BEKASI |Infokeadilan.com – Masa arus mudik dan balik jelang serta menjelang Hari Raya Idul Fitri menjadi periode krusial yang menuntut kesiapan maksimal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Aparat berperan penting dalam menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh lapisan masyarakat untuk merayakan hari besar umat Islam dengan khidmat.

Tugas yang diemban tidaklah ringan, mencakup berbagai aspek mulai dari pengaturan lalu lintas di titik-titik strategis, penanganan potensi risiko, hingga pemeliharaan stabilitas keamanan di berbagai wilayah baik yang menjadi rute mudik maupun daerah tujuan.

Pemerhati kebijakan publik, Gunawan, menilai bahwa dedikasi yang ditunjukkan oleh aparat kepolisian selama periode H-7 hingga H+7 Lebaran sungguh patut mendapatkan apresiasi yang setimpal dari seluruh masyarakat.

Menurutnya, kehadiran Polri di tengah lonjakan aktivitas mobilitas masyarakat menjadi faktor penentu dalam meminimalisir risiko terjadinya kemacetan serta gangguan keamanan yang dapat mengganggu kenyamanan perjalanan.

“Pada masa arus mudik dan balik Lebaran, tugas Polri memang sangat berat. Mereka tidak hanya mengatur lalu lintas, tetapi juga memastikan keamanan masyarakat tetap terjaga,” ujar Gunawan, Kamis (26/3/2026)

Ia menambahkan bahwa bentuk apresiasi dari masyarakat memiliki nilai penting sebagai dukungan moral bagi para petugas yang rela menjalankan tugasnya di saat sebagian besar orang berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara.

“Apresiasi ini menjadi penyemangat bagi aparat yang bertugas. Mereka mengorbankan waktu bersama keluarga demi pelayanan kepada masyarakat luas,” lanjutnya.

Selain itu, Gunawan juga mengemukakan harapannya agar kualitas pelayanan yang diberikan Polri dapat terus mengalami peningkatan di masa yang akan datang, sejalan dengan perkembangan kebutuhan serta ekspektasi publik terhadap pelayanan sektor keamanan.

Di sisi lain, ia juga mengimbau agar seluruh masyarakat turut berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan kelancaran selama masa mudik dan balik Lebaran dengan cara mematuhi peraturan lalu lintas serta menghormati dan mengikuti arahan yang diberikan oleh petugas di lapangan.

“Kesuksesan pengamanan Lebaran bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat,” tutupnya.

•Wan

KARAWANG |Infokeadilan.com – Kabar tentang perubahan warna air sungai Cigembol di Kecamatan Ciampel yang merambat cepat di tengah masyarakat dan ranah media memicu kekhawatiran warga. Menanggapi informasi yang menggelegar itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang segera mengambil langkah untuk mengurai dugaan pencemaran limbah industri yang dicurigai menjadi penyebabnya.

Kejadian yang membuat hati masyarakat tertekan dan penuh kekhawatiran ini disebut bukan pertama kalinya terjadi di kawasan tersebut. Cairan yang diduga berasal dari aktivitas industri milik PT Pindo Deli 4 atau IKK diperkirakan menjadi sumber masalah yang membuat sungai kehilangan warna alaminya.

Kepala Bidang Tata Lingkungan DLHK Karawang, Luky Mantera Dwi Putra, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak tinggal diam setelah menerima aduan dari warga. Tim petugas langsung meninjau lokasi dan mengambil contoh sampel air untuk dilakukan pemeriksaan mendalam di laboratorium.

“Kami sudah melakukan verifikasi lapangan dan pengambilan sampel. Saat ini tinggal menunggu hasil uji laboratorium yang diperkirakan keluar dalam waktu kurang lebih 14 hari,” ucapnya Rabu (25/3/2026).

Ia menambahkan, hasil analisis nantinya akan dibahas bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi serta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), mengingat kasus seperti ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

DLHK Karawang menegaskan sikap tegas bahwa tidak akan ada ruang untuk toleransi bagi siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran dengan mencemari lingkungan. Pengawasan terhadap setiap aktivitas industri yang berada di sepanjang aliran sungai juga akan diperketat secara signifikan.

Saat ini, proses penyelidikan masih berlangsung intensif, terutama di wilayah Dusun Cigembol, Desa Kutanegara, Kecamatan Ciampel tempat yang dicurigai sebagai titik pembuangan limbah tersebut.

“Jika terbukti melanggar dan menyebabkan pencemaran, tentu akan ada sanksi tegas. Apalagi jika sampai merusak ekosistem sungai dan merugikan masyarakat,” tegasnya dengan tegas.

