BEKASI |Infokeadilan.com  – Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SNIPER Indonesia, Gunawan, mengajak Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi untuk menolak usulan penetapan cagar budaya yang diajukan Kepala Bidang Budaya Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi. Usulan tersebut dinilai tidak menyajikan gambaran yang komprehensif dan justru mengesampingkan salah satu situs bersejarah paling penting di daerah, yaitu Jembatan Bojong Kedung Gede atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jembatan Kuning.

Menurut Gunawan, Jembatan Bojong Kedung Gede tidak tercantum dalam daftar bangunan yang diusulkan sebagai cagar budaya. Hal ini disebutnya sebagai langkah yang tidak tepat dan berpotensi menghapus jejak sejarah perjuangan rakyat Bekasi dalam perebutan dan pemeliharaan kemerdekaan bangsa.

“Usulan Kabid Budaya Disbudpora Kabupaten Bekasi yang tidak memasukkan Jembatan Bojong Kedung Gede (Jembatan Kuning) merupakan usulan yang ‘belegug’. Ini sama saja menghilangkan sejarah perjuangan bangsa, khususnya rakyat Bekasi,” ujar Gunawan dalam keterangan resmi yang disampaikannya, Minggu (8/03/2026)

Jembatan Bojong Kedung Gede atau Jembatan Kuning Kedung Gede merupakan struktur bersejarah yang menghubungkan wilayah Kabupaten Bekasi dan Karawang dengan melintasi Sungai Citarum. Sebagai peninggalan zaman kolonial Belanda, jembatan ini resmi dioperasikan pada tahun 1898.

Selain memiliki nilai sejarah dalam bidang arsitektur, jembatan ini juga menyimpan makna penting dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan sekitarnya pernah terjadi Tragedi Kali Bekasi pada tanggal 19 Oktober 1945 sebuah peristiwa yang menjadi bagian krusial dalam catatan sejarah perjuangan rakyat Bekasi dan Karawang pada masa awal mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dari ancaman kembalinya kekuasaan kolonial.

Gunawan menegaskan bahwa sebelum mengajukan usulan penetapan bangunan atau lokasi sebagai cagar budaya, pihak terkait seharusnya memiliki pemahaman yang mendalam mengenai literasi sejarah Kabupaten Bekasi.

“Seharusnya Kabid Budaya Disbudpora memahami dulu literasi sejarah Kabupaten Bekasi sebelum menjeplak mengusulkan lima bangunan atau tempat sebagai Cagar Budaya tanpa memasukkan Jembatan Bojong Kedung Gede,” tegasnya.

Ia berharap Plt Bupati Bekasi dapat melakukan tinjauan ulang terhadap usulan tersebut, agar proses penetapan cagar budaya benar-benar memperhatikan nilai sejarah yang kuat dan tidak mengabaikan situs-situs penting yang memiliki peran strategis dalam sejarah perjuangan rakyat Bekasi

•Wan

KARAWANG |Infokeadilan.com – Warga Desa Kutagandok Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang, mengungkapkan kekhawatirannya terkait kondisi sampah yang kembali menumpuk di TPS3R yang berada di wilayahnya, Minggu (8/03/2026)

Menurut narasinya, kondisi sampah yang menumpuk terbilang memprihatinkan menjelang Hari Raya Idul Fitri, terlebih lagi lokasi fasilitas tersebut sangat dekat dengan tempat pemakaman umum. Tempat dimana masyarakat berdatangan untuk berziarah ke makam keluarga.

Warga juga mengeluhkan, mereka menyebut bahwa pemerintah desa setempat tampaknya belum mengambil tindakan yang terlihat.

Untuk mendapatkan klarifikasi terkait hal ini, awak media coba menghubungi pihak pemerintah desa. Sekretaris Desa Kutagandok, H. Bram.

“Terkait dengan hal itu sebenarnya telah dibentuk anggota pengelola bersama ketua TPS3R. Semoga setelah terbentuk, pengelola dapat segera bergerak untuk menata dan mengelola TPS3R dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Karawang, Asep Suryana, ketika dihubungi awak media melalui pesan WhatsApp menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pengurus TPS3R Kutagandok dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wilayah 2.

“Terima kasih atas informasi yang diberikan, hal ini akan kami jadikan sebagai bahan tindak lanjut,” jawabnya singkat.

