KARAWANG |Infokeadilan.com  – Mantan Wakil Sekretaris Yayasan Pembina Pendidikan Perguruan Tinggi Pangkal Perjuangan (YPPPTPP), Saleh Effendi, menyampaikan keprihatinannya terhadap minimnya perhatian civitas academica Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) terhadap para perintis dan pelaku sejarah berdirinya perguruan tinggi tersebut.

Saleh mengungkapkan, dirinya tercatat sebagai bagian dari sejarah awal berdirinya UNSIKA di Karawang melalui YPPPTPP. Pada masa awal pembentukan yayasan itu, ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris mendampingi Sekretaris saat itu, Harun Firdaus. Dalam perjalanannya, Saleh kemudian dipercaya menjadi Sekretaris YPPPTPP hingga sebelum UNSIKA berstatus sebagai perguruan tinggi negeri.

Ia menegaskan keterlibatannya tidak hanya pada aspek kelembagaan, tetapi juga dalam penguatan akademik kampus pada masa-masa awal perkembangan.

“Ingat-ingat, tahun 1987 saya diminta untuk menjadi Kepala Sekretariat Fakultas Ekonomi saat dekannya Bapak Drs Pane,” ujar Saleh, Selasa (24/2/2026).

Selain itu, pada 2001, ia menyebut turut merintis kerja sama akademik bersama civitas academica Fakultas Teknik dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). Kerja sama tersebut memungkinkan mahasiswa Fakultas Teknik UNSIKA diterima dan memanfaatkan fasilitas laboratorium teknik di ITB.

“Tahun 2001 bersama civitas academica Fakultas Teknik merintis kerja sama dengan ITB jurusan teknik untuk menerima mahasiswa Fakultas Teknik agar bisa diterima menggunakan laboratorium teknik ITB,” katanya.

Menurut Saleh, kontribusi dan perjuangan para perintis di fase awal tersebut menjadi bagian penting dalam membangun fondasi UNSIKA hingga berkembang dan berstatus sebagai perguruan tinggi negeri seperti saat ini.

Sebagai perintis sejak awal keberadaan UNSIKA, ia mengaku bangga melihat perkembangan kampus. Namun di sisi lain, ia menyayangkan belum adanya perhatian atau penghargaan yang memadai terhadap para pendiri dan pembina yang berperan dalam sejarah awal berdirinya institusi tersebut.

“Seolah tidak ada sentuhan dari civitas academica kepada para pelaku sejarah pendiri dan pembina UNSIKA,” kata Saleh.

Ia mengingatkan pentingnya memegang prinsip “Jasmerah” atau jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saleh juga menyebut sejumlah tokoh yang terlibat dalam fase awal pendirian UNSIKA, di antaranya Harun Firdaus yang kini dalam kondisi sakit, Ida Rosida selaku notaris dan mantan Ketua Harian YPPPTPP, serta Nurdin Singadimeja yang kini telah lanjut usia.

Ia berharap UNSIKA tetap menjaga marwahnya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia di Karawang dan tetap menjadi “kawah candradimuka” bagi pengembangan kualitas generasi daerah.***

KARAWANG |Infokeadilan.com – Forum Gerakan Masyarakat Kutawaluya Bersatu resmi digagas dengan tujuan utama mengangkat daerah Kutawaluya menjadi salah satu wilayah pembangunan prioritas di lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang. Konsep organisasi ini diinisiasi oleh Jeje Jaenudin, seorang alumni Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) yang peduli terhadap pembangunan dan perkembangan wilayah khususnya di Kecamatan Kutawaluya.

Dalam pernyataannya, Jeje Jaenudin menjelaskan bahwa pendirian forum ini tidak hanya berfokus pada upaya mempercepat pembangunan daerah, tetapi juga diharapkan menjadi wadah berkumpul serta silaturahmi bagi masyarakat Kutawaluya.

