Beranda blog Halaman 511

Berencana Maju Di Pilkades 2024, Usman Berharap Lahirnya Pemimpin Yang Berpihak Pada Masyarakat Kecil

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pastinya akan di hebohkan oleh pesta demokrasi dalam rangka Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan di selenggarakan dalam akhir tahun 2024 mendatang. Usman asli putra Kalangsari yang juga sebagai dewan pembina di salah satu media online Gelar News berencana akan maju mencalonkan diri dalam persaingan Pilkades 2024 yang akan datang, Sabtu (15/07/2023)

Dalam perbincangan hangat dengan awak media INFOKEADILAN.COM di rumah kediamannya, dirinya membeberkan dengan panjang lebar ihwal ketertarikannya yang akan ikut berkompetisi untuk maju di Pilkades mendatang.
Menurutnya, bahwa dirinya mempunyai hak yang sama dalam memajukan desa tercintanya, karena masih banyak yang harus di perbaiki dari berbagai bidang, salah satunya bidang ekonomi kerakyatan yang selama ini jadi momok yang sangat membebani masyarakat Kalangsari pada umumnya”, ungkapnya.

“Kalaupun saya disini berencana untuk maju nanti di Pilkades 2024, fokus utama saya adalah membenahi perihal bantuan bantuan yang selama ini di kucurkan oleh pihak pemerintah pusat. semua harus tepat sasaran pada masyarakat yang membutuhkan”,tandasnya.

“Yang sekarang jadi momok menakutkan adalah kecemburuan sosial dari warga masyarakat yang tidak mampu tapi tidak mendapatkan bantuan. Namun sebaliknya masyarakat golongan menengah ke atas menjadi prioritas, nah ini harus jadi bahan evaluasi kedepannya, bahkan harus menjadi bahan perhatian utama agar tidak timbul polemik kecemburuan sosial yang selalu terjadi selama ini”, tegasnya.

Besar harapan saya mudah-mudahan kedepan menjelang satu tahun yang akan datang sebelum hari pemilihan Pilkades akan lahir figur sosok pemimpin yang amanah, yang lebih bisa merakyat, dinamis dan fleksible tanpa menimbang dia warganya atau darimana pendukungnya, semua harus di raih dengan baik setelah selesainya pesta demokrasi tersebut”, tutupnya

 

(D’Sukarya)

Team Qasidah Al fadly Tampil Meriahkan Ajang Festival Qasidah Tingkat Desa, Ketua Team Rikha Dewi Fitria Optimis Jadi Juara

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM Rikhqa Dewi Fitria seorang mojang Karawang tinilih tahun 2019 nampak hadir di acara Festival Qasidah tingkat desa yang di selenggarakan di aula Desa Mulyasari, Minggu (14/7/2023)

Antusias peserta dari perwakilan grup terlihat padati halaman dan kemeriahan pun nampak di Desa Mulyasari disaat acara berlangsung.

Rikha Dewi Fitria yang menjadi ketua dari team Al fadly mendapat urutan No. 4 menjelaskan, bahwa persiapan menjelang festival lomba qasidah kali ini selama dua bulan.

Lebih lanjut Rikha menambahkan menurutnya, dari team Alpadli menampilkan peserta sebanyak 13 orang, dan itu sudah ditentukan oleh panitia dalam teknikal meeting seminggu yang lalu, dan boleh ganjil dimulai dari 9, 11, dan paling banyak 13 orang”, ucapnya.

Untuk team Al fadly optimis menjadi juara untuk mengangkat nama RT 02 dan RT03 kita tidak boleh pesimis karna kita sudah latihan kerja keras kita ingin membuahkan hasilkan yang terbaik.

Harapan kedepan dengan di adakannya festival qasidah seperti ini akan mendongkrak para pemuda menjadi ejen ke depanya bahwa qasidah tidak boleh mati, walaupun sudah banyak kesenian-kesenian yang lainya tetapi qasidah sudah lahir dari lama yang harus kita lestarikan”, pungkasnya.

(Ltf/Bodong)

Anggota DPRD Jabar Hj. Sri Rahayu Agustina Laksanakan Reses Ke V Di Desa Mekarjaya Purwasari

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Kunjungan Kerja Komisi V DPRD Jabar Hj. Sri Rahayu Agustina,S.H di Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari, Jum’at (14/7/2023)

Dalam kunjungan reses kali ini Hj. Sri Rahayu Agustina,S.H mensosialisasikan program perda No.5 Provinsi Jawabarat kepada masyarakat Desa Mekarjaya.

