KARAWANG |Infokeadilan.com – Persoalan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Kutawaluya yang tengah ramai diperbincangkan melalui berbagai media online dan platform Facebook, mendapatkan tanggapan serius dari pihak Karangtaruna Kecamatan.

Ketua Karangtaruna Kecamatan Kutawaluya, Dopling, angkat suara terkait dengan kondisi yang tengah ramai membuatnya merasa prihatin.

“Kami menyadari bahwa persoalan MBG saat ini banyak menarik perhatian publik dan membuat sebagian masyarakat merasa kecewa karena tidak sesuai dengan yang diharapkan,” ujar Dopling dalam keterangnya, Kamis (26/2/2026).

“Sebagai Ketua Karang Taruna Kecamatan saya mohon kepada tim SPPG untuk segera melakukan perbaikan terhadap menu makanan yang disajikan, yang sesuai dengan aturan standar gizi dan harapan masyarakat, sehingga program MBG di Kutawaluya bisa menjadikan contoh terbaik bagi daerah lain, bukan sebaliknya.” tandasnya.

Menurutnya, meskipun menu yang disajikan layak di konsumsi, namun kualitas dan variasi yang ada masih belum memenuhi standar gizi sebagaimana yang sudah ditentukan dalam aturannya.

“Menu-menu tersebut bukan tidak layak untuk dimakan, namun hanya sebatas yang pantas-pantas saja. Padahal anak-anak membutuhkan makanan dengan kualitas yang lebih baik untuk mendukung perkembangan fisik dan kecerdasan mereka,” jelas Dopling.

Untuk mengatasi hal ini, Dopling meminta agar pihak terkait segera melakukan tindakan sidak secara menyeluruh ke semua dapur MBG yang beroperasi di wilayah Kecamatan Kutawaluya.

“Kami meminta kepada pihak terkait dalam hal ini pihak BGN agar dilakukan pemeriksaan mendalam terkait dugaan ketidaksesuaian menu yang disajikan dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan. Bila ditemukan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, kami menginginkan agar diberikan sanksi tegas sebagai bentuk pembelajaran agar hal serupa tidak terulang kembali,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa makanan yang baik, berkualitas, dan sesuai dengan standar gizi sangat penting bagi pertumbuhan anak-anak di berbagai jenjang pendidikan.

“Kami berharap program MBG di Kutawaluya ini baik untuk tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, maupun pesantren – dapat memberikan menu yang lebih pantas dan memenuhi standar gizi yang dibutuhkan. Dengan demikian, program ini benar-benar dapat memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak sebagai penerima manfaat,” pungkasnya.

•A.R/Jale

KARAWANG |Infokeadilan.com – Menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) disejumlah sekolah di Kecamatan Kutawaluya kini viral menjadi sorotan publik dan harus dievaluasi secara mendalam terkait penyajiannya yang hanya terbatas pada beberapa jenis makanan saja. Hal itu diungkapkan Sopyan Yunior, tokoh pemuda asal Desa Mulyajaya, Kecamatan Kutawaluya.

“Tentunya ini merupakan kegiatan pihak SPPG yang meski dievaluasi dan dilakukan pengawasan secara teliti oleh berbagai pihak, baik pihak pemerintah maupun masyarakat,” tutur Sopyan, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan bahwa dengan hanya menyajikan tiga jenis makanan, pihak pengelola berpotensi ingin mendapatkan hasil atau untung yang besar tanpa mempertimbangkan standar gizi untuk siswa dan siswi di sekolah.

“Seharusnya mari kita evaluasi keberadaan dan kegiatan di SPPG tersebut, dan pihak pemerintah baik pihak desa setempat maupun pihak kecamatan jangan hanya lakukan kontrol saja, namun perhatian penyajian makanan tersebut, kalau hanya datang untuk melihat saya kira percuma saja, namun evaluasi kegiatannya tersebut,” terangnya.

Lebih lanjut, Sopyan menegaskan bahwa pihak SPPG juga harus menepati standar penunjang yang telah ditetapkan. Penyajian makanan tidak boleh dilakukan secara tidak maksimal, mengingat setiap jenis makanan yang disajikan memiliki resep atau standar penunjang yang telah ditentukan oleh SPPG pusat untuk diberikan kepada siswa dan siswi di sekolah.