“Melalui forum ini, kita ingin memperkuat rasa persaudaran dan kekeluargaan antar warga, sekaligus menyuarakan kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas bagi daerah kita,” ucapnya, Selasa (24/2/2026)

Forum ini dipercaya akan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah, sehingga aspirasi dan kebutuhan pembangunan di Kutawaluya dapat terefleksikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja Pemda Karawang. Selain itu, forum juga akan menggerakkan berbagai kegiatan yang mendukung kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

“Kami berharap dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, tokoh masyarakat, maupun seluruh warga Kutawaluya untuk bersama-sama membangun daerah kita menjadi lebih baik,” pungkas Jeje Jaenudin.

Dukungan datang dari berbagai pihak, salah satunya Kang Fahmi selaku Ketua DPC Elang Mas Kabupaten Karawang yang menjadi penggerak untuk mempersatukan masyarakat Kutawaluya.

Wakil Carim, seorang aktivis media online, juga sangat mengapresiasi gerakan ini dan berharap dapat menjadi gerbang perubahan positif bagi Kutawaluya.

Tidak hanya dari tokoh masyarakat dan pengurus lembaga, para Kepala Desa se-Kecamatan Kutawaluya juga memberikan apresiasi terhadap berdirinya forum tersebut. Mereka menyambut baik langkah ini sebagai bentuk wujud kebersamaan, guyub, dan gotong royong untuk menjadikan masyarakat Kutawaluya semakin bersatu.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com  – Saleh Effendi, mantan Asisten Daerah I Pemerintah Kabupaten Karawang, mengeluarkan kritik keras terkait manajemen hubungan masyarakat di Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA). Menurut dia, institusi pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi wadah pembentukan calon intelektual justru dikelola oleh pihak yang tidak sesuai dengan standar nilai akademik dan profesionalisme yang layak.

Dalam pernyataan terbuka yang disampaikan kepada publik, Saleh menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap sikap dan perilaku seorang pejabat Humas UNSIKA yang dinilainya arogan serta dinilai kurang berpendidikan.

“Kampus adalah tempat menggembleng calon intelektual yang punya kapasitas keilmuan. Seluruh civitas akademika UNSIKA seharusnya terdiri dari individu terpilih yang terdidik namun kenyataan di lapangan menunjukkan manajemen komunikasi publik yang jauh dari standar itu,” tegas Saleh.

Saleh menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi di lembaga pendidikan tinggi. Dalam era digital saat ini, kemampuan mengelola jaringan komunikasi serta teknologi informasi menjadi faktor utama dalam kesuksesan sebuah organisasi.

“Seorang filsuf pernah mengatakan: kunci sukses adalah siapa yang menguasai jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Oleh karena itu, tidak bijak meremehkan peran media dan jurnalis apalagi sampai menghina profesi tersebut,” paparnya.

Menurutnya, humas kampus seharusnya mampu berinteraksi secara efektif dengan lingkungan luar, sekaligus membangun citra positif melalui komunikasi yang transparan dan informatif. Namun, tindakan serta sikap oknum Humas yang dinilai arogan justru telah menyimpang dari fungsi tersebut.

Menanggapi kondisi yang terjadi, Saleh Effendi mengajak Rektor UNSIKA untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pihak yang dianggap telah gagal menjalankan tugasnya dengan baik.

“Sebaiknya evaluasi dilakukan, bahkan jika perlu diganti dengan pegawai yang berwibawa, berpengalaman, dan mampu bekerja profesional. Bukan hanya berdasarkan status kepegawaian, apalagi sekedar PPPK yang baru belajar bekerja,” tambahnya.

Saleh menegaskan bahwa kualitas pengelolaan kampus tidak boleh dikorbankan hanya karena status kepegawaian, melainkan harus ditentukan berdasarkan kemampuan, integritas, serta rekam jejak profesional yang jelas.

Pernyataan Saleh juga menyentil sikap oknum terkait terhadap profesi jurnalis. Menurut dia, tindakan menghina profesi media mencerminkan pola pikir birokrasi yang perlu segera diperbaiki.

“Media dan jurnalis berperan sebagai kontrol dalam sistem demokrasi dan pendidikan tinggi. Menganggap kecil peran mereka adalah salah kaprah besar dan ini berpotensi mencederai citra institusi,” ujarnya, Senin (23/2/2026).

