KARAWANG |Infokeadilan.com – Hujan deras yang mengguyur kawasan pesisir tidak menyurutkan semangat Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh SE beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk melakukan aksi membersihkan sampah. Kegiatan yang menjadi bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) tersebut digelar pada Sabtu (7/2/2026) di Kawasan Ekowisata Mangrove Dusun Tangkolak, Desa Sukakerta, Kecamatan Cilamaya Wetan.

Bertambah banyaknya pejabat yang turut hadir dan terlibat langsung dalam aksi ini, antara lain Dandim 0604/Karawang Letkol Inf. Naryanto, Kapolres Karawang AKBP Fiki Novian Ardiansyah, Ketua DPRD Karawang H. Endang Sodikin, Wakil Bupati Karawang H. Maslani, Danyon 305/Tengkorak Mayor Inf. Afdal Eko Putra, para kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Karawang.

Dengan menggunakan pakaian lapangan, puluhan aparatur pemerintah menyusuri area mangrove sambil mengumpulkan sampah yang berserakan. Tanpa ada panggung atau acara seremonial yang berlebihan, seluruh peserta fokus pada kerja sama yang dilakukan di bawah hujan yang terus mengguyur.

Bupati Aep menegaskan bahwa Gerakan ASRI merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI yang disampaikan dalam Taklimat Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Presiden menegaskan Indonesia harus asri. Hari ini kita buktikan. Hadir ke Tangkolak bukan untuk seremonial, tapi kerja nyata. Kebersihan ini harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan wisatawan,” ujarnya

Menurutnya, keterlibatan seluruh unsur pemerintahan termasuk TNI-Polri dan ASN buktikan bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama, terutama karena kegiatan ini diadakan pada hari libur.

“Saya mengapresiasi ASN yang tetap hadir. Gerakan ASRI ini bukan sekadar agenda, tapi harus memberi dampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.

•Red

BEKASI |Infokeadilan.com – Menyambut kedatangan bulan suci Ramadhan 2026, Grand Zuri Jababeka menghadirkan program Corporate Gathering bertema “SABAR (Sajian Berkah Ramadhan)”, sebuah konsep kebersamaan yang menyatukan nilai spiritualitas, kehangatan silaturahmi, dan kelezatan kuliner khas Nusantara dalam satu wadah yang berkesan.

Sumargo, General Manager Grand Zuri Jababeka, menjelaskan filosofi di balik program tersebut.

“Kegiatan SABAR – Sajian Berkah Ramadhan dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, instansi, dan komunitas yang menginginkan momen buka puasa bersama dalam suasana yang elegan, nyaman, serta sarat akan makna. Berlokasi di Cerenti Restaurant, kami menghadirkan ragam hidangan autentik Indonesia melalui konsep buffet Ramadhan yang siap memanjakan lidah para tamu.” ungkapnya.

Dengan tarif mulai dari IDR 189.999 nett per orang, para peserta dapat menikmati pengalaman berbuka puasa berkualitas dengan standar pelayanan profesional. Selain itu, Grand Zuri Jababeka juga menawarkan penawaran spesial Early Bird dengan harga IDR 169.999 nett per orang untuk periode pemesanan terbatas.

“Melalui tema SABAR, kami berharap dapat menjadikan Ramadhan sebagai momen refleksi diri, berbagi berkah, serta memperkuat hubungan profesional dalam suasana yang hangat dan penuh makna,” tambahnya.

“Acara Corporate Gathering Ramadhan ini bukan sekadar kesempatan untuk berkumpul dan menikmati makanan, melainkan sebagai wadah kebersamaan yang bernilai, di mana perusahaan dapat mempererat tali silaturahmi dengan karyawan, klien, dan mitra bisnis di tengah kemegahan bulan suci yang penuh berkah,” pungkasnya.

