Beranda blog Halaman 503

Sambut Kepala Kelurahan Baru, Ketua LPM : Semoga Bisa Bersinergi Dan Bekerjasama Secara Profesional

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Kedatangan Eky I Gilang Pamungkas saat acara Serah terima jabatan (Sertijab) pada Rabu 9/8/2023 yang bertempat di aula kantor Kelurahan Mekarjati di sambut baik Ketua LPM dan seluruh staf serta jajaran pemerintah Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang.

K. Karsum selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Mekarjati saat di temui awak media di kantor Skretariat LPM Mekarjati mengatakan, “Ucapan selamat datang dan selamat beryugas kepada Bapak Kepala Kelurahan Mekarjati yang baru. Semoga dengan hadirnya pak Eky I Gilang Pamungkas sebagai Kepala Kelurahan Mekarjati baru yang menggantikan pak Haris Suhendi S.E, di harapkan bisa meneruskan pembangunan yang belum selesai di segala aspek.

Terlepas daripada itu semoga di bawah kepemimpinan pak Eky bisa membawa Mekarjati ke arah yang lebih baik lagi di segala bidang tentunya.
Dan ucapan terima kasih serta selamat bertugas kepada pak Haris Suhendi S.E, di tempat tugas yang lain tentunya, kami segenap jajaran LPM Mekarjati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kinerja dan dedikasi serta kerjasama yang baik selama menjalankan tugas di wilayah Mekarjati ini,” ucapnya kepada awak media, Jum’at (11/8/2023)

Lebih lanjut Karsum mengungkapkan, “Jika berbicara terkait hal segi pembangunan mungkin hanya tinggal perbaikan infrastruktur yang lain saja, karena di prediksi pembangunan infrastruktur di wilayah Mekarjati Alhamdulilah hampir selesai secara menyeluruh, hanya saja mungkin tinggal pemerataan rumah yang tidak layak huni yang belum selesai.
Untuk itu kami berharap semoga kedepan di bawah kepemimpinan Bapak Eky selaku Kepala Kelurahan Mekarjati yang baru bisa lebih bersinergi dan bekerjasama bisa bekerja secara profesional dengan berbagai elemen yang ada demi kemajuan pembangunan di segala bidang yang ada di wilayah Mekarjati ini, agar selaras dan sesuai dengan motto yang ada yakni “Mekarjati Walagri, Mekarjati Ngahiji,” ungkapnya.

Sekali lagi kami dari jajaran LPM Mekarjati mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada pak Eky di wilayah Mekarjati. Semoga kedepan Mekarjati lebih maju dan lebih baik lagi, terima kasih,” pungkasnya.

 

(U.S/Red)

 

 

Meski Sudah Di Larang, Sekolah Masih Saja Jual Buku LKS

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |
Terkait maraknya dugaan isu praktik jual beli buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dan buku paket yang terjadi di sejumlah sekolah dari tingkat SD hingga SMP di wilayah Kabupaten Karawang ramai jadi perbincangan warga.

Seperti di ketahui PPDB tahun 2023 di Karawang seolah ternoda oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Di duga selain di warnai dengan isu praktik jual beli kursi di tambah pula dengan maraknya isu jual beli buku LKS dan buku paket di sekolah sehingga banyak warga yang mengeluh terkait hal tersebut. Namun sangat di sayangkan meskipun tidak di perbolehkan bahkan sudah ada larangan tentang praktek jual beli buku LKS dan buku paket sesuai surat edaran Disdikpora Kabupaten Karawang yang sudah di edarkan, namun hal tersebut seolah tidak di indahkan oleh sebagian sekolah yang ada di wilayah Telukjambe Timur dan sejumlah oknum yang tidak bertanggungjawab, Kamis (10/8/2023)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 12a, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Komite Sekolah. Di pasal itu tertulis, Komite Sekolah, baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah.

Buku LKS tidak di perjual belikan di sekolah. Siswa berhak membeli LKS namun tidak di sekolah, tetapi orang tua siswa/wali bisa membeli di toko buku di luar, artinya toko buku yang tidak ada kaitanya dengan pihak sekolah.

