KARAWANG |Infokeadilan.com – Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, menegaskan komitmen lembaganya untuk mendukung keberadaan pers sebagai bagian penting dalam memperkuat kemitraan dengan masyarakat serta penyampaian informasi publik. Penegasan ini disampaikannya dalam wawancara pada Hari Pers Nasional (HPN), Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, pers memiliki peran strategis sebagai pilar keempat demokrasi sekaligus mitra kerja DPRD dalam menyampaikan informasi kebijakan publik, perkembangan pembangunan daerah, serta aspirasi masyarakat luas.

Ia menilai bahwa pers juga turut berperan penting dalam mengawal pembangunan Kabupaten Karawang melalui pemberitaan yang objektif, edukatif, dan konstruktif. Selain itu, pers juga menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kinerja DPRD dan pemerintah daerah secara keseluruhan.

“Kritik dari pers merupakan bagian penting dalam proses demokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Terkait keluhan yang sering muncul dari jurnalis terkait akses informasi, Endang Sodikin mengakui bahwa keterbukaan informasi di lingkungan DPRD masih perlu terus diperbaiki. Ia menegaskan bahwa lembaganya akan terus mendorong transparansi dan komunikasi yang lebih terbuka agar akses informasi publik menjadi semakin mudah dan cepat.

Beliau juga mengapresiasi kontribusi pers lokal Karawang yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi warga, mengangkat potensi daerah, serta ikut mendorong percepatan pembangunan yang lebih adil dan merata.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi momentum refleksi bagi insan pers untuk terus memperkuat perannya sebagai pilar demokrasi di tengah pesatnya arus konvergensi media. Hal tersebut disampaikan Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Kabupaten Karawang, Endang Suryana, yang akrab disapa Endang Nupo, dalam ucapan resminya memperingati HPN 2026.

Endang Nupo menegaskan bahwa pers tidak hanya dituntut cepat dalam menyampaikan informasi, tetapi juga harus akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Menurutnya, di era digital saat ini, tantangan terbesar pers adalah menjaga integritas di tengah banjir informasi dan maraknya disinformasi.

“Hari Pers Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen pers sebagai penjaga nurani publik. Pers harus hadir sebagai sumber informasi yang mencerahkan, bukan memperkeruh keadaan,” ujar Endang Nupo, Senin (9/2/2026).

Ia juga menyoroti pentingnya konvergensi media sebagai keniscayaan zaman. Namun, kata dia, transformasi teknologi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pers serta penguatan etika jurnalistik.

“Konvergensi media adalah peluang besar, tetapi juga ujian. Pers dituntut adaptif terhadap teknologi tanpa meninggalkan prinsip dasar jurnalistik: independen, profesional, dan berpihak pada kebenaran,” tegasnya.

Sebagai Ketua AMKI Karawang, Endang Nupo berharap insan pers, khususnya di Kabupaten Karawang, dapat terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk mendukung pembangunan daerah, sekaligus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis dan konstruktif.

Di akhir pernyataannya, Endang Nupo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jurnalis dan pekerja media yang tetap konsisten menjalankan tugasnya di tengah berbagai keterbatasan dan tekanan.

“Selamat Hari Pers Nasional 2026. Teruslah berkarya, menjaga marwah pers, dan menjadi suara publik yang jujur serta berintegritas,” pungkasnya.

•Red

CIREBON |Infokeadilan.com – Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Provinsi Jawa Barat, Catur Aziyanto, melantik pengurus AMKI Cirebon Raya di Aula Rumah Dinas Bupati Cirebon, Senin (9/2/2026).

Pelantikan tersebut menjadi momentum konsolidasi organisasi dalam memperkuat peran media konvergensi di wilayah Cirebon dan sekitarnya.

Dalam sambutannya, Catur Aziyanto memberikan semangat kepada para pengurus yang baru dilantik agar tetap solid dan aktif mengembangkan organisasi.

“Walaupun cuaca hujan terus, kita harus tetap semangat. Kita kibarkan panji-panji AMKI di seluruh pelosok wilayah,” ujarnya.

Ia menegaskan, AMKI bukan sekadar organisasi yang dibentuk secara administratif, tetapi memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan produk jurnalistik yang berkualitas, akuntabel, dan profesional.

Menurut Catur, meskipun tergolong organisasi yang masih baru, AMKI diisi oleh para wartawan berpengalaman.
“Walaupun AMKI ini masih baru, isinya para wartawan senior yang sudah berpengalaman,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum AMKI Pusat, Tundra Meliala, dalam arahannya menyebut Cirebon memiliki sejarah panjang sebagai pusat ekonomi, budaya, dan media di Jawa Barat.