“Kalau saja penyajian tersebut menyalahi aturan dan menyimpang dari ketentuan karena ingin mendapatkan keuntungan besar, itu juga boleh dikatakan tindakan korupsi terang-terangan yang dilakukan SPPG yang bersangkutan,” paparnya.

Di sisi lain, Sopyan juga meminta pihak sekolah sebagai penerima manfaat program MBG jangan tinggal diam. Menurutnya, sekolah seharusnya menolak apabila makanan yang disajikan tidak sesuai dengan standar gizi yang dibutuhkan siswanya.

“Tolak dong jangan diam, kembalikan makanan tersebut ke SPPG yang bersangkutan, dan lakukan peneguran dengan keras bahkan jikalau masih tidak mengindahkan teguran tersebut, ya laporkan,” pungkasnya.

•Her

KARAWANG |Infokeadilan.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk menunjang kesehatan dan tumbuh kembang anak sekolah di Karawang kini berada di tengah badai kritik publik. Temuan mengkhawatirkan menyebutkan bahwa makanan yang disalurkan terkadang berbau tidak sedap, busuk, basi, bahkan ditemukan adanya belatung di beberapa lokasi. Kondisi ini memicu kemarahan masyarakat yang menginginkan penegakan hukum yang tegas dan tidak mengenal kompromi.

Praktisi Hukum Ujang Suhana, SH, menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut terbukti benar dan mengakibatkan gangguan kesehatan atau keracunan pada anak-anak sekolah, maka peristiwa tersebut dapat masuk kategori tindak pidana akibat kelalaian yang menimbulkan bahaya bagi orang lain.

“Jika terbukti ada unsur kelalaian serius dalam proses pengadaan, pengolahan, hingga distribusi makanan sehingga anak-anak menjadi korban, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat dijerat pidana penjara,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).

Secara hukum, kelalaian yang mengakibatkan orang lain sakit atau luka berat dapat dikenai tuntutan berdasarkan Pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka atau kematian. Ancaman pidana yang dapat diberikan mencapai 5 tahun penjara, bahkan bisa lebih berat jika menimbulkan dampak yang signifikan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan. Ancaman pidana dapat mencapai 5 tahun penjara dan denda hingga miliaran rupiah.

Apabila ditemukan unsur kesengajaan atau pembiaran yang bersifat sistematis, sanksi dapat diperberat. Lebih jauh lagi, jika dikaitkan dengan hak anak atas kesehatan dan keselamatan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta prinsip-prinsip hak asasi manusia, konsekuensi hukum yang diterima bisa semakin berat.

Ujang Suhana menegaskan bahwa proses hukum harus menyasar seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab, baik secara struktural maupun teknis. Lingkup ini mencakup dari pimpinan lembaga penyelenggara di tingkat pusat, pengelola teknis program, mitra usaha penyedia makanan, hingga pihak yang terlibat langsung dalam produksi dan distribusi.

“Tidak boleh ada pihak yang berlindung di balik jabatan atau struktur birokrasi. Pertanggungjawaban pidana harus dilihat dari peran dan kewenangan masing-masing, termasuk apakah ada pengawasan yang lalai atau standar operasional yang diabaikan,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penetapan tersangka tetap harus melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang objektif, dengan landasan alat bukti yang sah dan memenuhi ketentuan hukum.

Selain hukuman penjara, pihak yang bersalah juga berpotensi mendapatkan sanksi denda yang besar. Dalam sejumlah regulasi termasuk UU Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait keamanan pangan nilai denda dapat mencapai miliaran rupiah, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.

“Kalau ini menyangkut kesehatan massal anak sekolah, maka negara wajib hadir. Sanksi tegas diperlukan bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga memberi efek jera dan memastikan kejadian serupa tidak terulang,” tandasnya.

Kasus ini menjadi ujian nyata bagi tata kelola program makan bergizi di daerah. Publik menggesa agar dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok, standar kebersihan yang diterapkan, sistem pengawasan kualitas, hingga mekanisme pelaporan masalah di lapangan.

Program yang bertujuan untuk anak-anak sebagai penerima manfaat tidak boleh dikelola dengan cara yang sembrono. Keamanan pangan bukan sekadar urusan prosedur administratif belaka, melainkan menyangkut nyawa dan masa depan generasi bangsa.