Namun ternyata faktanya lain, hal itu seolah tidak di gubris oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ternyata masih ada saja yang memanfaatkan fasilitas lain di luar sekolah dengan berbagai dalih dan alasan, sehingga hal ini patut di curigai dan patut di pertanyakan. Karena terkait hal ini sudah jelas tertuang di dalam pasal 63 ayat 1 Undang-Undang yang mengatur tentang sistem perbukuan bahwa Penerbit di larang menjual buku teks pendamping secara langsung ke satuan dan atau program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (SD), dan Pendidikan Menengah. Dan tertuang pula di pasal 64 ayat 1 Undang-Undang sistem tentang perbukuan bahwa penjualan buku teks pendamping dan buku nonteks di lakukan melalui toko buku dan atau sarana lain.

Menanggapi hal tersebut maka awak media coba mengkonfirmasi Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang Yani Heryani.

Menurutnya,”terkait dengan hal itu maaf silahkan saja langsung ke Korwilnya masing-masing, dan maaf pak coba ke pak Sekdis atau ke Kabid GTK, kami dari Disdikpora sudah mengeluarkan surat edaran”, jawabnya singkat.

Dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah maka awak media ini coba berusaha menemui Ketua Korwilcambidik Telukjambe Timur pada Selasa 8/8/2023 untuk mempertanyakan apakah benar adanya penjualan buku pegangan dan buku LKS di sekolah yang ada di wilayah Telukjambe Timur.

Udin selaku Ketua Korwilcambidik Telukjambe Timur saat di temui di ruangan kantornya membenarkan bahwa adanya penjualan buku pegangan dan buku LKS di sekolah yang ada di wilayahnya.

“Iya betul, memang sebagian sekolah ada yang menjual buku pegangan dan buku LKS di sini. Akan tetapi saya hanya sebatas tau saja, karena mungkin memang itu sudah ada persetujuan antara orang tua siswa dan pihak komite. Tetapi saya berpesan untuk memberikan keringanan dan kebijakan bagi siswa yang kurang mampu terutama kepada siswa yatim dan yatim piatu, kalau bisa itu di gratiskan”, pungkasnya.

(U.S/Red)

 

 

Polemik Dugaan Maraknya Isu Praktik Jual Beli Buku LKS Dan Buku Paket Di Sekolah, Begini Penjelasan Kabid Disdikpora Karawang

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Polemik dugaan maraknya isu praktik jual beli buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dan buku paket yang kembali terjadi di sejumlah sekolah dari tingkat SD hingga SMP di wilayah Kabupaten Karawang jadi pertanyaan publik.

Seperti di ketahui saat ini di Karawang banyak warga yang mengeluh terkait adanya isu jual beli buku LKS dan buku paket di sekolah. Akan tetapi meskipun tidak di perbolehkan bahkan sudah ada larangan tentang praktek jual beli LKS dan buku paket sesuai surat edaran Disdikpora Kabupaten Karawang yang sudah di edarkan, namun hal tersebut seolah tidak di indahkan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggungjawab, Rabu (9/8/2023)

Padahal sudah jelas peraturan yang sudah di atur oleh Permendiknas No. 2 tahun 2008 tentang buku, pasal 11 yang melarang sekolah menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik. Karena hal itu sudah di atur pada Undang-Undang No.3 tahun 2017 yang mengatur sistem perbukuan, tata kelola perbukuan yang dapat di pertanggung jawabkan secara menyeluruh dan terpadu yang mencakup pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan dan pengawasan buku.

Buku pegangan siswa dari sekolah diberikan secara gratis karena sudah di subsidi pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan buku yang di subsidi pemerintah tidak boleh di jual kepada siswa, karena itu hak siswa.

Buku LKS tidak di perjual belikan di sekolah. Siswa berhak membeli LKS namun tidak di sekolah, tetapi orang tua siswa/wali bisa membeli di toko buku di luar, artinya toko buku yang tidak ada kaitanya dengan pihak sekolah.

Namun faktanya ternyata lain, hal itu seolah tidak di gubris oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ternyata masih ada saja yang memanfaatkan fasilitas lain di luar sekolah dengan berbagai dalih dan alasan, sehingga hal ini patut di curigai dan patut di pertanyakan. Karena terkait hal ini sudah jelas tertuang di dalam pasal 63 ayat 1 Undang-Undang yang mengatur tentang sistem perbukuan bahwa Penerbit di larang menjual buku teks pendamping secara langsung ke satuan dan atau program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (SD), dan Pendidikan Menengah. Dan tertuang pula di pasal 64 ayat 1 Undang-Undang sistem tentang perbukuan bahwa penjualan buku teks pendamping dan buku nonteks di lakukan melalui toko buku dan atau sarana lain.

