Beranda blog Halaman 520

Kendaraan Warga Karawang Ditahan Tanpa Kejelasan Seusai Antar Bantuan Korban Gempa Cianjur

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Nasib naas dialami warga karawang usai mengantarkan bantuan untuk Korban Gempa Cianjur mobil yang dikendarainya dihentikan polisi di wilayah Pancoran, Selasa (13/6/2023)

Diketahui anggota polisi yang bertugas tersebut bernama IPDA M.IQBAL Anggota PJR Subdin Bin Gakum Pancoran Jakarta Selatan.

Dikarenakan minimnya pemahaman soal tindakan tentang bentuk pelanggaran hukum maka selanjutnya sang pengendara mobil asal Karawang H.AMIRUDIN Bersama Atas Nama Kendaraan GINANJAR menyerahkan kepada pendamping hukum untuk mengurus soal kendaraan yang di hentikan dan di tahan oleh anggota PJR Pancoran tersebut

ERIS SURIYANA.SH selaku Kuasa Hukum  langsung bergerak menuju ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menanyakan perihal kendaraan kliennya yang diketahui sebelumnya telah di hentikan dan di tahan oleh PJR Pancoran tersebut.

Hasil konfirmasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menerangkan, bahwa berkas kendaraan tersebut tidak pernah sampai di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

“Berkas kendaraan klien kami yang di hentikan dan di tahan oleh PJR Pancoran tidak pernah sampai ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat malah keberadaan kendaraan tersebut berpindah ke Polsek Johar Baru” papar ERIS SURIYANA.SH

“Kami dari Kantor Hukum ERIS SURIYANA.SH yang beralamat di Karawang datang Ke Jakarta sesuai dengan surat kuasa untuk mengurus bentuk pelanggaran lalulintas yang telah dilakukan klien kami, namun sesampainya di jakarta kami menduga ada bentuk pelanggaran yang malah dilakukan oleh oknum penindak pelanggaran” Jelas Eris

“Konfirmasi kami berlanjut dengan IPDA M IQBAL selaku penindak pada saat proses kepengurusan kendaraan di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang bersangkutan menerangkan bahwa kendaraan tersebut sudah berpindah dalam penguasaan KOMPOL RUDI WIRANSYAH dalam hal ini Kapolsek Johar Baru” papar Eris

ERIS SURIYANA.SH menerangkan bahwa pihaknya selaku kuasa hukum dari Sdr. GINANJAR & H.AMIRUDIN selaku Atas nama dan Pengendara kendaraan telah melaporkan perkara tersebut kepada Divisi Propam Mabes Polri

“Kami telah melaporkan dugaan tindakan pelanggaran yang telah dilakukan oleh oknum anggota kepolisian ke Divisi Propam Mabes Polri dengan nomor SPSP2/0024935/V/2023/BAGYADUAN” jelas Eris

“Adapun nama yang kami adukan adalah Kompol Rudi Wiransyah Selalu Kapolsek Johar Baru dan IPDA M. IQBAL Anggota PJR Subdin Bin Gakum Jaksel dan Selanjutnya aduan kami telah di disposisi ke Divisi Propam Polda Metro Jaya, Namun sampai saat ini tidak ada kejelasan atas laporan kami tersebut dari pihak Divisi Propam Polda Metro Jaya” Tutup Eris.

(D’Sukarya/Red)

Dana Kelurahan Plawad Di Alokasikan Untuk Pembagunan Rehab Masjid Dan Rulahu

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Setelah direalisasikannya dana kelurahan oleh Pemkab Karawang, kini setiap kelurahan mulai melakukan pemanfaatan dana tersebut.

Hal ini seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Plawad  Kecamatan Karawang Timur, dengan melakukan beberapa pembangunan.

Adapun pembangunan yang dilakukan meliputi rehab masjid Al Istiqomah, Ar Rohmah, Pengecoran jalan lingkungan, emplacement halaman masjid Al Barkah, rehab madrasah Miftahul Amal dan 2 pembangunan pembuatan rutilahu.

