KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Managing Partner Kantor Hukum Arya Mandalika, Hendra Supriatna, SH. MH. merasa kecewa dengan sikap Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Budianto, SH.

Pasalnya, sampai sekarang belum ada kepastian untuk audiensi terkait Dana Hibah 10 Miliar. Bahkan, hingga waktu dijadwalkan hadir di Kantor DPRD Kabupaten Karawang, Budianto tak berada di lokasi, Jumat (14/4/2023).

“Saat di Kantor DPRD Karawang datanglah staf dari Ketua DPRD Budianto menyatakan pembatalan audiensi. Padahal, harusnya konfirmasi dari pagi, jadi atau tidaknya audiensi tersebut,” ujar Hendra, Jumat (14/4/2023).

Bahkan, Hendra juga menyesalkan sikap salah satu Anggota Dewan yang bernama Kaemin Komarudin atau yang akrab disapa Dewan Ledeng. Menurutnya sebagai seorang wakil rakyat, harus mempunyai etika yang baik.

“Ketika saya mengapa dia (Dewan Ledeng.Red) tidak mau menoleh, hal ini perlu dicatat bahwa Saudara Ledeng itu sudah melanggar etika terhadap rakyatnya,” jelasnya.

Hendra menegaskan, bahwa Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karawang harus memeriksa Dewan Ledeng, karena telah melukai perasaan rakyat.

“Kedatangan saya ini hendak menanyakan Surat Audiensi, bukan mau minta THR ke Dewan Ledeng,” pungkasnya. (Red.)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Organisasi masyarakat 234SC PC Purwasari kab.karawang mendukung penuh pihak kepolisian dalam menindak tegas pelaku tindak kejahatan pemerkosaan orang dalam ganguan jiwa (ODGJ).

Sebagai ormas, 234SC PC Purwasari melakukan social kontrol terhadap isu isu sensitif yang terjadi di wilayah hukum kota Karawang khususnya.

“Kami juga meminta agar pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus pelecehan tersebut dan segera ditangani demi proses penegakkan hukum.” kata Muh Reza Prasetyo selaku Ketua 234SC PC Purwasari, Jum’at (14/04/2023)

Dikatakannya, organisasi masyarakat yang ada di kota Karawang ini pada dasarnya sangat menjunjung tinggi nilai nilai dan norma kemanusiaan dan tidak segan segan mengawal kasus yang menciderai norma norma kemanusiaan.

“Kami sangat menyayangkan tindakan pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh salah satu petugas Satgas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Dinas Sosial tersebut. Tindakan tak senonoh tersebut jelas akan berdampak buruk bagi instansi tersebut,” ungkap Muh Reza Prasetyo selaku ketua 234SC PC Purwasari.

(Lutfy/Bodong)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |   Beredar foto tiket yang dijanji Agensi yang akan memulangkan Dede Asiah dari Suriah di duga tiketnya palsu alias bodong, hal ini di sampaikan langsung oleh anggota DPR RI dari Fraksi partai PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, Kamis (13/04/2023)

Yongki suami korban yang di damping oleh Rieke Diah Pitaloka dan kuasa hukumnya Yono Kurniawan mendatangi Polres Karawang untuk kembali buka laporan baru.

Menurut pengakuan Yongki suami korban, “pihak agensi sudah memberikan foto surat perjajian yang di dalamnya akan memulangkan istri saya, paling lambat dua minggu, tapi sampai saat ini ini istri saya belum juga datang,” ucapnya.

Yongki juga menambahkan, “bahwa ibu Atikah selaku seponsor akan memberikan tiket kepulangan istri saya pada tanggal 18 april 2023 nanti, tapi pada saat saya konfirmasi ke KBRI Suriah ternyata tidak ada tiket untuk kepulangan di tanggal 18 April 2023, “terangnya.

Sementara itu anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka saat mendatangi Mapolres Karawang pada Kamis (13/04/2023) mengatakan, “berharap kasus Dede Asiah ini menjadi upaya pihak Kepolisian dapat mengungkap jaringan sindikat perdagangan orang di Karawang. karena kasus yang serupa tidak hanya satu atau dua kali terjadi di Karawang,”ungkapnya.

“Ini jangan kita anggap remeh, soal kepulangan ini kita bayar terus beres, Jangan “. Kita harus ungkap juga terkait sindikat atau para calo terkait Pekerja Migran Indonesia ini,” tegasnya

Pihaknya juga menambahkan, “persoalan yang menimpa Dede Asiah ini sudah masuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO, dijelaskan bahwa
tindakan perekrutan pengangkatan ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penculikan, penyekapan, pemalusuan, penyalahgunaan, kekuasanaan atau posisi rentan atau penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat,”lanjutnya.

Sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang pegang kendali orang lain tersebut, baik yang di lakukan di dalam negara ataupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi.