Guna menggali informasi lebih dalam terkait dengan hal tersebut maka awak media coba mengkonfirmasi Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Olah raga Kabupaten Karawang.

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang Yani Heryani ketika di konfirmasi awak media mengatakan,”terkait dengan hal itu maaf silahkan saja langsung ke Korwilnya masing-masing, kami dari Disdikpora sudah mengeluarkan surat edaran”, jawabnya kepada awak media singkat.

(U.S/Red)

Lepas Sambut Kepala Kelurahan Mekarjati Dari Haris Suhendi Kepada Eky I Gilang Pamungkas

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Serah terima jabatan (Sertijab) dari Kepala Kelurahan Mekarjati yang lama Haris Suhendi S.E. kepada Eky I Gilang Pamungkas dilaksanakan di aula kantor Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, Rabu (9/8/2023)

Pada acara tersebut turut dihadiri langsung oleh Camat Karawang Barat Lasmi Ningrum, Kaemin Komarudin (Kang Ledeng) anggota DPRD Karawang Dapil I fraksi partai Gerindra, Bhakamtibmas TNI dan Polri, LPM Kecamatan Karawang Barat, Ketua LPM Mekarjati, jajaran Karang Taruna, anggota dan jajaran IPSM Kelurahan mekarjati, ibu-ibu Posyandu, dan seluruh staf beserta jajaran pemerintah Kelurahan Mekarjati.

Dalam sambutanya Haris Suhendi selaku Kepala Kelurahan Mekarjati lama mengungkapkan, bahwa selama dirinya mengabdi di Kelurahan Mekarjati banyak pelajaran yang di dapat, karena seluruh elemen dan masyarakat Mekarjati memiliki rasa kekeluargaan yang erat dan mampu bekerjasama dengan pihak pemerintahan dengan baik sehingga sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri.

Menurutnya, Intinya selain silaturahminya yang kuat terhadap sesama bahkan di setiap melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan jalinan komunikasi terus di jaga, bisa menjaga kebersamaan dan mampu menjalin sinergitas. Insya Allah masyarakat Mekarjati mudah-mudahan kedepan akan lebih maju di bawah kepemimpinan Pak Eky”, Ucapnya.

Lebih lanjut Haris mengungkapkan, meski tidak lama saya bertugas di Kelurahan Mekarjati, namun justru di wilayah ini saya mendapatkan banyak pelajaran yang berharga dari masyarakat sekitar, karena masyarakat disini terlihat jelas rasa gotong royongnya, kekeluargaanya, kerjasamanya, dan silaturahminya, dan ini sangat tepat dengan motto yang di miliki oleh Kelurahan Mekarjati yakni “Mekarjati Walagri, Mekarjati Ngahiji”, ungkapnya.

Terlepas daripada itu Haris selaku Kepala Kelurahan Mekarjati lama menyampaikan, terkait dengan infrastruktur mungkin masih ada yang perlu di benahi.

“Terkait dengan hal tersebut mungkin hanya tinggal perbaikan infrastruktur yang lain saja, karena di prediksi pembangunan infrastruktur di wilayah Mekarjati Alhamdulilah hampir sudah menyeluruh, hanya saja mungkin tinggal pemerataan rumah yang tidak layak huni yang belum selesai. Akan tetapi Alhamdulillah, kemajuan masyarakat sekarang sudah mengerti IT dan mengerti online”, paparnya.

Haris juga berharap semoga pak Eky beserta istri dapat bisa segera beradaptasi dengan lingkungan di Kelurahan Mekarjati, sehingga nantinya, kinerja baik dan prestasi Kelurahan Mekarjati bisa terus meningkat”, pungkasnya.

Sementara itu Kepala Kelurahan Mekarjati baru Eky I Gilang Pamungkas mengucapkan rasa terima kasih kepada Kepala Kelurahan Mekarjati yang lama dan kepada seluruh elemen yang sudah menerima dirinya bertugas sebagai Kepala Kelurahan Mekarjati.

“Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh elemen dan seluruh masyarakat Mekarjati khususnya. Insya Alloh sebagai Kepala wilayah saya akan terus berusaha membangun Mekarjati semaksimal mungkin. Mari kita saling bersinergi dan saling bekerjasama satukan visi dan misi untuk membangun Mekarjati ke arah yang lebih baik lagi”, ujarnya.