Sekretaris Kelurahan Plawad Taufik Ibrohim mengatakan, pembangunan itu dilakukan Pemerintahan Kelurahan Plawad dan Seluruh pekerjaanya dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

“Pekerjaan konstruksi beberapa pembangunan yang bersumber dari anggaran Dana Kelurahan tahap 1 tahun 2023 berjumlah 7 dan tersebar dibeberapa wilayah,” kata Taufik saat dihubungi pada Senin (12/06/2023).

Pihaknya juga menjelaskan, pelaksanaan program kegiatan yang dianggarkan melalui dana kelurahan tersebut juga bagian dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musrenbang di tingkat RW.

“Semoga pekerjaan infrastruktur melalui pemanfaatan dana kelurahan ini bisa memberikan dampak baik terhadap masyarakat,” pungkasnya.

Terpisah Aries Setio Budi SE, Ketua LPM kelurahan Plawad  mengungkapkan terima kasih kepada pemerintahan Kelurahan Plawad  yang telah memanfaatkan Dana Kelurahan untuk membenahi sarana dan prasarana yang di butuhkan masyarakat.

“Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah, baik Kelurahan dan Kabupaten yang telah merealisasikan ADK untuk kemanfaatan warga, Ke depan kami berharap program-program seperti ini dapat lebih ditingkatkan,” sebutnya.

Aris yang juga merupakan sebagai tokoh masyarakat berharap, anggaran dana kelurahan yang dikucurkan Pemkab kiranya dapat memberikan dampak positif dalam percepatan penanganan berbagai kendala dalam penyediaan layanan publik terkhusus pembangunan masjid dan madrasah.

“Dengan adanya ADK, mewakili masyarakat pada umumnya dan kelurahan pada khususnya, semoga bisa dimanfaatkan sehingga pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” pungkasnya.

(Red)

Anggaran Dana Kelurahan Tahap I Palumbonsari Di Alokasikan Untuk Pembangunan Rulahu

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Setelah direalisasikannya Dana Kelurahan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang ke setiap Kelurahan yang ada di Karawang, sejak saat ini di setiap Kelurahan mulai melakukan pemanfaatan anggaran dana tersebut.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang yang melakukan beberapa pembangunan di beberapa titik yang ada di wilayahnya.

Adapun pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Palumbonsari tersebut meliputi 5 pembangunan yaitu Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) menjadi Rumah Layak Huni (Rulahu) dan pengadaan kendaraan bermotor roda tiga yang berlokasi di lima RW Wilayah Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang

Kepala Kelurahan Palumbonsari N. fitri Yuniawati AM.Keb mengatakan, pembangunan itu dilakukan oleh Pemerintahan Kelurahan Palumbonsari dan seluruh pekerjaanya dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

“Pekerjaan konstruksi beberapa pembangunan yang bersumber dari anggaran Dana Kelurahan (Dakel) tahap 1 tahun 2023 berjumlah 7 titik yang tersebar dibeberapa wilayah yang ada di ,” ucap N. fitri Yuniawati AM.Keb saat dihubungi awak media, Senin (12/06/2023).

Selain itu pihaknya menjelaskan, “bahwa pelaksanaan program kegiatan yang dianggarkan melalui Dana Kelurahan (Dakel) tersebut juga bagian dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang di tingkat RW.

“Semoga pekerjaan infrastruktur melalui pemanfaatan Dana Kelurahan (Dakel) ini bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat,” pungkasnya.

Terpisah Rojali selaku pelaksana kegiatan Kelurahan Palumbonsari mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah Kelurahan Palumbonsari yang telah memanfaatkan Dana Kelurahan (Dakel) untuk membenahi sarana dan prasarana yang di butuhkan masyarakat.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah, baik pemerintah Kelurahan maupun Pemerintah Kabupaten yang telah merealisasikan ADK untuk kemanfaatan warga, Ke depan kami berharap program-program seperti ini dapat lebih ditingkatkan,” sebutnya.