Kritik yang disampaikan telah memicu tanggapan dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat, akademisi, hingga praktisi komunikasi. Banyak pihak yang sepakat bahwa lembaga pendidikan tinggi harus menjadi contoh dalam hal profesionalisme, tidak hanya melalui kurikulum yang diajarkan, tetapi juga melalui perilaku pejabat yang menjadi perwakilan institusi.

Sebagian masyarakat berharap UNSIKA segera mengambil langkah tegas, melakukan perbaikan pada sistem komunikasi publik, serta memastikan bahwa fungsi humas dijalankan oleh profesional yang benar-benar memahami peran strategisnya.***

KARAWANG |Infokeadilan.com – Pembangunan jalan alternatif di Desa Purwadana, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, menghadapi hambatan signifikan akibat belum adanya tanggapan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait permohonan penanganan kabel listrik yang melintang tepat di jalur pekerjaan. Kondisi ini membuat upaya pemulihan akses masyarakat yang terganggu akibat jalan amblas terhenti di tengah jalan.

Tokoh Pemuda Karawang, Lukman N. Iraz, mengungkapkan bahwa musibah jalan amblas di wilayah tersebut hingga kini belum sepenuhnya teratasi. Menanggapi hal ini, Pemerintah Desa Purwadana telah mengambil inisiatif untuk membuka akses alternatif agar warga Kampung Sumedangan, Kampung Bobojong, Perumahan Festival, hingga kawasan Golden tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari.

Dukungan juga datang dari pihak swasta, di mana PT BMJE (Djarum Super) telah dengan baik memberikan izin penggunaan lahan milik perusahaan untuk dilintasi jalan alternatif sementara demi kepentingan bersama masyarakat.

“Namun proses pembangunan harus terhenti karena adanya kabel listrik besar yang berada tepat di jalur pekerjaan. Faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama yang membuat alat berat tidak dapat bekerja secara optimal,” jelas Lukman pada Senin (23/2/2026).

Menurutnya, Pemerintah Desa Purwadana telah mengirimkan surat resmi kepada pihak PLN sejak Rabu (18/2/2026) pekan lalu, yang meminta langkah teknis atau penanganan terhadap kabel tersebut agar pembangunan dapat segera dilanjutkan. Sayangnya, hingga saat ini belum ada bentuk tanggapan apapun dari pihak terkait.

Lukman menyoroti bahwa kondisi ini sangat kontras dengan respons yang diberikan oleh berbagai pihak pemerintah mulai dari tingkat daerah, provinsi, hingga pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), yang dinilainya cukup responsif dalam menangani musibah jalan amblas di wilayah tersebut.

“Pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat melalui BBWS telah dengan cepat merespons dan berkontribusi. Namun sayangnya, untuk persoalan kabel listrik yang menjadi penghalang utama saat ini, belum ada tindakan atau bahkan tanggapan dari PLN,” ujarnya.

Keterlambatan pembangunan jalan alternatif telah berdampak signifikan bagi masyarakat. Kendaraan roda empat belum dapat melintas, aktivitas ekonomi mengalami perlambatan, bahkan pelayanan pendidikan serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga terganggu.

Lukman berharap pihak PLN segera memberikan tanggapan yang jelas dan mengambil langkah konkret, agar pembangunan jalan alternatif dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, akses masyarakat dapat kembali normal dan roda perekonomian wilayah tidak semakin tertekan akibat hambatan yang bisa saja dihindari.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com  – RL Jeri S, S.H., praktisi hukum dari Kantor Hukum Jeri dan Rekan Kabupaten Karawang, angkat suara dan mengecam keras atas kasus dugaan penganiayaan oleh ibu tirinya terhadap anaknya yang berakibat hingga meninggal dunia. Kasus tersebut diketahui beredar melalui berbagai platform media sosial, dengan luka yang diderita korban dikatakan sangat parah sebelum akhirnya dirawat di salah satu rumah sakit di wilayah Sukabumi.