Kurang lebih 100 orang perwakilan warga yang hadir diacara tersebut. Nampak hadir pula Sekdes Mekarjaya mewakili Kepala Desa yang tidak bisa hadir.

Saat di konfirmasi seusai acara Hj. Sri Rahayu Agustina, S.H menjelaskan, tentang kegiatan sore hari ini adalah sosialisasi perda No.5 Provinsi Jawabarat kepada masyakat.

Kebetulan team menjadwalkan hari ini di Desa Mekarjaya Kecamatan Purwasari untuk mensosialisasikan tentang peluasan perda No. 5 Provinsi Jawa Barat.

Memang masyarakat banyak yang tidak tau Perda, apa saja sih yang sudah dijalankan di Jawa Barat.

Alhamdulillah kunjungan kali ini adalah yang kedua sedangkan yang pertama di Rawamerta, mudah-mudahan dengan diadakannya sosialisasi seperti bisa serap oleh masyarakat khususnya Desa Mekarjaya”, ucapnya.

Adapun yang di garis bawahi terkait perda tersebut adalah
terkait lingkungan hidup, bagaimana caranya kita melindungi lingkungan ?

Adapun manfaat dan pelestarian keadilan meliputi kebersamaan, transparansi, partisipasi, dan akuntabel keberlanjutan yang berbasis kearifan lokal dan keterpaduan serta keseimbangan dan pemberdayaan masyarakat.

Didalam pasal 3 di jelaskan bahwa untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkawasan lingkungan melalui pemanfaatan potensi jasa lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

selanjutnya untuk meningkatkan perlindungan para pihak terhadap upaya menjaga, memelihara, dan memanfaatkan jasa lingkungan hidup sebagai output dari lingkungan ekologi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pengelolaan secara berkelanjutan itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, jelasnya.

Sedangkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup secara seimbang dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan memberikan fasilitas hukum dalam kesediaan pembayaran jasa lingkungan hidup untuk lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup”,pungkasnya

(Ltf/Bodong)

Lagi Akibat Dakor Proyek, Di Duga Terjadi Kekisruhan Sesama Rekan Satu Profesi

0

KARAWANG I INFOKEADILAN.COM I Pembangunan penurapan saluran Proyek Dinas PUPR Kabupaten Karawang di dusun Kalenjeruk RT 001/003 Desa Sukamekar Kecamatan Jatisari  yang dikerjakan oleh CV.ANANDA RESA di duga membuat kegaduhan bagi wartawan.

Pasalnya, pihak pelaksana  proyek tersebut telah memberikan sejumlah uang kepada seseorang yang konon katanya di duga berprofesi sebagai wartawan bernama G. Dimana uang tersebut biasa disebut Dakor atau Dana Koordinasi untuk diberikan kepada para wartawan yang manakala di saat pemborong akan memulai melaksanakan pekerjaannya.

Menurut keterangan para pekerja dilokasi bahwa proyek tersebut adalah milik H.

“Adapun untuk koordinasian wartawan tersebut sudah diserahkan ke pak G,” ungkap salah seorang pekerja kepada awak media, Kamis (13/7/2023) dilokasi.

Akan tetapi H saat dikonfirmasi awak media membenarkan bahwa dirinya telah memberikan sejumlah uang kepada orang yang mengaku sebagai wartawan tersebut.

“ya, saya sudah berikan uang kepada G, untuk dikasihkan ke rekan media,” ungkap nya.

Guna memastikan kebenaran informasi tersebut, wartawan media ini langsung menghubungi G melalui pesan WhatsApp dan menanyakan uang yang diberikan H kepadanya untuk dibagi-bagikan kepada rekan media.
“Bener pisan,” ucapnya singkat.

Kemudian G menambahkan “Mau diberitakan ?,” katanya.

Menanggapi hal itu wakil ketua Media Independen Online (MIO) Indonesia DPD Jawa Barat Irwanto  mengatakan, bahwa wartawan itu tugasnya adalah sebagai kontrol sosial bukan tukang bagi bagi duit dana koordinasi. Bila sudah keluar dari Pungsinya maka itu namanya oknum.

“Nanti saya coba Koordinasi dengan pimpinan redaksinya. Kebetulan diorganisasi MIO Indonesia ini ada media tersebut yang gabung juga,” katanya.

