Beranda blog Halaman 534

Bertempat di Mapolsek Antapani Polrestabes Bandung Ungkap Kasus Curanmor

BANDUNG | INFOKEADILAN.COM | Polsek Antapani Polrestabes Bandung gelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di 23 titik lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di wilayah hukum Polrestabes Bandung, Selasa (2/5/2023)

Dalam konferensi pers yang di gelar Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Budi. S menerangkan, “Pelaku tindak kejahatan Curanmor yang di amankan oleh pihak Kepolisian tersebut berjumlah 5 orang yang berinisial SM, AR, YP, RR dan AM. Para pelaku tindak kejahatan Curanmor ini di duga sering beraksi di 7 titik lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang berada di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Adapun semua barang bukti semua sudah di amankan oleh pihak Kepolisian”,Ucapnya.

Lebih lanjut Kapolrestabes Bandung Budi. S menjelaskan modus dari para pelaku tindak kejahatan Curanmor tersebut adalah dengan berkeliling di wilayah komplek perumahan dan jalan raya dengan mengendarai sepeda motor memakai salah satu atribut ojek online.

“Aksi para pelaku tersebut apabila melihat motor yang sedang terpakir dan terlihat konci kontaknya masih dalam keadaan tergantung atau dengan menggunakan Konci T. Dari 5 tersangka pelaku tindak kejahatan Curanmor tersebut ada salah satu tersangka yang pernah dipenjara dengan kasus yang sama”, Ungkapnya.

“Salah satu pelaku berinisial YP ketika coba di konfirmasi awak media mengatakan, awal mula pengungkapan kasus Curanmor tersebut terkuak yaitu dengan adanya laporan Polisi atas nama Rekna Ayu Regina pada tanggal 20 April 2023. Peristiwa kejadian pencurian tersebut pada tanggal 15 April 2023 sekitar jam 13 : 06 di sebuah toko Prima Fresma Jl Jatihandap RT 001/012 Kelurahan Jatihandap Kecamatan Mandala Jati Kota Bandung. Motifnya adalah dengan cara berpura – pura menolong orang yang terjatuh dari motor, YP bertugas menolong pengendara yang jatuh tersebut sedangkan SM membawa motornya dengan langsung kabur,” Pungkas YP.

Dan untuk penangkapan tersangka yang berinisial YP itu sendiri oleh pihak Kepolisian yaitu pada tanggal 19 April 2023, yang selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengembangan. Setelah di lakukan pengembangan ternyata tindak kejahatan yang di lakukan oleh para pelaku tersebut sudah di lakukanya di banyak tempat lain.

“Maka dari itu saya menghimbau kepada masyarakat secara umum agar selalu tetap waspada dan berhati – hati dalam kondisi dan situasi apapun” tutup Kapolrestabes Bandung Budi. S.

(Uchok. M)

Pengelola Pasar Proklamasi Rengasdengklok Tepis Adanya Dugaan Isue Yang Beredar

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Berkembangnya isue mengenai adanya pedagang yang merasa keberatan dengan uang sewa lapak pasar Proklamasi Rengasdengklok Karawang di media sosial beberapa waktu lalu membuat H. Endang Ahyar selaku pihak pengelola pasar sekaligus sebagai petugas PT VIM tepis kabar isue miring tersebut, Selasa (2/5/2023)

Selaku pihak pengelola pasar yang sekaligus bertugas sebagai penagih sewa lapak pasar Proklamasi Rengasdengklok H. Endang Ahyar mengucapkan terima kasih dengan adanya kabar tersebut. Karena dengan adanya kabar tersebut jelas akan menjadi satu modal kuat bagi pihaknya untuk terus melakukan evaluasi dan berbenah secara bertahap atas segala kekurangan – kekurangan.

