KARAWANG |Infokeadilan.com – Polisi Kepala Seksi Polisi (Kapolsek) Kotabaru, Inspektur Polisi Tingkat I (IPTU) Suherlan, menegaskan komitmennya untuk mendukung dan mengawal berjalannya 17 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang.

Penegasan ini disampaikan pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral yang digelar bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Aula Kecamatan Kotabaru pada Kamis (12/02/2026). Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain unsur Muspika, pemerintah kecamatan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Koordinator Wilayah (Korwil) dan Koordinator Camat (Korcam) SPPG, serta para kepala desa se-Kecamatan Kotabaru.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran Polsek Kotabaru menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan agar program strategis nasional ini beroperasi dengan aman, tertib, dan tepat sasaran.

“Kami siap mendukung dan mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan aman dan lancar. Sinergi antar instansi menjadi kunci keberhasilan,” tegas IPTU Suherlan.

Menurutnya, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh bagaimana makanan bergizi didistribusikan secara teknis, tetapi juga oleh stabilitas keamanan dan koordinasi yang solid antar sektor di lapangan.

Kehadiran Polri dalam program ini, lanjutnya, merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat guna meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta menekan angka stunting di tanah air.

“Program ini menyentuh langsung kepentingan masyarakat, khususnya generasi penerus. Karena itu, kami dari Polsek Kotabaru siap mengawal agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kendala, baik dari sisi keamanan maupun koordinasi,” ujarnya.

Saat ini, sebanyak 17 dapur SPPG telah beroperasi dan tersebar di seluruh desa di wilayah Kecamatan Kotabaru, yang semuanya aktif mendukung pelaksanaan program MBG sebagai upaya nyata untuk meningkatkan status gizi masyarakat.

IPTU Suherlan juga menekankan perlunya komunikasi yang erat antara aparat keamanan, pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan pihak pelaksana program agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.

Melalui sinergi yang terbangun melalui rakor lintas sektoral ini, Polsek Kotabaru beroptimisme bahwa program Makan Bergizi Gratis di wilayahnya akan berjalan dengan maksimal dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

•Edi

BEKASI |Infokeadilan.com – Warga Kampung Ciranggon, Desa Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, menggelar rapat koordinasi untuk menyusun langkah-langkah bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan. Acara yang berlangsung di Gajebo Rest Area Mbah Goen dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Desa (Dusun), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua RT, organisasi kemasyarakatan (Tantrib), serta tokoh masyarakat Ciranggon.

Dalam rapat yang digelar pada hari Rabu (11/02/2026) malam, para peserta sepakat untuk mengambil peran aktif dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, dan sehat yang diakui sebagai tanggung jawab bersama setiap warga negara.

Beberapa inisiatif strategis disepakati dalam pertemuan tersebut, antara lain pelaksanaan patroli malam (ronda) untuk menjaga keamanan lingkungan, serta kegiatan gotong royong pembersihan yang dijadwalkan secara teratur. Selain itu, warga secara sukarela menyetujui untuk mengeluarkan kontribusi bulanan sebesar Rp5.000 per rumah tangga, yang akan digunakan untuk pemeliharaan keamanan dan kebersihan kampung.

Kontribusi tersebut dialokasikan untuk kebutuhan operasional seperti pembelian bensin untuk mesin potong rumput, serta dukungan konsumtif bagi warga yang terlibat dalam kegiatan kerja bakti. Rencana jadwal kegiatan juga telah disusun secara terstruktur: pembersihan jalan di setiap gang dilakukan setiap minggu, sedangkan pemangkasan rumput liar dan ilalang menggunakan mesin dilakukan pada awal setiap bulan.

Perwakilan salah seorang warga, mengungkapkan dukungannya terhadap kesepakatan yang telah dibuat.

“Kita semua sangat menyetujui dengan kontribusi bulanan ini. Rp5.000 bukanlah jumlah yang besar, tetapi manfaatnya sangat luar biasa lingkungan jadi bersih, anak-anak bisa bermain dengan aman, dan hubungan antar warga semakin erat,” ujarnya.