Apabila terbukti ada kelalaian yang berujung pada tindak pidana, proses hukum yang transparan, profesional, dan bebas dari intervensi menjadi hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Sebab dalam perkara yang menyangkut keselamatan anak, toleransi terhadap setiap bentuk kelalaian seharusnya berada pada tingkat nol.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Polemik seputar dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karawang masih terus berkembang. Sejumlah pihak menilai, apabila terbukti terjadi penyalahgunaan anggaran, mitra pelaksana MBG berpotensi dikenai tindak pidana korupsi.

Praktisi hukum sekaligus akademisi UBP Karawang Gary Gagarin Akbar menyebutkan, program MBG yang bersumber dari anggaran negara masuk dalam kategori keuangan negara.

“Karena itu, setiap bentuk penyelewengan, mark-up, pengurangan kualitas, atau penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan dalam petunjuk teknis (juknis) atau aturan lainnya dapat masuk dalam unsur tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Gary menambahkan, “Aturan yang dimaksud di antaranya ada aturan standar gizi yang telah ditetapkan dalam pendistribusian MBG kepada penerima manfaat, juga termasuk aturan anggaran bahan makan MBG. Jadi Mitra MBG itu harus merujuk kepada aturan tersebut. Menu MBG yang dibuat dan didistribusikan Mitra harus sudah mepresentasikan semua aturan tersebut,” kata Gary Kamis (26/2/2026) pagi.

“Mitra MBG tidak bisa sembarangan mengeluarkan menu di luar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi bila diduga ada pengurangan anggaran, mark up bahan-bahan MBG kemudian ada manipulasi data laporan, karena sumber anggaran MBG ini dari APBN maka Mitra MBG bisa dikenakan tindak pidana korupsi.” lanjutnya

“Dalam UU Tipikor dijelaskan bahwa unsur utama tindak pidana korupsi adalah merugikan keuangan negara atau menguntungkan badan atau orang lain,” tegasnya.

Gary juga menyampaikan, sebelum program MBG diluncurkan berdasarkan kajian yang telah dilakukan menyebutkan ada potensi penyimpangan atau korupsi yang sangat besar karena anggaran yang digelontorkan juga tidak main-main.

“Sekarang itu tinggal apakah APH bisa konsisten melakukan pengawasan dalam pendistribusian MBG, karena di lapangan banyak juga masyarakat yang berteriak kalau menu MBG itu tidak layak makan, anggaran per porsinya enggak jelas dan sebagainya yang cukup memprihatinkan, kendati ada juga Mitra MBG yang bagus sesuai juknis,” ungkapnya.

Menurutnya, KPK atau APH lainnya bisa bergerak tanpa adanya aduan atau laporan resmi dari masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan anggaran MBG oleh Mitra MBG.

“Mereka memiliki kewenangan proaktif untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan inisiatif sendiri, temuan intelijen, atau hasil pemantauan,” pungkasnya.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Program Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan oleh beberapa SPPG di wilayah Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan masyarakat. Kekhawatiran muncul setelah ditemukan bahwa menu yang disajikan dinilai tidak memenuhi standar kualitas gizi sesuai kebutuhan siswa, sementara pihak SPPG diduga hanya mengejar keuntungan besar.

Inisial S, salah seorang warga Kutagandok, mengungkapkan keluhannya melalui grup WhatsApp Forum Keluarga Besar Warga Kutawaluya pada hari Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, menu MBG yang disajikan untuk siswa SDN Kutagandok 4 hanya terdiri dari tiga biji buah kurma, tiga biji kue kering yang terbuat dari ubi, dan satu buah salak.

Hal serupa juga disampaikan oleh D yang juga salah satu warga Desa Kutagandok, dalam grup yang sama menyatakan bahwa sejak pelaksanaan program di sekolah tersebut, belum pernah ada menu yang menyertakan susu.

“Selain tidak di kasih susu, menu yang di sajikan pihak SPPG sangatlah minim sekali,” ujarnya.

Tak sampai disitu bahkan, A seorang ibu salah seorang warga Sampalan, menyebut penyelenggaraan MBG oleh pihak SPPG bagaikan “Korupsi Berkedok Gizi”.

“Dengan menu yang di sajikan tersebut, bukan menambah pintar siswa, yang ada malah siswa bisa nambah banyak Kentut, karena di sajikan menu kue memakai bahan dari Ubi,” bebernya.

