KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang, Miftah Faridz tiba-tiba mendadak menyatakan mengundurkan dari jabatannya.

Keputusan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua KPU Kabupaten Karawang ini disampaikanya secara langsung saat konferensi pers dihadapan sejumlah awak media yang bertempat di kantor Sekretariat KPU Karawang, Minggu (7/5/2023) siang.

“Dalam sebuah proses perjalanan, ada arah kedepan, belok kiri dan kanan atau putar balik. Karena itu, maka izinkan saya secara pribadi untuk menyampaikan pengunduran diri saya sebagai Ketua KPU Kabupaten Karawang,” Ucap Miftah Faridz sebagaimana dilansir dari Kantor Berita RMOL Jabar.

Miftah Farid juga mengatakan bahwa proses pengajuan surat pengunduran dirinya sebagai Ketua KPU Karawang sudah di lakukan dirinya ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat pada Senin, 1 Mei 2023 lalu.

“Terhitung pada tanggal 1 Mei 2023 kemarin, bahwa surat pengunduran diri saya dari Ketua KPU Kabupaten Karawang sudah di ajukan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat,” Paparnya.

Dalam pernyataan pengunduran diri yang di lakukan Miftah Faridz tersebut di dampingi langsung oleh Ikhmal Maulana, Aceng Kasum Sonjaya dan Mulyana selaku Komisioner KPU Kabupaten Karawang.

Seperti diketahui, Miftah Faridz yang menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Karawang selama dua periode ini menyatakan pengunduran dirinya di akhir masa jabatannya yang masih menyisakan waktu selama empat bulan lagi.

“Setelah saya beristikharah dan meminta restu dari ibu kandung saya. Dan sukur alhamdulillah, keputusan saya untuk mundur sebagai Ketua KPU Karawang ini sudah direstui oleh keluarga besar saya, utamanya ibu kandung saya,” tutupnya.

(Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Pemilik kandang ayam yang berdiri di Dusun Pangkalan Desa Gempolkarya Kecamatan Tirtajaya di duga tidak memperpanjang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Lingkungan dari Pemerintah yang di rekomendasikan oleh pihak terkait, namun demikian pemilik usaha peternakan ayam tersebut seolah cuek dan acuh pada aturan yang seharusnya di terapkan.

Terkait dengan hal itu pengusaha peternakan ayam tersebut di duga telah melanggar aturan pemerintah yang sudah di tentukan sebagaimana poin – poin persyaratan yang tertulis di dalam aturan yang ditetapkan. Ada beberapa hal yang harus di terapkan dalam mendirikan kandang ayam yang bertujuan untuk menjaga dua hal, yakni usaha itu sendiri dan lingkungan di antaranya ;
1. Izin Usaha
2. Lingkungan Masyarakat
3. Keamanan
4. Lokasi

Dengan adanya dugaan tersebut Bang Kojek selaku Ketua Korja Ormas GMPI Desa Gempolkarya DPC Tirtajaya mengatakan, apabila seseorang pengusaha berusaha melanggar aturan maka bisa menimbulkan masalah yang berkaitan dengan hukum.

“karena kami sebagai masyarakat juga mempunyai hak melakukan kontrol sosial untuk mengidentifikasi atau menanyakan apakah perusahaan tersebut memiliki izin usaha dan izin lingkungan ataukah tidak”. Ucapnya kepada awak media, Minggu (7/5/2023)

“Masalahnya, tidak jarang perilaku oknum pengusaha tersebut suka “ngawur” Oknum ini mendirikan kandang ternak ayam semaunya, seolah tanpa memperhatikan kondisi lingkungan sekitar”, Ujarnya.

Selain itu menurut Bang kojek bahwa ada beberapa syarat utama yang di rangkum apabila akan mendirikan kandang ayam tersebut.
“Adapun syarat tersebut adalah, sebagaimana yang berkaitan dengan lokasi usaha ini merujuk pada UU Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 18 Tahun 2009, maka peternak diharuskan memiliki izin usaha”, terangnya.

Lebih lanjut Bang Kojek mengatakan bahwa seharusnya pihak terkait dalam hal ini tentunya pihak Pol PP Kecamatan Tirtajaya harus bisa mangambil sikap secara tegas, karena pada dasarnya pihak terkaitlah yang lebih tau dan lebih faham tentang bagaimana ketentuan dan peraturan yang ada di dalam Peraturan Daerah (Perda).

“Masa sih tidak tahu, atau memang tidak pernah di tegur terkait dengan perizinan – perizinanya, atau memang tidak pernah di periksa perihal perizinan tersebut, masa sih tidak becus urus tentang itu”, tegas Bang kojek.