“Sebelumnya sering ada masalah karena jalanan penuh sampah atau rumput tumbuh tinggi yang bisa jadi sarang penyakit. Sekarang dengan kesepakatan ini, kita punya aturan yang jelas dan dana yang terkelola dengan baik. Semua warga merasa memiliki dan bersedia berkontribusi karena kita tahu manfaatnya langsung dirasakan oleh keluarga sendiri.” tambahnya.

Upaya kolaboratif warga Ciranggon telah memberikan dampak positif yang signifikan. Selain membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan meningkatkan kesehatan masyarakat, kegiatan ini juga mempererat tali silaturahmi antar warga serta menumbuhkan rasa kebersamaan yang kuat dalam mengelola kampung bersama.

•Wan

KARAWANG |Infokeadilan.com – Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperkuat ketahanan pangan melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Cahyadi, sebuah terobosan inovatif berupa budidaya jamur tiram kini tumbuh pesat, didanai melalui program dana ketahanan pangan.

Meski berada di wilayah yang dikenal dengan kondisi suhu panas, Desa Kamojing telah membuktikan bahwa budidaya jamur tiram dapat dijalankan secara optimal.

Proses produksi dimulai dari fermentasi serbuk kayu yang dicampur dengan bekatul, kapur, dan nutrisi tambahan, kemudian dilakukan sterilisasi dan inkubasi  langkah-langkah yang memungkinkan produksi berjalan konsisten hingga dapat memanen setiap hari.

Terletak di Dusun Kamojing Lebak pada lahan seluas 120 meter persegi, lokasi budidaya tersebut mengelola sekitar 6.000 hingga 8.000 baglog. Masa tanam hingga masa panen produktif mencapai kurang lebih 100 hari, dengan total siklus produksi sekitar 5 hingga 6 bulan.

Hasilnya, jamur tiram dapat diperoleh masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan pasar umum. Bahkan, antusiasme pembeli sangat tinggi hingga mereka datang langsung ke lokasi budidaya, menjadikan pemasaran berjalan lancar tanpa hambatan. Pada setiap masa panen, hasil produksi kerap habis terjual seketika.

Program yang telah berjalan hampir satu tahun ini mulai memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat sekitar. Selain budidaya jamur, BUMDes Desa Kamojing juga mengembangkan sektor usaha lainnya, antara lain perikanan serta pertanian hortikultura dengan komoditas kangkung, bayam, sawi, timun, dan jagung.

Semuanya dikelola secara mandiri tanpa dukungan dari Corporate Social Responsibility (CSR), murni melalui manajemen yang profesional dari BUMDes. Ke depan, pengelola berharap dapat melakukan ekspansi skala produksi hingga mampu menembus pasar ekspor.

Kepala Desa Kamojing, Cahyadi, menyampaikan harapannya, “Program ketahanan pangan ini terus berkembang dan semakin banyak masyarakat yang terlibat.” Ujarnya.

Ia menambahkan bahwa BUMDes terbuka bagi warga yang ingin belajar maupun berkontribusi dalam pengembangan usaha desa.

“Melalui langkah inovatif dan pengelolaan yang konsisten, Desa Kamojing membuktikan bahwa upaya ketahanan pangan berbasis desa tidak hanya mampu menjamin ketersediaan pangan lokal, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.” Jelasnya.

•Edi

KARAWANG |Infokeadilan.com – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) DPD Kabupaten Karawang menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Pengelolaan Bersama Kawasan Tenurial Nelayan Memperkuat Keadilan Hak dan Keberlanjutan Pesisir melalui Kolaborasi Akademisi” di Aula PAUD Asteria, Desa Muara Cilamaya, Rabu (11/2/2026)

Acara yang dihadiri oleh seluruh anggota KNTI Karawang, perangkat desa, dan masyarakat umum tersebut menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, Asep Andri Astriyandi.

Ketua DPD KNTI Karawang, Moh. Sadeli, menjelaskan tujuan utama kegiatan ini.

“Kami ingin mendorong penguatan, pengakuan dan praktik pengelolaan bersama kawasan tenurial nelayan melalui kolaborasi antara komunitas nelayan dengan Pemerintah Daerah Karawang dan juga untuk meningkatkan pemahaman bersama mengenai konsep dan prinsip pengelolaan bersama kawasan tenurial nelayan,” ucapnya.