Menanggapi hal tersebut warga berharap pemerintah daerah Kabupaten Karawang dan pihak terkait dalam hal ini pihak BGN untuk segera melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lapangan guna memastikan apakah penyajian menu tersebut sudah sesuai aturan atau malah sebaliknya.

•A.Rohadi/Her

KARAWANG |Infokeadilan.com – Proyek rehabilitasi Jembatan Segaran-Pulo Putri di Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, yang menggunakan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 senilai Rp 1,98 Miliar, kini menjadi sorotan publik akibat berbagai dugaan penyimpangan dan kondisi yang mengancam keselamatan warga. Proyek yang seharusnya rampung pada 24 Desember 2025, namun sampai saat ini masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Berdasarkan informasi pada papan nama proyek, pekerjaan direncanakan berlangsung selama 35 hari kalender, mulai dari 12 Agustus 2025 hingga tenggat waktu 24 Desember 2025. Namun, lebih dari dua bulan setelah batas waktu yang ditentukan, lokasi proyek tampak belum selesai dan menunjukkan tanda-tanda kelambatan bahkan kemungkinan terhenti, yang berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran daerah.

Selain kelambatan pelaksanaan, kondisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi dinilai sangat tidak memadai. Pantauan media menemukan banyak bagian besi tulangan yang menonjol di sekitar area proyek tanpa adanya garis pengaman atau penutup yang memadai. Kondisi ini berisiko tinggi bagi warga yang beraktivitas atau melintas di sekitar lokasi, terutama anak-anak yang mungkin tidak menyadari bahaya, apalagi pada malam hari atau saat kondisi jalan licin akibat hujan.

Tak hanya itu, komponen penting berupa fasilitas pengaman di sisi kiri dan kanan jembatan untuk mencegah risiko jatuh atau kecelakaan juga tidak ditemukan. Hal ini semakin memperbesar potensi bahaya bagi pengguna jembatan. Proyek yang dikerjakan oleh kontraktor CV. Artha Gemilang Arisentosa seharusnya dilaksanakan sesuai standar kualitas, waktu, dan keselamatan yang berlaku.

Inisial S, salah satu warga sekitar, mengaku khawatir dengan kondisi yang ada. “Kalau melihat kondisi seperti ini, tentunya khawatir akan keselamatan yang melintas, apalagi jika dimalam hari dalam konsisi hujan maka ini jelas membahayakan. Lalu kami juga sering melihat anak-anak bermain di sekitar jembatan, khawatir saja mereka terluka akibat besi yang tidak tertutup ini,” ujarnya kepada awak media saat ditemui di lokasi, Kamis (26/2/2026).

Seorang pengendara sepeda motor inisial K, pengguna jalan aktif yang sering melintas melalui jalur tersebut, juga mengeluhkan kondisi jembatan.

“Ini tidak ada pembatas atau pengamanan jembatan di sisi kiri dan kanan. Tanpa pembatas yang jelas, ini khawatir pengendara berisiko keluar jalur atau bahkan terjatuh, terutama ketika lalu lintas ramai atau kondisi jalan licin,” keluhnya.

Selain itu, ia juga menyatakan bahwa posisi jembatan tidak lurus dengan arah jalan utama, sehingga terkesan terlalu ke pinggir kiri dan terhalang oleh tiang gapura di sisi seberang.

Adanya berbagai dugaan penyimpangan ini menuntut klarifikasi dan tindakan tegas dari pihak berwenang untuk memastikan proyek dapat diselesaikan dengan baik serta tidak membahayakan masyarakat.

Terpisah, Aris selaku pihak pelaksana proyek ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut menyampaikan bahwa pekerjaannya sudah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK).

“Ke dina A, abdi damel tos sesuai SPK tulisnya dalam bahasa Sunda (saya bekerja sudah sesuai SPK). Coba video pa yang dimaksud kondisi dilapangan sesuai temuan bapa,” jawabnya melalui telepon seluler. Setelah awak media mengirimkan video dan foto hasil investigasi lapangan, pihak kontraktor tidak memberikan penjelasan lebih rinci.

Sementara itu, Dani Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Karawang saat diminta memberikan keterangan dan penjelasan terkait dugaan penyimpangan tersebut tidak memberikan respon atau lebih memilih diam.

•Red