Saat di konfirmasi awak media perihal isue yang beredar tersebut H. Endang Ahyar menjelaskan, “Pihaknya merasa bahwa para pedagang hingga saat ini tidak ada yang mengeluh, kalaupun ada yang mengeluh, alangkah baiknya katakan ke pihak PT VIM saja, selaku pengelola pasar Proklamasi Rengasdengklok, bukan ke pihak lain”,Ucapnya.

Lebih lanjut H. Endang mengatakan, bahwa pihaknya sudah menghimbau dan memberitahukan kepada para pedagang, untuk masuk ke dalam pasar dengan mudah, hanya dengan uang Rp. 500 Ribu sudah bisa dapat tempat usaha di dalam pasar yang sudah ditentukan oleh pihak PT VIM dan Pemerintah Daerah.

“Dan untuk penagihannya sendiri ini sudah berjalan hampir 2 bulan. terkait dengan lokasi Auning itu sendiri berada di area Blok A, B dan C, yaitu di lapak selatan & Utara”, Jelasnya.

Terkait dengan para pedagang di sini mayoritas mereka sangat kooperatif dengan ketentuan seperti itu, bahkan kami perkirakan hingga 95% pedagang yang kooperatif.

“Sementara untuk parkir kendaraan itu hanya cukup sekali bayar ketika pada saat keluar dari area pasar dengan waktu yang tidak terbatas selama masih berada di dalam lingkungan pasar, artinya pengunjung atau pembeli yang hendak berbelanja cukup hanya membayar satu kali parkir karena petugas parkir di tempatkan di depan pintu gerbang Selatan dan Utara,”, terangnya.

Sementara itu di tempat yang sama Agung Djaja Putra sebagai GM PT Visi Indonesia Mandiri (VIM) ketika di temui di ruangan kantornya mengatakan, “pihaknya akan terus berusaha semaksimal mungkin dengan terus melakukan pembenahan – pembenahan atas segala kekurangan, baik dari sisi management maupun dari segi infrastruktur lainya, namun tentunya dengan cara bertahap”. Paparnya.

“Dan misalnya apabila saat ini masih ada kekurangan dari pihak kami dalam pengelolaan, kami mohon maaf yang sebesar – besarnya. Akan tetapi pihak kami juga tentunya tidak akan tinggal diam, semua akan kami benahi secara bertahap, mengingat karena kondisi kami sendiri terkait dengan pasar saat ini memang masih belum maksimal, namun kami akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk membenahi semua kekurangan ini”, Pungkasnya.

(D’Sukarya/Red)

RSKP Karawang Diduga Bayar THR Tidak Seusai, ATK Beli Pake Duit Pegawai

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Managemen Rumah Sakit Khusus Paru (RSKP) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang diduga membayarkan Tunjangan Hari Raya ( THR) Idul Fitri 2023 tak sesuai dengan aturan.

Padahal terkait dengan THR sudah diatur jelas pada Permenaker No. 6 tahun 2016 dan setiap tahun Menaker selalu mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk selalu mengingatkan pentingnya pembayaran THR bagi karyawan. Untuk tahun 2023, Menaker telah mengeluarkan SE No.M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023.

Kepada awak media, sejumlah pegawai mengaku sakit hati karena menerima uang THR yang bahkan tidak menyentuh setengah dari upah satu bulan. Pemberian hak itu pun terbayar H-4 lebaran. Padahal pemerintah sudah mewanti-wanti agar THR harus sudah dibayarkan paling telat H-7 IdulFitri.

“Sebenarnya karyawannya baik-baik banget. Ini remun ga ada aja kita legowo banget. Eh ini THR kebangetan banget minimal setengah dari gaji pokok kek,” kata pegawai RSKP Jatisari yang meminta identitasnya untuk dirahasiakan.

Dari informasi yang ditelusur, jumlah THR yang dibayarkan kepada para karyawan Rp 1 juta rupiah. Dan THR kepada dokter spesialis hanya Rp 2 juta. Pembagian ini berdasarkan skenario keuangan yang telah dihitung oleh pihak manajemen RSKP dengan syarat, penerima THR harus sudah bekerja di RSKP minimal 1 tahun. Bahkan pegawai yang berstatus ASN tidak mendapat THR sepeserpun dari RSKP.