Menurut Sadeli, nelayan kecil dan tradisional berperan sebagai aktor kunci dalam sistem pangan laut, ekonomi pesisir, serta pelestarian ekosistem laut di Indonesia.

“Berdasarkan berbagai studi, sektor perikanan skala kecil menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional,” katanya.

Ia menambahkan, “Peranan sektor perikanan dalam pembangunan nasional antara lain meningkatkan produksi perikanan, meningkatkan lapangan kerja baru dan meningkatkan konsumsi ikan untuk memenuhi gizi masyarakat. Namun, peran strategis tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pengakuan dan perlindungan yang memadai terhadap hak tenurial nelayan atas wilayah tangkap, wilayah kelola, dan ruang hidup mereka.”

Sadeli mengungkapkan tantangan yang dihadapi wilayah pesisir dan laut Indonesia dalam dua dekade terakhir.

“Wilayah ini menghadapi tekanan yang semakin kompleks akibat ekspansi industri ekstraktif, pariwisata skala besar, reklamasi, infrastruktur maritim, serta kebijakan tata ruang laut yang cenderung berorientasi pada investasi,” jelasnya.

Kondisi tersebut, kata dia, memicu tumpang tindih pemanfaatan ruang, konflik horizontal dan vertikal, serta praktik perampasan ruang laut (ocean grabbing) yang berdampak langsung pada hilangnya akses nelayan kecil terhadap sumber penghidupan mereka.

Secara normatif, lanjut Sadeli, kerangka hukum nasional telah memberikan dasar perlindungan bagi nelayan.

“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan menegaskan kewajiban negara dalam menjamin keberlanjutan usaha, perlindungan ruang hidup, serta kepastian berusaha bagi nelayan kecil. Selain itu, berbagai putusan Mahkamah Konstitusi menekankan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam harus dijalankan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, termasuk nelayan sebagai kelompok yang bergantung langsung pada sumber daya pesisir dan laut,” ujarnya.

Namun, dalam praktik kebijakan, kata Sadeli, “Pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan laut masih didominasi oleh model sentralistik dan teknokratis, dengan ruang partisipasi nelayan yang terbatas dan seringkali bersifat formalitas.”

“Dalam konteks tersebut, pendekatan pengelolaan bersama (co-management) atas kawasan tenurial nelayan muncul sebagai alternatif kebijakan yang relevan dan berkeadilan. Pengelolaan bersama menekankan pembagian peran, kewenangan, dan tanggung jawab antara negara, masyarakat pengguna sumber daya, serta aktor pendukung lainnya dalam pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya alam. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan keberlanjutan ekologis, tetapi juga memperkuat keadilan sosial dan pengakuan hak-hak masyarakat lokal,” tandasnya.

•Agus Sofyan

BEKASI |Infokeadilan.com – Keberadaan bangunan liar (bangli) yang kembali menjamur di lahan Perum Jasa Tirta (PJT) II sepanjang Kalimalang, khususnya di wilayah Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh aparat terkait.

Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas pembangunan bangli yang berlangsung secara terbuka dan berkelanjutan. Kondisi ini memicu sorotan dari warga yang mempertanyakan ketegasan aparat pemerintah desa serta instansi terkait. Munculnya kembali bangunan-bangunan ini menimbulkan kecurigaan akan lemahnya pengawasan, bahkan dugaan adanya pembiaran yang sistematis.

Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan keheranannya.

“Kalau memang dilarang, kenapa bisa dibangun lagi ? Dan kenapa dibiarkan ?” ujarnya, Selasa (10/2/2026).

Ia menilai tindakan penertiban sebelumnya terkesan hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa adanya pengawasan yang berkelanjutan.

Warga juga mempertanyakan status perizinan bangunan-bangunan tersebut. Apakah pendirian bangli ini didukung oleh izin dari aparat desa, atau bahkan mendapatkan restu dari PJT II selaku pihak yang berwenang atas lahan negara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini masih belum mendapatkan jawaban yang jelas.

Kondisi ini berpotensi memicu konflik sosial dan menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum. Jika bangunan di atas lahan negara dapat kembali berdiri tanpa adanya kejelasan izin, maka upaya penertiban yang telah dilakukan sebelumnya dianggap tidak memiliki arti dan merusak rasa keadilan di masyarakat.

