Beranda blog Halaman 517

Penerimaan Siswa Baru SMAN 1 Karawang Sudah Sesuai Prosedur, Begini Kata Dirut Arya Mandalika

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jalur prestasi raport di SMAN 1 Karawang untuk tahun ajaran 2023-2024 dianggap penuh kejanggalan dan dipertanyakan sejumlah pihak karena nilai tertinggi PPDB SMAN 1 Karawang di dominasi siswa dari SMPN 2 Teluk jambe timur.

Menanggapi tudingan tersebut, Hendra Supriatna SH.MH selaku kuasa hukum SMAN 1 Karawang menegaskan panitia seleksi penerimaan siswa baru SMAN 1 Karawang sudah menjalani proses seleksi sesuai aturan perundang undangan yang berlaku, SMAN 1 Karawang merupakan SMA favorit dan SMA percontohan di Karawang yang tidak akan melakukan hal hal diluar prosedur, proses seleksi penerimaan siswa baru SMAN 1 Karawang sudah sesuai koridor tidak ada kejanggalan,”ujarnya, Sabtu (24/6/2023)

Menurut Hendra, “penilaian raport siswa itu dikeluarkan sekolah asal siswa, sesuai dengan prestasi siswa selama mengenyam pendidikan di SMP, dan SMAN 1 Karawang hanya menjalankan proses administratif yang sesuai dengan persyaratan – persyaratan yang telah ditetapkan pada seleksi PPDB jalur prestasi raport tersebut”, pungkasnya.

(Ltf/Bodong)

Sebuah Klinik Di Karawang Habis Di Lalab Si Jago Merah

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Warga Karawang dibuat panik saat si jago merah beraksi dan membakar Sebuah Klinik dan Pet Shop di Jalan Suroto Kunto No. II Karawang (Perempatan Johar) warga yang dekat dengan kejadian tersebutpun langsung mengeluarkan barang berharga mereka dari dalam rumah, Sabtu malam (24/06/2023)

“saat di konfirmasi salah satu pemilik mengatan tidak tau apa penyebab kebakaran terjadi, yang saya tahu api sudah membesar dan mengeluarkan asap dari gudang belakang, saya langsung selamatkan hewan-hewan titipan pasien dan minta pertolongan warga,”ujar Reni Sinaga.

Sebanyak empat unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas berhasil memadamkan api dalam waktu sekitar 30 menit sehingga kebakaran tidak merambat ke toko sebelah dan rumah warga di belakang toko tersebut. Hampir 70 persen barang – barang dalam toko tidak dapat terselamatkan.

Sayen, salah seorang petugas Damkar Karawang,” untuk memadamkan api kami menurunkan sebanyak 4 damkar, kami mulai memadamkan api sejak pukul 17.15. Alhamdulillah pukul delapan kurang lima menit api sudah dapat kami padamkan.” pungkasnya.

Dokter Klinik dan Pet Shop terlihat syok dan sedih melihat toko kliniknya ludes terbakar. Sejumlah petugas dan beberapa warga sekitar mencoba menenangkan Dokter Klinik tersebut.

Kerugian hingga saat ini belum dapat dihitung, saat ini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut.

(Ltf/Bodong)

Hindari Terjadinya Inflasi Pemkab Karawang Gerak Cepat Laksanakan Sosialisasi

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Guna menghindari terjadinya inflansi pemerintah bergerak cepat melaksanakan sosialisasi dan sidak langsung kelapangan. Kali ini sosialisasi di lakukan di daerah Kabupaten Karawang tepatnya di Gedung Serbaguna Bintang Maruli, Jl. Raya Syeh Quro Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, Sabtu (24/6/2023)

Bersama Forum Edukasi Publik sinergi inovasi dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan Kabupaten Karawang.

Adapun dampak dari penyebab inflasi lainnya yakni adanya peningkatan biaya produksi, bertambahnya uang yang beredar di masyarakat, dan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran.

