KARAWANG |Infokeadilan.com – Dalam rangka menyambut kegiatan Tarawih Keliling (Tarling) Ramadan 1447 H/2026 M, Muspika Cikampek bekerja sama dengan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Asy-Syuhada menggelar kerja bakti pembersihan masjid di kawasan Cikampek Timur, Rabu (25/02/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, Camat Cikampek Adi Firmansyah, S.H., M.M., perwakilan Polsek Cikampek Kanit Reskrim AKP Abdul Wahab S, S.H., perwakilan Koramil melalui Babinsa Serka Dayat, Ketua DKM Masjid Asy-Syuhada H. Muktar Ependi, Wakil Ketua DKM H. Ayo Sudaryo, Kepala Desa Cikampek Timur Kriswanto, A.Md., perwakilan CSR PT Pupuk Kujang, Karang Taruna 5 Rescue, siswa SMK Muhammadiyah 2 Cikampek, serta perwakilan GRIB Jaya DPC Karawang.

Pembersihan difokuskan pada area dalam dan luar masjid, halaman, serta penataan lokasi yang akan digunakan untuk rangkaian kegiatan Tarling dan bazar UMKM. Tujuan utama dari kerja bakti ini adalah memastikan kenyamanan dan khusyu’an jamaah selama beribadah.

Camat Adi Firmansyah menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan Tarling akan dimulai sejak pukul 15.30 WIB dengan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan bersama Puskesmas Cikampek dan Rumah Sakit Jatisari.

“Besok mulai jam 15.30 akan ada pemeriksaan kesehatan gratis dari Puskesmas Cikampek dan Rumah Sakit Jatisari. Selain itu, juga akan diadakan bazar UMKM dengan harga sangat terjangkau yang disiapkan oleh dinas terkait,” ujarnya.

Selain bazar UMKM dan pangan murah, acara juga akan diisi dengan hiburan rakyat serta pembagian santunan kepada masyarakat. Untuk wilayah Cikampek, terdapat 40 penerima manfaat, di mana 10 orang di antaranya akan menerima santunan secara simbolis pada saat acara berlangsung.

“Total penerima manfaat untuk wilayah Cikampek adalah 40 orang. Sebanyak 10 orang akan menerima santunan secara simbolis besok, sedangkan sisanya akan disalurkan sesuai dengan data yang telah dipersiapkan,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Camat Adi mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan kegiatan Tarling dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar.

“Kita harus bersama-sama memastikan acara berjalan dengan baik. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tawuran, perang sarung, atau kegiatan lain yang dapat mencoreng dan menghambat kesuksesan acara,” tegasnya.

Ia berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang ibadah, tetapi juga mampu mempererat silaturahmi antar warga serta memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.

“Semoga kegiatan ini berjalan lancar, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, berbelanja di bazar dengan harga murah, sekaligus menjalin silaturahmi. Ini merupakan momentum kebersamaan yang sangat berharga di bulan suci Ramadhan,” pungkasnya.

•Edi

KARAWANG |Infokeadilan.com – Akses jalan yang layak merupakan bagian vital bagi pergerakan dan aktivitas masyarakat. Namun, kondisi jalan di Kecamatan Kutawaluya, khususnya di kawasan Kutagandok Junti, belum mendapatkan perhatian optimal dari pihak terkait, meskipun telah rusak lama.

Menanggapi banyaknya keluhan yang muncul di media online dan media sosial Facebook, Carim Darmawan, aktivis masyarakat Kutawaluya, angkat suara menuntut perbaikan segera. Ia dengan tegas meminta pihak terkait bahkan Bupati Karawang untuk melakukan sidak lapangan langsung.

“Kami harap Pemerintah Daerah bisa melihat sendiri kondisi jalan yang sebenarnya, bukan hanya berdasarkan informasi atau cerita dari orang lain,” jelas Carim, Rabu (25/2/2026).

Menurutnya, jalan Kutagandok-Junti selama ini hanya mendapatkan penanganan sementara berupa penambalan setiap kali rusak, yang membuat kerusakan terus berulang. Kondisi jalan yang berlubang dan rusak parah bukan hanya mengganggu kenyamanan, melainkan juga membahayakan keselamatan pengguna jalan dan masyarakat yang aktif melintas dijalur tersebut dengan potensi kecelakaan dan kerusakan kendaraan.

“Meskipun tahun ini ada rencana program pelebaran jalan di Kutawaluya, kondisi jalan Kutagandok saat ini tetap harus menjadi prioritas. Jangan hanya tunggu program yang akan datang beberapa bulan lagi antisipasi dini harus dilakukan segera oleh Pemerintah Daerah dan Dinas PUPR Karawang,” tegas Carim.

Ia menambahkan bahwa jalan yang baik tidak hanya berdampak pada keselamatan masyarakat dengan mengurangi risiko kecelakaan, namun juga berperan sebagai roda penggerak perekonomian.

