BEKASI |Infokeadilan.com – Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bekasi kini menjadi sorotan tajam menyusul melambatnya penyerapan anggaran serta terhentinya pelaksanaan sejumlah proyek fisik yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.

Alasan kenaikan harga bahan bangunan yang dikemukakan sebagai penyebab utama keterlambatan, dinilai sekadar kedok yang menutupi lemahnya kualitas perencanaan keuangan daerah serta kurangnya upaya antisipasi risiko oleh jajaran birokrasi.

Kritik tegas ini disampaikan oleh Ketua LSM Penjara Indonesia, JM Hendro. Menurutnya, gejolak perekonomian dan perubahan harga pasar tidak dapat dijadikan alasan yang dapat dibenarkan, melainkan mencerminkan kegagalan manajemen yang mendasar.

“Perubahan dinamika pasar dan lonjakan harga material konstruksi bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba‑tiba. TAPD seharusnya memiliki sistem perhitungan dan perkiraan yang memadai untuk mengantisipasi fluktuasi tersebut sejak tahap penyusunan anggaran. Namun kenyataannya, banyak proyek pembangunan justru terhenti, yang pada akhirnya menimbulkan dampak berantai yang merugikan kepentingan masyarakat,” tegas Hendro.

Ia menjelaskan bahwa stagnasi pelaksanaan pembangunan ini berakibat pada tertundanya penyediaan fasilitas publik yang sangat dibutuhkan warga, serta menghambat perputaran roda perekonomian daerah, khususnya pada sektor konstruksi. Selain itu, standar harga satuan yang ditetapkan pemerintah daerah juga dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi pasar terkini dan tidak lagi realistis untuk diterapkan.

Sebagai penanggung jawab utama pengelolaan keuangan daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi sekaligus Ketua TAPD, Endin Samsudin, disebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas permasalahan ini. Menurut LSM PENJARA, fungsi koordinasi dan pengendalian antar‑perangkat daerah yang dipimpinnya dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Sebagai Ketua TAPD, Saudara Endin Samsudin memegang tanggung jawab penuh dalam memastikan perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran berjalan secara tertib, efektif, dan terkoordinasi dengan baik,” ujar Hendro, Kamis (18/6/2026)

Mengingat dampak yang luas dan merugikan akibat kelalaian dalam mengantisipasi kondisi tersebut, desakan tegas pun dilayangkan kepada pimpinan birokrasi daerah.

“Jika pelaksanaan proyek terhambat karena faktor‑faktor yang sesungguhnya dapat diprediksi dan diantisipasi sejak awal, maka sudah sepatutnya beliau menyatakan ketidakmampuannya menjalankan amanah dan mengundurkan diri dari jabatannya. Langkah ini menjadi wujud tanggung jawab atas kinerja yang tidak sesuai harapan,” pungkas Hendro.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun Sekda Endin Samsudin belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik dan desakan yang disampaikan tersebut.

•Wan

BEKASI |Infokeadilan.com – Suasana haru dan penuh semangat terlihat di kediaman Kepala Desa Cipayung, H. Ajan, hari ini. Ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat di Desa Cipayung, Kecamatan  Cikarang timur, Kabupaten Bekasi.Kamis (18/06/2026 )

Warga berbondong-bondong mendatangi rumah H. Ajan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Aksi damai yang dikenal dengan istilah “grudug” ini dilakukan dengan satu tujuan: meminta H. Ajan untuk kembali mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Cipayung pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) periode 2026-2034 mendatang.

​Warga yang hadir terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu pengajian, hingga kaum muda. Mereka membawa spanduk dan poster dengan tulisan-tulisan seperti “Warga Cipayung Bersatu, H. Ajan Wajib Maju!”, “Kami Rindu Kepemimpinan H. Ajan”, dan “Pilkades 2026-2034: H. Ajan Pilihan Kami”.

Ozos ​ketua orasi menyampaikan bahwa aksi ini murni inisiatif warga karena kerinduan akan sosok pemimpin yang merakyat dan peduli. “Selama H. Ajan menjabat, beliau sangat dekat dengan warga. Beliau tidak segan turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi kami. Pembangunan di desa pun sangat terasa manfaatnya,” ujar Ozos.

​Senada dengan ibu Imas salah satu warga, juga menyampaikan alasannya mendukung H. Ajan. “H. Ajan itu sosok pemimpin yang jiwa peduli sosialnya tinggi Beliau selalu peduli dengan kesejahteraan warganya, terutama warga yang kurang mampu. Banyak warga yang di bantu oleh beliau selama dia menjabat,” ungkap Cangak

​Menanggapi desakan warga, H. Ajan mengaku terharu dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

“Saya sangat berterima kasih atas dukungan dan kepercayaan warga Cipayung. Ini merupakan amanah yang luar biasa. Namun, keputusan untuk mencalonkan diri kembali memerlukan pertimbangan yang matang, terutama dukungan dari keluarga dan restu dari Allah SWT,” kata H. Ajan dengan rendah hati.

​H. Ajan juga menambahkan, “Saya akan mempertimbangkan aspirasi warga ini dengan serius. Yang terpenting adalah persatuan dan kesejahteraan warga Cipayung. Mari kita bersama-sama menjaga kondusivitas desa menjelang Pilkades.”

​Aksi “grudug” ini menjadi bukti bahwa sosok pemimpin yang merakyat dan peduli sangat dirindukan oleh masyarakat. Harapan warga Desa Cipayung kini tertuju pada H. Ajan, akankah beliau kembali memimpin dan membawa Cipayung ke arah yang lebih baik? Kita tunggu perkembangannya.

