Beranda blog Halaman 507

Satreskrim Polres Karawang Polda Jabar Berhasil Ungkap Jaringan Penipuan Bermodus Rekrutmen Tenaga Kerja

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Polres Karawang Polda Jabar menggelar konferensi pers ungkap terkait kasus Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan modus rekrutmen tenaga kerja yang menawarkan sebuah pekerjaan ke perusahaan, Kamis (27/7/2023)

Dalam konfrensi pers Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Hadicaksono mengungkapkan kronologis Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan modus rekrutmen tenaga kerja yang di lakukan oleh pelaku RR

“Perihal Kejadian ini adanya laporan warga ke pihak kepolisian pada tanggal 1 Maret 2023 yang melaporkan ada sejumlah masyarakat yang menjadi korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh satu orang wanita. Jadi yang bersangkutan ini beberapa waktu yang lalu mendatangi masyarakat dengan menawarkan sebuah pekerjaan, dan total korban sementara ini sebanyak 10 orang dan di 10 TKP yang berbeda yang ada di wilayah Kabupaten Karawang,” ucapnya.

Yang bersangkutan mengiming imingi untuk mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan, namun sebelumnya pelaku meminta sejumlah uang untuk digunakan sebagai biaya operasional, bahkan pelaku ini sempat juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengecekan kesehatan di satu lokasi klinik di daerah Kabupaten Karawang”, ungkap Kapolres.

Lebih lanjut Kapolres menjelaskan, ” bahwa biaya operasional itu digunakan untuk mengelabui masyarakat atau korban, akan tetapu pekerjaan yang di janjikan oleh pelaku di sebuah perusahaan tersebut ternyata tidak membuka lowongan pekerjaan.

Dari situlah korban merasa ditipu, dan akhirnya korban melaporkan hal tersebut kepada pihak Polres Karawang. Adapun untuk uang yang dimintai pelaku kepada para korban sebesar 8 juta rupiah, dari data baru yang saat ini total adalah 60 juta rupiah. Adapun tersangkanya adalah RR (33) warga Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang, dan tidak memiliki pekerjaan tetap”, jelasnya.

Akibat perbuatanya pelaku RR dapat terjerat dengan pasal 378 dengan ancaman hukuman empat tahun penjara. Dan untuk saat ini pengembangan terkait korban-korban lainnya termasuk juga pihak-pihak lain yang berafiliasi yang di ibaratkan dari sebuah perusahaan atau kelompok tertentu akan terus di kembangkan”, tutupnya.

(Lutfi/Red)

Bidang Advokasi Tangtudibuana Desak Pemprov Jabar Segera Tertibkan Galian C Di Garut

0

GARUT | INFOKEADILAN.COM | Yayasan Tangtudibuana mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan penertiban galian C di wilayah Kabupaten Garut, yang kondisinya semakin meresahkan, karena berdampak makin rusaknya alam.

Bidang Advokasi Yayasan Tangtudibuana Aa Usep Ebit Mulyana, kepada sejumlah awak media mengatakan, bahwa maraknya aktifitas pertambangan golongan galian C di Kabupaten Garut semakin marak keberadaanya sangat memprihatinkan karena akan berdampak rusaknya alam. Rabu (26/7/2023)

“Aktifitas produksi mineral batuan pertambangan golongan C, atau galian C di Kabupaten Garut dari tahun ke tahun terus bertambah, hal ini tentu akan sangat berdampak pada berkurangnya daya dukung lingkungan, terutama aspek ekologi dan daur hidrologi,” ujar Usep.

Usep memaparkan, “Dampaknya sangat dikhawatirkan apabila laju pertambahan galian tidak segera dikendalikan maka kedepan bukan tidak mungkin beberapa sumber mata air, danau, sungai-sungai yang ada di sekitar wilayah galian akan mengering, hal ini tentunya akan menyebabkan menurunya tingkat kesejahteraan masyarakat secara luas, karena linier dengan susahnya air bagi kebutuhan rumah tangga, kolam dan sawah sawah dan kebutuhan kehidupan lainnya.” tandasnya.

Masih kata Usep, ” Selain dampak jangka Panjang, aktifitas galian golongan C di beberapa tempat telah menimbulkan banyaknya genangan air yang dipenuhi lumpur masuk ke areal-areal perkampungan dan jalanan, selain itu ketika musim kemarau debu dari angkutan galian C mengotori udara di sepanjang jalan yang dilaluinya.” ungkapnya.