Selain itu, sebagaimana dilansir dari Karawangbekasi.jabarekspres.com, Direksi RSKP pun diduga telah abai atas sejumlah hak para pegawainya. Dari mulai hak remunerasi yang dalam beberapa bulan belum dibayar. Buruknya pengelolaan keuangan RSKP ini, bahkan hingga soal pembelian ATK yang terkadang pegawai sendiri yang membeli ATK dengan uang saku pribadi untuk menunjang pekerjaan dan pelayanan rumah sakit.

“Bilangnya nanti dirembes. Tapi gak tahu kapan. Kita bekerja seperti tidak dihargai. Malu harusnya, akreditasi sudah paripurna tapi sekarang kelihatan banget bobroknya,” ungkapnya salah seorang sumber yang tidak mau disebutkan namanya.

” soal ATK, sudah seperti nunggu dana BOS turun di sekolah. Padahal tidak bisa stok kertas kosong karena setiap hari kertas dan amplop digunakan kepada pasien,” kata dia.

Selain itu, narasumber bercerita bahwa para pegawai yang mendapat penambahan jumlah jam kerja atau lembur tanpa ada perhitungan jelas mengenai pembayaran upah tambahan atau lembur kepada para pegawai.

“Bilangnya RS gak ada uang. Padahal aku tahu setiap hari pasien MCU itu selalu banyak, 300-500 orangan itu pasti ada. Belum lagi setelah Covid-19, RSKP juga kan menerima pasien umum,” kata dia yang bingung menerima penjelasan manajemen jika rumah sakit sedang tidak ada uang.

Ia pun berharap, naiknya permasalahan RSKP yang semula selalu ditutupi ini, dapat menjadi perhatian bagi kepala daerah maupun pejabat pemerintahan lainnya agar ada tindakan evaluasi perbaikan layanan dan kenyamanan pekerja, terlebih karena pemerintah daerah berniat mengubah RSKP menjadi sakit umum daerah.

“Aku pengin pemda kasih peringatan ke rumah sakit agar ada perbaikan. Auditnya dibenerin lagi. Apalagi yang aku tahu di manajemen rumah sakit banyak yang ngisi jabatan tidak sesuai dengan profesinya,” tukasnya.

Pegawai RSKP lainnya membenarkan kasus THR yang diberikan tidak sepenuhnya. Malahan, ia mengatakan bahwa Tunjang Hari Raya tahun ini jauh di bawah lima puluh persen dari yang seharusnya.

“Pemberian THR enggak sampai 50 persen,” katanya singkat.

Soal remunisasi, ia mengatakan dirinya tidak mendapatkan pada bulan Januari. Pada bulan berikutnya baru mendapatkan remunerasi. Serta remunisasi bulan April ini bakal direkap pada Juni mendatang.

“Kewajiban, soalnya remunerasi dari pendapatan. Harusnya pendapatan ada, langsung diberikan. Gak dapat remunerasi tuh pas bulan Januari gitu. Dapatnya di bulan Februari. Bulan Maret engga (dapat, red) bulan April dapat. Jadi sekarang mah katanya tuh jadi dua bulan sekali. Bulan Mei ini enggak dapet katanya mah dan dapet di bulan depannya lagi (bulan Juni, red). Enggak berurutan,” ungkapnya lagi.

Terkait alat tulis kantor (ATK), ia mengatakan pada tahun lalu tidak ada kendala dalam pembelian ATK di RSKP.

“Semisal ATK, tahun kemarin lancar-lancar aja. Sekarang di tahun ini ATK agak dibates. Soalnya, katanya sulit buat beli ATK-nya. Kalau mau beli ini itu pun pihak di bagian keuangannya agak menekan karena banyak pengeluaran yang lebih dibutuhkan,” ucapnya.