•Wan

KARAWANG |Infokeadilan.com – Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, Muhana, mengeluarkan penjelasan tegas guna menanggapi berbagai tuduhan dan narasi yang beredar belakangan ini di media sosial dan menyasar kehidupan pribadinya.

Secara terbuka, ia membantah sepenuhnya tuduhan yang menyebut dirinya menjalin hubungan terlarang hingga menyebabkan seorang perempuan melahirkan anak serta mengabaikan tanggung jawabnya.

Menurutnya, kabar yang tersebar luas itu sama sekali tidak memiliki dasar yang kuat maupun kebenaran yang nyata.

“Saya sangat terganggu dengan spekulasi yang berkembang, karena hal ini jelas mengganggu konsentrasi dalam menjalankan tugas, kondisi psikologis, serta keharmonisan rumah tangga saya,” tegasnya, Rabu (17/6/2026).

Sebagai bukti kesungguhan dalam membela diri dan menepis segala tuduhan tersebut, ia menyatakan siap untuk mengikuti uji DNA. Langkah ini sekaligus menjadi tantangan bagi pihak‑pihak yang merasa dirugikan untuk dapat membuktikan klaim mereka secara sah dan berlandaskan bukti ilmiah.

Mengenai latar belakang munculnya permasalahan ini, dirinya menduga adanya tujuan tertentu di balik penyebaran kabar yang ia nilai sengaja dirancang untuk merusak nama baik dan kedudukannya. Ia juga mengaku sempat menerima bentuk tekanan maupun komunikasi yang tidak menyenangkan sebelum isu ini akhirnya menyebar luas ke publik.

Kasus ini pertama kali menarik perhatian masyarakat setelah sebuah akun secara berulang‑ulang menyampaikan komentar bernada negatif di media sosial dengan mengetag nama akun resmi media sosial Pemerintah Kabupaten Karawang.

Meski merasa disudutkan dan dirugikan, pihak Dinas Perhubungan berharap perdebatan ini dapat segera mereda dan menemukan penyelesaian yang baik. Namun demikian, ia tidak menutup kemungkinan untuk menempuh jalur hukum lebih lanjut jika narasi yang tidak berdasar ini terus disebarkan dan semakin meluas.***

KARAWANG |Infokeadilan.com – Peristiwa memilukan dialami oleh HjM seorang warga Kecamatan Rawamerta. Kejadian yang membuatnya merasa tertekan dan terbebani tersebut bermula pada Kamis, 23 April 2025 lalu, saat ia menerima telepon dari M, yang diduga sebagai pelaku. Dalam percakapan itu, M meminta HjM mengantarkan ikan ke Kampung Rawamanuk, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang.

Sesampainya di Jembatan Rawamanuk, HjM dijemput dan diajak menuju rumah kerabat, di mana keduanya sempat berbincang sejenak. Sebelum berpisah, M menawarkan agar HjM menginap saja di tempat itu, dan atas pertimbangan tertentu, tawaran tersebut akhirnya diterima.

Sekitar pukul 12.00 malam, M kembali datang dan menjemput HjM untuk berpindah ke rumahnya sendiri yang letaknya bersebelahan dengan kediaman kerabat tersebut. Anehnya, mereka tidak masuk melalui pintu depan, melainkan lewat pintu samping rumah. Begitu berada di dalam, M langsung mengajak HjM masuk ke sebuah kamar.

Di ruangan itu, suasana berubah drastis dan  menjadi mencekam. Tanpa peringatan, M bertindak di luar batas kesopanan dan berusaha membuka pakaian HjM. Meskipun korban telah berulang kali menolak dan melarang, pelaku tetap memaksa hingga akhirnya melakukan persetubuhan secara paksa.

Pasca peristiwa itu, HjM memilih membungkamnya selama satu tahun penuh dari suami maupun orang‑orang terdekat, karena diliputi rasa malu dan ketakutan yang mendalam. Namun seiring berjalannya waktu, beban batin yang ditanggungnya semakin berat dan tidak lagi sanggup dipendam sendiri, sehingga akhirnya peristiwa tersebut diungkapnya.

“Ya sebenarnya, kejadian ini sudah lama saya pendam. Tapi karena saya merasa terus dihantui rasa salah dan dosa besar dan juga jadi beban batin, akhirnya saya ungkapkan.” ujar HjM dengan nada penuh penyesalan, Selasa (16/6/2026).

“Persoalan ini juga sebenarnya sempat beberapakali di kumpulkan secara kekeluargaan dengan dimediasi, tapi tetap dia tidak mengakui. Padahal kan itu saya yang merasakan, dan waktu itu yang bersama saya kan dia.” jelasnya dengan suara bercampur kesal.

Sementara itu, ketika diminta memberikan keterangan secara jujur, M terkesan tertutup dan enggan mengakui perbuatannya. Meskipun telah melalui beberapa kali proses mediasi, ia tetap bersikukuh menyangkal tuduhan tersebut, dan hanya mengakui bahwa dirinya memang sempat menginap di lokasi kejadian.

“Kalau soal kejadian apa yang di sebutkan saya tidak melakukannya, tetapi kalau tidur menginap memang benar, saya nginep, tapi saya ga melakukan hal itu.” dalihnya.

Secara hukum, perbuatan yang diduga dilakukan M telah melanggar ketentuan dalam Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan persetubuhan secara paksa diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang menyatakan bahwa barangsiapa melakukan persetubuhan dengan orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Selain itu, karena perbuatan itu dilakukan terhadap istri orang lain, hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 284 KUHP mengenai perzinahan.

Sampai berita ini ditayangkan dugaan kasus persetubuhan ini masih belum menemukan titik terang. Pihak korban berharap keadilan dapat didapatkan. Ia juga meminta kepada pihak berwajib dapat segera menindak tegas pelaku.***