Terpisah, Dahlan selaku Ketua TPS3R Desa Kutagandok, juga memberikan penjelasan terkait upaya penanganan sampah. Menurutnya, pihaknya telah berkoordinasi dengan Wawan dari UPT Lingkungan Hidup Wilayah 2 untuk melakukan pembersihan dan pengangkatan sampah.

“Penanganan sampah adalah pekerjaan rumah bersama. Saya mengucapkan terima kasih atas respon cepat dari Dinas Lingkungan Hidup Karawang melalui UPTD Wilayah 2. Insyaallah, kami akan segera bergerak untuk mengangkat dan membersihkan sampah tersebut,” jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan.

“Mohon kepada semua masyarakat tanpa terkecuali untuk tidak membuang sampah sembarangan dan turut serta menjaga kebersihan lingkungan bersama,” pungkasnya.

Melalui sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah, pengelola TPS3R, dan masyarakat, diharapkan lingkungan Desa Kutagandok dapat menjadi lebih bersih, sehat, dan terbebas dari ancaman penyakit yang dapat muncul akibat penumpukan sampah.

•Red/Her

KARAWANG |Infokeadilan.com – Guna menjaga keamanan lingkungan serta memberikan rasa aman dan kondusifitas bagi seluruh masyarakat Mekarjati dan sekitarnya , jajaran pemerintahan Kelurahan Mekarjati melaksanakan kegiatan monitoring wilayah secara rutin setiap malam minggu selama bulan suci Ramadhan, Minggu (7/03/2026) malam.

Acara yang digelar dengan penuh semangat ini dihadiri langsung oleh Kepala Kelurahan Mekarjati Yono .SE, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kabupaten Karawang dari Fraksi Gerindra H. Kaemin Komarudin, Ketua LPM Mekarjati Karsum, serta seluruh jajaran Linmas Kelurahan Mekarjati.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kelurahan Yono .SE menyampaikan, “Monitoring wilayah di bulan Ramadhan ini merupakan bentuk komitmen kita bersama untuk memastikan seluruh aktivitas berjalan dengan lancar dan kondusif. Kita ingin warga bisa menjalankan ibadah dengan tenang tanpa khawatir akan keamanan dan ketertiban di sekitar mereka.” ungkapnya.

Sementara itu, H. Kaemin Komarudin anggota DRPD Kabupaten Karawang mengapresiasi Inisiatif yang dilakukan oleh aparatur pemerintah Kelurahan Mekarjati.

“Inisiatif yang dilakukan Kelurahan Mekarjati sangat patut diapresiasi. Keamanan dan ketertiban adalah pondasi penting bagi kemajuan daerah, terutama di bulan suci yang penuh berkah ini. Kami dari Fraksi Gerindra akan terus mendukung segala upaya positif yang bermanfaat bagi masyarakat.” ujarnya.

Ketua LPM Mekarjati Karsum juga menyampaikan pandangannya. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan hanya merupakan tanggungjawab pemerintah melainkan seluruh elemen masyarakat. Akan tetapi pihaknya siap menjadi ujung tombak demi menciptakan kondusifitas di wilayah Mekarjati.

“Kegiatan monitoring ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga bagian dari kolaborasi bersama seluruh elemen masyarakat. LPM siap menjadi ujung tombak dalam menyampaikan aspirasi warga serta mendukung langkah-langkah yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama.” tandasnya.

Kegiatan monitoring wilayah yang dilakukan secara teratur diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dan terus memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat selama bulan Ramadhan dan setelahnya.

•U.Supriyadi/Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh SE menginstruksikan instansi terkait untuk memprioritaskan pemberian rumah layak huni bagi Tamin, seorang anak istimewa yang tetap bersemangat mencari rezeki dengan berjualan kacang kerupuk dan makanan ringan lainnya.

Keputusan ini diambil setelah Bupati Aep bertemu dengan Tamin pada malam hari saat melakukan kegiatan tarawih keliling di Kelurahan Palawad, Jum’at (6/03/226).

Menurut Bupati Aep, perjuangan Tamin yang tidak menyerah meskipun memiliki keterbatasan menjadi inspirasi tersendiri.

“Setelah kegiatan tarawih keliling di kelurahan Palawad tadi malam, saya bertemu dinda Tamin anak istimewa yang masih semangat mencari rezeki berjualan kacang kerupuk dan makanan ringan lainnya,” ujar Bupati Aep dalam pernyataannya.