Rojali yang juga sebagai tokoh masyarakat berharap, anggaran dana kelurahan yang dikucurkan Pemkab kiranya dapat memberikan dampak positif dalam percepatan penanganan berbagai kendala dalam penyediaan layanan publik terkhusus pembangunan rutilahu ini di tahap 1.

“Semoga dengan adanya ADK bisa mewakili masyarakat pada umumnya dan Kelurahan pada khususnya bisa dimanfaatkan sehingga pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” pungkasnya.

(Red)

Perihal Permasalahan Lahan Di Ciampel, Begini Kata Kepala Desa Mulyasari

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Menanggapi pelaporan perihal dirinya ke Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Karawang, Margono selaku Kepala Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang klarifikasi dan menjelaskan kronologis permasalahanan yang sebenarnya, Senin (12/6/2023)

Margono Kepala Desa Mulyasari di hadapan awak media mengatakan, “Kami Pemerintahan Desa Mulyasari termasuk saya selaku ketua LMDH terima adanya laporan dari Asisten Perhutani (Asper) atau Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Perhutani tentang kaitan adanya pengukuran di salah satu wilayah yang ada di Desa Mulyasari, sementara surat tugas pengukuran itu adalah untuk pengukuran di Desa Mulya Sejati,” ucapnya.

Lebih lanjut pihaknya menjelaskan, “terkait dengan pengukuran tersebut masuk ke wilayah desa kami, hampir seluas 8 Hektar, sehingga sayapun langsung segera melakukan klarifikasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk selanjutnya pihak BPN mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui posisi tanahnya Perhutani, kemudian akhirnya clear dengan pihak BPN,” jelasnya.

Pihaknya juga menegaskan bahwa dari pihak Perhutani mungkin langsung menindaklanjuti permasalahan tersebut diatas ke pihak Penegakan Hukum (Gakum) Kementerian Lingkungan Hidup.

“sebanyak 5 orang tim dari Gakum Kementrian Lingkungan Hidup dengan memberikan tembusan kepada pemerintahan desa kemudian bermusyawarah dengan pihak pemerintah kecamatan (Muspika), untuk melakukan pemasangan plang,”tandasnya.

“Dan perlu saya tegaskan, sebagai LMDH saya tidak memihak kepada Perhutani, saya hanya penengah. Saya selaku pemerintah desa Mulyasari waktu itu dengan pemerintah Mulya Sejati dan Kutanegara turun langsung kelapangan untuk melakukan pemasangan plang mendampingi pihak Kementrian selama tiga hari,” tegasnya.

“Dengan luas lahan Perhutani sekitar 320 Hektar, pihaknya mencoba mengelolanya agar bisa bermanfaat buat pemerintahan desa maupun masyarakat”, imbuhnya.

”Bukan kami mau mengusik mereka yang mempunyai tanah itu. Pada intinya saya sebagai Kepala Desa harus bersikap selalu adil dan bijak kalau mereka mau berkomunikasi, namun semenjak mereka sidang, tidak ada komunikasi ke saya sama sekali dan tidak dilibatkan,”terangnya.

Sebelumnya, dilansir dari bacaklik.com,
Dengan membentangkan poster bernada protes, empat orang warga Ciampel mendatangi kantor Inspektorat dan DPMD Kabupaten Karawang yang di dampingi oleh kuasa hukumnya H. Elyasa Budianto SH untuk melaporkan Kepala Desa Mulyasari atas dugaan penyalah gunaan wewenang.

Ara, Aceng, Adang dan Dadang empat orang warga Kecamatan Ciampel yang bersengketa lahan dengan Perhutani  mendatangi kantor Inspektorat dan Dinas DPMD Karawang untuk menyampaikan aspirasi dan keluhanya atas ketidakadilan yang mereka terima terkait sengketa lahan.