“Buat apa ditertibkan dan dibongkar kalau akhirnya dibiarkan berdiri lagi. Kami sebagai masyarakat biasa jadi bertanya, aturan ini sebenarnya ditegakkan atau hanya formalitas ?” tanya salah satu warga yang lain.

Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi, Satpol PP, serta pihak PJT II untuk segera mengambil tindakan, memberikan informasi yang transparan mengenai status lahan dan perizinan bangunan, serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melanggar aturan.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah Desa Pasirsari dan pihak PJT II belum memberikan keterangan resmi, yang semakin memicu spekulasi di kalangan publik mengenai lemahnya pengawasan serta komitmen dalam penegakan hukum terhadap aset negara.

•Wan

KARAWANG |Infokeadilan.com – Pemerintah Kabupaten Karawang, bersama masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat, telah menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza, Palestina. Bantuan berupa satu unit ambulans disalurkan melalui jalur resmi yaitu Baznas RI dan lembaga relawan Gaza Destek Dernegi (GDD), guna mendukung layanan darurat di wilayah yang terdampak konflik.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatullah, yang menjadi perwakilan masyarakat dan ASN Karawang kepada pihak perwakilan relawan Gaza dari GDD.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Karawang Asep Aang Rahmatullah menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan merupakan wujud kepedulian dan solidaritas masyarakat Karawang terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina, khususnya di wilayah Gaza.

“Bantuan ambulans ini adalah bentuk empati dan kepedulian warga Karawang. Kami ingin kontribusi nyata ini bisa membantu penanganan medis dan penyelamatan korban di Gaza,” ujarnya, Senin (9/2/2026).

Ia juga menegaskan bahwa seluruh proses penggalangan hingga penyaluran bantuan dilakukan melalui jalur resmi agar dapat tepat sasaran dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, Baznas, dan lembaga kemanusiaan menjadi kunci utama agar bantuan dari masyarakat dapat tersalurkan secara efektif dan akuntabel.

Selain itu, ia berharap bantuan tersebut tidak hanya memiliki nilai material semata, tetapi juga dapat menjadi simbol dukungan moral dari masyarakat Karawang bagi rakyat Palestina.

“Kami berharap ambulans ini dapat digunakan sebaik mungkin untuk membantu korban, mempercepat penanganan darurat, dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Semoga situasi kemanusiaan di Gaza segera membaik,” tandasnya.

Perwakilan relawan GDD menyampaikan apresiasi yang mendalam atas dukungan yang diberikan oleh Pemkab dan masyarakat Karawang. Bantuan ambulans tersebut rencananya akan digabungkan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan tahap berikutnya yang akan diarahkan ke wilayah terdampak di Gaza.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Sebuah kecelakaan tragis menimpa seorang pencari besi sisa pembongkaran bangunan yang berdiri di atas kali Apoor, Dusun Pacing Utara, Desa Dewisari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Korban yang dikenal dengan panggilan Porong, warga Dusun Pawanda, Desa Medangasem, Kecamatan Jayakerta, meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit.

Menurut keterangan Agus, salah seorang warga yang berada di lokasi kejadian, insiden tersebut berawal ketika korban sedang menggurinda besi yang masih menempel pada tiang bangunan yang tengah dibongkar.

“Batu gurinda yang digunakan terlepas dan mengenai leher korban. Setelah kejadian korban langsung dilarikan ke RS terdekat namun tidak tertolong dan meninggal dunia,” jelas Agus, Selasa (10/2/2026).

Kejadian yang terjadi sekitar pukul 09.00 WIB tersebut juga dibenarkan oleh Ketua Urusan Tata Ruang dan Infrastruktur (Tantrib) Desa Dewisari, Hendra. Ia menyampaikan bahwa meskipun lokasi kejadian berada di wilayah Desa Dewisari, korban merupakan warga dari Desa Medangasem.

“Memang kejadian kecelakaan masuk wilayah desa Dewisari namun korban merupakan warga desa medangasem. Korban juga memotong besi besi bekas bangunan tersebut tidak ada yang menyuruh atau disuruh, namun itu inisiatif sendiri korban. Ini murni kecelakaan,” tegas Hendra.

• Wins