KARAWANG |Infokeadilan.com  – Layanan transportasi online lokal GOKAR (Go Karawang) resmi hadir sebagai alternatif mobilitas yang mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat Karawang dan sekitarnya. Kehadiran GOKAR dinilai menjadi langkah baru dalam mendorong gerak online kendaraan angkutan rakyat berbasis teknologi digital di Kabupaten Karawang.

Platform berbasis aplikasi ini dikembangkan untuk menghubungkan masyarakat dengan mitra pengemudi lokal melalui layanan transportasi digital yang praktis.

Sebagai aplikasi transportasi online asli Karawang, GOKAR diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi daerah sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat.

Menariknya, GOKAR merupakan inovasi yang terlahir dari putra daerah Karawang dan dikelola oleh anak-anak muda asli Karawang yang kompeten di bidang teknologi, manajemen, dan pengembangan bisnis digital.

Kehadiran platform ini menjadi bukti bahwa sumber daya manusia lokal mampu menghadirkan inovasi teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat daerahnya sendiri.

Founder GOKAR, Syuhada Wisastra, mengatakan kehadiran GOKAR merupakan bentuk inovasi layanan transportasi berbasis digital yang berangkat dari kebutuhan masyarakat Karawang.

Menurut dia, proses perekrutan mitra pengemudi dan tenant telah dimulai sejak Maret 2026. Adapun peluncuran resmi (launching) layanan GOKAR dijadwalkan mulai April 2026.

“GOKAR hadir sebagai layanan transportasi online lokal yang mengedepankan kedekatan dengan masyarakat. Kami ingin memberikan layanan yang aman, nyaman, dan bersahabat bagi pengguna sekaligus membuka peluang penghasilan bagi mitra driver lokal,” ujar Syuhada, Senin (2/3/2026).

Selain menyediakan layanan transportasi motor dan mobil, GOKAR juga tengah menyiapkan pengembangan sejumlah layanan lain, seperti pengantaran makanan serta pengiriman barang untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Karawang.

Syuhada menambahkan, pihaknya juga berupaya memberikan jaminan kesejahteraan bagi para mitra pengemudi yang bergabung dalam ekosistem GOKAR.

“Kami juga memberikan jaminan kesejahteraan yang baik bagi para driver, mulai dari jaminan ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, tunjangan hari raya, hingga pembagian hasil yang adil bagi para mitra driver,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, SE menyambut baik hadirnya inovasi transportasi digital yang lahir dari daerah. Menurut dia, kehadiran GOKAR diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi daerah.

“Kami berharap GOKAR mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan perekonomian daerah, serta memberikan kontribusi positif dalam mendukung kemajuan UMKM dan pelayanan publik di Kabupaten Karawang,” ujar Aep.

Hal senada disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Karawang H. Endang Sodikin, S.Pd.I., S.H., M.H. Ia menilai kehadiran GOKAR dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal.

“Semoga kehadiran GOKAR menjadi pembuka lapangan pekerjaan, penggerak UMKM lokal, memperluas akses pasar, meningkatkan distribusi produk, serta memperkuat ekonomi kerakyatan di Kabupaten Karawang,” ungkap Endang.

Saat ini GOKAR menargetkan dapat menjangkau puluhan ribu pengguna dalam waktu dekat. Pengembangan layanan difokuskan pada wilayah perkotaan serta kawasan industri di Karawang yang memiliki mobilitas masyarakat cukup tinggi.

Melalui strategi promosi digital, kolaborasi dengan komunitas, serta program kemitraan dengan pengemudi lokal, GOKAR optimistis dapat berkembang pesat sebagai salah satu layanan transportasi online di Karawang.

Masyarakat yang ingin menggunakan layanan GOKAR dapat mengunduh aplikasi melalui Google Play Store dan langsung menikmati berbagai layanan yang tersedia.

Dengan mengusung slogan “Dekat, Bersahabat, dan Aman”, GOKAR berkomitmen menjadi solusi transportasi digital yang mendukung mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi lokal di Kabupaten Karawang.

Kontak Informasi:
Customer Service GOKAR
WhatsApp: 0877-4777-2025

Link Unduh Aplikasi:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myGoKarawang.GoKarawang

KARAWANG |Infokeadilan.com – Proyek rehabilitasi Jembatan Segaran-Pulo Putri yang berlokasi di Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kini menjadi sorotan publik. Proyek yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang senilai Rp 1,98 miliar tersebut diduga mengalami keterlambatan progres pengerjaan serta mengabaikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Berdasarkan informasi yang tertera pada papan proyek, pekerjaan ini dijalankan oleh CV. Artha Gemilang Arisentosa dengan jangka waktu pelaksanaan 35 hari kalender, mulai dari 12 Agustus 2025 hingga 24 Desember 2025. Namun hingga tanggal 26 Februari 2026 – lebih dari dua bulan melewati tenggat yang ditetapkan – kondisi lapangan belum menunjukkan kemajuan yang signifikan untuk sebuah proyek yang seharusnya hampir rampung.