Dalam keterangannya pada hari Minggu (22/2/2026), Jeri menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak, terutama bentuk fisik seperti memukul, menendang, atau tindakan agresif lainnya yang menyakiti, adalah tindakan yang sangat dilarang karena dapat memiliki konsekuensi fatal hingga kehilangan nyawa.

“Korban yang berinisial NS (12 tahun) merupakan seorang santri yang mengenyam pendidikan di pondok pesantren dan memiliki cita-cita yang mulia untuk menjadi seorang kyai,” ujar Jeri dengan nada sedih yang bercampur geram.

Ia juga menyampaikan dukacita mendalam dan berharap agar Allah SWT menempatkan korban di sisi yang terbaik, serta memberikan kekuatan kepada ayah kandungnya dan keluarga yang ditinggalkan.

Dari sisi yuridis, Jeri menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan prioritas utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mengingat anak adalah subjek hukum yang rentan dan membutuhkan proteksi khusus dari negara.

“Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak,” jelasnya.

Selain itu, Pasal 76C UU yang sama mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

“Adapun sanksi pidana bagi pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia diatur dalam Pasal 80 UU Perlindungan Anak, yaitu penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar. “Sanksi akan ditambah sepertiga apabila pelaku merupakan orang tua korban,” tegas Jeri.

Pada akhir keterangannya, praktisi hukum tersebut mengimbau Kapolda Jawa Barat melalui Kapolres Sukabumi untuk segera mengungkap kasus dugaan penganiayaan ini secara transparan.

“Kita percayakan seluruh proses penanganan kepada pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tegas terhadap oknum ibu tiri tersebut jika semua bukti mengarah padanya,” pungkasnya.

•Rls

KARAWANG |Infokeadilan.com  – Masjid Besar Asy-Syuhada Cikampek, ikon rumah ibadah bersejarah di Kabupaten Karawang, tengah gencar melakukan serangkaian pembenahan menyambut sejumlah agenda keagamaan penting yang akan datang. Pada Minggu (21/02/2026), Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga sekitar menyelenggarakan kegiatan kerja bakti dan pembersihan menyeluruh di lingkungan masjid.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Ketua DKM Masjid Besar Asy-Syuhada, H. Muktar Ependi, juga dihadiri oleh tokoh masyarakat Eman Sulaeman beserta sejumlah elemen masyarakat setempat. Upaya kolaboratif ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan rumah ibadah, terutama menjelang pelaksanaan Tarawih Keliling (Tarling) yang akan menghadirkan Bupati Karawang.

“Kami bersama warga dan para tokoh masyarakat terus berbenah agar Masjid Besar Asy-Syuhada semakin nyaman dan representatif. Apalagi dalam waktu dekat akan ada kegiatan Tarling yang rencananya dihadiri Bupati Karawang,” ujar H. Muktar Ependi.

Terletak di lokasi strategis di Jalan Raya Ir. H. Juanda, Cikampek, masjid ini tidak hanya menjadi tempat beribadah, melainkan juga pusat aktivitas keagamaan dan sosial bagi masyarakat luas. Didirikan oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila pada tahun 1992 dan diresmikan pada 25 Februari 1994, Masjid Besar Asy-Syuhada telah berdiri sebagai bukti komitmen bersama dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis.

Tokoh masyarakat Eman Sulaeman mengungkapkan apresiasi terhadap semangat gotong royong yang masih terjaga kuat di antara warga.

“Alhamdulillah, kekompakan warga masih sangat kuat. Kerja bakti seperti ini bukan hanya soal kebersihan, tapi juga mempererat silaturahmi antar warga,” paparnya.

Sebagaimana telah direncanakan, Masjid Besar Asy-Syuhada akan menjadi salah satu lokasi utama untuk kegiatan Tarawih Keliling pada tanggal 26 Februari 2026, dengan kehadiran Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh SE. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat, diharapkan acara ini dapat berjalan lancar dan menjadi sarana untuk memperkuat ikatan ukhuwah Islamiyah di wilayah Cikampek dan seluruh Kabupaten Karawang.

•Edi/Taryaman