Di sisi lain sebagai kepala wilayah pihaknya mengungkapkan bahwa dirinya mempunyai tugas dan tanggung jawab secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, pihaknya juga akan merumuskan apa saja kendala-kendala yang ada di masyarakat, sehingga nantinya bisa dibuat kebijakan yang akan membuat masyarakat puas akan kinerja dari Kelurahan Mekatjati itu sendiri.

Pihaknya berharap semoga di bawah kepemimpinannya kedepan masyarakat bisa sejahtera dan Kelurahan Mekarjati bisa menjadi lebih maju, baik dalam peningkatan di sentra ekonomi bagi masyarakat dan SDMnya, terima kasih”, tutupnya.

(U.S/Red)

 

Duhh !! Perihal Pembangunan Penurapan Dusun Tegalkoneng Di Duga Ada Pembiaran, Putra Agustian SH : Pinta Inspektorat Dan Tipikor Sidak Secara Langsung Pekerjaan Tersebut

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Diamnya Dinas PUPR bidang pengawasan pekerjaan penurapan saluran tersier yang berlokasi di dusun Tegal koneng RT 02/13 Kelurahan Mekarjati Kecamatan Karawang Barat yang di kerjakan oleh CV Maju Bangkit yang bersumber dari dana APBD TA 2023 sebesar Rp 189.190.000 dengan Volume Panjang : 2×212,5 M Tinggi ; 0,70 M, Nomor Kontrak 027.2/250/02.2.02.14.26/KPA-SDA/PUPR/2023 membuat geram berbagai pihak, pasalnya sampai hari inipun tidak ada tindak lanjut apapun dari pihak dinas terkait terksean di biarkan lepas begitu saja, Selasa 08/08/2023

Menanggapi perihalnya diamnya dinas terkait membuat geram Putra Agustian S.H. C.L.A. selaku Auditor Hukum mengatakan, bahwa pengawasan bidang SDA kerjanya apa saja, perasaan dari dulu bidang SDA terus program nya yang selalu berkualitas di bawah standar, dan yang harus di pertanyakan apakah mereka dalam menjalankan tugasnya masing-masing epektif, atau hanya sebatas makan gaji buta saja”, ucapnya.

Dan jika menyoal terkait pekerjaan yang masa bodoh dan terkesan ada unsur pembiaran tersebut oleh pihak PUPR bidang SDA kalaupun benar ada unsur seperti itu seharusnya dari berbagai sektor pengawasan yang mempunyai kewenangan mutlak seharusnya berusaha untuk mengevaluasi.
Kalau bisa tindak tegas pihak PUPR bidang SDA atau bila perlu laporkan apabila ternyata di situ ada indikasi persekongkolan jahat yang sudah di lakukan pihak PUPR bidang SDA dengan pihak ketiga selaku pelaksana atau selaku pemenang tender dalam pembangunan proyek yang di gawangi oleh bidang SDA tersebut”, tegasnya.

Lebih lanjut Putra Agustian mengatakan, seharusnya pihak PUPR dalam hal ini bidang SDA harus lebih selektif dalam menunjuk pihak rekanan, jangan terkesan asal. Apa hanya karena ada unsur kedekatan sehingga jadi alasan yang kuat.
Kerja dong turun langaung ke lapangan pengawasnya, jangan hanya duduk manis saja terima gaji saja.
saya mendengar kabar bahwa pihak terkait sudah melakukan kroscek ke lapangan, kalaupun itu benar pastinya ada dong dokumentasinya, jangan hanya omong kosong doang”, tandasnya

Saya meminta kepada pihak inspektorat dan tipikor untuk segera melakukan investigasi secara langsung kelapangan, karena proyek pembangunan penurapan yang berlokasi di dusun Tegalkoneng di duga terindikasi adanya aroma penyimpangan demi meraup keuntungan yang lebih besar”, pungkasnya.

(D’Sukarya)

Bangun Sinergitas Antara Sekolah, Pemerintah Daerah Dan Pemdes

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tentang program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Pemerintah mencoba menekankan dengan pentingnya bersinergi antara pihak Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat, penggiat pendidikan dan sumber belajar lain untuk menjalankan program ini dengan baik.