Akibatnya ATK yang seharusnya diperuntukkan keperluan administrasi RSKP pun akhirnya sempat tertahan. Masalah tersebut baru teratasi ketika permasalahan itu sampai di telinga Dirut RSKP.

Awak media pun sempat berupaya mengonfirmasi sejumlah masalah keuangan yang berdampak terhadap hak para pegawai kepada Direktur RSKP, dr Annisah M.Epid., namun ia mengaku tidak mau berkomentar apa pun terlebih dahulu untuk saat in.

“Mohon maaf untuk saat ini aku tidak mau berkomentar apapun,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Pustaka, Dian Suryana mengatakan, keluh kesah pegawai di RSKP harus disikapi serius oleh bupati dan DPRD Karawang. Apalagi menyangkut persoalan pengelolaan manajemen keuangan dan sumber daya manusia. Khawatir jika dibiarkan berlarut dan dianggap ‘remeh’ akan jadi bom waktu hingga akhirnya mengganggu pelayanan kesehatan.

” Panggil manajemen, Direksinya. Hati-hati jangan sampai dianggap remeh, khawatir tidak jadi atensi tahu-tahu mogok kerja dalam pelayanan bisa menjadi perseden buruk. Banyak contohnya,” ujarnya.

Ditambahkan, terlebih RSKP akan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe C. Diharapkan keluhan para pegawai RSKP harus dijadikan ‘diagnosa’ awal oleh bupati dan DPRD untuk mengevaluasi manajemen dan direksinya. Jangan sampai fokus kepada persiapan secara teknis untuk memenuhi persyaratan RSUD tipe C, sementara manajemen secara umum ada yang masih perlu dibenahi.

“Benahi manajemen dan direksinya. Jangan sampai ada yang mogok kerja gara-gara haknya. Jika tidak ada pembenahan, ganti direksinya. Ini bukan hanya soal pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, tapi legacy bupati di akhir kepemimpinan,”tegasnya.

(Red)

Aksi Ribuan Buruh Di Depan Istana Negara Serukan 7 Tuntutan May Day

JAKARTA | INFOKEADILAN.COM | Hari ini ribuan buruh dari berbagai wilayah menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day dengan mendatangi Istana Negara serta Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (01/05/2023).

Aksi May Day kaum buruh dari berbagai wilayah di Indonesia tersebut di lakukan juga di beberapa provinsi, ada 38 Provinsi yang terkonfirmasi melakukan aksi May Day secara serempak di Kabupaten atau Kota.
Aksi May Day yang di lakukan hari ini akan di isi dengan pidato dan orasi dari pimpinan – pimpinan buruh.

 

Dalam aksi ribuan buruh di depan gedung Istana Negara tersebut menuntut beberapa hal di antaranya :
1. Cabut Omnibuslaw UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
2. Cabut parliamentary threshold 4 persen dan Presidential threshold 20 persen karena membahayakan demokrasi yang kita kenal.
3. Sahkan RUU DPR dan perlindungan pekerja rumah tangga.
4. Tolak RUU kesehatan
5. Reforma agraria dan kedaulatan pangan. Tolak bank tanah, tolak impor beras kedelai dan lain-lain.
6. Pilih Capres yang pro buruh dan kelas pekerja. Partai buruh haram hukumnya berkoalisi dengan parpol yang mengesahkan UU Ciptakerja.
7. HOSTUM, hapus out sourcing, tolak upah murah.

Yayan Sopiyan SAg selaku perwakilan Sarikat buruh Karawang saat di konfirmasi jurnalis INFOKEADILAN.COM saat melakukan aksi bersama dengan ribuan buruh lainya mengatakan menurutnya, “bahwa pihaknya meminta kepada pemerintah agar bisa bersikap seimbang kepada kaum buruh, jangan hanya berpihak lebih condong ke perusahaan”,Ucapnya.