Bupati Aep juga menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan arahan agar proses mewujudkan rumah impian Tamin dapat segera terlaksana.

“Pada malam tadi juga, saya memerintahkan instansi terkait untuk memprioritaskan mewujudkan rumah layak impiannya. Bismillah yaa, tetap semangattt,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Aep juga menyampaikan pesan inspiratif terkait perjuangan hidup.

“Keterbatasan tidak selalu menjadikan kita lemah. Justru keterbatasan sering kali memaksa kita menemukan potensi terbaik dalam diri kita sendiri. Semangat lebih sedikit,” tuturnya.

•Red

BANDUNG |Infokeadilan.com – Seorang pengusaha dari Kabupaten Karawang melalui kuasa hukumnya telah melaporkan sebuah kelompok usaha yang diduga melakukan penipuan dengan modus investasi modal usaha konveksi keluarga ke Polda Jawa Barat pada Kamis (5/3/2026).

Pelapor, Ahmad Mulyana, mengalami kerugian sekitar Rp 1,8 miliar setelah menyetorkan dana dalam empat tahap antara tanggal 10 Oktober hingga 28 November 2025. Investasi tersebut ditawarkan dengan janji keuntungan hingga 40% dalam jangka waktu satu bulan, namun pelapor tidak pernah mendapatkan kepastian terkait Purchase Order (PO) untuk bisnis konveksi yang disebutkan.

Kuasa hukum pelapor dari Kantor Advokat Asep Agustian SH. MH & Rekan, Asep Agustian (Askun), menjelaskan bahwa pihaknya sebelumnya telah melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah melalui surat somasi. Namun, usulan pengembalian dana yang diajukan oleh pihak terlapor dengan cara cicilan Rp 10 juta per bulan dinilai tidak sesuai dengan harapan dan diduga merupakan upaya untuk mengubah sifat perkara dari pidana penipuan menjadi perkara perdata.

Dengan menyandang Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor LP/B/311/III/2026/SPKT/POLDA JAWA BARAT, pelapor mengajukan laporan terhadap tiga orang yang berinsial AY, IF, dan EN dengan tuduhan berdasarkan Pasal 492 atau Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

“Kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan laporan ini dan berharap penyidik dapat menangani perkara dengan cepat serta transparan untuk memberikan keadilan yang layak bagi klien kami,” ujar Askun di Mapolda Jawa Barat.

Selain kliennya, ditemukan bahwa terdapat sejumlah korban lain dari kalangan pengusaha swasta, pejabat pemerintah Kabupaten Karawang, hingga pensiunan anggota Polri dengan total kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Beberapa di antaranya telah melaporkan kasus ke Polres Karawang, meskipun hingga saat ini belum ada informasi jelas mengenai perkembangannya.

Menariknya, kelompok yang diduga menjalankan investasi bodong tersebut masih aktif mempromosikan usahanya melalui media sosial TikTok, bahkan dengan cara live streaming.

Askun juga menyampaikan kekhawatirannya terkait keberadaan usaha konveksi yang sebenarnya, mengingat tempat yang pernah ditunjukkan kepada kliennya tidak dapat dipastikan sebagai milik mereka.

“Kami menduga bahwa bisnis yang ditawarkan hanyalah bentuk investasi bodong dengan sistem gali lobang tutup lobang, di mana dana dari pemodal baru digunakan untuk membayar pemodal sebelumnya tanpa adanya aktivitas usaha konveksi yang nyata,” jelasnya.

Askun juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh tawaran investasi dengan janji keuntungan yang tidak masuk akal.

“Kami berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak yang terlibat dalam dunia investasi,” pungkasnya.

•Tim Infokeadilan.com

KARAWANG |Infokeadilan.com – Pada bulan Ramadan, porsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karawang menjadi perbincangan. Beberapa warga mengeluhkan bahwa porsi makanan yang diberikan dinilai tak sesuai harga. Bahkan, ada juga yang menemukan makanan yang seharusnya untuk porsi harian, namun digunakan untuk beberapa hari sekaligus.

Keluhan ini muncul setelah sebagian warga mengunggah foto dan video makanan MBG yang diterima ke media sosial. Menanggapi hal tersebut, Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Makan Bergizi Gratis Wilayah Karawang mengimbau warga agar segera melaporkan jika menemukan menu MBG yang tidak sesuai, terutama selama pelaksanaan program di bulan Ramadan.