Saya meminta kepada pihak terkait untuk segera melakukan tindakan tegas demi terciptanya lingkungan yang sehat, aman dan kondusif, pungkasnya.

(Red)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Wartim bersama istrinya ibu Dedeh adalah warga yang tinggal Dusun Pasung RT 06/04 Desa Mekarpohaci Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang yang hingga saat ini masih tinggal di rumahnya yang ambruk beberapa waktu lalu, Sabtu (6/5/2023).

Wartim bersama kelurganya tinggal di rumah yang sangat memprihatinkan dan tidak layak huni. Terlihat kondisi bahan bangunanya pun seperti kayu penyangga atapnya sudah rapuh dan sebagian gentengnya pun sudah tidak ada.

Aktifitas Wartim sehari hari sebagai penjual asam yang di belinya dari warga pemilik pohon asam kemudian ia jual di pasar.
Dengan kondisi rumah seperti ini sudah dirasakan Wartim bersama keluarganya selama kurang lebih tiga bulan.

Hasil pantauan awak media INFOKEADILAN.COM di lapangan jelas terlihat memprihatinkan bahwa kondisi rumah wartim memang sudah tidak layak untuk di huni, namun memang karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan akhirnya Wartim bersama dengan keluarganya tetap bertahan dan masih tinggal di rumah dengan kondisi rumah yang sebagian sudah ambruk.

Dedeh istri dari Wartim ketika di pinta keteranganya tentang keadaan dan kondisi rumahnya saat ini mengungkapkan, “sebenarnya dari pemerintah beberapa waktu lalu sudah ada yang datang ke sini, ga tahu dari apa namanya saya juga lupa. Iya pak, sudah ada yang ke sini, katanya akan membantu untuk memperbaiki rumah saya”, ungkapnya.

Saat di singgung kapan bantuan tersebut akan di realisasikan Dedeh mengatakan, “kalau soal dananya mah sudah ada pak, tapi ga tau saya juga kapan mulainya, pokonya kalau dari pemerintah mah yang jelas sudah ada yang ke sini”, terangnya.

“saya bersama suami tinggal di rumah saya yang seperti ini kurang lebih tiga bulan lah. Ya mau saya sih pingin segera di bangun pak, kalau ada hujan deras lumayan repot pak, tapi karena kami ga punya modal untuk bikinya, ya sementara seperti ini lah dulu pak, maklum suami saya hanya penjual asam”, tutur Dedeh kepada awak media INFOKEADILAN.COM.

Wartim bersama istrinya berharap semoga ada pihak yang mau membantu agar rumah yang menjadi tempat tinggal satu – satunya bisa segera di bangun sehingga Wartim dan keluarganya tidak lagi khawatir dan resah saat turun hujan.

(Red/Ltf)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Polemik Dede Asiah Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Karawang yang di duga jadi korban Human Traficking dan sempat viral di media sosial yang berharap ingin segera pulang ke tanah kelahiran dan sempat menjadi sorotan publik dari berbagai kalangan mendapat tanggapan serius pihak terkait, Jum’at (5/5/2023)

Yongki Hamidun suami dari Dede Asiah tersebut beberapa waktu lalu sudah melaporkan apa yang di alami oleh istrinya ke pihak Disnaker dan Polres Karawang yang di dampingi oleh PERBUMIKA dan KP FSP MSI yang kemudian secara langsung mendatangi kantor Kemenlu di Jakarta, namun hingga kini belum ada kejelasan.

Hj. Rosmalia Dewi SH.MH. selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang ketika di minta keterangan oleh awak media selesai rapat terkait kasus yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Karawang Dede Asiah menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait dan akan terus berupaya untuk menindaklanjut terkait kasus tersebut.

“Kami selaku dari pihak Disnakertrans Kabupaten Karawang akan memgambil langkah – langkah untuk berusaha semaksimal mungkin melakukan koordinasi dengan pihak KBRI Suriah dan pihak Kemenlu demi kepulangan saudara kita yaitu Dede Asiah”,Ucapnya.

Lebih lanjut Hj. Rosmalia menjelaskan terkait dengan langkah – langlah yang akan di ambil oleh pihak Disnakertrans Karawang.

“Alhamdulilah, dari hasil rapat kita kali ini kami dari pihak Disnakertrans menyimpulkan akan berkoordinasi dengan pihak KBRI Suriah dan Kemenlu pada minggu depan, terkait dengan harus adanya uang tebusan, itu nanti akan kita bahas juga bagaimana cara dan teknis yang sebenarnya, apakah tetap harus ada uang tebusan ataukah dengan cara lain, yang jelas minggu depan kita akan berkoordinasi dengan pihak KBRI Suriah dan Kemenlu”, Jelasnya.