Pihaknya juga meminta agar perarturan tentang Omnibuslaw UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Ciptakerja di cabut.

“Kami sebagai kaum buruh meminta kepada pemerintah agar menghapus juga peraturan tentang Outsorcing atau kontrak. Karena kami juga sebagai buruh berharap ingin bahagia dan sejahtera”, pintanya.

Pada intinya kami berharap semoga pemerintah bisa mempertimbangkan dan bisa memutuskan tentang tuntutan yang kami serukan hari ini, agar kami kaum buruh bisa merasakan keadilan yang sesungguhnya, supaya bisa bahagia juga, harapnya.

Hingga berita ini di publish aksi massa ribuan buruh yang tergabung dari beberapa organisasi sarikat buruh dari berbagai wilayah tumpah ruah di depan Istana Negara masih berlangsung untuk menuntut di hapusnya tujuh aturan yang mereka tuntut.

(Red)

Ketua IWO Indonesia DPD Karawang Sikapi Hari Buruh Sedunia Terhadap Tingginya Angka Pengangguran Di Karawang

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Hari Buruh Internasional atau May Day jatuh pada 1 Mei dan diperingati setiap tahunnya. Bertepatan dengan perayaan tersebut hari ini, Senin (1/5/2023), Hari Buruh Internasional 2023 memiliki tema tersendiri.

Dikutip dari laman International Labour Organization (ILO), Senin (1/5/2023), tema Hari Buruh Internasional 2023 adalah World Day for Safety and Health at Work 2023 atau Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sedunia 2023. Lingkungan kerja yang aman dan sehat merupakan prinsip dasar dan hak di tempat kerja.

Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Karawang, Syuhada Wisastra, A.Md., CHRM., Dalam siaran pers nya, menyatakan bahwa Buruh adalah salah satu elemen penting di tubuh bangsa ini , yang banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan Negara.

“Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”tegas Syuhada.

“Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, buruh mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan dimana bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan buruh tersebut, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan buruh dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,”lanjutnya.

Perlindungan terhadap buruh dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia Usaha,”jelasnya.

“Namun permasalahan yang dihadapi di kabupaten Karawang khususnya sampai saat ini adalah masih banyaknya penduduk usia kerja (produktif) yang belum atau tidak memiliki pekerjaan sehingga tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi terhadap pembangunan Karawang yang adil dan pengaruh lingkungan karena banyaknya pengangguran. Mengingat buruh merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan Indonesia,”ungkapnya.

Kabupaten Karawang dulunya terkenal sebagai daerah penghasil pertanian (Beras-red) terbesar se Jabar.

Namun, kini Kabupaten Karawang juga dikenal kota Industri.  Karena ada ratusan bahkan ribuan industri berdiri di Karawang.

Namun, sangat miris sebagai daerah Industri, tetapi tingkat pengangguran di Kabupaten Karawang masih tinggi dari total jumlah penduduk Karawang yang sudah hampir mencapai 3 juta jiwa.

Permasalahan pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten karawang, tentunya menjadi PR besar bagi Pemerintah Kabupaten Karawang.
Menurut Ketua IWO Indonesia DPD Karawang yang juga berpengalaman dibidang Human Resource Management (HRD) mengatakan,”sampai saat ini slogan Karawang sebagai kota Industri belum mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran.  Padahal, di Kabupaten Karawang ada ratusan bahkan ribuan industri. Sebagai daerah Industri ternyata tidak sejalan dengan tingkat pengangguran, jadi masalah pengangguran akan menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Karawang yang harus diselesaikan oleh pemerintah,”tegasnya.

“Saya berharap pemerintahan Karawang harus lebih serius menangani permasalahan  Karawang terutama soal pengangguran,”ungkapnya.

