KARAWANG |Infokeadilan.com – Guiding block atau rambu kuning pada trotoar dirancang khusus untuk memberikan keamanan dan kemandirian bagi penyandang disabilitas netra dalam beraktivitas jalan kaki. Jalur berpola timbul yang menjadi penuntun arah ini merupakan fasilitas publik penting yang umum ditemui di kawasan perkotaan.

Namun, fungsi yang seharusnya mendukung aksesibilitas tersebut kini terganggu. Di Jalan Protokol Ahmad Yani, tepatnya di depan Mal MGM Karawang, sebuah tiang reklame milik pihak swasta berdiri persis di atas jalur disabilitas, sehingga menghalangi akses yang seharusnya lancar. Kondisi ini dinilai sangat berbahaya, mengingat penyandang disabilitas netra sepenuhnya mengandalkan jalur tersebut sebagai panduan berjalan.

Praktisi hukum Asep Agustian mengeluarkan sorotan tajam terkait kondisi tersebut. Ia mengaku terkejut sekaligus geram melihat pemasangan reklame yang tidak memperhatikan hak penyandang disabilitas.

“Trotoar itu dibangun dengan anggaran yang tidak murah. Sudah bagus dan rapi, tapi justru dikotori dengan pemasangan seperti itu. Harusnya memudahkan, bukan malah membahayakan,” ujarnya, Rabu (3/4/2026).

Ia juga menyayangkan bahwa upaya pemerintah daerah, khususnya Bupati Karawang, yang tengah giat mempercantik kota justru ternodai oleh pemasangan reklame yang dinilai tidak etis dan merusak estetika.

“Kalau memang mau pasang, sekalian saja di tengah jalan. Ini kan jalur disabilitas. Tolong hargai niat baik Bupati yang sedang serius membangun dan mempercantik Kabupaten Karawang,” tegasnya.

Ia mendesak dinas terkait untuk segera mengusut legalitas pemasangan tiang reklame tersebut.

“Kalau berdiri di atas fasilitas umum yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, jelas itu melanggar aturan. Harus segera dicabut dan dikembalikan sesuai fungsinya,” katanya.

Menurut Asep, jika reklame tersebut memiliki izin, maka dasar pemberian izin tersebut perlu dipertanyakan secara mendalam.

“Kenapa bisa diizinkan berdiri di atas trotoar dan jalur disabilitas? Siapa yang memberi izin? Apakah sudah melalui kajian tata ruang dan estetika kota?” tambahnya.

Ia menegaskan, apabila ternyata reklame tersebut tidak mengantongi izin atau tidak mendapat persetujuan dari pemerintah daerah, pembongkaran harus segera dilakukan.

“Jangan sampai kerja keras pemerintah mempercantik kota malah dirusak oleh kepentingan segelintir pihak,” pungkasnya.

Sementara itu, dinas-dinas terkait di lingkungan Pemkab Karawang telah menyampaikan pembagian kewenangan masing-masing. Kepala Bapenda Karawang, Sahali, menyatakan bahwa urusan pajak reklame menjadi kewenangan pihaknya.

“Kalau soal perizinan itu di DPMPTSP Karawang, sedangkan pajaknya ke Bapenda,” jelasnya.

Pihak DPMPTSP Karawang menyatakan akan melakukan pengecekan terhadap data perizinan reklame tersebut.

“Nanti saya cek dulu data izinnya. Untuk penggunaan trotoar itu ranahnya ada di Dinas PUPR,” ujarnya singkat.

Pengelolaan dan pengawasan trotoar serta fasilitas pedestrian berada di bawah kewenangan Dinas PUPR Karawang, meskipun hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi. Sementara itu, pihak Satpol PP Karawang tengah melakukan penelusuran terhadap perusahaan yang memasang reklame tersebut.

“Lagi dicari orangnya, diSuruh pindahin,” singkat Basuki Rahmat, Kasatpol PP Karawang.

•Tim Infokeadilan.com

KARAWANG |Infokeadilan.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GMBI Distrik Karawang Bidang Investigasi mendesak Inspektorat Kabupaten Karawang dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan penyelidikan tuntas terkait dugaan penyimpangan anggaran Dana Desa Tahun 2024 di Desa Kedungjeruk, Kecamatan Cibuaya. Desakan ini muncul setelah ditemukan perbedaan nilai temuan antara laporan masyarakat, hasil pemeriksaan Inspektorat, serta proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh pihak berwajib.

Atin Supriatin dari LSM GMBI Distrik Karawang Bidang Investigasi menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat, yang mencatat temuan sebesar Rp204.000.000.

“Setelah menerima LHP dari Inspektorat, langsung diproses dengan pemanggilan seluruh perangkat desa, BPD, kasi-kasi, bendahara, masyarakat Desa Kedungjeruk, termasuk pihak kecamatan. Ada temuan dari LHP sebesar Rp204.000.000,” ujar Atin pada Selasa (3/3/2026).