“Akses keluar masuk barang sembako dan komoditas lainnya akan menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien dari sisi waktu serta biaya. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah,” pungkasnya.

•Her

KARAWANG |Infokeadilan.com – Program normalisasi saluran air digalakkan untuk memastikan kelancaran aliran air dan antisipasi banjir. Namun, upaya menjaga kebersihan serta pemeliharaan infrastruktur tersebut diduga belum berjalan secara optimal, terlihat dari penyebaran eceng gondok yang semakin luas di pelosok saluran air wilayah Kecamatan Tirtajaya, Karawang Utara.

Hasil pantauan awak media pada hari Rabu (25/02/2026) menunjukkan pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali, terutama di saluran irigasi yang menjadi jalur penting bagi area pertanian lokal.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Forum Warga Tirtajaya (FWT) Aan Karyanto menyampaikan permintaan agar pihak terkait segera melakukan tindak lanjut untuk pembersihan.

“Kami berharap proses normalisasi dapat disegerakan sebelum muncul kekhawatiran atau keluhan dari masyarakat. Sebelumnya, FWT telah bergerak untuk membantu membersihkan, namun hal ini bersifat dukungan, bukan menjadi kewajiban yang harus terus diemban oleh warga,” ujarnya.

Aan menambahkan bahwa pembersihan yang konsisten akan mampu mengendalikan pertumbuhan eceng gondok dan mencegah penyumbatan aliran air.

“Kami telah memberikan contoh tindakan, namun tidak mungkin seluruh beban pekerjaan ditanggung oleh FWT semata. Ini tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak terkait,” jelasnya.

Upaya advokasi tidak hanya ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) serta Badan Pengelolaan Wilayah Sungai (BBWS), melainkan juga kepada Bupati Karawang, Ketua DPRD Karawang, dan perwakilan DPRD Dapil 3. FWT mengajak semua pihak untuk melakukan gerak cepat (GERCEP) sebelum tumpukan eceng gondok semakin membesar, yang berpotensi menimbulkan masalah baru seperti bau tidak sedap, penyebaran penyakit, hingga dampak negatif bagi kondisi sosial masyarakat.

“Kami mewakili seluruh warga Tirtajaya berharap Pemerintah Kabupaten Karawang dan seluruh pemangku kepentingan dapat turun langsung untuk menangani permasalahan ini,” pungkas Aan.

Terpisah, perwakilan Dinas PUPR, Munajat, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai penyebaran eceng gondok di Tirtajaya. Mengikuti arahan dari BBWS, alat berat excavator akan segera dikerahkan untuk mendukung proses normalisasi sungai dan saluran air di wilayah tersebut.

•Her

KARAWANG |Infokeadilan.com – Kondisi jalan rusak di jalur Kutagandok–Junti, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, kembali menjadi perhatian masyarakat. Kerusakan yang semakin parah dinilai membahayakan pengguna jalan, terutama menjelang bulan Ramadan dan arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Permintaan perbaikan disampaikan melalui Forum Keluarga Besar Warga Kutawaluya Bersatu yang mewakili aspirasi setempat. Mereka menyatakan bahwa jalan berlubang yang sudah ada cukup lama belum mendapatkan penanganan serius, padahal jalur tersebut menjadi akses penting untuk mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi.

Sejumlah warga mengungkapkan bahwa kerusakan semakin parah di musim hujan. Lubang-lubang besar membuat kendaraan harus melambat, bahkan seringkali menyebabkan pengendara motor terjatuh akibat permukaan jalan yang tidak rata. Selain mengancam keselamatan, kondisi ini juga menghambat aktivitas ekonomi masyarakat dari berbagai desa di Kecamatan Kutawaluya yang menggunakan jalan tersebut untuk bekerja, berdagang, serta mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan. Jalur ini juga sering dilalui oleh masyarakat dari wilayah lain.

Tokoh pemuda Desa Mulyajaya, Bang Daeng, secara tegas meminta perhatian langsung dari pemerintah daerah. Ia berharap Bupati Karawang bersama dinas terkait dapat turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya, agar masyarakat merasa didengar dan mendapatkan solusi nyata.

“Kami meminta agar segera meninjau kondisi jalan yang berlubang dan semakin parah. Permintaan ini bukan sekadar keluhan, melainkan bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kelancaran aktivitas warga,” ujarnya, Selasa (24/2/2026)

Memasuki bulan Ramadan, volume kendaraan diperkirakan meningkat, terutama menjelang Idul Fitri yang biasanya terjadi lonjakan mobilitas untuk silaturahmi dan kegiatan ekonomi. Warga berharap perbaikan dapat dilakukan secepatnya agar jalur tersebut aman dan nyaman dilalui, karena jika dibiarkan akan semakin memburuk dan meningkatkan risiko kecelakaan, terutama pada malam hari dengan visibilitas terbatas.