Sampai berita ini diterima, belum terdapat tanggapan resmi baik dari pihak kontraktor maupun dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang, H. Rusman, maupun melalui Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Karawang.

Di kesempatan terpisah, Pengamat Kebijakan Publik dan Praktisi Hukum, Asep Agustian SH. MH, menduga bahwa pengerjaan proyek jembatan ini mengandung indikasi praktik “ijon proyek”, seperti yang pernah terjadi pada beberapa proyek infrastruktur lain di lingkup Dinas PUPR Karawang.

“Pertama harus kita pertanyakan dulu apakah ini proyek rehabilitasi atau memang membangun dari awal. Jika keterangan di papan proyek senilai Rp 1,98 miliar, ini nilai yang cukup fantastis untuk sebuah proyek rehabilitasi jembatan,” ujar Asep Agustian pada Minggu (1/3/2026).

“Karena kalau dihitung dari panjang jembatan dan nilai proyek, artinya per meter jembatan akan menghabiskan anggaran hingga Rp 30 juta per meter. Masa iya sih seperti itu,” tambahnya.

Berangkat dari persoalan proyek yang diduga mangkrak ini, Asep Agustian mengajak Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap program pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Karawang.

“Kita tahu pak bupati itu latarbelakangnya orang pengusaha yang mengerti betul soal proyek infrastruktur. Kalau melihat kondisi proyek jembatan dengan nilai proyek sekian dan mengalami keterlambatan, beliau pasti akan geleng-geleng kepala juga,” katanya.

Ditegaskan Asep Agustian yang akrab disapa Askun, pengerjaan proyek infrastruktur yang demikian jelas memberikan kerugian bagi masyarakat. Selain karena mengalami keterlambatan, dugaan praktik ijon proyek juga diduga menjadi penyebab rendahnya kualitas dan kuantitas pengerjaan.

“Ya, seperti biasa, kalau sudah satu atau dua bulan proyek mengalami kerusakan semisal keretakan, ya alasan mereka pasti klasik, katanya proyek masih dalam masa pemeliharan dan menjadi tanggungjawab pihak kontraktor,” sindir Askun.

“Padahal ini kan bukan soal sekedar biaya pemeliharaan proyek. Tapi soal buruknya kualitas dan kuantitas pengerjaan proyek yang diduga akibat adanya praktek ijon proyek dari sejak masa tender,” tandasnya.

Askun mengungkapkan bahwa indikasi adanya praktik ijon proyek di Dinas PUPR Karawang ini diketahuinya setelah salah seorang pemborong bercerita kepada dirinya. Menurutnya, terdapat oknum pejabat yang meminta ijon proyek dengan nilai mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah kepada pemborong yang ingin mendapatkan proyek di dinas tersebut.

Menurutnya, oknum pejabat di Karawang seolah-olah tidak mau mengambil pelajaran dari kasus ijon proyek yang pernah menjerat mantan Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.

“Padahal menurut informasi yang saya dapatkan di jejaring Jakarta, bukan hanya Kabupaten Bekasi yang masuk zona merah KPK, tetapi juga Kabupaten Karawang,” jelasnya.

“Ini sih gila!, dan ini harus diketahui oleh Bupati Karawang. Jangan sampai bupatinya bekerja on the track, tapi para oknum pejabatnya malah pada jadi pemain semua,” pungkas Askun.

•Tim Infokeadilan.com

KARAWANG |Infokeadilan.com  – Pemerintah Kecamatan Cikampek bekerja sama dengan Polsek Cikampek menggelar apel dan patroli gabungan pada Minggu (01/03/2026), dalam upaya menjaga kondusivitas wilayah selama Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi. Kegiatan ini fokus pada antisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya aksi tawuran remaja.

Apel bersama yang digelar di halaman Kantor Kecamatan Cikampek pukul 12.12 WIB dipimpin oleh Kanit Binmas Polsek Cikampek, Iptu Cepi Ismail, SH., MM., CPHR., serta Camat Cikampek Adi Firmansyah, SH., MM.

Camat Adi Firmansyah menegaskan bahwa momentum Ramadhan harus dijadikan bulan penuh kedamaian dan keberkahan. “Kami ingin memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Patroli ini merupakan bentuk komitmen kami untuk menjaga situasi kondusif, terutama di titik-titik yang diduga rawan tawuran,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh pemuda dan tokoh agama, untuk aktif berperan dalam menjaga keamanan lingkungan.