Namun demikian, angka tersebut tidak sejalan dengan laporan warga yang telah disampaikan kepada Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Karawang. Dalam laporan masyarakat, dugaan mark up Dana Desa Tahun Anggaran 2024 disebutkan mencapai Rp353.000.000.

Menurut Atin, berdasarkan dokumen LHP yang diterima penyidik Tipidkor, nilai temuan tercatat sekitar Rp204.000.000. Selisih angka antara laporan warga dan hasil pemeriksaan Inspektorat dinilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.

“Ini menyangkut dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Kedungjeruk H.Rahman. Inspektorat harus bersikap tegas, kalau memang uang dikembalikan ke kas negara atau kas desa, harus jelas mekanisme dan aturannya, jangan hanya formalitas transfer lalu ditarik kembali,” tegasnya.

Berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan LSM GMBI Distrik Karawang Bidang Investigasi kepada sejumlah pihak terkait di desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengaku tidak mengetahui secara pasti terkait mekanisme pengembalian dana tersebut dan menyatakan akan menanyakannya kepada bendahara desa.

Bendahara desa kemudian menyebutkan bahwa dana kurang lebih Rp130.000.000 telah dikembalikan ke kas desa melalui Bank BJB. Namun saat dikonfirmasi lebih lanjut, Kepala Desa Kedungjeruk memberikan keterangan yang berbeda.

Menurut pengakuannya, dana yang sempat disetorkan ke rekening kas desa tersebut berasal dari pinjaman warga melalui perantara perangkat desa. Setelah disetorkan, uang tersebut kemudian ditarik kembali untuk dikembalikan kepada pihak yang meminjamkan.

Dikatakan Atin, pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan baru mengenai keabsahan mekanisme pengembalian dana hasil temuan tersebut.

“Kalau benar uang itu dipinjam dari warga hanya untuk formalitas pengembalian, lalu ditarik kembali, ini jelas penyalahgunaan wewenang. Kami minta Inspektorat dan APH bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku,” tambah Atin.

Atin juga mengajukan pertanyaan terkait ketegasan yang ditunjukkan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang. Ia menyebutkan bahwa hingga saat ini, dana yang ditarik kembali oleh Kepala Desa Rahman belum dikembalikan secara permanen ke kas desa maupun direalisasikan dalam bentuk pembangunan sebagaimana mestinya.

“Kami mempertanyakan ketegasan Inspektorat. Apakah cukup hanya diminta mengembalikan uang hasil LHP saja? Bagaimana kalau uang itu sudah ditarik kembali dan sampai sekarang belum dikembalikan permanen ke kas desa? Di mana efek jeranya?” katanya.

Secara hukum, pengelolaan Dana Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta ketentuan teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Adapun jika terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara atau desa, maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dapat dipidana dengan hukuman penjara dan denda.

Atin menilai bahwa apabila benar terdapat praktik pengembalian dana secara formalitas tanpa realisasi pengembalian yang sah dan permanen ke kas desa, maka hal tersebut berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

LSM GMBI menegaskan akan terus mengawal proses penyelidikan ini dan meminta pihak APH untuk bertindak secara profesional serta transparan.

“Kami ingin penegakan hukum yang jelas. Kalau memang ada unsur pidana, proses sesuai aturan. Jangan berhenti hanya pada pengembalian administrasi yang tidak jelas statusnya,” pungkas Atin.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Inspektorat Kabupaten Karawang belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan dugaan penyimpangan Dana Desa Kedungjeruk Tahun 2024 tersebut.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Kondisi jalan raya di Dusun Junti, Desa Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya, yang pernah menjadi sorotan publik dan viral di media sosial akibat kerusakannya yang sering memicu kecelakaan lalulintas, kini telah mendapatkan perawatan meskipun hanya berupa tambal sulam. Namun, upaya tersebut dinilai kurang maksimal karena masih banyak bagian jalan yang belum tersentuh perbaikan.

Hal itu disampaikan oleh Sopyan Yunior, selaku Dewan Pembina Forum Keluarga Besar Warga Kutawaluya Bersatu, saat ditemui awak media.

“Kini jalan tersebut sudah dibangun meskipun hanya dengan tambal sulam, namun pelaksanaan tambal saya rasa kurang maksimal, karena masih banyak yang belum ditambal,” terangnya, Selasa (03/2/2026)

Menurut Sopyan, jalan yang berperan sebagai penghubung beberapa kecamatan bahkan menjadi alternatif menuju pusat pemerintahan Kabupaten Karawang, seharusnya mendapatkan perbaikan secara permanen bukan hanya sekadar penambalan. Pasalnya, penanganan sementara melalui tambal sulam belum mampu mengantisipasi permasalahan dengan baik.