Mereka juga mengingatkan bahwa infrastruktur jalan yang baik berkaitan erat dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, karena dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, memperlancar distribusi barang, serta meningkatkan akses layanan publik. Sebaliknya, kerusakan yang dibiarkan berlarut-larut dapat menimbulkan dampak luas mulai dari kerugian ekonomi hingga risiko kecelakaan.

Menanggapi hal ini, pemerintah perlu memiliki sistem penanganan cepat terhadap laporan kerusakan jalan, serta meningkatkan transparansi terkait jadwal perbaikan dan anggaran agar masyarakat mengetahui langkah yang diambil.

Selain perbaikan sementara, warga juga mengharapkan adanya perbaikan permanen yang berkualitas agar jalan tidak cepat rusak kembali.

“Harapan kami sederhana, jalan ini diperbaiki dengan baik sehingga bisa digunakan dalam jangka panjang. Jangan sampai setiap tahun rusak lagi,” ujar Rohadi salah satu warga lain.

Forum Keluarga Besar Warga Kutawaluya Bersatu menegaskan akan terus menyuarakan aspirasi secara konstruktif dan berharap pemerintah membuka ruang komunikasi yang lebih luas. Permintaan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya fokus pada pusat kota, karena wilayah penghubung antar desa juga membutuhkan perhatian yang sama. Respons cepat pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen terhadap pemerataan pembangunan.

Kini masyarakat menunggu langkah nyata dari Pemerintah Kabupaten Karawang untuk memastikan jalan Kutagandok–Junti segera diperbaiki, sehingga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan dan masyarakat sekitar.

•Her

KARAWANG |Infokeadilan.com – Bangunan dapur yang disewa oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Sindangmulya, Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang diduga sebagian menggunakan tanah milik Badan Pengelolaan Wilayah Sungai (BBWS). Hal ini dinilai menyimpang dari peraturan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang melarang pemanfaatan tanah negara tanpa izin yang sah.

Menanggapi dugaan tersebut, Carim, seorang pegiat lingkungan sekaligus penggagas Forum Gerakan Masyarakat Kutawaluya Bersatu (FGMKB) yang juga aktif di wilayah Kecamatan Kutawaluya, mengungkapkan rasa keprihatinannya yang mendalam.

Menurutnya, program MBG merupakan inisiatif penting yang telah diamanatkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, sehingga tidak boleh dipermainkan atau digunakan dengan cara yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.

“Program MBG seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, bukan malah menjadi alat yang menyalahgunakan lahan publik. Dalam pelaksanaannya, setiap tahapan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tujuan program dapat tercapai dengan baik dan tidak menimbulkan masalah baru bagi lingkungan serta masyarakat,” ujar Carim dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

Berdasarkan syarat pembangunan dapur SPPG dalam program MBG, terdapat ketentuan yang jelas terkait penggunaan lahan.

-Pertama, lahan yang digunakan harus sah dan bukan lahan ilegal, dengan dokumen teknis dan operasional yang menyatakan bahwa lokasi tidak berada di area yang dilarang seperti dekat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau kandang hewan.

-Kedua, jika terpaksa memanfaatkan lahan pengairan milik BBWS, harus diperoleh izin tertulis berupa Perjanjian Pemanfaatan Tanah/Barang Milik Negara dari BBWS setempat, bukan hanya izin dari warga atau desa.

-Ketiga, terdapat risiko penertiban atau pembongkaran bangunan jika dibangun tanpa izin yang sah, karena BBWS berhak melakukan tindakan tersebut sesuai peraturan.

Tak hanya itu, Carim juga menegaskan bahwa penggunaan lahan BBWS untuk membangun bangunan dapur tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan pihak berwenang berpotensi menimbulkan dampak negatif serius.

“Melalui jajaran Forum Gerakan Masyarakat Kutawaluya Bersatu (FGMKB), menegaskan sekaligus mendesak kepada pihak Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pemangku kebijakan di program MBG untuk menindaklanjuti adanya oknum yang memanfaatkan lahan BBWS untuk dipergunakan membangun bangunan dapur SPPG MBG di Desa Sindangmulya tanpa ada koordinasi terlebih dahulu dengan pihak BBWS. Jelas ini melanggar aturan dan bisa mengakibatkan pencemaran limbah beracun dengan sengaja melalui perairan irigasi,” tandasnya.

Sebagaimana kesimpulan terkait pembangunan dapur SPPG, membangun di tanah pengairan BBWS termasuk kegiatan berisiko tinggi dan kemungkinan besar ditolak jika berada di daerah sempadan atau irigasi yang aktif. Oleh karena itu, pihak terkait wajib melakukan koordinasi dengan BBWS setempat untuk mengecek status tanah dan izin pemanfaatannya.

Carim juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan program MBG di wilayahnya, agar tidak ada lagi praktik penyalahgunaan atau penyimpangan yang dapat merusak kredibilitas program tersebut.

Selain itu, ia mengharapkan pihak BGN segera melakukan verifikasi lapangan terkait dugaan tersebut dan mengambil langkah tegas sesuai dengan peraturan jika ditemukan bukti pelanggaran.

•Ko/Red