“Kami menyimpulkan bahwa eksekusi tersebut merupakan eksekusi Swata, karena pada saat eksekusi lahan tersebut tidak disertai dengan petugas atau pejabat Pengadilan Negeri Karawang, dan berdasarkan informasi yang kami terima belakangan ini, diketahui pejabat dari Pengadilan Negeri Karawang tidak mengabulkan keinginan eksekusi pihak Perhutani karena telah muncul gugatan baru dari pihak kami terhadap empat orang warga Ciampel dengan nomor perkara 42/Pdt.G/2023/PN.Karawang tanggal 10 April 2023,” Pungkasnya.

(Tim)

Peringati HUT Bhanyangkara Ke 77 Polres Karawang Gelar Perlombaan Balap Sepeda

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Dalam rangka memperingati hari  Bhayangkara ke 77 tahun Kapolres Karawang mengadakan beberapa rangkaian acara olah raga yakni olah raga balap sepeda. Ikut sebagai peserta lomba balap sepeda Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) Karawang Bayangkara  Criterium Road To Tour Of Kemala Seri 1″, di sepanjang jalan By pass Karawang, Minggu (11/6/2023)

Acara tersebut secara langsung dibuka oleh Bupati Karawang dr.Cellica Nurrachadiana.
Sebanyak 265 atlit sepeda dari berbagai daerah turut serta di kejuaraan dengan berbagai kategori kelas diantaranya Women’s Open, Master B, A2L, dan NTB open dengan memperebutkan hadiah utama uang tunai dan tiket untuk mengikuti kejuaraan tour of Kemala 2 di Banyuwangi.

Patauan awak media Infokeadilan.com dalam kegiatan tersebut ada insiden ringan menimpa peserta dari team GCC Surabaya. Sidan salah satu peserta yang mengalami insiden tersebut menjelaskan, “insiden yang di alaminya berawal di tikungan, bahwa ada salah seorang pembalap lain yang jatuh, kemudian sayapun ikut terjatuh secara beruntun, Alhamdulilah beruntung cuman luka kecil lecet – lecet saja”, pungkasnya.

Sedangkan Jamalidin Nofa Ardianto dari team Dokter J. Malang Jawa Timur kepada awak media mengatakan, “adapun persiapan lomba di Karawang menurutnya biasa saja tidak ada latihan khusus karna dari bulan bulan sesudahnya banyak kegiatan dari Minggu ke Minggu selalu ada balapan”, imbuhnya.

Lebih lanjut Jamalidin mengungkapkan, ” mudah – mudahan dengan di adakannya perlombaan seperti ini di Karawang bisa membuat lebih besar, tambah di kenal lagi, dan tahun depan bisa di laksanakan lagi”, harapnya.

Menurut Jamalidin dirinya sering mengikuti perlombaan seperti ini tidak hanya di Karawang tetapi dimana ada perlombaan kalau kondisinya memungkinkan pasti berangkat.

Di singgung soal prestasi apa saja yang sudah diraih menurutnya, “team Dokter J. ini terbilang baru, kami berdiri dari tahun 2022, tapi Alhamdulillah sudah ada prestasi di lomba – lomba nasional kita sudah bisa menunjukan bahwa kita sudah bisa memberi saingan di kanca balap sepedah nasional”, pungkasnya.

Sementara itu Ketua ISSI Karawang, H. Asep Agustian kepada awak media mengungkapkan, ” Ucap syukur Alhamdulilah karena gelaran acara ini bisa diselenggerakan di Karawang mendapat kepercayaan ISSI pusat dan ISSI Jawa barat untuk menjadi tuan rumah pada kejuaraan Road to Tour of Kemala Seri 1″.

Jelas kami bersyukur atas kepercayaan yang sudah di berikan sehingga kejuaraan balap sepeda tingkat nasional ini bisa diegelar dikarawang, sehingga ini dapat mengharumkan Karawang di kancah olah raga nasional,” kata Asep pada Minggu (11/06/23).