Di tempat yang sama Kasatreskrim Polres Karawang AKP Arif Bastomy saat di konfirmasi tentang bagaimana tindakan dan langkah – langkah hukum yang akan di lakukan mengatakan, menurutnya bahwa “pihak Kepolisian Polres Karawang saat ini sedang melakukan proses penyidikan dan meminta keterangan kepada beberapa saksi – saksi terkait peristiwa ini, akan tetapi saat ini kami fokus untuk melakukan pendampingan kepada pihak terkait untuk proses pemulangan Dede Asiah tersebut”, terangnya.

Ketika di singgung perihal bagaimana tindakan dan langkah hukum yang akan di tempuh terhadap pihak sponsor dan agency yang beberapa kali tidak hadir dalam pemanggilan, Arif Bastomy menyatakan, “bahwa pihaknya sudah melakukan klarifikasi dan meminta keterangan kepada yang bersangkutan dengan langsung mendatangi ke rumah kediamanya”, pungkasnya.

Sementara itu Fahri SH. selaku kuasa hukum dari pihak Dede Asiah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal karawang yang di duga menjadi korban Human Traficking mengatakan, “kami selaku kuasa hukum dari pihak keluarga Dede Asiah sangat mengapresiasi pihak Pemkab Karawang melalui Polres Karawang dalam melakukan upaya – upaya dan langkah – langkah penegakan hukum terkait pemulangan Dede Asiah ini. Dan juga kami sangat mengapresiasi kepada pihak Disnakertrans Karawang yang terus berusaha melakukan tindakan – tindakan demi kepulangan ibu Dede Asiah ini, yang jelas pihak Kepolisian Polres Karawang dan Disnakertrans Karawang akan terus melakukan pendampingan dan sebagaimana hasil dari rapat kali ini bahwa minggu depan pihak Disnakertrans Karawang akan berkoordinasi dengan pihak KBRI Suriah dan Kemenlu untuk kepulangan ibu Dede Asiah ini”, paparnya.

“Karena pada prinsipnya hal ini pasti akan ada syarat – syaratnya untuk kepulangan ibu Dede Asiah, apa sajakah syarat – syaratnya yang harus di persiapkan, jangan sampai usaha dan upaya kita hari ini menjadi sia – sia nanti, yang pasti kami percaya kepada pihak Kepolisian Polres Karawang dan Disnakertrans Karawang, terima kasih”, tutupnya.

(D’Sukarya/Ltf)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Pengumuman kelulusan siswa kelas XII SMAN 1 Rawamerta Karawang akan di informasikan pada hari Jum’at tanggal 5 Mei 2023 besok secara daring oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Rawamerta Karawang.

Untuk mencegah terjadi aksi corat – coret siswa yang sering terjadi di saat kelulusan, Kepala Sekolah SMAN 1 Rawamerta Karawang menyatakan dengan tegas bahwa hal tersebut di larang dan tidak di perbolehkan khususnya bagi siswa dan siswi SMAN 1 Rawamerta Karawang.

Epul Saepul selaku Kepala sekolah SMAN 1 Rawamerta Karawang saat di konfirmasi awak media INFOKEADILAN.COM menyampaikan menurutnya ” kami selaku pihak sekolah SMAN 1 Rawamerta bahwa pada hari Jum’at tanggal 5 Mei 2023 akan mengumumkan tentang kelulusan siswa siswi kelas XII secara daring. Adapun maksud dan tujuanya adalah untuk menghindari dan mencegah terjadinya aksi corat – coret yang du khawatirkan akan di lakukan oleh siswa siswi apabila pengumuman ini di laksanakan di lingkungan sekolah”, Ungkapnya Kamis (4/5/2023)

Terlepas daripada itu Epul menjelaskan, hal yang kami lakukan ini selain untuk menghindari terjadinya aksi corat – coret juga untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak di inginkan, seperti konvoi kendaraan dan lain sebagainya, jelasnya.

“Dan untuk menghindari hal itu terjadi pihak sekolah bahwa untuk hari Jum’at besok tanggal 5 Mei 2023 siswa kelas XII di liburkan.
Selain itu pihak sekolah juga tentunya sudah melakukan koordinasi dengan pihak Polsek dan satgas sekolah”, terangnya.

Demi keamanan dan keselamatan serta situasi yang kondusip di lingkungan sekolah SMAN 1 Rawamerta Karawang kami berharap semoga apa yang kami lakukan ini bisa di pahami dan di patuhi oleh semua siswa kelas XII SMAN 1 Rawamerta, Pungkasnya.

(Red)