Irwan menambahkan, dengan pemborong memberikan uang untuk dibagikan kepada para wartawan, bila dicermati seperti politik.

“Jangan mau diadu dombakan sesama rekan. Masing-masing aja. Jangan main tekel. Biarkan masing-masing menjalankan tugas dan fungsi nya,” pungkas Irwan.

(Red)

Sederhana Dan Merakyat, Dadan Hamdani Maju Sebagai Bacaleg Dapil I Pada Pileg 2024 Mendatang

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Menjelang pesta Demokrasi tahun 2024 mendatang Dadan Hamdani yang juga merupakan Ketua DPC PSI Karawang Barat, yang mempunyai figur sederhana dan energik mencoba peruntungannya dan berusaha meramaikan kancah perpolitikan dengan mendeklarasikan maju dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2024 dengan memakai kendaraan Politik partai PSI.

Dalam obrolan santainya dengan awak media INFOKEADILAN.COM menurutnya, bahwa anggota legislatif itu harus simple dan harus mempunyai jiwa yang dinamis dalam menjalankan tugas dengan sebaik baiknya, anti korupsi dan anti intoleransi,” ucapnya.

“Kalau semua itu sudah tertanam dengan baik, Insya Allah kepentingan masyarakatnya akan lebih di utamakan dari pada kepentingan pribadi atau golongannya itu sendiri”, tegasnya kepada awak media, Jum’at (14/7/2023)

“Sebagai pendatang baru di kancah perpolitikan di Kabupaten Karawang dan berangkat dari partai yang baru beberapa tahun berdiri, mungkin secara pribadi saya sendiri mengukur sejauh mana khalayak masyarakat secara umum bisa mengenal saya secara personal maupun secara organisasi partainya, tapi Insya Allah Bismillah, dengan niat baik serta dukungan dari orang tua yang paling utama dan disertai oleh dukungan keluarga semua, Insya Alloh hasilnya akan maksimal”, Ungkapnya.

Kang Dadan Menambahkan, besar harapan saya di pesta demokrasi nanti di tahun 2024 menjadi pesta demokrasi yang damai yang jauh dari isu politik sara yang kesannya seakan menjatuhkan atau menciderai semangat demokrasi itu sendiri yang sudah berjalan selama lebih dari beberapa puluh tahun yang lalu dari semenjak berakhirnya kekuasaan jaman orde baru”, tutupnya”

 

(D’Sukarya)

Perihal Isu Dugaan Mark Up Jual Beli LKS Di Lingkungan Sekolah SDN Sukaharja II, Begini Kata Kepsek Marcelina Spd

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Perihal adanya isu dugaan Mark Up jual beli buku LKS yang terjadi di lingkungan sekolah SDN Sukaharja II Kecamatan Telukjambe Timur akhirnya terjawab tuntas, pasalnya hasil wawancara awak media INFOKEADILAN.COM dengan Kepala Sekolah Marcelina S.Pd dalam keterangannya pada team awak media ini menjelaskan secara panjang lebar mengenai isu yang menyeruak tersebut di lingkungan sekolahnya, Kamis (13/07/2023)

Menurut Marcelina S.Pd ” bahwa isu yang berkembang tersebut tidak benar adanya, karena pihak sekolah membebaskan bagi orang tua/wali murid untuk membeli buku LKS secara bebas, yang terpenting apa yang mereka beli sesuai dengan buku yang di ajarkan oleh pihak sekolah”, terangnya.

Foto : Marcelina Spd Kepala Sekolah SDN Sukaharja II

Jadi sekali lagi disini saya tekankan, tidak ada pihak sekolah yang memperjual belikan buku LKS seperti yang di bicarakan.

“kalaupun ada dari orang tua/wali murid yang merasa seperti itu baiknya di pertemukan, biar urusan langsung clear, dan tidak jadi prasangka yang buruk”, tandasnya.

“Semua bebas kok, mau membeli buku di mana saja, yang paling penting apa yang mereka beli sama dengan yang di ajarkan oleh pihak sekolah”, timpalnya.

Sementara itu Kepala Bidang SD dan SMP Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Karawang Yani Heriyani saat di konformasi perihal adanya dugaan mark up jual beli buku LKS di SDN Sukarharja II Kecamatan Telukjambe timur via Whatsapp menjawab,” Wa allaikum salam, Saya harus kordinasi dulu sama korwil dan sekolahnya, mohon maaf,” Jawabnya singkat.