Pihak DLHK juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kewaspadaan dan segera menghubungi pihak berwenang jika menemukan tanda-tanda atau indikasi pencemaran lingkungan di sekitar lingkungan.***

KARAWANG |Infokeadilan.com — Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) DPD Karawang menyoroti dugaan pelanggaran terhadap Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua DPD IWOI Karawang, Syuhada Wisastra, A.Md., CHRM, menegaskan bahwa dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2025, khususnya pada poin (15), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) diamanatkan untuk melaksanakan program pemenuhan gizi masyarakat dan MBG melalui KDKMP. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa diduga belum ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Karawang yang melibatkan KDKMP dalam rantai pasok program tersebut.

“Sebagian besar SPPG di Karawang justru menyuplai kebutuhan pokok MBG dari supplier atau koperasi di luar KDKMP. Ini jelas menyalahi bahkan mengangkangi Inpres,” tegas Syuhada, Rabu (25/3/2026).

Lebih lanjut, ia menilai kondisi tersebut berpotensi memunculkan praktik yang ia sebut sebagai fenomena “serakahnomics”, sebagaimana pernah disinggung Presiden Prabowo, yakni kondisi ekonomi yang didominasi kepentingan segelintir elite pemodal yang hanya memperkaya kelompoknya sendiri.

Padahal, menurutnya, program MBG sejatinya dirancang untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat kecil melalui pelibatan KDKMP sebagai wadah ekonomi kerakyatan.

“Faktanya, program MBG belum menyentuh ekonomi masyarakat kecil karena supplier didominasi pemodal besar, bukan pelaku UMKM yang seharusnya berada di bawah naungan KDKMP,” ujarnya.

Syuhada menegaskan, IWOI Karawang saat ini tengah melakukan investigasi terhadap sejumlah KDKMP yang mengalami kesulitan menjalin kerja sama dengan SPPG. Langkah ini dilakukan untuk mendorong integrasi antara KDKMP dan SPPG agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai dengan amanat regulasi.

“Sekali lagi kami tegaskan, amanah Inpres Nomor 9 Tahun 2025 sudah jelas. Setiap SPPG wajib melibatkan KDKMP dalam program MBG. Jika masih ada supplier di luar KDKMP, itu jelas ilegal dan merupakan bentuk pengangkangan terhadap Inpres. Bahkan jika ada pihak yang ingin menjadi supplier, mekanismenya tetap harus melalui KDKMP,” tegasnya.

Dalam konteks regulasi yang lebih luas, Syuhada juga menyoroti bahwa Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis menekankan pentingnya sistem rantai pasok pangan yang transparan, akuntabel, dan berbasis potensi lokal.

 Pelibatan kelembagaan ekonomi masyarakat seperti koperasi menjadi kunci dalam menjamin distribusi pangan yang efisien, berkualitas, dan berkelanjutan.

Selain itu, dalam Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Nomor 244 Tahun 2025 ditegaskan bahwa penyediaan bahan pangan untuk SPPG harus memenuhi prinsip keamanan pangan, kualitas gizi, serta ketertelusuran sumber (traceability). Hal ini menuntut adanya sistem pendataan dan pengawasan terintegrasi terhadap seluruh pihak dalam rantai pasok, termasuk supplier bahan pangan.

Menurut Syuhada, KDKMP memiliki potensi besar untuk menjalankan peran strategis tersebut, mulai dari penyediaan beras, sayur-mayur, telur, daging, ikan, hingga produk olahan lokal lainnya. Dengan sistem koperasi yang terorganisir, rantai distribusi dapat dipersingkat sehingga lebih efisien, transparan, serta mudah dikontrol dari sisi kualitas dan keamanan pangan.

Sebagai langkah konkret, IWOI Karawang akan mendorong Satuan Tugas (Satgas) MBG tingkat kabupaten untuk segera mengeluarkan Surat Edaran yang mewajibkan seluruh SPPG bekerja sama dengan KDKMP sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2025.

Selain itu, IWOI juga mendorong pembentukan Forum Komunikasi KDKMP guna mempermudah koordinasi antar koperasi yang masih mengalami kendala dalam menjalin kemitraan dengan SPPG.

Syuhada menambahkan, tidak ada alasan bagi KDKMP untuk terkendala permodalan. Pasalnya, secara regulasi KDKMP memiliki hak istimewa untuk mengakses pembiayaan perbankan dengan dasar Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) bersama SPPG.