Sementara itu, Kanit Binmas Iptu Cepi Ismail menjelaskan bahwa patroli dilakukan secara preventif, mengingat potensi gangguan kamtibmas cenderung meningkat saat Ramadhan, khususnya menjelang sahur dan setelah salat tarawih.

“Kami mengedepankan pencegahan. Kehadiran petugas di lapangan diharapkan memberikan rasa aman serta mencegah niat-niat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum,” ucapnya.

Patroli menyasar sejumlah lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpulnya remaja dan berpotensi terjadi tawuran, antara lain:

– Wilayah Dauwan Barat, tepatnya di Bakan Bogor Payuyon RT 02 RW 09 (perbatasan Tegalwangi, Bakan Bogor, dan Payuyon)

– Jalan Nagasari – BMI 2

– Area Stasiun Dawuan hingga Stasiun Cikampek

– Wilayah Desa Cikampek Timur (titik akhir patroli)

Kegiatan dihadiri juga oleh Sekretaris Kecamatan Cikampek H. Ari Maulana, SKM., MM., perwakilan Polsek Cikampek Aipda Indra Herawan, SH., Babinsa Cikampek, staf desa setempat, serta tokoh pemuda dan masyarakat.

Dengan patroli rutin selama Ramadhan ini, Pemerintah Kecamatan Cikampek berharap wilayah tetap aman dan tertib, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa serta kegiatan keagamaan dengan khusyuk dan penuh ketenangan.

•Edi

KARAWANG |Infokeadilan.com – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh salah satu Satuan Penyedia Pangan dan Gizi (SPPG) di Kecamatan Kutawaluya kembali menjadi sorotan publik. Permasalahan muncul setelah menu yang disediakan dinilai tidak sesuai dengan standar gizi nasional dan pernah ditemukan tidak higienis, sehingga mengkhawatirkan kesehatan siswa dan siswi sebagai penerima manfaat.

Sopyan, salah seorang tokoh pemuda di wilayah Kutawaluya, mengungkapkan informasi yang diperoleh dari sumber terpercaya terkait kondisi program MBG tersebut. Menurutnya, beberapa waktu lalu rencana kunjungan guru dan komite sekolah ke salah satu titik penyediaan MBG harus dibatalkan karena secara mendadak pihak SPPG menyajikan makanan dengan penampilan yang lebih higienis.

“Kondisi tersebut mencerminkan adanya kecurigaan bahwa penyajian makanan hanya diperbaiki saat akan ada pemantauan. Hasil investigasi yang kami lakukan menemukan bahwa pernah ada hari di mana siswa dan siswi menolak memakan makanan MBG karena kualitasnya sama sekali tidak higienis,” jelas Sopyan, Minggu (1/03/2026)

Menurutnya, perbaikan kualitas menu saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan. Pihak SPPG yang telah membuat nama program MBG menjadi viral karena masalah kebersihan tetap harus bertanggung jawab penuh atas tindakannya.

“Program MBG memiliki peran vital dalam mendukung tumbuh kembang dan kesehatan anak-anak kita di sekolah. Oleh karena itu, tidak cukup hanya dengan memperbaiki menu saja, tetapi pihak yang bertanggung jawab harus diadakan pertanggungjawaban,” ujarnya.

Untuk itu, Sopyan mengajak pihak Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Karawang untuk mengambil langkah tegas. Ia meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh SPPG yang beroperasi di Kecamatan Kutawaluya, khususnya yang pernah viral karena menyajikan menu tidak higienis.

“Kalau perlu, izin operasional bagi SPPG yang tidak memenuhi standar dan telah menyebabkan kekhawatiran publik ini dicabut. Hal ini penting untuk menjamin bahwa program MBG yang bertujuan baik benar-benar memberikan manfaat positif bagi penerima manfaat,” pungkasnya.

•Her

KARAWANG |Infokeadilan.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GMBI Distrik Karawang mengangkat suara terkait dugaan kelalaian dalam proyek rehabilitasi Jembatan Segaran-Pulo Putri, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang. Proyek yang menggunakan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 senilai Rp1,98 Miliar tersebut seharusnya rampung pada 24 Desember 2025, namun hingga kini belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Berdasarkan informasi pada papan informasi proyek, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh kontraktor CV. Artha Gemilang Arisentosa. Kondisi yang tidak sesuai dengan jadwal penyelesaian tersebut menjadi pemicu kekhawatiran dari pihak LSM.