Menanggapi hal itu guna membangun sinergitas dan komunikasi serta kolaborasi untuk meningkatkan layanan pendidikan antara pihak SMAN 1 Rawamerta dan unsur pemerintahan pada hari Senin 7/8/2023 saat melakukan kegiatan wajib bagi sekolah yakni upacara bendera mengundang pihak Kecamatan Rawamerta.

Kepala Sekolah SMAN 1 Rawamerta Epul Saepul saat di temui awak media di ruanganya selesai melakukan kegiatan upacara bendera mengatakan, ” dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan guna menjalin sinergitas dan menjaga komunikasi dengan baik pihaknya selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan kewilayahan. Salah satunya adalah dengan memotivasi siswa agar jangan pernah berhenti belajar”, ucapnya kepada awak media, Selasa (8/7/2023)

“Alhamdulilah pada hari Senin kemarin Camat Rawamerta yang juga merupakan Camat termuda di Kabupaten Karawang menjadi pembina upacara bendera di SMAN 1 Rawamerta, beliau bisa dijadikan salah satu contoh bahwa anak muda jangan pernah berhenti untuk berkarir dan jangan pernah berhenti berkarya, anak muda pasti bisa, anak muda pasti mampu untuk memegang di pemerintahan”, ungkapnya.

Semoga dengan adanya kolaborasi antara SMAN 1 Rawamerta dengan pihak pemerintahan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di SMAN 1 Rawamerta khususnya. Dan kemudian untuk selanjutnya kita diskusi dengan pihak Pemerintah Desa yang memang pada hari senin pak Kades juga hadir.
Alhamduliah pada saat itu pihak SMAN 1 Rawamerta bersama pihak Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa sehingga kami bisa berdiskusi membahasa tentang bagaimana memajukan SMAN 1 Rawamerta ke depan agar SMAN 1 Rawamerta bisa sejajar dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah kota. Alhamdulilah kami akan tetap saling bersinergi, saling berkolaborasi dan saling mendukung dalam setiap program”, pungkasnya.

(U.S/Red)

Bentuk Sinergitas Dan Kolaborasi Antara TKSK, SDM PKH dan PSM Menuju Indonesia Emas 2024 Mendatang

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |  Peran pendamping sosial merupakan individu atau kelompok yang memiliki kapasitas untuk bersinergi dengan pemangku kepentingan dan menumbuhkan ide serta program, tujuan umum pendamping sosial adalah meningkatkan motivasi, kemampuan, dan peran dalam mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pendamping sosial memiliki peran yang sangat penting dengan 8 peranya sebagai fasilitator, penghubung, motivator, peneliti, mobilisator,advokator evaluator dan pembimbing.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), memiliki tugas, fungsi dan kewenangan untuk kesejahteraan sosial guna terpenuhinya kebutuhan material spiritual dan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial (Permensos No. 28 Tahun 2018).

Program Keluarga Harapan (PKH), program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan di tetapkan sebagai penerima manfaat SDM PKH adalah perpanjangan pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan, SDM PKH layaknya seperti tantara bagi kemensos dalam rangka memerangi kemiskinan dan senjatanya merupakan ilmu yang akan digunakan untuk membuka pemikiran dan pengetahuan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik (Permensos No. 10 tahun 2017).

Pekerja Sosial Masyrakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta dorongan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi untuk membentu pemerintah dan masyrakat dalam penyelengaraan kesejahteraan sosial (Permensos No. 10 Tahun 2019).

Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan payung hukum untuk melaksanakan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin, di dalamnya pada BAB II Hak dan tanggung jawab pada pasal 3a memperoleh kecukupan, pangan, sandang, dan perumahan namun fakir miskin pada pasal 4a yaitu fakir miskin memiliki tanggung jawab menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya.

Untuk melengkapi kebijakan dalam penangan fakir miskin maka terbentuklah Perpres RI No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dengan bentuk bantuan sosial berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyrakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial namun di dalam penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai memiliki tujuan pemenuhan, perbaikan gizi penurunan angka stunting dan meningkatkan juga mengerakan ekonomi di daerah terutama UMKM di bidang perdagangan pangan, Permensos RI No 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako memiliki aturan bagaimana pelaksanaan dari proses registrasi edukasi penyaluran dan bagaimana kpm membelanjakan bantuanya kepada sembako.