Dampak inflasi sendiri seringkali identik dengan efek negatif karena kenaikan harga barang sehingga membuat daya beli masyarakat menurun, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.

Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin.

Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

Pada kesempatan tersebut, Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Karawang, atas keberhasilannya dalam menjaga kestabilan harga bahan pangan pokok

“Kami sempat hadir untuk melihat langsung kondisi kestabilan harga bahan pokok dan lainnya di Pasar Johar Karawang,sebelum kami hadir dalam acara ini dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Karawang yang telah serius memperhatikan kestabilan harga bahan pokok di pasaran,”ujar Jerry.

Acara tersebut sebut diselenggarakan oleh Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) DPD Partai Golkar dan dihadiri oleh Putri Komarudin yang mewakili pemerintah pusat, Sri Rahayu Agustina, mewakili pemerintah provinsi dan Napak hadir Cellica Nurrachadiana Bupati Karawang yang sekaligus mewakili Pemda Karawang dalam acara ini yang sukses berkoordinasi dalam mengontrol ketersediaan pangan.

(Ltf/Bodong)

Sambut Hari Raya Idul Adha 1444 H Komunitas Motor FRC Bandung Berikan Bantuan Sembako Dan Santunan

0

KARAWANG| INFOKEADILAN.COM |Sambut Hari Raya Idul Adha 1444 H komunitas motor FRC Bandung berikan bantuan dan santunan bertempat di Desa Cisaga Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang tepatnya di wilayah Perum Perhutani KPH Purwakarta, RPH Kutapohaci dan BKPH Telukjambe, Sabtu (23/6/2023)

Kegiatan Bakti Sosial (Baksos) dan bantuan untuk warga serta santunan kepada anak yatim dan piatu yang di sumbangkan oleh komunitas motor FRC tersebut secara langsung di berikan oleh Ketua komunitas FRC Edi Sukmawan S.H, kepada H. Jumadi selaku pihak aparatur pemerintahan Desa Mulya Sejati dengan di saksikan oleh pihak LMDH, H. Yayat Sudrajat S.H, pihak Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, pihak Perhutani KPH Purwakarta beserta Humas, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Adapun bantuan yang di berikan oleh komunitas motor FRC Bandung tersebut selain santunan kepada anak yatim piatu dan jompo juga di tambah dengan dua ekor kambing dan bantuan sembako.

Ketua komunitas motor FRC Bandung Edi Sukmawan S.H, pada saat memberikan bantuan dan santunan tersebut menyampaikan, ” Kami atas nama komunitas motor FRC Bandung melaksanakan baksos ini dalam rangka menyambut hari raya Idul Adha 1444 H, dimana kegiatan baksos ini Alhamdulilah merupakan kegiatan rutin yang kami lakukan, intinya karena kami ingin bisa berbagi dengan masyarakat sekitar wilayah hutan, khususnya di RPH Kutapohaci, BKPH Telukjambe dan KPH Purwakarta”, ucapnya.

Lebih lanjut Ketua FRC mengatakan, “apa yang kami berikan hari ini walaupun mungkin tidak seberapa nilainya, tapi yang jelas kami berikan ini dengan rasa ikhlas hati ridho lilahita’ala.
Semoga apa yang sudah di berikan dapat bermanfaat dan menjadi berkah buat mereka, khususnya untuk para donatur, dan umumnya untuk kita semua.

Selain itu tak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada para donatur dan pihak yang terlibat atas support dan dukunganya khususnya kepada jajaran management KPH Purwakarta, semoga selalu di berikan keberkahan dan sukses dalam segala bidang”, pungkasnya

(Red)

 

Oknum Kadus Tambak Sumur Di Duga Pungut Biaya Pembuatan SKD Hingga Jutaan Rupiah

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Kembali terjadi di duga seorang oknum Kepala Dusun Desa Tambak Sumur Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang jadi sorotan publik. Oknum Kepala Dusun berinisial NR tersebut diduga telah melakukan pungutan uang kepada Towi warga Dusun Karang Mulya RT 13/06 Desa Tambak Sumur untuk membuat Surat Keterangan Desa (SKD) dan pembuatan sertifikat tanah dengan mematok biaya sebesar Rp. 6 juta rupiah.