(D’Sukarya/Lutfy)

Pemerintah Kabupaten Karawang Gelar Acara Gebyar Paten Di Halaman Kantor Kecamatan Tirtamulya

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Kunjung kerja wakil bupati Karawang H.Aep Syaepuloh,SE di acara Gebyar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) yang di gelar Pemerintah Kabupaten Karawang di halaman kantor Kecamatan Tirtamulya, pada Rabu (12/7/2023).

Dalam Gebyar Paten tersebut, menghadirkan beberapa pelayanan administrasi, seperti diantaranya, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan pajak daerah PBB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan seluruh layanan dinas di Karawang.

Bukan hanya membuka pelayanan administrasi saja, para pelaku UMKM unggulan dari setiap desa juga menjajakan produk-produk mereka. Salah satu produk UMKM yang menjadi unggulan di Kecamatan Tirtamulya adalah Boneka.

Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh saat di konfirmasi seusai acara menjelaskan acara gebyar paten di Kecamatan Tirtamulya Alhamdulillah berjalan lancar.

Bahwa Gebyar Paten memiliki tujuan memberikan pelayanan terbaik serta memudahkan atau mendekatkan pelayanan ke masyarakat”, ucapnya.

H. Aep juga mensosialisasikan masalah pencegahan stanting di Desa Citarik Kecamatan Tirtamulya.yang dimana stanting di Tirtamulya mencapai kurang lebih ada 21 orang dan Alhamdulillah tadipun antusias peran masyarakat khususnya anak anak para genderasi muda.

Aep menambahkan stanting adalah musuh kita bersama tentunya kita harus cegah,karna kita yakin bahwa stanting bisa kita obatin semua,”tandasnya.

Ditempat yang sama Camat Tirtamulya Muhana menuturkan,acara paten hari ini sukses dan meriah sekali, untuk antusias masyarak, partisipasi perangkatnya, kekompakan parakepal desanya sudah bagus sekali.

Gasing pa Kabayan juga menjadi rangkayan acara gebyar paten,yang digagas oleh puskesmas Tirtamulya dengan pemerintah desa Citarik.

Dan Gasing pa Kabayan ini menjadi pilot project, nanti posyandu itu harus ada kebunnya, ada ternaknya dan hasilnya diolah diposyandu sebagai bagian dari makanan penambah gizi untuk parabalita”,paparnya.

Selain penanganan stanting digebyar paten kali ini, ada perwakilan sekolah lansia yang menjadi icon atau ciri khas Kecamatan Tirtamulya, karena di Kecamatan lain tidak ada, dikita ada di Tirtasari,mereka ditampilkan dan diwisudakan.

Dalam kegiatan gebyar paten menghadirkan para kelompok UMKM yang sudah dibentuk komunitas sebelum acara paten ini,yang dimana isisinya tidak kurang dari 30 UMKM yang sudah tergabung”, pungkasnya.

(Ltf/Bodong)

IWO Indonesia Audiensi Dinsos Karawang, Dinsos Tak Bisa Jawab ! Minta Danilaga Segera Dipanggil dan Jelaskan Kekisruhan Yang Ada.

0

KARAWANG |INFOKEADILAN.COM |  Sejak awal IWO Indonesia melakukan kajian-kajian dan penelurusan terkait kejanggalan yang ada atas munculnya Rp. 7.1 milyar di APBD 2018 untuk Yayasan Karawang Sejahtera.

Padahal sudah jelas dan diketahui Yayasan tersebut bermasalah dengan hukum dalam menyalurkan anggaran bantuan sosial anak yatim di tahun anggaran 2017 APBD Kabupaten Karawang.

Saat ditemui awak media dari Tim IWO Indonesia DPD Karawang Ketua Yayasan Karawang Sejahtera, Leo dan Ketua LKSA Karawang Sejatera, Mamun Najid secara kompak dan bersikukuh, Yayasan dan Lembaganya tidak pernah memberikan proposal pengajuan kepada Dinas Sosial Kabupaten Karawang.

“Tidak, Tidak pernah dari kami ada yang mengajukan proposal kepada Dinsos,”kata Ketua Yayasan Karawang Sejahtera, Leo Selasa (11/7/23).

“Begitu juga dari LKSA tidak pernah mengajukan lagi,”diungkapkan Mamun Najid.

Untuk lebih jelasnya masalah tersebut IWO Indonesia melakukan audiensi ke Dinas Sosial Kabupaten Karawang yang hanya bisa ditemui Sekretaris Dinsos.