Permensos RI No. 5 Tahun 2021 memiliki tujuan yang sama dalam pemenuhan, perbaikan gizi, penurunan stunting dan meningkatkan juga menggerakan ekonomi di daerah terutamanya UMKM dibidang perdagangan pangan.

Perpres RI No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik atau menyeluruh, integrative dan berkualitas melalui koordiasi, sinergi dan sinkronisasi diantara kementrian /Lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota pemerintah desa dan pemangku kepentingan.

Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi stunting 14% Nasional 2024 dan target nasional 2025-2030 secara berkelanjutan, Perpres RI No. 27 Tahun 2021 memiliki ujuan Ketahanan pangan dan gizi individu, keluarga dan masyrakat.

Dari Undang-Undang dan peraturan di atas Pendamping sosial TKSK, SDM PKH dan PSM memiliki tugas Kesejahteraan Sosial bagaimana berperan aktif terhadap pemenuhan, perbaikan gizi, penurunan stunting dan meningkatkan juga menggerakan ekonomi di daerah terutamanya UMKM dibidang perdagangan pangan di dalam program sembako haruslah memastikan bahwa bantuan Program Sembako tepat sasaran dengan pemenuhan, perbaikan gizi menurunkan stunting dengan membelanjakan bantuan program sembako kepada sembako yang berdasarkan pembelanjaan berlandaskan pedoman 6 T tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi.

Dengan Rancangan Permensos yang baru kedepan di harapkan memberikan kepastian hukum terhadap pemenuhan, peningktan gizi dan peningkatan ekonomi UMKM perdagangan pangan.

 

(Red)

Turnamen Sepak Bola Cakra Bekasi Cup Dan IWO Indonesia Di Apresiasi Wakil Ketua DPRD Bekasi

0

BEKASI | INFOKEADILAN.COM | Sebanyak delapan klub ikut serta mengikuti Turnamen Sepakbola menyambut HUT Kabupaten Bekasi dan Hut RI ke-78. Dari kedelapan klub tersebut berasal dari Beberapa Kecamatan yang berada di Wilayah Kabupaten Bekasi, Senin (7/8/2023)

Turnamen Piala CUP Cakra Bekasi dan IWO INDONESIA usia 40 Tahun yang di gelar selama 2 hari sukses di selenggarakan dan berakhir dengan Meriah. Antusias Masyarakat sangat terlihat dalam kegiatan tersebut.

Dalam Turnamen tersebut dimenangkan oleh Tim BJS Sukadanau setelah bertanding melawan Tim Putra Patriot yang dimana juga lolos di Grand Final pada Turnamen Piala CUP Cakra Bekasi dan IWO INDONESIA.

Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Mohhammad Nuh, Ketua Askab Kabupaten Bekasi Haji Hamun Sutisna, Ketua Umum IWO INDONESIA Icang Rahardian, Ketua Cakra Bekasi Haji Mahmudin.

Disela – sela acara Mohhammad Nuh selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi sangat menyambut dan mengapresiasi adanya kegiatan Turnamen yang di gelar.

“Kehadiran saya disini sangat Menyambut dan Sangat Mengapresiasi dengan di Gelarnya Acara ini,” tuturnya.

Permainan yang diajangkan menjadi Turnamen ini adalah salah satu Olah Raga yang Menyehatkan dan Membuat pikiran menjadi Posisif. Semoga setelah di Selenggarakannya Acara ini dapat Menjadi Contoh dan Gagasan Bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi agar Bisa menggelar di Tingkat Kecamatan Lainya.

“Turnamen ini adalah salah satu Olahraga yang Menyehatkan. Serta pada Turnamen ini bukan hanya soal bertanding Tetapi lebih Menyambung Silahturahmi, dengan Terselenggaranya acara ini semoga menjadi Gagasan Bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menggelar Lagi hal positif seperti ini di Tingkat Kecamatan Lainya,” jelasnya.

Kemudian Ketua Askab Kabupaten Bekasi Haji Hamun Sutisna juga menyampaikan tentang Turnamen yang di gelar tersebut adalah mencari Prestasi tetapi yang kita cari adalah Silahturahimnya.

“Ini buka suatu ajang yang mencari Prestasi. Akan Tetapi, yang Kita cari adalah Silahturahimnya,” bebernya.

Semoga Kedepanya kegiatan ini dapat Berlanjut dan di Selenggarakan kembali dengan antusias Masyarakat dari luar Kabupaten.