Ia menambahkan, “memang bila dilihat UMK (Upah Minimum Kabuapten) se jabar, UMK Karawang sampai saat ini masih yang tertinggi yaitu hampir mencapai 5 juta per bulan. Sehingga tidaklah mengherankan kalau kaum milenial/ pemuda Karawang ingin bekerja di industri.  Namun, persoalannya, tidak semua industri di Karawang dapat menampung untuk dapat bekerja,”pungkasnya.

Peluang apa yang dapat diciptakan untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Karawang ? Itulah tanggungjawab Pemerintah Karawang yang harus fokus dan bekerjasama dengan semua pihak menangani hal tersebut.

(Red)

Ribuan Buruh Serbu Istana Negara Serukan 7 Tuntutan May Day

JAKARTA | INFOKEADILAN.COM | Hari ini tanggal 1 Mei 2023 ribuan buruh menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day dan mendatangi Istana Negara serta Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (01/05/2023).

Aksi May Day tersebut di lakukan juga di beberapa provinsi, ada 38 Provinsi yang terkonfirmasi melakukan aksi May Day secara serempak di Kabupaten atau Kota.
Aksi May Day yang di lakukan hari ini akan di isi dengan pidato dan orasi dari pimpinan – pimpinan buruh.

Dalam aksi ribuan buruh di depan gedung Istana Negara tersebut menuntut beberapa hal di antaranya :
1. Cabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
2. Cabut parliamentary threshold 4 persen dan Presidential threshold 20 persen karena membahayakan demokrasi yang kita kenal.
3. Sahkan RUU DPR dan perlindungan pekerja rumah tangga.
4. Tolak RUU kesehatan
5. Reforma agraria dan kedaulatan pangan. Tolak bank tanah, tolak impor beras kedelai dan lain-lain.
6. Pilih Capres yang pro buruh dan kelas pekerja. Partai buruh haram hukumnya berkoalisi dengan parpol yang mengesahkan UU Ciptakerja.
7. HOSTUM, hapus out sourcing, tolak upah murah.

Hingga berita ini di publish aksi massa ribuan buruh yang tergabung dari beberapa organisasi sarikat buruh yang ada di wilayah Jawa Barat tumpah ruah di depan Istana Negara masih berlangsung untuk menuntut di hapusnya tujuh aturan yang mereka tuntut.

(Red)

 

Warga Pantai Pisangan Keluhkan Kondisi Jalan Yang Belum Di Realisasikan, Bupati Ga Ada Realiasi Hanya Janji Saja

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Sampai saat ini warga Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang menunggu janji Bupati Karawang yang akan membangun tanggul pemecah gelombang menggunakan batu guna menanggulangi abrasi yang masih berlangsung.

Namun sayangnya, walaupun sudah tiga kali mendatangi pantai Pisangan dan melihat kondisi jalan yang sudah rusak tapi sampai saat ini belum terealisasi sehingga membuat warga menanti-nanti.

Saat diwawancara Ela salah seorang warga Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang menyampaikan, bahwa Bupati Karawang sudah 3 kali melihat kondisi jalan yang rusak akibat dihantam gelombang air laut yang menyebabkan jalan rusak dan abrasi semakin parah, namun sayangnya walaupun sudah 3 kali datang ke lokasi pantai Pisangan, janjinya belum juga dibuktikan.

“Sudah tiga kali Bupati Karawang datang kesini tapi cuma survei doang, tapi sampai saat ini belum ada bangunan apa-apa juga,” Ucap Ela kepada wartawan, Jumat (28/04/2023).

Dan juga Bupati Karawang akan melakukan penurapan sepanjang 280 meter guna mengatasi abrasi yang terus menerus menghantam pesisir pantai Pisangan.

“Dia pernah berjanji mau pasang turap batu sampai sana panjangnya 280 meter tapi kenyataannya enggak ada,” ungkapnya.