“IWOI Karawang akan mengawal persoalan ini secara serius agar program MBG benar-benar berdampak pada perekonomian masyarakat kecil sesuai cita-cita Presiden. Kami akan memastikan KDKMP terintegrasi dengan setiap SPPG, sehingga tidak ada ruang bagi praktik ‘serakahnomics’ yang berpotensi mengarah pada perilaku koruptif dan merusak keadilan sosial serta ekonomi,” tandasnya.

*Rls

KARAWANG |Infokeadilan.com – Program normalisasi irigasi yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan petani Desa Pisangsambo, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, kini menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa material hasil pengerukan telah diperjualbelikan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Diduga, material tersebut dialirkan ke SMK Batujaya yang berlokasi di Kecamatan Batujaya, Karawang, di luar wilayah.

Normalisasi irigasi di Desa Pisangsambo dilaksanakan untuk mengatasi penyempitan saluran akibat penumpukan sedimen dan material alam, yang selama ini menghambat pasokan air bagi lahan pertanian lokal. Dengan terselesaikannya pekerjaan ini, diharapkan produktivitas tanaman petani dapat meningkat secara signifikan. Namun, harapan tersebut kini terganggu oleh dugaan praktik penyalahgunaan hasil pembangunan.

Berdasarkan pantauan langsung pada Rabu (25/03/2026), alat berat dan kendaraan pengangkut terlihat aktif dalam proses pengangkutan material dari lokasi pengerukan irigasi. Kondisi tersebut menjadi dasar kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan penggunaan material yang tidak sesuai dengan tujuan program.

Ketua Forum Warga Tirtajaya, Aan Karyanto, menyampaikan rasa prihatin yang mendalam terkait dugaan tersebut.

“Kami sangat menyesalkan terjadinya dugaan seperti ini. Program normalisasi irigasi adalah harapan bersama seluruh warga Tirtajaya untuk memperbaiki kondisi pertanian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sungguh disayangkan jika upaya bersama ini justru dinilai dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Menurut Aan, setiap inisiatif pembangunan di wilayah ini harus mengutamakan kepentingan bersama masyarakat setempat.

“Hasil pengerukan irigasi bukanlah komoditas yang bisa diperjualbelikan sembarangan. Sebagai aset publik, material ini seharusnya digunakan untuk pemeliharaan atau pengembangan infrastruktur lokal, bukan dialirkan keluar wilayah tanpa izin resmi dan pertimbangan yang jelas,” tambahnya.

Masyarakat berharap agar jika dilakukan penyelidikan dapat berjalan secara transparan dan tindakan tegas terhadap pihak apabila terbukti bersalah, serta menjamin bahwa program pembangunan di Kecamatan Tirtajaya dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com  – Sebuah unggahan video di platform TikTok telah menarik perhatian publik setelah menunjukkan dugaan adanya aktivitas pembuangan limbah cair secara langsung ke aliran Sungai Cigembol yang berada di tengah permukiman warga. Limbah tersebut diduga berasal dari salah satu perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, yakni PT Pindo Deli 4 atau IKK.

Video yang diposting pada Selasa (24/04/2026) menunjukkan kondisi sungai yang diperkirakan terkena dampak limbah cair, yang menjadi kekhawatiran bagi masyarakat sekitar mengingat sungai tersebut berada di tengah pemukiman dan berpotensi memengaruhi kesehatan serta lingkungan hidup lokal.

Menanggapi informasi yang beredar, awak media menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang, H. Asep Suryana, untuk meminta penjelasan terkait langkah yang akan diambil oleh pihak berwenang.

“Waalaikumsalam, tim taling sedang pemeriksaan dilokasi. Nunggu hasil pengecekan dan pemeriksaan dilokasi selanjutnya kita akan proses sesuai dengan NSPK yang diatur oleh peraturan perundang undangan yang berlaku, secara teknis nanti komunikasi dengan pa Kabid Taling ya. Terima kasih informasinya,” ucapnya saat dihubungi pada Rabu (25/03/2026).

Terpisah, Kepala Bidang Tata Lingkungan, Luky Mantera Dwi, yang juga dihubungi melalui telepon seluler, menyampaikan bahwa proses penanganan masih dalam tahap awal investigasi.

“Waalaikumsalam, mohon maaf lahir batin. Masih dalam tahap investigasi kang. Iya nanti kang masih di investigasi dulu, masih dilapangan.” jelasya singkat

Sampai berita ini ditayangkan Pihak DLHK Karawang terus melakukan penanganan di lokasi.

•Red