Aa Usep pun menyampaikan beberapa poin kepada pemerintah Prov Jabar terutama Dinas Lingkungan Hidup segera melakukan sebagai berikut;

1. Menertibkan Galian galian yang di indikasi tidak memiliki ijin.

2. Mengontrol dan mengevaluasi lokasilokasi galian mengenai yang telah memiliki ijin, terutama kesesesuaian dengan ijin-ijin lingkungan yang sudah dikeluarkan.

3. Berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten Garut tentang kesesuaian tata ruang serta dampakdampak lingkungan yang sudah terjadi dan kemungkinan terjadi dalam waktu jangka Panjang terkait lokasi-lokasi galian C yang diajukan oleh pihak
pemohon.

4. Mendesak pemerintah Kabupaten
Garut untuk mengevaluasi kesesuaian tata ruang dengan KLHS yang sudah dibuat.

5. Melakukan kompensasi perbaikan – perbaikan lingkunagn hidup di Kabupaten Garut.

Usep menambahkan, “Aktifitas produksi mineral batuan/pasir galian C adalah konsekwensi dari percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan kebutuhan masyarakat terhadap bahan material ini untuk pembangunan hunian serta yang lainnya, namun mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan alangkah baiknya pemerintah pusat dan daerah segera melakukan penertiban dan pengendalian aktifitas ini, terutama di Kabupaten Garut, yang Sebagian besarnya wilayahnya diorientasikan sebagai Kawasan lindung serta corak pembangunan pemerintah daerah yang dilakukan berbasis agraria.” pungkasnya.

(Askur/Red)

Polemik Permasalahan Antara Nasabah Dengan Koperasi Palomak Berujung Kekeluargaan

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Polemik antara Lina selaku nasabah dengan koperasi palomak berujung kekeluargaan, kedua belah pihak diketemukan diruang rapat II gedung DPRD Karawang, Rabu (26/7/2023)

Dalam pertemuan antara pihak koperasi sama nasabah nampak hadir anggota DPRD fraksi partai PKB Asep Dasuki dan Kapolsek Karawang Kota.

Adapun yang memicu permasalahan tersebut antara nasabah dan koperasi dikarenakan adanya transferan masuk ke rekening ATM nasabah Atas nama Lina.

Disela sela Audens berlangsung jurnalis infokeadilan berhasil mengkonfirmasi Ibu Nasem saudaranya Lina, membeberkan kronologis kejadiannya.

Menurut Nasem pada hari sabtu dirinya mendatangi koprasi polamak untuk menanyakan uang yang masuk ke rekening ATM sodaranya yang bernama Lina, dan pihak koprasipun membenarka adanya uwang yang masuk sebesar 27 juta rupiah.

Adapun yang menjadi permasalahan ketika pihak koperasi menanyakan bukti transferan tersebut darimana, Nasem menjelaskan,” itu kan uang hak pribadi itu privasi”, ucap Nasem kepada awak media.

Nasem menambahkan bahwa pada hari senin Nasem kembali mendatangi koperasi palomak, disitulah terjadi adu mulut dikarenakan pihak koperasi menuntut untuk melunasi hutang nasabah, dan sayapun nuntut untuk dikeluarkan berkas saudaranya.

Menurut pengakuan Nasem, tidak hanya kata-kata kasar yang dilontarkan oleh salah seorang oknum anggota koperasi palomak bahkan sempet kedalam ngambil sajam.

Kuasa hukum koperasi palomak
Pontas Hutahaen SH mengatakan, polemik yang dilakukan kliennya sudah terselesaikan secara kekeluargaan.

Pihaknya menyarankan Kepada klien agar sesegera mungkin diberikan haknya kepada nasabah.

Dengan adanya kesalah pahaman yang dilakukan oleh oknum koperasi pihaknya memberikan opis kepada managemen untuk memberikan kebijakan kepada nasabah terkait utang piutang yang harusnya 6 bulan lagi mendapat potongan jadi 3 bulan, dan itu karena kesalahan pihak kami”, terangnya.

Saat disinggung tentang sajam
Pontas Hutahaen SH selaku kuasa hukum menjelaskan, ” itu urusan penyidik dikarenakan laporan atau aduannya itu ada di Polres, bagaimana pihak kepolisian yang menindak lanjuti, nanti kita lihat fakta hukumnya,” pungkasnya.