“Warga supaya gancang ngalaporkeun lamun manggihan menu MBG anu teu saluyu, utamana salila program ieu dijalankeun dina bulan Ramadhan,” ujar Ketua Satgas Pengawas MBG Wilayah Karawang, Ridwan Salam, Kamis (5/3/2026)

Ridwan menjelaskan bahwa laporan dari masyarakat dapat langsung disampaikan ke Badan Gizi Nasional melalui layanan call center. Dengan cara ini, penanganan masalah dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus menunggu waktu lama.

“Laporan ti masyarakat bisa langsung disampeurkeun ka Badan Gizi Nasional ngaliwatan layanan call center. Ku cara kitu, penanganan bisa leuwih gancang dilakukeun tanpa kudu tungguan sababaraha poé,” jelasnya.

Menurutnya, beberapa temuan di lapangan sudah ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Bahkan, dalam minggu terakhir ada tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Karawang yang sementara dihentikan operasionalnya setelah ditemukan adanya masalah dalam pelaksanaan program MBG.

“Sababaraha temuan di lapangan geus ditindaklanjuti ku pihak nu patali. Malah dina minggu ieu aya tilu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Karawang anu samentara dihentikan operasionalna sanggeus kapanggih aya masalah dina palaksanaan program éta,” ucapnya.

Ridwan menambahkan bahwa pihaknya juga terus menyelaraskan peran dan fungsi pengawasan di lapangan. Meskipun ada pihak lain yang bertanggung jawab utama atas program MBG, Satgas tetap fokus pada pengawasan teknis pelaksanaan SPPG.

“Ayeuna pihakna ogé keur ngaluruskeun deui peran jeung fungsi pangawasan di lapangan. Sanajan Satgas lain pihak anu nangtukeun kawijakan utama dina program MBG, tapi tetep asub dina pangawasan teknis palaksanaan SPPG,” tambahnya.

Pengawasan yang dilakukan mencakup beberapa aspek penting, yaitu kebersihan, kesehatan, dan kandungan gizi pada makanan yang diberikan kepada penerima program.

“Pangawasan éta di antarana nyangkem aspek kabersihan, kaséhatan, jeung kandungan gizi dina menu dahareun anu dibagikeun ka panarima program,” pungkasnya.

•Tim Infokeadilan.com

KARAWANG |Infokeadilan.com – Pemerintah Kecamatan Cikampek melakukan evakuasi terhadap seorang tunawisma yang ditemukan di kawasan Jalan A. Yani, Dusun Wirakarya, Desa Cikampek Kota, pada Kamis (05/03/2026). Proses penanganan dilakukan secara terpadu untuk memastikan pihak bersangkutan mendapatkan perlindungan dan bantuan yang tepat.

Evakuasi dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) Kecamatan Cikampek, Ade Saprudin, SE, bersama jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Cikampek, serta dibantu oleh Operator Lapangan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Neni.

Pihak bersangkutan mengaku bernama Ari Wibowo dan berasal dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sebelum diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Karawang, petugas terlebih dahulu memberikan penanganan kemanusiaan berupa pembersihan dan pemandian di area Kantor Kecamatan Cikampek.

Menurut Ade Saprudin, evakuasi dilakukan sebagai tanggapan atas laporan dari masyarakat mengenai keberadaan tunawisma di wilayah tersebut.

“Kami segera mengambil langkah penanganan dan evakuasi setelah menerima informasi dari warga. Tujuan utama adalah untuk membawa pihak bersangkutan ke Dinas Sosial agar mendapatkan perawatan dan bantuan lebih komprehensif,” jelasnya.

Sebelum penyerahan, pihak kecamatan melakukan verifikasi identitas melalui sistem biometrik di Kantor Mal Pelayanan Publik (MPP) Kecamatan Cikampek. Namun, pemeriksaan tidak menemukan data yang sesuai. Pengecekan tambahan juga dilakukan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karawang, namun hasilnya sama tidak ditemukan rekaman data kependudukan terkait individu tersebut.

Selanjutnya, tunawisma akan diterima oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang untuk dilakukan pendataan mendalam serta penanganan lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pemerintah Kecamatan Cikampek berharap upaya ini dapat menjadi awal bagi pihak bersangkutan untuk memperoleh akses terhadap perlindungan sosial dan berbagai fasilitas bantuan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

•Edi/Taryaman