Dikatakan Towi sebagai pemohon dirinya mengajukan pembuatan SKD untuk pembuatan sertifikat tanah, akan tetapi dirinya di mintai uang oleh oknum Kepala Dusun berinisial NR tersebut sebesar Rp. 6 juta rupiah.

Menanggapi adanya hal tersebut Wawan Gunawan selaku Sekretaris Ormas GMPI DPC Tirtajaya merasa geram, menurutnya tindakan tersebut jelas sudah di luar batas kemanusiaan, karena walau bagaimanapun perihal nominal angka pembuatan surat kelengkapan atau legalitas tanah itu di ukur sesuai volume luas secara keseluruhan lahan tersebut.

“Ya menurut sepengetahuan saya, perihal pembuatan sertifikat tanah itu mengenai harga atau nominal pembuatanya bagaimana ukuran atau volume luas dari keseluruhan lahan itu, baru nanti di kalkulasikan dengan persentase dari pajaknya, setelah itu barulah timbul berapa nominal yang harus di keluarkan,” paparnya.

“Iya dong, jangan asal ceplak aja, menjatuhkan harga tanpa di ukur dulu bidangnya, semua harus sesuai prosedur dan aturanya dong”, tandasnya kepada awak media, Jum’at (23/6/2023)

Senada di ungkapkan oleh Dede Rahmat Mulyana selaku Sekretaris LSM Laskar NKRI DPC Tirtajaya, pihaknya merasa perihatin akan hal itu.

” terkait pembuatan SKD untuk kelengkapan pembuatan sertifikat tahan yang di duga di pungut biaya tersebut secara pribadi saya merasa perihatin, pasalnya masayarakat dalam hal ini jelas masih banyak yang belum memahami bagaimana cara dan alur pembuatan kelengkapan legalitas lahan atau sertifikat tanah, akan tetapi hal ini justru banyak di manfaatkan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab”.

“Bukanya menolong tapi justru malah menekan. Padahal semua itu sudah jelas ada prosedur dan aturanya. Kalaupun itu di laksanakan dengan jujur dan terbuka, maka menurut saya masyarakat juga nanti faham harus bagaimana, jadi masyarakat rasanya akan tidak mungkin jika ada hal yang sudah membantu mereka untuk tidak memberi tanda terima kasih. Jadi intinya jalankan lah sesuai prosedur dan aturanya, itu saja “, pungkasnya.

(Jeck/Red)

Berikan Kemudahan Bagi Masyarakat, Pemkab Karawang Bersama Pemerintah Kecamatan Rawamerta Gelar Kegiatan PATEN

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Pemerintah Kabupaten Karawang bersama dengan Pemerintah Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang menggelar kegiatan Gebyar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang digelar di halaman kantor Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang, Jum’at (23/6/2023)

Gelaran acara kegiatan PATEN yang di laksanakan di halaman kantor Kecamatan Rawamerta tersebut terlihat nampak antusias warga memadati halaman kantor Kecamatan Rawamerta untuk memanfaatkan berbagai jasa pelayanan yang ada. Salah satunya adalah layanan kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Dalam layanan tersebut, masyarakat dapat membuat dan memperpanjang berbagai administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan yang lainnya.

Tidak hanya pelayanan kependudukan saja masi banyak yang lain diantaranya stand UMKM dari seluruh Desa yang ada di kecamatan Rawamerta yang menjajakan jualannya dengan berbagai macam makanan dan sayuran.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati (Wabup) Karawang Aep Syaepuloh mengatakan, “Alhamdulillah dalam kegiatan PATEN kali ini tadi camat Rawamerta menyampaikan beberapa kegiatan, tentunya kegiatan PATEN ini adalah untuk memberikan pelayanan secara terpadu dengan memberikan kemudahan – kemudahan bagi masyarakat, selain memberikan pelayanan – pelayanan yang sangat mudah, tentunya hal ini akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat”, ucapnya.

