BEKASI |Infokeadilan.com – Tim hukum FH & Partners telah resmi melayangkan surat somasi kepada Panitia Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan pembuatan sertifikat tanah yang telah diajukan sejak tahun 2022 namun hingga saat ini belum terselesaikan, dan telah dikuasakan kepada tim hukum tersebut untuk mendapatkan penyelesaian yang jelas.

Klien dari FH & Partners mengajukan permohonan melalui program PTSL Desa Sukamulya pada tahun 2022, namun hingga kini belum menerima sertifikat tanah yang menjadi haknya. Hal ini disampaikan langsung oleh Fajar Ramadhan SH, perwakilan tim hukum FH & Partners.

“Ada apa dengan tim PTSL Desa Sukamulya? Jelas seperti ada kelalayan dari pihak panitia desa Sukamulya serta tim yuridis terkait, karena sertifikat atas nama klien kami dinyatakan ganda. Bukan hanya itu, klien kami mengajukan pembuatan sertifikat bersama dengan 7 keluarga lainnya dalam satu alas hak. Sayangnya, 6 di antaranya hanya tercatat atas nama Arsikem dan hingga saat ini masih terkatung-katung,” jelas Fajar Ramadhan SH, Selasa (10/03/2026)

Surat somasi yang telah disampaikan bertujuan untuk mendapatkan keterangan pasti dan klarifikasi resmi dari pihak terkait mengenai permasalahan yang terjadi. Tim hukum menetapkan batas waktu tanggapan selama 3 hari kerja sejak surat somasi diterima.

“Kami layangkan somasi pertama kepada Panitia PTSL Desa Sukamulya guna mendapati keterangan pasti dari pihak terkait. Dalam kurun waktu 3 hari apabila pihak terkait tidak merespon, maka kami tim Hukum FH & Partners akan melakukan berbagai upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandas Fajar Ramadhan SH.

Tim hukum FH & Partners menyatakan siap bekerja sama dengan pihak terkait untuk menemukan solusi terbaik, namun juga akan tegas dalam melindungi hak dan kepentingan kliennya jika tidak ada tanggapan yang memuaskan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

•Wan

KARAWANG |Infokeadilan.com – Auditor Hukum Putra Agustian, S.H, C.L.A, menanggapi kasus sejumlah SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang tidak memenuhi standar pelayanan sebagaimana ditetapkan pemerintah. Kasus terbaru terjadi di SPPG Karawang Kulon 3, SPPG Pancawati Kelari, dan SPPG Pancawati Kelari 3 sampai terjadinya penutupan

Putra menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan agenda strategis yang menyangkut masa depan generasi. Karena itu, SPPG sebagai ujung tombak pelayanan program MBG ini harus dikelola secara profesional dan mengikuti semua standar kesehatan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Karena itu, Auditor Hukum ini mendorong setiap pelanggaran terhadap standar kesehatan dan kelayakan menu yang diberikan kepada siswa harus diberikan sanksi secara tegas, proporsional, dan transparan.

“Saya mendorong jika ditemukan lagi SPPG yang tidak memenuhi standar pelayanan, maka sanksi harus diberikan secara tegas dan terukur. Tidak boleh ada kompromi terhadap kualitas dan higienitas, apalagi jika menyangkut kesehatan anak-anak kita,” tandasnya, Senin (9/03/2026)

“Pemenuhan standar pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan BGN sesungguhnya adalah instrumen perlindungan publik. Pengawasan harus melekat sejak awal, dengan sistem audit, evaluasi berkala, dan mekanisme pelaporan yang terbuka,” lanjutnya.

Lebih lanjut ia juga menegaskan, BGN perlu memastikan bahwa setiap SPPG beroperasi sesuai standar, mulai dari kualitas bahan baku, proses distribusi, higienitas, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.

“Pengawasan ini harus berbasis data dan dilengkapi dengan sistem pelaporan digital agar bisa dipantau secara real time,” jelasnya.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib diaudit secara rutin untuk menjamin keamanan, higienitas, dan standar gizi makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sesuai peraturan Badan Gizi Nasional.

“Audit mencakup sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan HACCP untuk mencegah risiko pangan, serta evaluasi penggunaan dana untuk transparansi operasional” tegasnya

Adapun 5 Poin Penting Audit SPPG adalah,

1) Keamanan & Kualitas Pangan : Audit dilakukan untuk memastikan bahan makanan bermutu dan proses pengolahan sesuai standar, seperti audit grading oleh Sucofindo.

