KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Panglima Santri Karawang, H. Ahmad Zamakhsari atau yang biasa akrab di sapa Kang Jimy, menggelar diskusi ngobrol santai bersama para tokoh Rengasdengklok dan pengurus LPM se-Kabupaten Karawang tepatnya di wilayay Tunggak jati KW 8, Minggu (4/6/2023)

Dalam acara silaturahmi tersebut Kang Jimy mengatakan, agenda saya hari ini adalah silaturahmi dor to dor kepada relawan – relawan saya saat di Pilkada tahun 2020 lalu dan juga kepada para tokoh pemerintah desa, tokoh agama dan rekan – rekan yang memiliki hobi sepakbola.

“Silaturahmi ini tidak ada kaitannya dengan Pilkada yang akan berlangsung di tanggal 27 September 2024 mendatang, kegiatan ini tujuannya hanya untuk merawat komunikasi, diskusi, sharing pendapat, ngobrol santai, bercengkeramah sambil ngopi bareng,”ungkapnya.

Kang Jimy menuturkan, di silaturahmi ini kami berdiskusi tentang kondisi Karawang saat ini, Karawang yang memiliki APBD sebesar hampir Rp. 5 triliyun, Karawang memilik banyak potensi seperti kekayaan alam, minyak dan gas bumi serta Karawang sebagai kota Industri agar bagaimana caranya potensi potensi tersebut dapat berguna untuk kepentingan masyarakat Karawang,”ujarnya.

“Selain itu, kami pun membahas terkait pengelolaan APBD Karawang agar bermanfaat untuk kepentingan rakyat, seperti perbaikan jalan, mengatasi pengangguran, membersihkan irigasi untuk pertanian, memberdayakan koperasi guna membantu ekonomi kerakyatan,”pungkasnya.

(Ltf/Bodong)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Kasus dugaan fee 5% pokir yang sebelumnya sempat menggegerkan masyarakat Karawang yang diduga dilakukan oleh oknum anggota DPRD Karawang inisial (A) dan sempat diusut oleh pihak Kejaksaan Negeri Karawang hingga di SP3 kan oleh Kajari Karawang saat itu Martha Parulina Berliana yang menganggap kasus tersebut belum memenuhi syarat.

Tentunya hal tersebut menuai perhatian publik,bahkan praktisi Hukum di Kabupaten Karawang, diantaranya direktur LBH Aria Mandalika, Hendra Supriatna, SH, MH.angkat bicara di hadapan awak media Jumat (2/6/2023)

Menurutnya, kasus yang sudah berjalan cukup lama dan di tunggu hasilnya oleh masyarakat Karawang, malah ujung-ujungnya di SP3.

“Kalau hal ini di biarkan, maka para pelaku kejahatan akan semakin meningkat dan terus mengakar,” tegasnya.

Hendra menjelaskan, dengan adanya bukti pengakuan dan kwitansi, maka hal itu sudah menjadi dasar yang kuat untuk melakukan gugatan praperadilan.

la juga menegaskan, bahwa kasus fee 5 persen Pokir itu tidak layak di SP3 kan, dengan alasan ada pengakuan pejabat publik serta sering sekali oknum anggota dewan intervensi.

“Faktanya banyak oknum anggota dewan mendatangi dinas-dinas agar rekanan yang di tunjuk menang penujukan langsung pokir. Saat ini Aria Mandalika tengah mempersiapkan bukti

Hendra Supriatna mengungkapkan, bahwa kebijakan yang di keluarkan oleh Kajari Karawang saat itu Martha Parulina Berliana mengenai SP3 kasus dugaan fee 5 persen pokir merupakan hal yang harus di ungkap kembali.

Pasalnya menurut Hendra, kasus tersebut memiliki bukti yang sudah cukup untuk di tindak lanjuti, dengan di keluarkannya kebijakan tersebut maka ini menjadi tanda tanya yang melahirkan dugaan adanya kongkalingkong.

“Kasus tersebut sangat jelas, ada salah satu oknum anggota DPRD yang terbukti menerima uang dari rekanan kerja dan ada kwitansi pernyataan menjual pokir,” ungkap Hendra.

“Tentunya kami akan mengajukan kembali kasus ini untuk gelar perkara, karna kebijakan tersebut sangat irasional. Kami menduga ini ada main mata atau kongkalingkong,” sambungnya.

“Kami hentikan setelah dalam pemeriksaan tidak ada bukti adanya dugaan fee 5 persen. Kami sudah memeriksa puluhan orang dan tidak ada satupun yang memperkuat laporan masyarakat,” kata Martha di Karawang, Rabu (12/10/22) lalu.

Meski begitu, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK ditemukan kelebihan pembayaran dari 33 titik proyek pokir sebesar Rp 425 juta. Kerugian tersebut dibebankan kepada 33 perusahaan yang menjadi penyedia jasa.

Berdasarkan laporan itu, BPK mengharuskan penyedia jasa mengembalikan uang sebesar Rp 425 juta ke kas daerah.

“Kerugian itu sudah dikembalikan sebelum kami mengumumkannya. Jadi kami sampaikan kasus pokir sudah kami hentikan,” ujar Martha saat itu.

(Ltf/Bodong)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Warga Dusun Kedungmundu RT 012/004 Desa Kutakarya Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang Chandra Wijaya merasa telah kehilangan salah satu barang yang di milikinya yang di duga barang milik pribadinya tersebut di curi orang tak di kenal, kejadian pencurian tersebut terjadi pada jam 5:00 pagi, Jum’at  (02/06/23)

Saat di mintai keterangan oleh awak media Chandra mengaku bahwa dirinya saat itu masih dalam keadaan tidur, ketika pada saat terbangun barang milik pribadinya tersebut yakni satu buah handphone yang sedang di cas sudah raib entah kemana. Namun mirisnya kejadian tersebut di ambil di dalam rumah saat pagi hari, “Ucapnya.

Terkait dengan adanya kejadian tersebut Chandra jelas merasa kerugian walaupun memang tidak seberapa nilainya. Terlepas dari itu dirinya juga sangat menyayangkan terhadap situasi keamanan lingkungan yang kurang optimal di wilayah Desa Kutakarya khususnya.
Dan sebagai masyarakat Desa Kutakarya dirinya berharap kepada Pemdes Kutakarya agar meningkatkan keamanan lingkungan yang lebih optimal lagi.

Selain itu menurutnya agar Pemerintah Desa Kutakarya bisa lebih meningkatkan dan mengaktifkan kembali ronda malam dengan lebih rutin untuk keamanan lingkungan dan untuk menjaga hal – hal yang terjadi pada dirinya tidak terjadi kepada orang lain, “Paparnya.

Kepada siapa saja yang mendengar atau melihat ada yang menawarkan barang miliknya yaitu satu buah handphone agar bisa melakukan informasi ke dirinya di nomer 081574793561.

Dengan adanya kejadian tersebut siapapun pelakunya Chandra meminta harus di tindak tegas agar ada efek jera sehingga tidak lagi terjadi di kemudian hari kepada warga masyarakat yang lain”, tutupnya.

(D’Sukarya/U.Supriyadi)