Seperti yang di sampaikan oleh camat, bahwa ada sebanyak 64 UMKM, dan ini adalah salah satu tugas Dinas Koperasi, Alhamdulillah Dinas Koprasi di tahun ini kurasi untuk UMKM di Kabupaten Karawang sudah mencapai 189. Mudah – mudahan dari 189 ini yang diberikan kurasi pendampingan oleh Dinas Koprasi dan pendamping provinsi mudah mudahan salah satunya di berikan bagi para pelaku UMKM yang ada di Rawamerta”, jelasnya.

Wabup juga menegaskan, bahwa penanganan kemiskinan, stunting, dan juga inflasi di Karawang sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan gebyar PATEN yang di selenggarakan ini juga sebagai gerakan antisipasi kemiskinan stunting dan inflasi (AKSI)”, pungkasnya.

(Ltf/Bodong)

Proyek Penurapan Saluran Sekunder Di Desa Mekarjaya Di Duga Tidak Transparan.

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Pemerintah Kabupaten karawang melalui Dinas PUPR sedang gencar – gencarnya melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, baik infrastruktur maupun bidang lainya Dan saat ini Dinas PUPR Karawang melalui bidang SDA kembali merealisasikan program pembangunan penurapan saluran sekunder yang di laksanakan di Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta tepatnya di dusun Jamantri Rt 09/03, namun sangat di sayangkan program yang bersumber dari dana APBD itupun terkesan asal jadi dan di nilai tidak transparan, pasalnya lokasi proyek pembangunan tersebut tidak di temukan terpasangnya papan informasi sebagaimana mestinya.

Sehingga ini jelas sudah tabrak aturan sebagaimana yang tercantum di dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil pantauan awak media di lapangan,
F selaku mandor ketika di temui di lokasi pembangunan saat di mintai keterangannya perihal siapa pengawas dinasnya dan kenapa belum ada papan informasi berdalih tidak mengetahui.

“Perihal siapa pengawas dinasnya saya kurang hapal pak, dan untuk papan informasi lagi di bikin, kalau proyek ini milik H. Enday yang pensiunan polisi itu” jawabnya kepada awak media singkat Jum’at (23/6/2023)

Sementara itu di tempat yang sama salah seorang warga yang rumahnya tidak jauh dari lokasi pekerjaan tersebut mengaku prihatin dan merasa kecewa.

Di katakanya, “program yang menelan anggaran ratusan juta dan bersumber dari APBD tersebut tapi kenapa kok pengerjaanya di nilai asal, air masih banjir tapi proses tetap saja berjalan, terus buat apa ada pompa mesin air bahkan sampai dua mesin begitu. Bagaimana program pembangunan bisa maksimal dan mempunyai kualitas yang baik sedangkan dari mekanismenya saja seperti itu”, keluhnya.

Sebagai warga setempat jelas sangat mengapresiasi pihak pemerintah. Akan tetapi terlepas daripada itu seharusnya progres kualitasnya juga harus di utamakan.
Selain itu nampak terlihat galiannya juga dangkal, genangan air masih dimana – mana, jangan sampai uang ratusan juta yang di kucurkan pihak pemerintah menjadi program mubazir, bangunan baru beberapa bulan selesai sudah ambruk,” pungkasnya.

Dengan adanya pemberitaan ini di minta kepada pengawas dinas terkait benar – benar melaksanakan tugas dan pungsinya sebagai demi terciptanya pembangunan yang berkualitas baik.

Hingga berita ini di publish pihak pelaksana atau rekanan dari proyek pekerjaan tersebut belum bisa di hubungi.