“Sebagai wilayah dengan jejak sejarah panjang di bidang kebudayaan dan ekonomi, pengurus AMKI Cirebon Raya diharapkan mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujar Tundra.

Pelantikan pengurus AMKI Cirebon Raya ini diharapkan dapat memperkuat peran organisasi dalam mendukung ekosistem pers yang profesional dan berintegritas di wilayah Cirebon Raya.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Karawang menggelar Renungan Kebangsaan di Tugu Kebulatan Tekad Rengasdengklok, Minggu (8/2/2026) sore.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 sekaligus Hari Ulang Tahun (HUT) ke-8 IWO Indonesia yang jatuh pada 9 Februari 2026.

Mengusung tema “Pers Merawat Ingatan Bangsa, Jurnalis Menjaga Nurani Demokrasi”, kegiatan ini menegaskan kembali komitmen insan pers untuk berpegang pada integritas, akurasi, dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi jurnalistik.

Acara berlangsung mulai pukul 16.30 WIB hingga 19.00 WIB di kawasan bersejarah Rengasdengklok, yang memiliki makna penting dalam perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia.

Ketua Pelaksana, Dedi MK, mengatakan pemilihan Rengasdengklok bukan tanpa alasan. Tempat tersebut, menurut dia, merupakan simbol keberanian dalam menentukan arah bangsa di masa genting.

“Rengasdengklok mengajarkan keberanian dalam menentukan sikap. Spirit itu relevan dengan tugas pers hari ini, yakni berani menyampaikan kebenaran di tengah berbagai tekanan,” ujarnya.

Kegiatan diawali dengan pengumpulan peserta di Sekretariat IWOI Jasmine pukul 14.30 WIB untuk registrasi dan pengarahan. Peserta kemudian bertolak konvoi menuju lokasi pada pukul 16.00 WIB. Acara resmi dibuka pukul 16.45 WIB, dilanjutkan pembacaan doa serta refleksi sejarah Rengasdengklok dan pemaknaan peran pers dalam demokrasi.

Momentum renungan dipusatkan pada doa bersama dan refleksi HUT ke-8 IWO Indonesia sebagai bentuk introspeksi moral insan pers. Kegiatan ditutup dengan dokumentasi dan silaturahmi bersama pengurus pusat dan daerah.

Ketua IWO Indonesia DPD Karawang, Syuhada Wisastra, Amd., CHRM. menegaskan bahwa HPN dan HUT ke-8 harus menjadi titik penguatan soliditas organisasi.

“Jurnalis IWO Indonesia harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kebenaran. Delapan tahun IWO Indonesia berdiri di negeri ini, dan tiga tahun berkembang di Karawang. Jangan pernah lelah belajar, jangan takut bersuara, dan jangan tergoda meninggalkan integritas demi kepentingan sesaat,” kata Syuhada.

Ia mengungkapkan, perjalanan organisasi di Karawang bukan hal mudah. Selama 25 tahun dirinya berkarier di dunia industri sebelum memutuskan hijrah dan membangun organisasi pers.

“Saya tiga tahun terakhir belajar membangun IWO Indonesia di Karawang. Alhamdulillah, kini anggota mencapai sekitar 65 orang, dan lebih dari 50 hadir dalam kegiatan ini. Kekompakan adalah kunci,” ujarnya.

Syuhada juga menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan digelar tanpa pungutan biaya dari anggota.

“Sebagai laporan kepada Ketua Umum, kegiatan ini tidak ada pungutan apa pun. Semua kebutuhan ditanggung panitia,” katanya.

Ke depan, IWOI Karawang menargetkan pelaksanaan uji kompetensi jurnalis bekerja sama dengan BNSP serta verifikasi Dewan Pers pada 2027.

“Kecepatan bukan alasan mengabaikan akurasi. Popularitas bukan tujuan utama. Tugas kita menghadirkan informasi yang mencerahkan dan membangun kepercayaan publik,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum IWO Indonesia, Dr. NR Icang Rahardian, SH. S.AK., MH., M.Pd. menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia jurnalis.

“Jangan hanya pakaiannya yang keren, tapi ilmunya kosong. SDM harus ditingkatkan agar wartawan benar-benar diperhitungkan,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa pada 2026 IWO Indonesia tidak menggelar perayaan skala nasional sebagai bentuk empati atas berbagai musibah di sejumlah daerah di Indonesia. Namun, pada 2027 organisasi akan menyiapkan agenda nasional yang lebih besar dan bermakna.

Menurut Icang, Rengasdengklok memiliki makna filosofis bagi perjalanan organisasi. Ia mengibaratkan fase awal IWO Indonesia seperti perjuangan bangsa yang berawal dari titik-titik genting sejarah.