(Lutfi/Bodong)

Ketua DPRD Karawang H. Budianto Melantik H. Iyat Sugiatna Menggantikan Hj. Meitri Citra Wardhani

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |  DPRD Karawang mengadakan rapat paripurna istimewa di gedung parlemen yang  dipimpin langsung ketua DPRD Budianto, Rabu (26/7/2023)

Agenda rapat paripurna kali ini  membahasan tentang,
1. Peresmian pengganti anggota antar waktu (PAW) DPRD Kabupaten Karawang, masa jabatan tahun 2019-2024 atas nama iyat sugiatna.
2. Penyampayaiyan perubahan SK DPRD tentang alat kelengkapan DPRD Karawang praksi pangkal perjuangan dan fraksi partai kebangkitan bangsa.

Pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung ketua DPRD Karawang, H.Budianto dengan disaksikan Forkopimda Karawang dan 40 anggota DPRD Karawang yang turut hadir.

Ketua DPRD Karawang, H. Budianto mengucapkan selamat atas dilantiknya Iyat Sugiatna, semoga amanah dan istiqomah menjalankan tugas tugasnya sebagai anggota DPRD Karawang.

Di tempat yang sama,  Iyat Sugiatna mengucapkan rasa terimakasihnya kepada DPRD Kabupaten Karawang juga Pengurus Partai Hanura.

” terima kasih saya ucapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Karawang dan Partai Hanura, saya juga memohon maaf jika ada kekhilafan dan kesalahan,” ucap,”ucapnya.

“setelah dilantik hari ini, saya akan segera beradaptasi dengan seluruh kedewanan termasuk mempelajari program kerja yang telah disusun sebelumnya. karena ini amanah akan dipertanggungjawabkan. Saya mohon dukungannya dari semua pihak untuk bisa menjalankan amanah ini dengan benar,” pungkasnya.

(Lutfi/Bodong)

Terkait Pekerjaan Dana Desa Sindangmukti Yang Diduga Syarat Akan Penyimpangan, Begini Hasil Pertemuan Dengan Camat Kutawaluya

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Menyikapi pemberitaan program Dana Desa Sindangmukti perihal penurapan dusun Kamurangjati Rt 02/01 tepatnya di Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang yang di duga syarat akan penyimpangan tersebut akhirnya membuat Ade Setiawan selaku Camat Kutawaluya mengundang para awak media selaku penyampai informasi perihal pemberitaan program Dana Desa di Sindangmukti tersebut.

Bertempat di ruangan kantor Camat Kutawaluya yang di hadiri oleh berbagai unsur bagian dinas instansi Kecamatan Kutawaluya dari Kasipem, Kasie PMD, Pendamping Kecamatan serta Sekcam Kutawaluya, Selasa (25/07/2023 )

Dalam klarifikasinya Camat Kutawaluya memaparkan perihal pekerjaan Dana Desa Sindangmukti, menurutnya, “perihal batu-batu yang di jajarkan di pematang sawah itu hasil angkutan dari tempat penyimpanan batu tesebut, karena hasil kroscek tim saya di lapangan pada hari Senin untuk pekerjaannya itu cukup bagus. Saya melihat sendiri hasil videonya, satu ada galian serta alkon untuk menyedot air”, jelasnya.

“Selain itu bahkan saya mengintruksikan kepada pihak Kasie PMD ibu Neni untuk ikut mengkroscek juga ke lapangan, bahkan sampai ikut jeblok-jeblokan juga. Ya mau gimana lagi resiko jeneng, terus akang dari mana dasarnya kalau kata akang bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan regulasi”, pungkasnya.

Sementara itu Aep Apriatna selaku perwakilan dari LBH Himpunan Advocate Pengacara Indonesia (HAPI) Karawang yang juga ikut menghadiri perihal klarifikasi tersebut sangat menyayangkan pernyataan camat tersebut, menurutnya, ” pada waktu itu pak Camat sidaknya hari Senin sedangkan pihak kita hari Sabtu bahkan sebelum di publikasipun perihal foto dan video sudah di kirimkan ke beliau, kalaupun ada pernyataan dari beliau seperti itu, jujur saya sangat menyayangkan”, ucapnya.

Lebih lanjut Aep mengatakan, “seharusnya pihak Kecamatan juga pandai dalam menilai tidak mungkin seorang jurnalis menulis tanpa mengedepankan aturan kode etik jurnalis itu sendiri. Jujur secara pribadi saya sangat kecewa atas pernyataan pak Camat. Pasalnya, di rasa buat saya sangat tidak rasional dalam menilai suatu permasalahan.