(D’Sukarya)

Woww !! Benarkah Ada Oknum Wartawan Bagi – Bagi Dakor Proyek

0

KARAWANG |INFOKEADILAN.COM | Merupakan lembaga control sosial dan wahana komunikasi massa dan juga sebagai gerbang informasi publik yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, mencari dan memperoleh informasi lalu memberitakannya agar publik mengetahui. Selain itu juga sebagai ladang untuk mencari rizqi.

Bahkan belakangan ini kerap kali pungsi kontrolnya lemah malah lebih dikedepankan bagaimana cara agar mendapatkan uang, dengan menghalalkan segala cara tidak sesuai dengan Undang-undang Pers bahkan Kode etik Jurnalistik.

Hanya saja lucunya tidak sedikit wartawan pandai cari uang dilapangan , lobi sana sini dengan modal KTA wartawan, sementara kemampuan untuk menyajikan berita tidak dimiliki, terbukti dengan tidak ada karya tulisnya.

Saat ini ramai digunjingkan ada Oknum Wartawan yang suka bagi-bagi duit proyek pemerintah yang biasa disebut Dakor kepada para wartawan. Ironis dari sekian banyak wartawan ada yang menerima ada juga yang protes.

Sebagaimana di sampaikan salah seorang wartawan senior Gareng Gunadi sapaan akrabnya yang sudah malang melintang di dunia Jurnalis mengatakan bahwa ada oknum yang di ketahui berprofesi sebagai wartawan menjadi bagian dari pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang.

Sementara menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, di katakan bahwa Pers merupakan lembaga control sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Pers memiliki peranan penting di dalam sebuah negara demokrasi seperti di Indonesia, sebab pers menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi, media komunikasi, serta control masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi Pers di dini adalah sebagai gerbang informasi, pendidikan, bahkan hiburan, yang juga sebagai control sosial dalam pelaksanaan pemerintahan salah satunya. Dan pers selaku pekerja pelayan publik serta sebagai control sosial.

“Harusnya wartawan itu lebih profesional bukan memberi contoh bagi- bagi uang kordinasian ke rekan- rekan wartawan,” ungkap Gareng saat di group Whatsapp Karawang Jabar, Kamis malam (22/6/2023)

Hal ini tentu menjadi pertanyaan dari sebagian masyarakat dan rekan – rekan wartawan tentang sikap oknum wartawan tersebut tentang fungsi control sosialnya dimana.

“Jurnalis di tuntut untuk independen dan berpihak pada kepentingan publik, seharusnya dalam menjalan kan fungsinya benar – benar bisa memberikan manfaat kepada publik sesuai tugas pers. “Menang mereun menyampaikan keluhan rekan – rekan media melalui grup Karawang jabar,” (Bolehkan menyampaikan keluhan rekan – rekan media melalui group Karawang Jabar – Red),

Menanggapi hal itu Irwanto selaku wakil ketua Media Independen Online Indonesia (MIO Indonesia) Provinsi Jawa Barat mengatakan, seharusnya bila rekan – rekan menemukan hal sebagai mana yang di sampaikan wartawan Gareng harus berani mengambil sikap, jangan hanya sekedar berkoar.

“Tegur oknum tersebut secara pribadi bila perlu dengan tulisan, agar ada efek jera, sehingga tidak menjadi fitnah berkelanjutan,” tandasnya.

Lebih lanjut pihaknya menjelaskan menurutnya, yang disebut oknum wartawan itu bukan hanya sekedar yang suka bagi – bagi Dakor, akan tetapi wartawan yang tidak ada karya tulis nya itu juga Oknum.

“Wartawan itu harus ada karya tulisnya. Kalau orientasinya duit, ya sama aja dengan wartawan yang bagi Dakor. Oknum – oknum juga,” tegasnya.

Banyak cara dan teknik wartawan dalam mencari uang dilapangan.
“Biarkan, kalau memang sama – sama oknum jalani aja, yang di cari kan cuman duit. Bukan fungsi control sosial yang di jalankan,” paparnya.