Sementara, pembangunan turap yang ada di depan kantor desa Cemarajaya merupakan pembangunan dari Corporate sosial Responsibility (CSR) Pertamina. Sepanjang 200 meter sedangkan sisanya yang dijanjikan bupati Karawang belum ada kabar

“Baru ada dari Pertamina doang panjangnya 200 meter, sisanya yang 280 meternya belum,” tuturnya.

Ela berharap semoga apa yang disampaikan oleh Bupati Karawang soal akan melakukan pembangunan pemasangan turap menggunakan batu dapat terlaksana secepatnya dan begitu juga perbaikan jalan yang sudah tidak bisa di lalui oleh kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat.

“Harapan saya dikasih pemecah gelombang, terus jalan dibenerin supaya ada akses jalan masuk,” pungkasnya.

(D’Sukarya/Red)

Jasad Regina Berhasil Di Temukan Tim Gabungan BPBD Dan BASARNAS Karawang.

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Usaha pencarian jasad Regina Pebriani korban tenggelam di saluran air irigasi Tarum Timur tepatnya di Desa Tirtasari setelah di lakukan penyisiran hingga sejauh 2,5 KM oleh tim gabungan SAR dan BPBD Karawang serta dari unsur yang tergabung lainya dari berbagai pihak yang di bantu oleh pihak Kepolisian Polsek Cikampek akhirnya berhasil di temukan, Minggu (30/04/2023).

Upaya pencarian jasad Regina akhirnya membuahkan hasil. Tim gabungan SAR dan BPBD Karawang dan unsur yang tergabung lainya dari berbagai pihak yang di bantu oleh pihak jajaran Kepolisian Polsek Cikampek berhasil menemukan jasad Regina setelah pencarian mencapai sejauh 2,5KM tepatnya di Dusun Citarik Desa Citarik Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang pada pukul 13 : 30 Wib di radius 2,5KM.

Daniel Nasution selaku Kanit BASARNAS saat di konfirmasi jurnalis INFOKEADILAN.COM mengatakan, “pihaknya bersama dengan tim gabungan BASARNAS lain yang ada di wilayah Purwasuka dengan di bantu oleh pihak Kepolisian Polsek Cikampek telah berhasil menemukan jasad Regina Pebriani korban tenggelam di saluran irigasi Tarum Timur sekitar pukul 13 : 30 Wib, jasad Regina berhasil di temukan di jarak 2,5KM dari lokasi kejadian”, terangnya.

“Alhamdulilah, kami juga merasa bersyukur karena jasad korban sudah di temukan, dan saat ini jasad korban sudah kami serahkan ke pihak keluarganya”, pungkasnya.

Korban langsung di bawa ke pihak keluarga di Dusun Santiong Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang. Isak tangis dan haru keluargapun tak dapat di bendung.

Sementara itu Yati pihak dari keluarga sekaligus sebagai Uwa dari korban saat di minta keteranganya mengatakan, kami dari pihak keluarga merasa bersyukur karena jasad anak kami sudah di temukan. Rasa sedih, haru bercampur bahagia saat ini sebagai keluarga kami rasakan.

“Sedihnya jelas kami merasa kehilangan untuk selamanya. Bahagianya karena jasadnya kini sudah dapat di temukan, jadi kami pihak keluarga bisa merawat dan mengebumikanya dengan baik,” tuturnya.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang sudah membantu. Semoga semua kebaikan yang sudah di lakukan hari ini mendapat imbalan dan pahala yang setimpal dari Alloh SWT, dan semoga menjadi amal ibadah nanti. Aamiin, terima kasih banyak,” tutupnya.

(Red)

Sinergi Kantor Pos, Bulog Dan Pemkab Karawang Sukses Laksanakan Distribusi Bantuan Beras

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM |Pendistribusian Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2023 di Kabupaten Karawang dan telah berlangsung dengan baik yang dimulai sejak tanggal 8 April 2023.

Alokasi untuk Kabupaten Karawang itu sendiri sebanyak 183.509 PBP (Penerima Bantuan Pangan)  dan yang telah disalurkan sebanyak 182.711 PBP atau 99,57% (per tanggal 29 April 2023).