Pihaknya sidak di hari senin 24/7/2023 sedangkan awak media hari Sabtu 22/7/2023 berapa hari yang terlewat, di tambah hanya sebatas evaluasi saja tanpa teguran atau tindakan yang tegas kepada pihak Pemdes Sindangmukti. Kalaupu hanya sebatas teguran dan evaluasi bagaimana kedepannya, misalkan pembangunan itu sendiri lolos tanpa pengawasan pihak awak media coba bayangkan bagaimana hasilnya”, tandasnya.

Ini baru satu desa yang diduga terpantau oleh awak media melakukan pekerjaan tidak maksimal.
Banyak contoh pelaksana pembangunan penurapan saluran air dan program lainnya lemah tanpa ada pengawasan dan monitoring yang intens dari dinas terkait dan hasilnya sangat tidak maksimal dan berkualitas bisa di katakan di bawah standar.

Dengan adanya hal tersebut kami selaku pihak kontrol sosial meminta kepada pihak terkait Kecamatan serta DPMD bisa memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Dan terkait Sindangmukti pastinya kita akan kawal samapai sejauh mana perkembangan dan pembinaannya. Kalaupun tidak ada ketegasan dari pihak Kecamatan dan DPMD, ya terpaksa akan kami bawa masalah ini ke pihak APH dan saya akan dorong pastinya karena saya punya bukti titik nol awal pekerjaan, agar ada epek jera bagi mereka para oknum nakal pihak penyelenggara program uang negara.

Terakhir kami berharap dan meminta kepada koordinator pendamping dan PLD Pendamping Desa. Dengan adanya dugaan Pekerjaan yang di kerjakan tidak maksimal tersebut bisa menjadi bahan evaluasi kedepan dan juga harus bisa lebih intens lagi dalam mengawasi pekerjaan yang berasal dari pemerintah,” tutupnya.

Sementara itu di tempat terpisah Kadis DPMD Hj. Wiwik ketika di konfirmasi dan di pinta tanggapannya perihal pekerjaan dana desa sindangmukti yang di duga syarat akan penyimpangan tidak memberikan respond apapun.

(D’Sukarya)

Nah Loh. ! Katanya Pemkab Karawang Sabet Penghargaan Dari BKN, Disisi Lain 8000 Guru Terbengkalai TPG Belum Cair

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang belum lama ini menyabet tiga penghargaan dalam Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik Tahun 2023 yang digelar BKN Regional lll Jawa Barat.

Sementara disisi lain ada 8000 orang guru yang terbengkalai karena Tunjangan Profesi Guru nya belum cair.

Diketahui sejak Asep Junaedi memilih mengundurkan diri sebagai Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Karawang dan memutuskan untuk pensiun dini sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena akan berkontestasi dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang, awal bulan Juli lalu, sontak kursi jabatan yang ditinggalkannya mengalami kekosongan. Bahkan hingga hari ini.

Padahal kursi jabatan Kepala Disdikpora memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan termasuk mempengaruhi tingkat pengambilan keputusan juga dalam urusan penganggaran.

Sebagaimana dikemukakan Ketua PGRI Kabupaten Karawang, Nandang Mulyana, saat ini ada sekitar 8000 orang guru yang belum menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) karena jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga definit yang masih dibiarkan kosong dan belum adanya Pelaksana Tugas (Plt) yang menggantikannya.

“Ada 8000 guru yang tunjangan profesinya belum turun karena Dinas Pendidikan belum diisi Plt Kadisdikpora oleh bupati,” kata Nandang, Selasa (25/7/2023).

Kekosongan ini lanjutnya, menghambat terhadap pencairan TPG yang memang harus ditanda tangani oleh Kepala Disdikpora.

“Sementara Plt juga tidak ada, padahal Plt juga memiliki kewenangan menandatangani pencairan anggaran tunjangan profesi guru. Oleh karenanya saya berharap bupati segera menunjuk Plt Kadisdikpora karena ada 8000 guru yang terbengkalai untuk pencairan TPG nya,” ungkap Nandang.

“Saya berharap bupati segera menunjuk Plt Kadisdikpora kalau memang pengangkatan kepala dinas belum dilaksanakan,” pungkasnya.