Asep menuturkan, ISSI Karawang mengandalkan tiga atlet yang diharapkan dapat berprestasi di Karawang Bhayangkara Criterium.

“Semoga dengan kejuaraan ini dapat melahirkan bibit potensial atlet- atlet sepeda berbakat dan asli orang Karawang, sehingga Karawang dapat menjadi barometer olahraga bersepeda di Indonesia,” tutupnya.

(Ltf/Bodong).

Solidkan Barisan, Kang Ledeng Gelar Temu Kangen dan Silaturahmi Bersama Kader Dan Simpatisan Partai

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Perkuat kerjasama antar kader dan simpatisan partai Gerindra yang terdiri dari seluruh struktural partai menggelar acara temu kangen dan silaturahmi yang di laksanakan di kediaman K. Komarudin Ledeng, Minggu (11/6/2023).

Gelaran acara temu kangen dan silaturahmi antar kader dan simpatisan tersebut di isi oleh berbagai kegiatan dan perlombaan yang di ikuti oleh seluruh kader dan struktural partai tersebut berlangsung meriah dan berjalan dengan baik hingga acara berakhir.

K. Komarudin Ledeng atau yang biasa di sapa kang Ledeng dalam sambutanya menyampaikan, ” tujuan dari acara temu kangen dan silaturahmi ini digelar adalah untuk memperkuat jalinan tali silaturahmi dan tali persaudaraan antar sesama serta untuk merapatkan barisan guna memastikan bahwa struktural partai Gerindra yang sudah terbentuk akan tetap tegak lurus terhadap Instruksi Partai”, ucapnya.

Inti dari kegiatan acara temu kangen dan silaturahmi ini di laksanakan adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar Kader, sebab selama ini jarang berjumpa dan berkumpul karena mempunyai aktivitas dan kesibukan masing – masing, dan untuk kembali merajut tali persaudaraan maka kami berinisiatif untuk mengadakan acara temu kangen dan silaturahmi ini,” terangnya.

Lebih lanjut kang Ledeng menambahkan, “pertemuan para kader partai ini adalah untuk bisa saling bertukar pikiran, saling berkomunikasi dan saling berdiskusi tentang keikutsertaan dalam mendukung program – program pemerintah dan juga program partai, diantaranya, ikut terjun dalam mensukseskan dan mengawal aspirasi dari pemerintah untuk masyarakat dan lain sebagainya”, jelasnya.

“Semua struktur yang sudah ada dan sudah sepakat akan selalu taat dan patuh terhadap Instruksi partai. Kami juga secara bersama – sama akan berusaha untuk menangkal apabila ada isu-isu yang berkembang di masyarakat, dan Insya Alloh kami akan meluruskan isu yang berkembang di masyarakat tersebut nantinya. Insya Alloh partai Gerindra akan tetap solid dalam satu barisan,” pungkasnya.

(D’S/Red)

Perihal Proyek Pekerjaan Penurapan Kali Apur Tunggakjati, Begini Kata Moch Abdul Azis Praktisi Hukum Sai Bumi Ruwa Jurai

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Dinas PUPR sedang gencar – gencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang.

Namun hal tersebut seakan menjadi lahan pemanfaatan untuk mencari keuntungan oknum yang tidak bertanggung jawab, Minggu (11/6/2023)

Seperti di ketahui dinas PUPR Kabupaten Karawang khususnya bidang SDA yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan penurapan kali apur yang berlokasi di wilayah Kelurahan Tunggakjati Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang akan tetapi terkesan amburadul seakan lepas dari pengawasan dinas terkait.
Hal tersebut nampaknya sudah bukan lagi menjadi rahasia pribadi, karena hal itu sudah tidak bisa lagi di tutup – tutupi.