Selain itu, Ketua Umum IWO INDONESIA Icang Rahardian juga menambahkan Kesan dan Pesan dengan Terselenggaranya kegiatan Piala Cup tersebut.

“Di gelarnya acara ini adalah pacuan Bagi Masyarakat untuk Memeriahkan juga HUT Kabupaten Bekasi serta HUT Kemerdekaan RI di Bulan Agustus, ini juga menjadi sebuah moto Pergerakan Persepak Bolaan di Kabupaten Bekasi,” tandasnya.

(D.S/Lutfi/U.S)

Direksi PDAM Tirta Tarum Karawang Periode 2023-2028 Resmi Di Lantik Bupati Karawang

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Bertempat di halaman kantor plaza Pemerintah Daerah Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana selaku Bupati Karawang resmi melantik Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Karawang, Senin (7/8/2023)

Jajaran Direksi yang dilantik yaitu Dr. Ade Dikdik Isnandar, Ak.M.Si.CA,CPMA,CFP, sebagai Direktur Utama (Dirut), Achmad Fadjar Hadyanto, S.H sebagai Direktur Umum, dan Dwi Indarto, S.T,MMSI, sebagai Direktur Operasional. Ketiganya dilantik untuk masa jabatan 2023-2028.

Dalam sambutanya Bupati Karawang mengucapkan selamat kepada semua jajaran Direksi yang terpilih.

“Selamat kepada direksi yang baru dilantik. Saya berharap jajaran direksi yang baru dilantik ini dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi bagi PDAM Tirta Tarum. Dan kepercayaan yang diemban saat ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ucap Bupati Cellica Nurrachadianna.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan agar Direksi PDAM yang baru saja dilantik agar mampu bekerja berdasarkan orientasi, pertama adalah orientasi masyarakat, artinya meningkatkan cakupan layanan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“lalu yang kedua adalah orientasi ekonomi, dimana artinya, direksi PDAM harus pintar, harus mampu mencari peluang-peluang anggaran dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi yang ada di Kabupaten Karawang walaupun ada penyertaan modal dari pemerintah daerah,” lanjut Bupati.

Tak lupa ia pun mengucapkan terima kasih kepada jajaran direksi yang lama atas sumbangsih kinerja yang baik selama periode sebelumnya.

“Terima kasih atas semua kerja keras yang telah dilakukan untuk perkembangan PDAM Tirta Tarum Karawang sampai saat ini,” pungkasnya

(Ltf/U.S)

SatresNarkoba Polres Karawang Berhasil Bekuk 8 Pelaku Pengedar Narkotika Jenis Sabu

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Sebanyak delapan orang tersangka pelaku tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Karawang berhasil diamankan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang, Minggu (7/8/2023)

Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Hadicaksono menyebutkan, kedelapan tersangka tersebut berhasil diamankan dalam Operasi Antik Lodaya 2023.

“Ada, sebanyak tujuh kasus dan delapan orang tersangka berhasil kami amankan,” ujar Kapolres.

Lebih jauh Kapolres menjelaskan, bahwa ke delapan pelaku ditangkap di tempat yang berbeda sesuai dengan wilayah peredaran mereka masing-masing.
Dan dari tangan para pelaku kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya, narkotika jenis sabu seberat 67,83 Gram, narkotika jenis pil ekstacy seberat 3,06 Gram, narkotika jenis obat terlarang tertentu sebanyak 6.075 butir dan uang tunai hasil penjualan narkotika sebesar Rp1.766.000.

“Para tersangka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijerat dengan pasal narkotika Undang-undang Republik Indonesia,” jelasnya.

Terkait dengan pasal penyalahgunaan narkotika jenis sabu pelaku dapat terjerat dengan Pasal 114 Ayat (1) jo 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dapat dipidana dengan ancaman hukuman minimal 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun kurungan atau hukuman Mati.”

Dan Pasal 114 Ayat (2) jo 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 Gram, dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum.”

Selanjutnya, penyalahgunaan obat keras tertentu (OKT) dijeratbPasal 196 Jo 197.  “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan atau tidak memiliki izin edar, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Kapolres menegaskan, tidak ada ruang bagi para pelaku tindak kejahatan narkotika di wilayah hukum Polres Karawang.
“Kalian dapat berlari, namun tidak akan pernah bersembunyi karena kami akan menemukan,” pungkasnya.

(Ltf/Red)