“Dari tahun ke tahun dan berbeda-beda pemimpin baik pemimpin di Kecamatan Kutawaluya maupun di Pemkab Karawang, jalan tersebut hanya ditambal saja bukan dibangun secara permanen, saya juga merasa aneh seperti di anak tirikan oleh pihak pemerintah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sopyan menyampaikan bahwa dirinya pernah mendapatkan informasi bahwa perbaikan jalan tersebut akan dilakukan secara permanen oleh Pemerintah Kabupaten Karawang pada bulan Maret mendatang, dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang tahun anggaran 2026.

“Saya harap bupati dan dinas terkait jangan lagi membohongi kami warga Kutawaluya bahwa jalan tersebut akan dibangun dengan permanen, karena bagaimanapun juga rakyat Kutawaluya mengharapkan pembangunan jalan tersebut dengan baik, bukan hanya wacana kemudian tidak jadi lagi dibangunnya,” pungkasnya.

•Her

KARAWANG |Infokeadilan.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang menolak tuduhan bahwa proyek rehabilitasi Jembatan Segaran-Pulo Putri di Kecamatan Batujaya yang dikerjakan oleh CV. Artha Gemilang Arisentosa dengan nilai anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang sebesar Rp 1,98 miliar – telah berhenti total atau mangkrak.

Penjelasan tersebut disampaikan Tri Winarno, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) yang pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Karawang. Menurutnya, kegiatan rehabilitasi jembatan tersebut semula direncanakan hanya sebagai pekerjaan pelebaran. Namun, setelah dilakukan peninjauan kondisi lapangan serta evaluasi kelayakan struktur yang sudah ada, pihaknya memutuskan untuk melakukan penggantian keseluruhan struktur jembatan.

“Perubahan desain tersebut membutuhkan tambahan anggaran, sehingga dialokasikan kembali pada tahun anggaran 2026,” ujar Tri Winarno, sebagaimana dilansir dari JabarNet.com.

Tri menegaskan secara tegas bahwa meskipun secara visual jembatan belum mencapai kelengkapan 100 persen, seluruh poin pekerjaan yang tercantum dalam kontrak tahun anggaran 2025 telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

“Kami tegaskan, tidak ada keterlambatan pekerjaan (mangkrak, red),” tegasnya.

Pengamat Tantang Buktikan di Pengadilan, Desak APH Segera Selidiki

Dalam kesempatan terpisah, Pengamat Kebijakan dan Praktisi Hukum, Asep Agustian SH. MH yang sebelumnya telah mengangkat isu dugaan proyek jembatan tersebut mangkrak langsung mengajak Tri Winarno untuk menguji kebenaran klaim tersebut di ranah pengadilan.

Oleh karena itu, Asep mendesak agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera mengambil langkah untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi dan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek jembatan yang dikelola Dinas PUPR Karawang ini.

“Sebab, saya merasa sangat tertantang dengan para pejabat dan Dinas PUPR yang ‘katanya’ sering disebut ‘kebal hukum’ tersebut,” ucapnya.

“Salah benar bukan menurut saya ataupun dia, tapi nanti pembuktian di pengadilan. Makanya sekarang APH harus mulai bergerak melakukan penyelidikan. Kita buktikan nanti apakah pejabat dan Dinas PUPR bener-bener kebal hukum atau tidak,” jelasnya pada hari Senin (2/3/2026).

Askun sapaan akrabnya, ia juga mengungkapkan pertanyaan mendasar terkait proses pembayaran proyek tersebut, mengingat klaim bahwa pekerjaan tahun 2025 telah selesai.

“Kalau memang pekerjaanya sudah dianggap selesai di tahun 2025, kenapa itu pemborong tak kunjung dibayar. Ini malah jadi program luncuran di 2026,” tanyanya.

Pada akhir pernyataannya, Askun kembali menegaskan desakan agar APH segera melaksanakan penyelidikan terhadap berbagai dugaan tidak benar yang terjadi, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek pembangunan Jembatan Segaran – Pulo Putri. Menurutnya, terdapat banyak indikasi ketidakberesan dalam seluruh alur kerja proyek ini.

“Dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, saya meyakini semuanya amburadul. Makanya pekerjaan tidak selesai sesuai dengan jadwal kontrak kerja, malah jadi program luncuran di tahun 2026,” sindirnya.

“Terakhir saya tegaskan APH harus mulai melakukan penyelidikan. Jika tidak, maka integritas APH di Karawang patut kita pertanyakan. Jangan sampai APH juga terlibat dalam dugaan ‘lingkaran setan’ Dinas PUPR Karawang,” tandasnya.***