Ketika awak media melakukan investigasi pada pekerjaan penurapan kali apur yang berlokasi di Kelurahan Tunggakjati kecamatan Karawang Barat yang di duga tanpa pengawasan dinas terkait, dan yang lebih mirisnya lagi pada papan informasi yang di pasang di lokasi proyek tersebut tidak terantum nama CV sebagai pihak kontraktor yang mengelolanya.

Dengan adanya kejadian tersebut patut di curigai di duga pihak terkait dalam hal ini Dinas PUPR Karawang bidang SDA ada main mata dengan pihak rekanan, pasalnya setelah munculnya pemberitaan di salah satu media tentang pekerjaan tersebut yang terlihat asal namun sangat di sayangkan pihak PUPR bidang SDA nampak cuek bebek seakan tidak memberikan teguran apapun.

Menanggapi adanya hal tersebut Moch Abdul Aziz SH merasa geram dan mengaku kecewa menurutnya pihak terkait seharusnya lebih cepat tanggap dan harus bisa memberikan respon yang baik, pasalnya media adalah garda terdepan sebagai low partner dengan pihak pemerintah dalam menjalankan poksinya sebagai kontrol sosial, bukan malah sebaliknya seolah di anggap sebagai benalu dan menyusahkan,” ucapnya.

“Pentingnya peran dan fungsi media tersebut adalah sebagai sumber informasi seharusnya bisa di manfaatkan dengan baik oleh pihak pemerintah guna membantu mengawasi setiap program yang sedang di garap oleh pemerintah melalui dinas terkait tersebut”, timpalnya.

“Akan tetapi apabila hanya bisa diam dengan tanpa melakukan tindakan yang nyata dalam menindak para oknum – oknum yang nakal, untuk selanjutnya apa salahnya kalau saya yang maju untuk melaporkan para oknum yang nakal tersebut ke pihak APH”, tandasnya.

Di tempat terpisah Dudi Rahmat saat di konfirmasi awak media perihal pekerjaan penurapan kali apur Kelurahan Tunggakjati lebih memilih diam seakan tidak memberi respon.
Terkait dengan adanya hal tersebut di harapkan kepada dinas terkait agar segera melakukan evaluasi dan memberikan tindakan tegas secara nyata terhadap pekerjaan penurapan kali apur yang sedang di garap di Kelurahan Tunggakjati.

(D’Sukarya/Ltf)

 

Sat Reskrim Polres Karawang Polda Jabar Berhasil Ungkap Pelaku Terduga TPPO

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |erdasarkan laporan Polisi Nomor : LP / B / 861 / VI / 2023 / SPKT / POLRES KARAWANG / POLDA JAWA BARAT, tanggal 6 Juni 2023. Dengan TKP Dsn. Sumurjaya I Rt 004 Rw 002 Ds. Sumurlaban Kec. Tirtajaya Kab. Karawang.

Seorang wanita berinisial DW 21 tahun warga Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, yang menjadi korban TPPO berhasil di ungkap oleh jajaran kepolisian Polres Karawang Polda Jawa Barat berhasil amankan salah seorang tersangka.

Kapolres Karawang AKBP Wirdhanto Hadicaksono melalui Kasat Reskrim AKP Arief Bustomi menggelar jumpa Pers terkait Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Makopolres Karawang, Sabtu (10/06/2023)

Menurut Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Arief Bustomi menjelaskan kronologis kejadian  perkara bahwa pada hari Sabtu 7 Mei 2022, korban yang ingin bekerja di luar negeri, menemui S lalu menghubungi B, keduanya menghubungi MH meminta MH as A untuk melakukan Medical Check Up.

