KARAWANG |Infokeadilan.com – Jembatan Curug Klari secara resmi dibuka untuk umum oleh Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh SE pada Jum’at (13/2/2026).

Pembangunan jembatan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi mobilitas masyarakat dan mendorong perkembangan ekonomi di wilayah tersebut.

Dalam sambutannya saat peresmian, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh SE menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat dan pengguna jalan.

“Jembatan Curug Klari bukan hanya sekadar infrastruktur penghubung jalan, melainkan merupakan simbol dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mempermudah akses bagi seluruh lapisan masyarakat,” ucapnya.

Belaiu mengajak kepada para pengguna jalan untuk dapat menggunakan jembatan dengan bijak dan bertanggung jawab.

“Kami berharap kepada seluruh pengguna jalan untuk menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas, serta merawat fasilitas ini dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi mendatang,” tambahnya.

Selain itu, Bupati juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur seperti jembatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Dengan kelancaran akses transportasi, diharapkan dapat mempermudah pergerakan barang dan jasa, serta membuka peluang baru bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar wilayah Curug Klari,” jelasnya.

Acara peresmian juga diisi dengan peninjauan langsung kondisi jembatan oleh Bupati dan tim teknis, dan acara gunting pita sebagai tanda bahwa jembatan telah siap digunakan untuk umum.

•Red

BEKASI |Infokeadilan.com – Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Membangun Desa (AMMD) Desa Pantai Sederhana, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, melakukan audiensi di kantor desa pada Jum’at (13/2/2026) siang. Mereka mengajukan tuntutan agar pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun 2026 dilakukan secara langsung per kepala keluarga (KK).

Aksi yang berlangsung lebih dari tiga jam tersebut penuh ketegangan. Warga datang membawa dokumen dukungan yang telah ditandatangani sekitar 700 kepala keluarga, kemudian bergantian menyampaikan aspirasi dengan nada tegas tentang pentingnya sistem pemilihan langsung agar harapan mayoritas warga bisa terefleksi dengan baik.

“Kami menolak sistem perwakilan tokoh desa. Pemilihan BPD harus per kepala keluarga agar aspirasi warga benar-benar didengar,” tegas Suheru AS, perwakilan warga.

Kekecewaan mendalam terlihat pada wajah warga karena Ketua BPD dan Kepala Desa tidak hadir dalam pertemuan tersebut, padahal sebelumnya Aliansi Masyarakat Membangun Desa telah mengirimkan surat resmi untuk meminta pertemuan.

Menurut warga, ketidakhadiran kedua pihak ini menunjukkan kurangnya responsif terhadap aspirasi yang diajukan masyarakat.

“Setiap kali kami melakukan audensi di kantor desa, kepala desa dan ketua BPD tidak pernah mau menghadapi masyarakat. Hingga kami menilai seolah-olah kepala desa lepas tanggung jawab,” tambah Suheru AS.

Meski tanpa kehadiran kedua pihak kunci tersebut, Ketua Panitia Pengisian Anggota BPD menyampaikan kesiapan untuk mengikuti upaya tindak lanjut tuntutan warga.

“Kami menerima semua masukan warga dan akan menyampaikannya kepada kepala desa. Semua opsi pemilihan akan dibahas secara transparan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Hasil dari audiensi tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara resmi yang menyatakan:

“Berdasarkan audensi Aliansi Masyarakat Membangun Desa dengan Panitia Pengisian Anggota BPD, warga meminta pemilihan anggota BPD dilakukan secara langsung per kepala keluarga. Panitia pengisian anggota BPD menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi ini kepada kepala desa sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa (Perdes) terkait mekanisme pemilihan. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengisian Anggota BPD Tahun 2026, berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan.”

Warga menegaskan bahwa langkah mereka didasarkan pada prinsip demokrasi dan keterbukaan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggota BPD harus dipilih secara demokratis oleh warga melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Desa.

Peristiwa ini mencerminkan kesadaran politik masyarakat desa yang semakin tinggi dalam mengawal proses demokrasi di tingkat lokal, meskipun diwarnai dengan kekecewaan atas ketidakhadiran pihak yang berwenang.

Dengan berita acara yang telah disepakati bersama, warga berharap mekanisme pemilihan anggota BPD tahun ini benar-benar bisa mencerminkan kehendak mayoritas, sekaligus menjadi contoh bagi transparansi dan partisipasi aktif masyarakat di wilayah lain.

•Red

BEKASI |Infokeadilan.com – Ketua Umum LSM SNIPER INDONESIA, Gunawan, dengan tegas menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu. Ia menegaskan bahwa posisi Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sesuai dengan amanat reformasi.

Dalam pernyataannya kepada awak media, Gunawan menyampaikan bahwa kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden telah diatur secara jelas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi. Menurutnya, perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya besar reformasi 1998 untuk memisahkan fungsi pertahanan dan keamanan, sekaligus memperkuat profesionalisme institusi kepolisian.

“Polri tidak boleh ditempatkan di bawah kementerian mana pun. Posisi Polri sudah jelas berada langsung di bawah Presiden. Itu adalah amanat reformasi yang harus kita jaga bersama,” tegas Gunawan, Jum’at (13/2/2026).

Ia menilai, apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu, hal tersebut berpotensi mengganggu independensi dan profesionalitas institusi dalam menjalankan tugas penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Gunawan juga mengingatkan bahwa semangat reformasi menuntut adanya pemisahan yang tegas antara institusi militer dan kepolisian, demi menciptakan tata kelola keamanan yang demokratis.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Polri berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Gunawan menambahkan, stabilitas keamanan nasional sangat bergantung pada independensi dan netralitas Polri. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap konsisten menjaga marwah institusi kepolisian sesuai dengan cita-cita reformasi.

“Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan amanat reformasi tidak mundur. Polri harus tetap profesional, mandiri, dan berada langsung di bawah Presiden,” pungkasnya.

•Wan

KARAWANG |Infokeadilan.com  – Pemerintah Kecamatan Kotabaru menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Gizi Nasional (BGN) lintas sektoral guna memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi (MPBG) serta percepatan penurunan angka stunting. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Kotabaru pada Rabu (12/02/2026) ini menghadirkan berbagai unsur terkait untuk memastikan program berjalan dengan optimal.

Rakor yang dipimpin oleh Koordinator Kecamatan (Korcam) BGN Kotabaru menghadirkan peserta dari OPD terkait, TNI/Polri, pemerintah kecamatan, serta sejumlah stakeholder lainnya. Di antara mereka adalah Camat Kotabaru Hj. Idah Hamidah, SE., Kapolsek Kotabaru Iptu Suherlan, perwakilan Danramil Kotabaru, Korcam BGN Kotabaru Arsad Fany Ibrahim, Korwil BGN Kotabaru Robi Semdri Adi, S.IP., Korwil BGN Kabupaten Karawang, para Kepala Desa se-Kecamatan Kotabaru, Kepala Puskesmas, unsur pendidikan, organisasi profesi, pengelola SPPG, dan tenaga ahli gizi.

Seluruh Desa di Kotabaru Sudah Miliki MPBG yang Beroperasi

Dalam kesempatan tersebut, Korcam BGN Kotabaru Arsad Fany Ibrahim menjelaskan bahwa tujuan utama rapat koordinasi ini adalah memperkuat kerja sama lintas sektoral dalam mendukung pelaksanaan program MPBG.

“Kegiatan hari ini kami adakan untuk menyatukan langkah bersama teman-teman dari berbagai instansi dan stakeholder. Tujuannya agar pelaksanaan MPBG bisa berjalan maksimal dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ucap Arsad.

Ia menambahkan bahwa realisasi program di Kecamatan Kotabaru telah menunjukkan perkembangan yang signifikan.

“Saat ini sudah ada 17 titik MPBG yang telah direalisasikan. Alhamdulillah, setiap desa di Kotabaru telah memiliki bangunan dapur yang telah beroperasi untuk mendukung program ini,” jelasnya.

Menurut Arsad, capaian ini menjadi dasar yang kuat dalam mendukung gerakan gizi nasional dan upaya penekanan angka stunting di wilayahnya.

Sinergi Jadi Kunci, Hindari Miskomunikasi

Camat Kotabaru Hj. Idah Hamidah menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara semua pihak pelaksana program.

“Kecamatan tidak dapat menjalankan program ini sendirian. Dibutuhkan koordinasi yang solid antara berbagai tingkat pemerintah, mulai dari pusat hingga desa, serta unsur kesehatan dan pihak terkait lainnya,” tegas Idah.

Ia juga mengingatkan agar seluruh elemen bekerja dengan pemahaman yang sama untuk menghindari kesalahpahaman di lapangan.

“Kita harus menjaga agar tidak terjadi miskomunikasi. Kepala desa, tenaga kesehatan, TNI-Polri, dan semua pihak memiliki peran yang tak tergantikan. Semua kita memiliki tujuan yang sama: meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menurunkan angka stunting,” ujarnya.

Menurut Camat, program gizi nasional bukan hanya urusan administrasi semata, melainkan bagian dari gerakan bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

TNI-Polri Siap Dukung Pengawalan

Kapolsek Kotabaru Iptu Suherlan menyampaikan komitmen pihaknya dalam mendukung pelaksanaan program ini. “Kami siap memberikan dukungan penuh dan mengawal jalannya program agar berlangsung dengan aman dan lancar. Sinergi antar instansi adalah kunci utama untuk mencapai keberhasilan yang diharapkan,” terangnya.

Rakor ini diharapkan mampu menyamakan persepsi dan langkah seluruh pihak terkait dalam menerapkan kebijakan dan implementasi program MPBG serta BGN di lapangan. Dengan 17 titik yang telah beroperasi di seluruh desa, Kecamatan Kotabaru beroptimisme bahwa program gizi nasional akan memberikan dampak nyata dan berkelanjutan dalam upaya menurunkan angka stunting di wilayahnya.

•Edi

KARAWANG |Infokeadilan.com – Kabar yang beredar mengenai rencana beroperasinya Theater Night Mart di Jalan Tuparev Karawang yang disebut-sebut akan menyertakan fasilitas diskotik, karaoke, serta menyediakan wanita penghibur, dinyatakan sebagai informasi tidak benar atau isapan jempol belaka.

Hal itu ditegaskan langsung oleh Nando, perwakilan manajemen Theater Night Mart, dalam agenda uji publik terkait proses perizinan yang digelar di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang pada hari Kamis (12/2/2026).

Acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Baperida), serta aliansi organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam Karawang.

“Tidak benar kami akan ada Diskotik dan Karaoke di Theater Night Mart. Pihak kami hanya mengajukan perizinan untuk usaha restoran dan bar saja,” jelas Nando.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Karawang, H. Rusman, menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengeluarkan izin Surat Izin Lokasi Fasilitas (SLF) maupun Perizinan Bangunan Gedung (PBG) untuk Theater Night Mart. Seluruh proses perizinan masih dalam tahap evaluasi yang terus dilakukan secara cermat.

“Namun jika pengajuannya memang hanya untuk restoran dan bar, maka akan kami pertimbangkan. Dengan catatan, jika di kemudian hari pemilik usaha melanggar perjanjian atau komitmen yang telah disepakati, kami tidak segan-segan untuk segera mensegel Theater Night Mart,” tegasnya.

•Red