(Hada)

SatresNarkoba Polres Karwang Berhasil Ringkus 9 Tersangka Jaringan Pengedar Narkotika Di Karawang

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Dalam Konfrensi persnya, Kasat Narkoba Polres Karawang, AKP. Arif Zaenal Abidin mengatakan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang, gencar dalam memberantas Narkotika dan Obat Keras Tertentu (OKT) di wilayah hukum Polres Karawang yang marak akan adanya penjualan Obat di Karawang, terbukti Tim Satresnarkoba Polres Karawang berhasil mengungkap jaringan Narkotika dan Obat Keras Tertentu (OKT) sebanyak 8 Kasus dan 9 Tersangka.

“Berdasarkan lima laporan Polisi tentang adanya peredaran Narkotika dan tiga laporan Polisi terkait OKT. Kami berhasil mengamankan tiga orang terduga pelaku penyalahgunaan
Narkotika jenis Sabu dengan  Inisial TF sebagai Pengedar  BB +49,82 Gram, pengedar Inisial T sebagai +90,67 Gram wilayah Telagasari,  Inisial H sebagai pengedar
+16,81 Gram dan pengedar Inisial J dan Sl Narkotika Jenis Sabu: 161,64 Gram
± 3,07 Gram
sebagai Pengedar
Inisial N sebagai Pengedar
±1,27 Gram.

Sedangkan terduga pelaku penyalah gunaan Obat Keras Tertentu (OKT) yaitu inisial MR sebagai, 9.520 Butir
TKP Klari, pengedar Inisial RH sebagai 450 Butir Cikampek, pengedar Inisial I sebagai 454 Butir
Banyusari dan pengedar 10.424 Butir pil Hexymer dan tramadol,”ungkap Arif.

Arif menuturkan, di operasi Antik Lodaya T.A. 2023 kali ini ada yang menarik, Satresnarkoba Polres Karawang, mengungkap ada nya peredaran Obat Keras Tertentu (OKT) berkedok Warung Nasi dimana Notabennya banyak orang yang membeli untuk makan ataupun hanya sekedar ngopi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan terhadap warga sekitar, namun naluri anggota kami sangat peka sehingga pada saat pelaku bertransaksi diketahui oleh anggota kami dan langsung menangkapnya, sehingga para konsumen penikmat Obat Keras Tertentu tersebut kocar-kacir berlarian, hingga mengundang warga Masyarakat sekitar, sehingga pelaku dan pembeli dapat kami amankan, mayoritas pembeli dari kalangan menengah ke bawah karena harganya yang ekonomis, sehingga banyak dinikmati, namun Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang berkomitmen akan tetap dan terus memberantas Narkotika hingga ke akar-akarnya sesuai dengan Arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Tidak ada Kejahatan yang berdiri di atas Negara,”ujarnya.

“Pasal yang dipersangkakan yaitu: Narkotika Jenis Sabu-sabu: Pasal 114 Ayat (1) jo 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dapat dipidana dengan ancaman hukuman minimal 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun kurungan atau hukuman Mati.

“Narkotika Jenis Sabu-sabu: Pasal 114 Ayat (2) jo 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 Gram, dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum.

“Obat Keras Tertentu (OKT): Pasal 196 Jo 197 Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan atau tidak memiliki izin edar, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun,”pungkasnya.

(Lutfi/Bodong)

Dugaan Program Dana Desa Sindangmukti, LBH HAPI Karawang Berencana Lapor Pihak APH

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Menindaklanjuti pemberitaan perihal program penurapan saluran tersier desa Sindangmukti tepatnya di dusun Kamurangjati RT 02/01 yang bersumber dari Dana Desa TA 2023 yang di duga syarat penyimpangan seolah di biarkan lepas tanpa pengawalan dari Dinas terkait, Senin (24/07/2023).

Menyikapi adanya hal pembiaran tersebut membuat geram salah satu anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advocat Pengacara Indonesia (HAPI) Karawang Aep Apriyatna sangat menyayangkan lemah dan tumpulnya dinas terkait dalam menindaklanjuti perkara program pembangunan di desa Sindangmukti yang di duga syarat dengan penyimpangan.

Menurut Aep selaku perwakikan dari LBH HAPI “seharusnya dalam hal ini camat Kutawaluya Ade Setiawan harus bisa bersikap sigap dan segera menindaklanjuti perkara program penurapan yang sedang di laksanakan di desa Sindangmukti, yang di duga syarat akan penyimpangan, jangan hanya bahasa saja,” ucapnya.