Pihaknya berharap jangan karena Dakor menjadikan lemah fungsi wartawan sebagai sosial kontrol. Bisa saja itu bagian cara dari oknum pemborong untuk mengadu dombakan wartawan.

“Kita tidak sadar, mungkin dengan cara seperti itu kita di adukan. Buktinya tidak sedikit wartawan dengan wartawan saling jatuhkan akibat Dakor. Semoga kita semua bisa kembali kepada fitrahnya sebagai sosial kontrol. Uang perlu dicari, tapi dengan cara – cara yang lebih terhormat.
Kedepankan fungsi kontrol kita, pasti kita akan dihargai dan bernilai mahal,” pungkasnya.

(U.Spryd/Red)

 

Sesalkan Sikap Direksi Satu BPR Sayma Karya Kota Baru, Kang DJ : APH harus Segera Bertindak

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan Pasal 88 ayat (1) dan (2) UU 13/2003 jo. UU 11/2020 dan pasal 2 ayat (1) PP 36/2021) namun jauh api dari panggang, BPR Sayma Karya di duga telah melakukan mal administrasi, pasalnya meskipun Bank BPR tersebut telah terakreditasi akan tetapi pada kenyataan malah sebaliknya justru mereka memberikan upah di bawah standar dengan di tambah penekanan – penekanan yang di lakukan E sebagai direksi satu terhadap bawahannya apabila ada dana nasabah yang macet maka mereka di haruskan menutupi dana tersebut dengan uang gaji atau upah mereka sendiri.

Rosmalia Dewi selaku Kadisnaketrans Karawang saat di minta penjelasanya perihal BPR Sayma Karya yang di duga telah melakukan mal adminiatrasi hanya menjawab singkat saja, “Silakan lapor ke  Pengawas Ketenagakerjaan, kewenangannya ada di pengawas Ketenagakerjaan”Jawabnya kepada awak media singkat, Kamis (21/6/2023)

Menanggapi adanya kejadian tersebut
salah seorang aktifis muda karawang Dede Jalaludin atau yang akrab di sapa kang DJ merasa prihatin dan meminta kepada pihak – pihak yang berwenang agar segera melakukan pemanggilan terhadap perusahaan Bank Sayma Karya tersebut untuk melakukan investigasi agar apa yang di laporkan mantan karyawannya bisa terkuak secara terang benderang.

“Kalau Dinas terkait akan diam saja dan tanpa melakukan tindakan apapun, berarti saya yang akan melaporkan ke pihak APH, karena semua bukti – bukti (Rekaman Video Direksi satu) saat sedang mengintimidasi bawahannya (Karyawan) dan berikut juga ditemukan bukti foto, dan slip gaji asli sudah ada di tangan, dan saya akan dorong pihak APH untuk bertindak tegas”, tandasnya.

Lebih lanjut Kang DJ mengungkapkan, “terkait gaji atau upah di bawah UMK, itu jelas sudah masuk dalam kategori Tindak Pidana Perburuhan yang dapat di kenai sanksi pidana selama 1 tahun penjara, sesuai dengan pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Dan itu sudah jelas berdasarkan pasal 88 UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Pungkasnya.

(D’Sukarya/Lutfy)

Persoalan Politis Dalam Merealisasi Pembangunan, Hengky : Dinas PUPR Karawang Tak Perlu Takut, Masyarakat Siap Membela

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Secara mekanisme realisasi pembangunan untuk sarana dan prasarana publik berupa infrastruktur, jembatan, saluran irigasi dan bangunan yang di biayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terbagi menjadi dua usulan.

Seperti yang disampaikan oleh Hengky Setiawan selaku pemerhati pemerintahan menurutnya, bahwa usulan kebutuhan pembangunan itu dihasilkan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diserap dan ditampung, kemudian direncanakan oleh pihak ekeskutif, dalam hal ini Pemerintah.
Untuk selanjutnya yang kedua, adalah usulan kebutuhan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat melalui program reses pihak legislatif yang disebut dengan program reses.