PT Pos Indonesia, Perum Bulog dan Pemkab Karawang telah melakukan sinergi dengan baik sehingga pendistribusian Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2023 berjalan dengan lancar.

Dalam proses pendistribusian bantuan beras kepada masyarakat tersbut, pihak PT Pos Indonesia melalui Kantor Cabang Utama Karawang merangkul Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) serta berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk percepatan penyaluran bantuan.

Teguh Santoso selaku EGM KCU Karawang menjelaskan kepada awak media menurutnya bahwa,
“Kecepatan dan ketepatan penyaluran bantuan beras kepada penerima bantuan pangan di Kabupaten Karawang adalah prioritas kami, sehingga semua pihak kami libatkan dalam proses pendistribusian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Cellica Nurrachadiana selaku Bupati Karawang yang sudah hadir dalam penyerahan bantuan beras secara simbolis beberapa waktu yang lalu di Kecamatan Klari”, Ucapnya Minggu (30/04/2023)

Selain itu Teguh mengatakan, keberhasilan penyaluran ini tidak lepas dari kesigapan pihak Pemkab khususnya Bupati Karawang melalui jajaran Dinas Sosial & DKPP Kabupaten Karawang yang sudah memberikan support penuh dalam pendistribusian bantuan beras ini.
Adapun sisanya itu sekitar 0.43% atau 798 PBP akan diselesaikan hari ini Minggu 30 April 2023, sehingga penyaluran di Kabupaten Karawang dapat tuntas hingga 100%, tandasnya.

(A.Rojak/Red)

Woww, Baru Beberapa Hari Dikerjakan Jaling Corbeton Desa Kalangsari Sudah Retak – Retak Dan Mengelupas

0

KARAWANG | INFOKEADILAN.COM | Program lanjutan pertanian cor beton jalan lingkungan Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang yang berlokasi di Dusun Jatimulya tepatnya di perbatasan jalan pertanian antara Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta dengan Desa Kalangsari yang bersumber dari Dana Desa tahap I TA 2023 sebesar Rp.171.328.400 dengan Volume P : 290 M  L : 2,10  T : 0,20 M yang belum lama selesai di kerjakan di duga ada kecurangan dalam pelaksanaanya, Minggu (30/04/2023).

Pantauan awak media INFOKEADILAN.COM di lokasi terlihat sungguh miris, pasalnya program yang baru di kerjakan belum lama tersebut nampak sudah banyak yang retak dan di duga berkualitas buruk.

TH warga setempat membenarkan bahwa program pekerjaan tersebut belum lama selesai di kerjakan.

“Betul pak bulan Ramadhan kalau gak salah di kerjakannya, berarti baru beberapa hari yang lalu. Adapun hasil pekerjaan baik ataupun tidaknya saya sebagai warga masyarakat secara pribadi cukup mengapresiasi saja, selebihnya saya no coment,” Ucapnya”

Di tempat terpisah Asep sebagai Kasie Trantib Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok yang sekaligus sebagai ketua pelaksana program pekerjaan cor beton jalan lingkungan tersebut ketika di konfirmasi perihal pekerjaan yang di duga berkualitas kurang baik tersebut mengatakan, “punten lur, saya nya sudah pusing, karena masyarakatnya susah di atur, adukan masih basah sudah di pake  bingung juga kalau begitu ya kang,  haturnuhun sebelumnya,”Pungkasnya.

Sementara itu Aan Heryanto selaku Kepala Desa Kalangsari saat di konfirmasi awak media via celuller terkait hal tersebut tidak menjawab alias bungkam.

Terlepas dari itu kepada pihak terkait di minta agar melakukan evaluasi turun langsung ke lapangan agar ada efek jera bagi pihak pelaksana program yang nakal yang hanya ingin meraup keuntungan lebih besar.

(D’Sukarya/Red)