“IWO Indonesia berdiri pada 2018. Pergerakan awalnya tidak mudah. Namun setelah Karawang diberi mandat, organisasi justru berkembang. Ini bukan kebetulan. Karawang memiliki nilai sejarah perjuangan,” katanya.

Ia juga menegaskan prinsip dasar organisasi, yakni zero payment. Sejak awal berdiri, IWO Indonesia tidak membebani anggota dengan iuran untuk kartu anggota, atribut, maupun kegiatan organisasi.

“Organisasi ini dibangun tanpa membebani anggota. Prinsip itu harus dijaga agar IWO Indonesia tetap independen dan bermartabat,” ujarnya.

Selain itu, Icang meminta seluruh jajaran daerah memperkuat koordinasi hingga tingkat desa dan kecamatan, termasuk dalam mengawal program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis. Ia mendorong anggota IWO Indonesia aktif melakukan pengawasan dan pemberitaan secara profesional demi kepentingan publik.

Dalam naskah renungan yang dibacakan, ditegaskan bahwa pers tidak sekadar mencatat peristiwa, melainkan menjaga ingatan kolektif bangsa. Di tengah derasnya arus informasi digital, jurnalis diingatkan untuk tidak mengorbankan akurasi demi kecepatan serta tidak menukar integritas dengan popularitas.

Delapan tahun perjalanan IWO Indonesia disebut bukan semata perayaan usia, melainkan momentum memperkuat tanggung jawab moral jurnalis online agar lebih profesional, beretika, dan berpihak pada kepentingan publik.

Dari Rengasdengklok, insan pers diingatkan kembali bahwa kebebasan pers harus selalu diiringi tanggung jawab. Menulis dengan akal sehat, bekerja dengan hati nurani, serta menjaga marwah profesi menjadi fondasi demokrasi yang sehat.

•A. Sofyan

HUMAS IWOI DPD KARAWANG

KARAWANG |Infokeadilan.com – Keluarga Besar Jurnalis Karawang Bersatu (JKB) telah mengajukan permohonan resmi kepada Pemerintah Kabupaten Karawang, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), agar segera melakukan pelebaran serta peningkatan mutu jalan Junti–Sampalan. Ruas jalan yang menjadi fokus meliputi dari jembatan Kali Apur hingga Kantor Desa Sampalan, di Kecamatan Kutawaluya.

Kondisi jalan saat ini sangat tidak memadai, dengan permukaan yang rusak parah dan bergelombang. Hal ini dianggap berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat yang mengandalkan jalur strategis ini setiap hari. Upaya penanganan yang dilakukan selama ini hanya sebatas tambal sulam yang tidak menyeluruh, sehingga tidak mampu mengatasi permasalahan secara tuntas.

Ketua JKB, Heri Pramika, menekankan pentingnya jalan tersebut bagi kehidupan masyarakat.

“Kami mendesak Pemkab Karawang dan Dinas PUPR untuk segera mengambil langkah konkret dalam memperbaiki jalan raya Sampalan yang menghubungkan ke Kantor Kecamatan Kutawaluya, tepatnya di wilayah Junti Karawang. Jalan ini bukan hanya jalur biasa, melainkan tulang punggung aktivitas masyarakat sehari-hari mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga urusan administrasi publik,” ujarnya.

Menurut dia, kondisi jalan yang terus memburuk tidak hanya mengganggu kenyamanan berkendara, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.

“Kami mengharapkan penanganan menyeluruh berupa pelebaran dan pengaspalan secara keseluruhan, bukan hanya penambalan parsial. Harapannya, realisasi perbaikan dapat dilakukan dalam tahun 2026 ini,” tegasnya pada Minggu (7/2/2026).

JKB juga menyampaikan apresiasi atas perhatian serta tanggapan awal yang telah diberikan oleh Pemkab Karawang serta pemerintah Kecamatan Kutawaluya, Dinas PUPR Kabupaten Karawang, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Sementara itu, salah satu warga setempat, Jenal, mengungkapkan kekhawatirannya terkait kondisi jalan yang sama.

“Aslinya pak, sudah parah sekali jalur Junti itu. Yang jelas, jalur Junti banyak sekali jalan berlubang. Sudah beberapa kali diperbaiki dengan cara tambal sulam, akan tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Yang menjadi kekhawatiran kami, takut ada korban kecelakaan karena banyaknya jalan berlubang di jalan Junti Kutagandok,” ucap Jenal dengan nada khawatir.

Ia berharap pihak berwenang dapat segera melakukan perbaikan menyeluruh agar keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan dapat terjamin dengan baik.