“Kroscek secara langsung ke kelapangan agar tau secara nyata bagaimana mekanisme pengerjaanya, apakah sudah sesuai dengan standar regulasi yang sudah di tentukan atau tidak ? karena dalam hal ini kualitas yang harus di utamakan. Kalau dengan mekanisme pengerjaannya seperti itu para petanilah yang di rugikan,” kata Aep Senin (24/7/2023).

Saya juga berharap dan meminta kepada Kadis DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa) untuk segera melakukan evaluasi dan tindakan yang nyata, mau itu secara lisan atau tulisan untuk memanggil Kepala Desa Sindangmukti Rahmawati Dewi guna di evaluasi hasil kinerjanya dari program Dana Desanya tersebut.

“Kalau ternyata tidak ada evaluasi atau sangsi apapun berarti saya yang akan maju, yang akan melaporkan ke pihak APH, pasalnya semua bukti-bukti dari foto dan video sudah saya kantongi,” tandasnya.

(D’Sukarya)

SMAN 1 Rawamerta Karawang Buka Program BKK Bagi Siswa Alumni

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Seperti di ketahui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menyiapkan SDM yang unggul, handal, dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Namun kini tak ingin ketinggalan guna mendukung hal tersebut, siswa lulusan dari SMAN 1 Rawamerta Karawang membuka program Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagai sarana untuk memudahkan mereka dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan skills yang telah diperoleh di jenjang pendidikan menengah, dan sinilah peran penting Bursa Kerja Khusus (BKK).

Bursa Kerja Khusus (BKK) adalah sebuah wadah yang disediakan oleh pemerintah atau institusi pendidikan untuk membantu siswa lulusan pendidikan menengah dalam mencari dan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan kemampuan yang dimilikinya. Selain itu BKK juga berfungsi sebagai salah satu perantara antara perusahaan dengan calon pekerja.
Karena di dalam BKK itu sendiri siswa dapat mengakses informasi tentang lowongan kerja, peluang magang, dan juga pelatihan yang relevan dengan bidang yang diminati, pasalnya BKK merupakan sebuah solusi untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi siswa lulusan sekolah menengah atau kejuruan.

Dengan adanya BKK siswa akan dapat lebih mudah mengakses informasi tentang lowongan pekerjaan di berbagai perusahaan, tanpa harus mencari informasi tersebut secara manual. Selain itu, BKK juga memberikan pelatihan dan bimbingan dalam mencari pekerjaan, seperti membuat surat lamaran kerja, membuat CV, dan menghadapi wawancara kerja.

Omat Iskandar selaku humas di SMAN 1 Rawamerta mengungkapkan perihal program BKK yang ada di SMAN 1 Rawamerta.

“Alhamdulillah BKK SMA 1 Rawamerta berdiri sejak bulan Juli Tahun 2022 sampai sekarang berarti sudah hampir 1 tahun. Di dalam perjalanannya selama 1 tahun itu, Alhamdulilah sudah beberapa kali melaksanakan tes perekrutan karyawan khususnya karyawan untuk PT Yamaha” ucapnya.

Terkait perusahaan yang sudah menjalin kerjasama dengan BKK SMAN 1 Rawamerta menurut Omat Iskandar bahwa pihaknya sudah bekerjasama dengan beberapa PT, diantaranya PT Yamaha 1, Yamaha 2, PT JVC kemudian PT Sharp dan PT Hitachi serta Alfamart.

“Alhamdulillah dengan adanya BKK sekolah bisa terbantu khususnya alumni yang keluar atau lulus dari SMAN 1 Rawamerta yang tidak bisa melanjutkan kuliah mereka disalurkan melalui jalur BKK untuk ke dunia kerja. Dan Alhamdulillah banyak sudah yang terserap, bahkan ada yang sudah bekerja di Perusahaan tersebut,” terangnya.

Saat di singgung terkait tentang kenapa ada BKK di SMAN 1 Rawamerta Omat Iskandar mengatakan, ” BKK biasanya ada SMK ya kan ? asal mulanya kami terdorong karena keprihatinan masyarakat khususnya anak usia produktif yakni lulusan sekolah tingkat menengah atau kejuruan di sekitar sini yang sulit untuk daftar kerja, akhirnya kami berinisiatif agar di sekolah SMAN 1 Rawamerta untuk mendirikan BKK dan Alhamdulillah pada saat itu diizinkan. Maka sejak saat itulah kami ini bahu membahu bersama dengan keluarga besar SMA 1 Rawamerta untuk go publik. Untuk itu agar BKK yang ada di SMAN 1 Rawamerta selalu kami sebarkan melalui Instagram, Facebook dan Twiter,” ungkapnya.