“Pada saat itu usia DW belum cukup untuk bekerja diluar negeri, kemudian para terduga pelaku S dan B mengatakan, agar dinaikan usianya supaya bisa masuk ke Kedutaan agar lolos pada proses sidik jari, kemudian setelah medical cek up fit pelaku MH Alias A menerima uang dari HS sebesar 15 juta fee untuk pelaku 1 juta, korban 5 juta dan sisanya untuk sponsor S dan B. Lalu korban diajak buat paspor oleh sdr. P, tahun lahir korban pada paspor menjadi tahun 1999 padahal korban lahir tahun 2001. Kemudian korban diterbangkan ke Negara Arab Saudi kemudian korban bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga. Karena kondisi korban sering sakit maka korban tidak dapat melanjutkan kerja dan ingin pulang ke Indonesia” jelas Arief Bustomi

Terduga pelaku MH alias A (41 tahun) warga Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang berhasil di gelandang ke Mapolres Karawang untuk dimintai keterangan, dan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 pukul 12.00 WIB, tersangka MH alias A ditetapkan tersangka dan tersangka MH Alias A mengakui perbuatannya.

Pelaku memproses korban untuk bekerja di Negara Arab Saudi padahal diketahui oleh pelaku bahwa Negara Arab Saudi merupakan Negara tertentu yang dinyatakan tertutup untuk PMI bekerja perorangan atau sebagai asisten rumah tangga, demi mendapatkan keuntungan dari eksploitasi tersebut.

Adapun barang bukti yang di sita berupa, 1 PC Kartu Keluarga, 1 lembar photocopy KTP a/n. DW, 1 photocopy IJAZAH SEKOLAH DASAR an. DW, 1 photi tiket pesawat ECONOMY CLASS name : DW, 1 lembar photi Paspor an. DW, 1 lembar photo VISA an. DW. 1 photo RESIDENT IDENTITY an. DW dari KINGDOM OF SAUDI ARABIA, 1 lembar photo Al Rajhi Business Payroll Card, 1 buah HP android, 1 buah kartu ATM BCA , 1 (satu) Unit R4 .

Pelaku dikenakan Pasal 4 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang berbunyi “Setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Pasal 19 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang berbunyi “Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen
Negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen Negara atau dokumen lain, untuk
mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
–
Pasal 86 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berbunyi setiap orang yang Menempatkan calon Pekerja Migran Indonesia ke Negara tertentu yang dinyatakan tertutup. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)

(Ltf/Bodong)

Dirut Arya Mandalika Resmi Layangkan Surat Praperadilan Ke Pengadilan Negeri Karawang

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Kantor hukum Arya Mandalika selaku tim kuasa hukum Cahya Hidayat resmi melayangkan surat Praperadilan Ke Pengadilan Negeri Karawang.

Direktur Utama kantor hukum Arya Mandalika Hendra Supriatna SH.MH mengatakan hari ini kami mendaftarkan permohonan Praperadilan terkait dihentikannya penyelidikan dan penyidikan (SP3) atas laporan kasus dugaan fee 5 % dari Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Karawang oleh Kejaksaan Negeri Karawang.

“Di surat permohonan ini, kami menggugat Praperadilan Kejaksaan Agung, Kejati Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Karawang, kami menuntut agar penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan fee 5 % Pokir DPRD Karawang kembali di lanjutkan untuk memenuhi rasa keadilan dan memberantas praktek korupsi di Karawang,”ungkapnya kepada awak media, Jum’at (9/6/2023)

Menurut Hendra, penghentian penyelidikan kasus fee Pokir 5% karena penyidik Kejari Karawang tidak menemukan bukti hukum, itu keputusan yang sangat prematur dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat,”tandasnya.

Hendra juga menegaskan, “permohonan Praperadilan ini adalah upaya hukum untuk menegakan keadilan dan memberantas dugaan Korupsi dan Kolusi di Karawang, semoga Kejaksaan Negeri Karawang dapat kembali membuka tabir kasus dugaan fee 5 % Pokir DPRD Karawang, Senin besok kami akan kembali ke Pengadilan Negeri Karawang untuk mengecek jadwal sidang Praperadilan ini,”pungkasnya.

(Ltf/Bodong)