdam sebagai pembendung aliran air, sehingga air masih tetap menggenangi galian bawah pondasi. Dan selain itu di temukan pula ada bekas bangunan batu lama yang masih di pakai oleh pihak pekerja di lapangan sehingga hal ini di duga ada unsur kesengajaan untuk bisa meraup untung lebih banyak, Minggu (06/06/2023).

Hardi salah seorang pekerja proyek normalisasi dusun Gebangmalang Desa Sindangsari Kecamatan Kutawaluya saat di temui di lokasi oleh awak media ini mengatakan,” Sudah delapan hari pa pekerjaanya, kalau soal mandornya pa Ade biasa di panggil wakil Ade,”Jelasnya.

“Kalau pekerjaanya ini dari pa mandor Lili itupun kalau gak salah. Perihal siapa pemilik CV nya saya kurang tau pa, untuk para pekerja pastinya kebetulan warga desa ini semua, soalnya deket rumah saya juga.
Coba bapak hubungi ke pa Ade nya saya hanya sebatas mengerjakan pekerjaan saja pa,” tambahnya.

Menyikapi perihal adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan spek di tambah dengan dugaan adanya batu tumpang tindih yang lama dengan batu yang baru membuat Bambang Sugeng selaku Sekjen DPC LSM LIDIK Karawang geram.

Ketika di mintai keterangan terkait pekerjaan pembangunan normalisasi tersebut oleh awak media mengatakan, “Pihaknya merasa prihatin karena masih lemahnya pengawasan dari pihak dinas terkait, sehingga membuat para pemborong atau pihak mandor lapangan nakal sangat bebas berbuat curang demi meraup keuntungan lebih besar”, Ungkapnya.

“Sebagai pihak kontrol sosial secara pribadi selaku sekjen LSM LIDIK mengaku prihatin sekaligus merasa kecewa pasalnya sudah berulangkali di temukannya pekerjaan dinas PUPR dalam hal ini bidang SDA yang bisa di bilang kurang maksimal, baik dalam segi teknis pekerjaanya maupun segi pengawasanya,”tandasnya

Lebih lanjut Bambang menegaskan “seharusnya Dinas terkait bisa lebih selektif lagi dan memperketat pengawasanya, sebagai pelajaran dari tahun kemarin di jadikan tolak ukur dan kajian bahwa lemahnya pengawasan dari pihak dinas mengakibatkan pihak rekanan atau pemborong seenak dewek dalam melaksanakan pekerjaanya”, tegasnya.

Dan terkait dengan hal ini diminta kepada pihak terkait untuk melakukan evaluasi terhadap pekerjaan yang sedang di garap oleh CV Sukma Wijaya Kusuma, adapun misalnya ada keganjilan ya harus di tindak tegas,” timpalnya.

Di tempat yang berbeda Rabudi selaku Kasie Bidang SDA dinas PUPR Karawang saat di konfirmasi perihal pekerjaan yang berlokasi di dusun Gebangmalang Desa Sindangsari tersebut tidak merespon dan lebi memilih diam.

(D’Sukarya)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Menindak lanjuti perihal proyek pekerjaan peningkatan jalan Rengasdengklok – Sungai Buntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang yang di kerjakan oleh CV Ciputra Manggala Tunggal dengan Volume P : 378,00 M dan Lebar : 7,00 M, Nomor kontrak 027.2/096/10.2.01.08.2.151/KPA/JLN/PUPR/2022 yang bersumber dari APBD TA 2022 sebesar Rp. 800.331.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2022 yang hingga saat ini masih belum terselesaikan sepenuhnya mendapat sorotan serius dari Ketua DPC LSM LIDIK Karawang, Senin (6/6/2023)

Pelaksaan pekerjaan proyek peningkatan jalan Rengasdengklok – Sungai Buntu yang di kerjakan oleh CV Ciputra Manggala Tunggal yang sempat mandeg pada saat itu bahkan hingga saat ini masih belum terealisasi dengan baik. Secara teknis jelas hal tersebut merupakan salah satu tanggung jawab pihak terkait yakni Dinas PUPR Karawang bidang jalan.

Namun sangat di sayangkan proyek pekerjaan peningkatan jalan Rengasdengklok – Sungai Buntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang yang di menangkan oleh pihak CV Ciputra Manggala Tunggal pada tahun 2022 lalu hingga saat ini di pertengahan tahun 2023 belum terselesaikan sampai tuntas dan yang beberapa puluh persen sudah di kerjakan pun namun hasil kualitasnya tidak memenuhi standar dan seolah ada hal pembiaran tanpa ada tindak lanjut dari pihak dinas terkait dalam hal ini tentunya pihak Dinas PUPR Karawang. Sehingga hal tersebut mendapat sorotan serius dari Suhanta selaku Ketua DPC LSM LIDIK Karawang.

foto : Suhanta Ketua DPC LSM LIDIK Karawang

Saat di konfirmasi oleh awak media perihal bagaimana tindak lanjut proyek pekerjaan peningkatan jalan Rengasdengklok – Sungai Buntu tersebut mengatakan, menurutnya,”proyek pengerjaan peningkatan jalan Rengasdengklok – Sungai Buntu yang di laksanakan pada tahun 2022 melalui lelang dengan menelan biaya anggaran sebesar Rp. 800.331.000,00 terlihat jelas dari volume pengerjaanya kurang, dan di duga kualitasnya pun kurang maksimal sehingga saat ini kondisi jalan tersebut hancur”, terangnya.

Terlepas daripada itu pihaknya juga mempertanyakan terkait realisasi dari pekerjaan peningkatan jalan tersebut yang di duga seolah ada hal pembiaran.

“Kami sebagai lembaga kontrol sosial jelas mempertanyakan tentang kapan di realisasikanya pekerjaan itu, karena jelas itu merupakan salah satu pekerjaan dari APBD TA 2022 yang tertunda, namun hingga saat ini pekerjaan tersebut belum di realisasikan juga”, paparnya.

Lebih lanjut Ketua DPC LSM LIDIK Karawang menegaskan,” terkait dengan adanya hal tersebut maka dari hasil investigasi DPC LSM LIDIK Karawang di lokasi pekerjaan untuk selanjutnya akan melayangkan surat aduan ke BPKP perwakilan Jawa Barat”, pungkasnya.

Sementara itu Chris Priyanto selaku Kepala Bidang jalan dan jembatan Dinas PUPR Karawang saat di konfirmasi awak media melalui pesan Whatsap tidak merespon dan memilih diam.

(D’Sukarya/U.Spryd)