“Jadi kasus Dede Asiah ini sudah masuk TPPO, tinggal sekarang bagaimana kita semua berupaya dan pastinya Polres Karawang adalah salah satu ujung tombak yang perlu kita dukung. Kasus ini juga sudah mendapatkan perhatian dari Mahfud MD sebagai gugus tugas TPPO,”jelasnya

Di tempat yang sama Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Hadicaksono mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan terkait dugaan TPPO Dede Asiah sejak 2 minggu lalu. Saat ini masih dalam penyelidikan untuk pengungkapan kasus tersebut.

“Kami akan kolaborasi dengan stakeholder terkait, baik itu pihak BP2MI, kuasa hukum korban, termasuk Pemda untuk berupaya melakukan langkah – langkah penegakan hukum secara tegas dan tuntas. Disamping langkah-langkah migrasi lainnya terkait pemulangan dan kegiatan lainnya,”tegasnya.

Untuk posisi Dede Asiah, kata Kapolres, sementara Dede masih di Suriah. Pihaknya bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Karawang, BP2MI terus berkomunikasi terkait permasalahan atau hambatan apa sehingga belum bisa kembali ke Indonesia.

“Kami juga tegaskan akan melakukan upaya pengungkapan tentang TPPO, sudah ada 3 dimintai keterangan, kita akan lakukan maraton,” tutupnya.

(Lutfy/Bodong)

TEMBILAHAN | INFOKEADILAN.COM | Ketika Pembacaan Putusan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Kelas II Tembilhan, terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara Penggugat Serefina Talaumbanua dkk melawan Tergugat I Kores Sitorus dan tergugat II Fendi Sitorus, dengan Nomor Perkara : P 20 / Pdt. G / 2022 / Tbh, dalam Putusannya, Hakim mengabulkan Petitum Pengugat, dengan mengesahkan Surat SKGR Penggugat dan memerintahkan Tergugat mengesongkan tanah yang terperkara. 5/4/2023.

Terkait Putusan Hakim tersebut, tepat tanggal 13 April 2023 Fendy Sitorus dan Kores Sitorus sudah mendaftarkan Memori Bandingnya di Pengadilan Negeri Tembilahan, Riau.

Fendy sitorus mengatakan,”Putusan Hakim tersebut sangat tidak cermat, Cacat Formil dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti, bahkan saksi-saksi yang di ajukan dipersidangan dan saksi ASMURI selaku Penjual, dan dalam pertimbangan Hakim Cenderung membahas Tanah yang 150 Hektar bukan tanah yang terperkara 6 Hektar, tentu saja itu sudah salah objek, dan harapan kami semoga dalam di Tahapan Memori Banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru ini, dapat mengabulkan dan membatalkan Putusan yang sebelumnya,”harapnya.

Saat disinggung terkait tindak lanjut dugaan pemalsuan yang dilakukan Serefina dkk yang di laporkan di Polda Riau.

“Puji Tuhan prosesnya sedang berjalan sampai saat ini dan dalam pemanggilan saksi-saksi, dan terkait proses pelaporan di propam Polda Riau atas penyalahgunaan jabatan, yang dilakukan Polsek Keritang, informasi dari AKBP R FIRDAUS selaku Kabag Subwaprof Propam Polda Riau masih dalam proses,”pungkas Fendy. (Red.)

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Polres Karawang Polda Jabar berhasil meringkus pelaku tindak kejahatan terkait pemerkosaan Orang Dalam Ganguan Jiwa (ODGJ), Kamis (13/04/2023)

Pelaku berinisial HYD (40) warga Karawang adalah petugas Satgas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Dinas Sosial Kabupaten Karawang.
Sedangkan korban berinisial HNA (20) warga Bandung yang diduga dinyatakan sebagai Orang Dalam Ganguan Jiwa (ODGJ).

Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Hadicaksono menjelaskan, kejadian tersebut bermula dari pelaku yang berhasil mengamankan korban dan membawanya ke Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Karawang.

“Pelaku sebelum melakukan aksinya terlebih dahulu menyuruh korban untuk membersihkan diri dan mengganti pakaiannya dengan daster,”Ucap Kapolres.

Lebih lanjut Kapolres menerangkan, pada saat sekitar tengah malam pelaku melakukan aksi bejatnya, karena adanya dorongan nafsu saat melihat korban tidur mengenakan daster.

Aksi pelaku tersebut dipergoki oleh salah seorang saksi yakni petugas Pemadam Kebakaran Karawang, pasalnya posisi kantor Dinas Pemadam Kebakaran memang bersebelahan dengan kantor Dinas Sosial.

Saksi curiga karena mendengar adanya suara gaduh dari kantor Dinas Sosial Karawang, kemudian saksi langsung menyantroninya, dan alhasil pelaku di laporkan ke pihak kepolisian, tandas Kapolres.

“Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, 28 Maret 2023 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Karawang,”jelasnya.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya pelaku dikenakan pasal 285 junto 286 KUHP tentang pemaksaan dengan kekerasan melakukan persetubuhan terhadap perempuan dengan ancaman paling lama 12 tahun penjara.

(Red)