•U.Supriyadi/A.Rohadi

KARAWANG |Infokeadilan.com – Adanya dugaan kasus malpraktik kembali mencuat di Kabupaten Karawang. Seorang warga Dusun Karajan B RT 007 RW 003, Desa Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok, bernama Saman (64), meninggal dunia usai menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) Hastien Rengasdengklok dan menerima suntikan obat melalui infus.

Informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (8/2/26) dini hari. Kematian pasien secara mendadak itu menimbulkan pertanyaan dari pihak keluarga terkait prosedur tindakan medis yang dilakukan.

Anak pasien meninggal dunia, Ukat Sukanta alias Ipay, menuturkan sebelum dibawa ke rumah sakit, ayahnya sempat diperiksa oleh seorang mantri di sekitar tempat tinggalnya dengan keluhan sesak napas dan gangguan lambung.

Menurut hasil pemeriksaan awal, pasien diduga mengalami gangguan pernapasan dan lambung. Namun karena keterbatasan alat medis, pihak mantri menyarankan agar pasien segera dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas lebih lengkap.

“Waktu itu orang tua saya dibawa ke mantri karena tiba-tiba sesak napas. Setelah diperiksa, katanya butuh oksigen, karena alat di tempat mantri terbatas. Kami disarankan untuk dirujuk ke rumah sakit,” ujar Ipay kepada awak media.

Ia mengungkapkan, keluarga sempat berdiskusi terkait rumah sakit rujukan. Secara pribadi, dirinya ingin membawa ayahnya ke RS Proklamasi. Namun karena pertimbangan jarak serta saran keluarga lainnya, akhirnya pasien dibawa ke RS Hastien yang berada di wilayah Rengasdengklok.

“Secara pribadi saya sebenarnya sudah tidak mau membawa orang tua ke RS Hastien karena trauma beberapa kejadian di RS tersebut belakangan ini. Tapi karena ada permintaan saudara lain dan mempertimbangkan jarak, akhirnya kami bawa ke sana,” ungkapnya.

Setibanya di RS Hastien, pasien langsung mendapat penanganan awal di Instalasi Gawat Darurat (IGD) sebelum kemudian dipindahkan ke ruang transit sambil menunggu ketersediaan ruang rawat inap.

Menurut pengakuan keluarga, selama beberapa waktu menjalani perawatan, kondisi Saman sempat membaik. Pasien disebut sudah bisa makan bubur dan berkomunikasi dengan keluarga.

“Beliau sudah bisa makan dan berkomunikasi. Kalau memang penyakitnya berat, mestinya dibawa ke ICU atau ruang observasi intensif. Tapi yang saya lihat, kondisinya sudah stabil,” jelas Ipay.

Namun, situasi berubah setelah pasien menerima suntikan obat melalui infus. Keluarga menyebut tidak ada jeda waktu yang lama setelah suntikan diberikan.

“Dalam hitungan detik setelah disuntik, mungkin baru beberapa detik, orang tua saya langsung kejang. Kaki dan tangan kaku, mulut juga menegang. Petugas terlihat panik, dan tidak lama kemudian beliau meninggal dunia,” tutur Ipay.

Peristiwa tersebut membuat keluarga terpukul dan mempertanyakan jenis obat yang diberikan serta prosedur medis yang dilakukan. Keluarga mengaku tidak mendapatkan penjelasan rinci terkait jenis obat yang disuntikkan maupun penyebab medis kematian pasien.

“Yang kami butuhkan itu kejelasan. Obat apa yang disuntikkan dan mengapa reaksinya begitu cepat sampai meninggal dunia,” tambahnya.

Setelah kejadian, perwakilan RS Hastien melalui petugas Medical Officer on Duty (MOD) bersama seorang anggota kepolisian Sektor Rengasdengklok mendatangi rumah duka. Dalam kunjungan tersebut, pihak rumah sakit menyampaikan belasungkawa sekaligus membuka ruang musyawarah atau mediasi dengan keluarga korban.

Meski demikian, keluarga mengaku masih mempertimbangkan langkah hukum apabila tidak ada penjelasan yang dinilai memuaskan.

“Kami masih menunggu itikad baik dari pihak rumah sakit. Tapi kalau tidak ada kejelasan, kami siap menempuh jalur hukum,” tegas Ipay.

Hingga berita ini diturunkan, pihak RS Hastien Rengasdengklok belum memberikan keterangan tertulis maupun penjelasan resmi kepada publik maupun keluarga pasien mengenai peristiwa yang menyebabkan meninggalnya pasien atas nama Saman.

Kasus ini menambah sorotan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di wilayah Rengasdengklok. Warga berharap adanya transparansi serta investigasi menyeluruh agar pelayanan medis dapat dipastikan berjalan sesuai standar yang berlaku.

•Wins