“Reses ini merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak legislatif, dari mulai level Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan tingkat Provinsi sampai Kabupaten atau Kota,” ucapnya kepada awak media, Rabu (21/6/2023)

Lebih lanjut Hengky menjelasakan, dalam proses reses tersebut dilakukan oleh seluruh anggota legislatif di setiap Daerah Pemilihan (Dapil) masing – masing anggota. Dan selama melaksanakan perjalanan reses, setiap anggota legislatif dibiayai oleh uang Negara, untuk DPR RI bersumber dari APBN, sedangkan DPRD dari APBD.

“Akan tetapi, setiap apa yang diusulkan dari hasil reses, bukan berarti sepenuhnya akan diakomodir oleh pihak eksekutif. Namun setelah semua usulan masyarakat ditampung melalui Pokok Pikiran (Pokir) untuk kemudian diajukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Untuk kemudian aspirasi yang disetujui itu akan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setelah disetujui oleh pihak eksekutif,” jelasnya.

Jadi kesimpulannya, setelah usulan Pokir diterima, kewajiban legislatif hanya fokus melakukan monitoring. Untuk urusan teknis, sepenuhnya menjadi kewenangan eksekutif. Dan legislatif tidak boleh ikut campur, apa lagi sampai memaksa menitipkan pengusaha sebagai rekanan kerja, pasalnya secara otoritas atau kewenangan dan kompetensi dalam menilai calon penyedia jasa adalah pejabat teknis pada eksekutif,” terangnya.

“Bilamana sampai ada pihak legislatif yang mengintervensi eksekutif, itu merupakan Abuse Of Power. Begitu juga kalau sampai pejabat teknis mengakomodirnya, maka hal tersebut merupakan suatu kekeliruan, sehingga patut dicurigai adanya kongkalingkong.
Terlepas ada atau tidaknya dugaan korupsi berupa transaksional, Aparat Penegak Hukum (APH) sudah bisa masuk untuk menyelidiki,” tegasnya

Hengky juga mengungkapkan, ” di Karawang sendiri saya memperhatikan, kegiatan pembangunan dari usulan Pokir tersebut masih belum direalisasikan, khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Karena pejabat teknis dalam hal ini para Kepala Bidang (Kabid) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), diduga terpasung dalam kegamangan,”

“Jika kondisi seperti ini terus dibiarkan berlarut – larut, sudah dapat dipastikan serapan anggaran dan kebutuhan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat berpotensi terganggu, apa lagi pada bidang bangunan, secara teknis pengerjaannya lumayan memakan waktu yang cukup lama,” ungkapnya

“Yang menjadi pertanyaan saya, apa sih yang dikhawatirkan oleh PPK ? Sedangkan dalam melakukan penilaian sampai menentukan penyedia jasa, itu sepenuhnya menjadi kewenangan yang diamanatkan oleh regulasi. Jika selama tidak adanya unsur gratifikasi dan suap, tidak perlu takut,” tandasnya

“Seumpama khawatir secara aspek politis, karena tidak menampung penyedia jasa yang dititipkan oleh anggota DPRD. Masyarakat siap membela kok, selama tidak bertentangan dengan aturan. Namu Jika itu benar ada yang sampai intervensi ? Buka – bukaan saja ke ruang publik. Justru kalau sampai memaksakan kehendak legislatif, resikonya adalah hukum,” terang Hengky

“Kita ambil contoh seperti Kota Malang Jawa Timur (Jatim) dan Provinsi Jambi. Dimana pihak eksekutif juga banyak yang ikut terjerat, dari mulai Kepala Daerah, Pengguna Anggaran (PA), sampai PPK. Sebab terpaksa harus mengakomodir keinginan legislatif,” pungkasnya

(Red)