2) Dasar Hukum : Mengacu pada Keputusan Kepala BGN No. 52.2 Tahun 2025 mengenai Pedoman Sertifikasi Keamanan Pangan pada SPPG.

3) Prosedur Audit: Melibatkan pemeriksaan dokumen, simulasi, dan verifikasi lapangan (tahap 1 dan tahap 2) untuk memastikan titik kendali kritis (CCP) terpenuhi.

4) Audit Keuangan : Diperlukan untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana makan bergizi.

5) Sanksi :

SPPG yang tidak memenuhi standar akan dikenakan sanksi tegas untuk menjamin kualitas pelayanan.

“Audit ini krusial agar makanan yang disajikan kepada siswa dan penerima manfaat lainnya aman dan bernutrisi” tutupnya

•U.Supriyadi/Jaong

KARAWANG |Infokeadilan.com – Tiga Satuan Pelayanan Pemulihan Gizi (SPPG) di Kabupaten Karawang ditutup operasionalnya oleh Satgas Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Karawang. Penutupan dilakukan karena diduga terdapat pelanggaran aturan dalam penyajian makanan bagi penerima manfaat.

SPPG yang dihentikan kegiatannya adalah SPPG Karawang Kulon 3, SPPG Pancawati Kelari, dan SPPG Pancawati Kelari 3.

“Menurut saya ini langkah tepat Satgas MBG menutup dapur yang sudah menyalahi aturan, apalagi penyajian makanan yang diterima oleh penerima manfaat sangatlah tidak higienis apalagi tidak memenuhi standar Gizi Nasional,” terang Sopyan Yunior, Dewan Pembina Forum Keluarga Besar Kutawaluya, saat ditemui awak media, Senin (9/03/2026).

Sopyan juga meminta agar Satgas MBG dapat lebih responsif dalam mengambil tindakan. Ia mengingatkan agar pihak terkait tidak hanya bergerak setelah menerima laporan dari berbagai sumber yang sudah melaporkan kelalaian SPPG ke Badan Gizi Nasional (BGN).

“Bahkan ketika ada MBG yang viral di berbagai media sosial tentang keluhan warga atau penerima manfaat, seharusnya cepat tanggap dan segera turun tangan mencari kebenaran bahwa ada MBG nakal di berbagai wilayah,” ucapnya.

Menurutnya, SPPG Cikeris yang berada di Desa Waluya, Kecamatan Kutawaluya, Karawang, kerap menjadi perbincangan di media sosial. Tempat tersebut diduga menyajikan menu yang tidak higienis dan tidak memenuhi standar Gizi Nasional.

“SPPG di Cikeris tersebut kerap sekali viral di berbagai media sosial, nah dengan viralnya tersebut saya berharap pihak Satgas MBG turun tangan mencari kebenarannya itu, kalau memang terbukti salah tutup saja seperti 3 SPPG yang telah ditutup oleh Satgas MBG,” pungkasnya.

•Her/A.Rohadi

BEKASI |Infokeadilan.com – Gunung sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami longsoran pada Minggu (08/03/2026). Peristiwa yang terjadi di Kecamatan Bantargebang tersebut mengakibatkan sejumlah kendaraan terdampak, salah satunya truk sampah yang nyaris terbenam ke dalam aliran kali sekitar lokasi.

Berdasarkan video yang diunggah melalui akun media sosial Instagram @infobekasi, terlihat truk sampah tersebut hampir masuk ke aliran Kali Asem setelah terdorong oleh timbunan sampah yang longsor.

Narasi pada video menyebutkan bahwa longsoran sampah juga menyebabkan aliran kali tersumbat dan jalanan sekitar tergenang air. Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang maupun pengelola tempat pembuangan akhir (TPA) terkait peristiwa tersebut.

Perekam video juga menegaskan bahwa longsoran di TPST Bantargebang bukan merupakan kejadian pertama kali.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswatiningsih, membenarkan terjadinya peristiwa longsoran. Namun, ia menyampaikan bahwa penyebab hingga akibat yang ditimbulkan belum dapat diketahui secara pasti karena masih dalam proses penanganan.

“Benar peristiwa tersebut terjadi dan saat ini sedang dalam penanganan, sehingga belum bisa banyak memberikan informasi,” ujar Kiswatiningsih saat dikonfirmasi.

•Wan