Harapan saya ke depan SMA Negeri 1 Rawamerta dengan adanya BKK tidak lagi dipandang sebelah mata, artinya ternyata di SMAN 1 Rawamerta yang ada di kampung yang jauh di Mato ternyata bisa eksis ketika ada BKK, nah Alhamdulillah sekarang sudah terpetik murid kami setiap tahun ajaran baru selalu bertambah dan bertambah. Dan saat ini Insya Allah akan didukung dengan prasarana gedung yang cukup presentatif.

Dan Insya Alloh untuk persyaratan di BKK SMAN 1 Rawamerta tidak akan terlalu sulit, hanya saja nanti harus daftar sebagai member, dan mempunyai NPWP, dan Vaksin Booster ke tiga. Untuk persyaratan lainya bisa menyusul,” pungkasnya.

(U.Spryd/Red)

Satreskrim Polres Karawang Berhasil Grebek Gudang Oplosan Gas LPG

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Hadicaksono dengan dampingi Kasatreskim Polres Karawang AKP Arif Bustomi beserta Humas Polres Karawang menggelar press konferes terkait penyuntikan tabung gas LPG di sebuah gudang yang berlokasi di dusun Babakan Cebong Desa Parungsari Kecamatan Telukjambe Barat Karawang, Senin (24/7/2023)

Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Hadicaksono dalam press konferes mengatakan terkait tindak kejahatan yang di lakukan oleh tersangka.

“Jadi awal mulanya tim dari Satreskrim Polres Karawang sedang melaksanakan patroli pada hari Jumat kemarin pada tanggal 20 Juli 2023 di wilayah Desa Parungsari dusun Babakan Cebong Kecamatan Telukjambe Barat. Kemudian anggota menemukan sebuah bekas bengkel yang tanpa adanya plang yang di dalamnya di temukan adanya sebuah praktek yang dicurigai, dan ternyata benar adanya, ketika kecurigaan dari anggota ditambah dengan informasi dari masyarakat akhirnya tim berhasil masuk dan mendapati ada dua orang pelaku sedang melakukan proses penyuntikan gas LPG, jadi yang dipindahkan itu yang dibedakan dari gas LPG 3Kg dari pemerintah dimasukkan ke dalam tabung gas 12Kg dan 5¹/²Kg”, ungkapnya.

Lebih lanjut Kapolres Mengungkapkan bahwa tindakan tersebut sudah berjalan selama 1 tahun.

“Lokasi ini sudah beroperasi selama 1 tahun lamanya dan sudah hampir mencapai ribuan tabung gas ukuran 3Kg yang dibeli oleh pelaku yang kemudian dipindahkan ke tabung gas yang berukuran 12Kg dan ukuran 5¹/²Kg. Dan setelah kami tafsir dari kerugian yang dialami oleh negara bisa mencapai ratusan juta selama 1 tahun ini, karena di dalam satu Minggunya saja itu bisa hampir mencapai 15 sampai 20 tabung gas yang dihasilkan dari hasil penyuntikan itu, kemudian kalau berbicara kerugiannya gara-gara yang diderita itu bisa mencapai ratusan juta selama 1 tahun”, paparnya.

“Adapun tersangka yang kami amankan adalah pelaku yang menyuntik langsung yaitu dengan inisial EA warga dari Kabupaten Subang 26 tahun dengan pekerjaan serabutan, kemudian PSKDH 38 tahun yang ikut membantu proses penyuntikan tabung gas LPG ini”.

Dan saat ini kami masih melakukan pengejaran terhadap satu orang tersangka yang menyewa atau yang memfasilitasi lokasi ini yang berinisial DI. Kami berharapkan dalam waktu dekat yang bersangkutan bisa segera menyerahkan diri atau kami akan melakukan penangkapan. Akibat perbuatanya pelaku dapat terkena pasal 50 undang-undang tentang migas yang sudah diperbarui dari pasal 40 undang-undang ciptakerja dengan ancaman hukuman selama 6 tahun dan denda 6 miliar rupiah.

(Red)