Rahmat, Sekertaris LSM GMBI Distrik Karawang, menyatakan bahwa proyek dengan nilai tidak sedikit tersebut seolah dibiarkan lepas dari pengawasan pihak berwenang. Menurutnya, keterlambatan penyelesaian sudah jelas menyalahi aturan yang berlaku.

“Kondisinya nyata terlihat jelas bahwa pekerjaan belum selesai. Seharusnya Dinas PUPR, Inspektorat, BPK, maupun APH tidak tinggal diam saja. Ini bukan proyek dengan nilai kaleng-kaleng, melainkan hampir mencapai Rp 2 Miliar, jangan sampai uang yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat malah terhambur-hamburkan,” ujar Rahmat dengan nada heran dan penuh tanda tanya, Sabtu (28/2/2026).

LSM GMBI juga mengungkapkan langkah konkret yang akan ditempuh jika tidak ada tanggapan yang memuaskan dari pihak terkait.

“Kami akan memberikan teguran secara tertulis. Bila tidak mendapat respon positif, kami akan melaporkan permasalahan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Kondisi jembatan saat ini sangat berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat yang menggunakan jembatan tersebut,” tegasnya.

Rahmat juga menekankan perlunya pemerintah segera mengambil tindakan perbaikan dan menyelesaikan masalah ini, sekaligus menegur atau menindak tegas vendor terkait mengapa pekerjaannya tidak diselesaikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

“Jangan pernah menyepelekan hal-hal yang patut ditindak demi mewujudkan pembangunan yang lebih baik di Karawang, sesuai dengan tujuan dan cita-cita Bupati,” tandasnya.

Di akhir pernyataannya, Rahmat menyampaikan harapan agar pemerintah kedepannya lebih teliti dalam perencanaan dan selektif dalam memilih vendor pelaksana.

“Jangan sampai ada indikasi praktik tidak transparan dengan vendor tertentu. Jika ditemukan temuan terkait hal tersebut, kami akan segera menindaklanjutinya dengan laporan ke Aparat Penegak Hukum,” pungkasnya.

•Red

KARWANG |Infokeadilan.com – Jalan Kutagandok-Junti di Kecamatan Kutawaluya yang sempat viral karena kondisinya rusak parah, berlubang, dan bergelombang akhirnya mendapatkan tanggapan dari Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Jum’at (27/2/2026).

Perbaikan penambalan ini hanya bersifat sementara mengingat keterbatasan waktu yang belum memungkinkan untuk pelaksanaan perbaikan secara permanen. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi dini agar jalan tidak lagi rawan menjadi lokasi kecelakaan, sementara menunggu program perbaikan permanen yang akan dilaksanakan dalam tahun ini.

Pelaksanaan penambalan dilakukan oleh jajaran pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Wilayah 1 dan 2. Berdasarkan pantauan media dan perwakilan Forum masyarakat Kutawaluya menunjukan bahwa penambalan sudah berjalan sesuai rencana.

Camat Kutawaluya Karta Wijaya SE yang juga menghadiri dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perbaikan jalan berjalan sukses dan lancar. Meskipun tidak menyampaikan ucapan apapun, kehadirannya menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi jalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Koordinator Lapang Satgas Jalan UPTD 1, Yogi Alamsyah, menjelaskan bahwa pelaksanaan penambalan ini berdasarkan perintah dari pimpinan.

“Perbaikan penambalan jalan Kutagandok Junti ini insyaallah akan berlanjut hingga selesai. Hasil pemeriksaan lebih lanjut di lapangan nantinya akan kami laporkan kembali kepada pimpinan agar dapat dilakukan tindakan perbaikan selanjutnya,” paparnya.

Sementara itu A Roy selaku tokoh pemuda setempat yang  turut hadir mengawal proses pelaksaan perbaikannya. Ia menegaskan bahwa meskipun saat ini hanya perbaikan sementara, semoga langkah ini dapat terus berlanjut hingga seluruh kerusakan teratasi, sambil menunggu datangnya program perbaikan permanen.

Warga setempat, Asep Jale, mengapresiasi upaya perbaikan meskipun mengaku prosesnya terasa lambat.

“Perbaikan baru dilakukan setelah viral dan banyak terjadi kecelakaan yang ramai diperbincangkan di beberapa media online. Namun, atas realisasi perbaikan sementara ini, kami mengucapkan terima kasih,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan harapan agar penambalan bisa terus berlanjut hingga seluruh bagian jalan yang rusak dan berlubang dapat tertutup dengan baik, demi tercipta rasa aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan.

Pihak terkait juga mengimbau masyarakat setempat dan pengguna jalan untuk bersabar selama proses perbaikan berlangsung, dengan harapan jalan Kutagandok Junti dapat segera kembali dalam kondisi baik dan layak digunakan.

•Her