“Kami tidak bisa memberikan penjelasan secara detail terkait permasalahan yang ada, khawatir salah jawabannya,”ungkap Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Bambang. Rabu (12/7/2023)

“Kami akan meminta pak Danilaga untuk memberikan penjelasan, dan segera kami kabarkan kepada Ketua IWO Indonesia DPD Karawang untuk jadwal audiensi berikutnya,”jelasnya.

Ditempat yang sama Ketua IWO Indonesia DPD Karawang Syuhada Wisastra menegaskan bahwa Dinas Sosial harus segera menjelaskan secara resmi dan jelas terkait munculnya anggaran Rp. 7.1 milyar di APBD 2018 untuk Yayasan Karawang Sejatera.

“Kami berharap Dinas Sosial Kabupaten Karawang harus segera menjelaskan terkait munculnya anggaran tersebut, siapapun yang mengetahui masalah itu tetap Dinas Sosial yang harus bertanggungjawab,”tegasnya.

“Kami akan terus melakukan penelusuran dan kajian-kajian terkait semua bantuan-bantuan sosial anak yatim yang dianggarkan oleh Dinas Sosial dan disalurkan melalui puluhan yayasan-yayasan yang terdaftar di Dinsos,”pungkasnya.

(Red)

Ada Apa Sebenarnya Antara Kepala Desa Dengan Ketua BUMDES Makmurjaya

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES) seyogyanya menjadi satu lembaga usaha yang harus mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Desa (Pemdes)
Akan tetapi lain halnya dengan yang terjadi di Desa Makmurjaya Kecamatan Jayakerta, adanya dualisme informasi yang akhirnya menjadi pertanyaan besar, pasalnya ketika di konfirmasi ketua Bumdes menyatakan, bahwa tidak ada anggaran untuk Bumdes semenjak Kepala Desa menjabat dari 2021 hingga sekarang di tahun 2023″,ucap ketua Bumdes kepada awak media, Kamis (13/7/2023)

Hal jelas ini berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh pihak Kecamatan bahwa sebenarnya pada TA 2022 tahap 2 Pemdes Makmurjaya mengalokasikan anggaran sebesar Rp.15 juta untuk dikelola oleh pihak Bumdes.

Dan alokasi anggaran tersebut disinyalir digunakan untuk usaha ternak lele atau budi daya ikan lele.

Tentunya dari dua keterangan yang bertolak belakang ini menimbulkan sejumlah pertanyaan, apakah betul anggaran tersebut memang untuk bumdes dan alokasi anggaran tersebut itu di kuasakan pengelolaannya kepada pihak Bumdes untuk ketahanan pangan.

Pernyataan ini di dasari dari keterangan pihak Bumdes yang menyatakan dengan tegas bahwa Kepala Desa belum pernah menganggarkan untuk Bumdes.

Dan sampai detik ini belum ada klarifikasi atau keterangan yang disampaikan pihak Kepala Desa guna klarifikasi kebenaran informasi yang berlembang saat ini.
Apakah alokasi DD TA 2022 Tahap 2 betul untuk Bumdes atau untuk ketahanan pangan yang diserahkan pengelolaanya oleh pihak Bumdes.

(Red)

Cium Bau Aroma Korupsi Perihal Robohnya Pembangunan Jembatan Lampean, Di Laporkan Dirut Arya Mandalika Ke Polda Jabar

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Direktur Utama LBH Arya Mandalika Hendra Supriatna, SH.MH melaporkan pejabat Dinas PUPR Karawang ke Polda Jabar terkait ambrolnya jembatan yang baru dibangun, yang berlokasi di dusun Lampean Desa Kedawung Kecamatan Lemah Abang Karawang.

Hendra mengatakan, hari ini kami dari kantor hukum Arya Mandalika melaporkan pejabat Dinas PUPR Karawang berinisial DA dan CP ke Polda Jabar.

“Kami menduga ada indikasi korupsi di proyek jembatan yang dikerjakan oleh CV. Mitra Unggul Sejahtera, kenapa bisa terjadi jembatan yang baru beres di bangun sekitar beberapa hari namun sudah roboh dan patah, ini penuh dengan misteri,”ungkapnya, Rabu (12/7/2023)

Hendra mendesak Polda Jabar segera memeriksa pejabat Dinas PUPR Karawang tersebut dan jika terbukti ada praktek korupsi pada proyek jembatan tersebut segera tangkap dan penjarakan,”tegasnya.

(Ltf/Bodong)