Program SABAR – Sajian Berkah Ramadhan diharapkan menjadi pilihan utama bagi perusahaan yang menginginkan acara Ramadhan yang profesional, berkelas, dan memiliki makna mendalam. Untuk informasi lebih lanjut serta melakukan reservasi, silakan menghubungi melalui:

– WhatsApp: +62 812 1282 3835

– Instagram: @grandzurijababeka.byzhm

– Website: zhmhotels.com

•Wan

KARAWANG |Infokeadilan.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang telah memulai kunjungan ke seluruh partai politik di wilayahnya sebagai bagian dari upaya pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan amanah kelembagaan untuk memastikan tertib administrasi dan kelembagaan partai politik di tingkat kabupaten.

Dalam kunjungan perdana, KPU Kabupaten Karawang mendatangi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai ini dipilih sebagai yang pertama karena dinilai paling cepat merespons surat pemberitahuan yang sebelumnya telah disampaikan kepada seluruh partai politik di Kabupaten Karawang.

Ketua KPU Kabupaten Karawang, Mari Fitriana, menjelaskan bahwa pemutakhiran data mencakup beberapa aspek penting untuk kelancaran administrasi partai. Meskipun baru satu partai yang merespons saat ini, KPU akan terus melakukan tindak lanjut dengan pola jemput bola hingga seluruh partai politik terkunjungi.

Menurutnya, pemutakhiran data partai politik tersebut diharapkan dapat menghasilkan data yang valid dan akurat, yang akan menjadi bagian penting dari persiapan menghadapi tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

“KPU Kabupaten Karawang sedang melakukan kunjungan ke seluruh partai politik sebagai bagian dari pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan, yang merupakan amanah kelembagaan kami untuk memastikan tertib administrasi dan kelembagaan partai politik di tingkat kabupaten.” Ungkap ketua KPU Karawang Mari Fitriana, Jum’at (6/2/2026).

Pemutakhiran data yang kami lakukan mencakup beberapa aspek penting, di antaranya keberadaan sekretariat partai, pembaruan kepengurusan sesuai periodesasi, keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan, serta pembaruan data keanggotaan partai.

Dalam kunjungan perdana kami mendatangi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) karena dinilai paling cepat merespons surat pemberitahuan yang telah kami sampaikan.

“Meskipun baru satu partai yang merespons, kami akan terus melakukan tindak lanjut dengan pola jemput bola hingga seluruh partai politik di Kabupaten Karawang kami kunjungi.” tandasnya.

“Pemutakhiran data ini diharapkan dapat menghasilkan data partai politik yang valid dan akurat sebagai bagian dari persiapan menghadapi tahapan Pemilu 2029.” jelasnya.

Sementara itu Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Karawang, Putra M. Wifdi Kamal mengungkapkan, kunjungan yang dilakukan pihaknya merupakan bagian dari kegiatan silaturahmi yang akan dilakukan KPU Kabupaten Karawang kepada partai politik di Kabupaten Karawang selama tahun 2026.

“Kami tahun ini memang mengagendakan untuk melakukan kunjungan ke partai-partai, untuk bersilaturahmi dan berdiskusi mengenai pembangunan demokrasi di daerah, termasuk pendidikan politik masyarakat. Kebetulan PKB ini menjadi partai pertama yang kami kunjungi,” ujarnya.

“Banyak hal kami bahas dalam diskusi bersama pengurus PKB dalam kunjungan ini, termasuk bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan mendatang. Karena memang memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bukan hanya tugas KPU, tapi juga pihak-pihak terkait lainnya, termasuk partai politik,” tambanya.

Selain itu, dijelaskan Putra, kegiatan tersebut juga dalam upaya mengoptimalkan kegiatan di luar tahapan pemilu, seperti pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 4 Tahun 2022.

“Saat ini sudah memasuki waktu pemutakhiran data partai politik berkelanjutan untuk Semester 1 Tahun 2026. Tentu harapannya, jika ada perubahan kepengurusan, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan, termasuk data keanggotaan, partai politik melakukan update data melalui akun Silon masing-masing,” pungkasnya.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Bupati Karawang H. Aep Syaepulloh, SE dan Wakil Bupati H. Maslani secara langsung menjadi saksi pernikahan pasangan Reynaldi Gilang Ramadhan dan Destiana Utari, yang diselenggarakan di Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Cikampek pada Jum’at pagi, (6/2/2026)

Acara pernikahan tersebut juga menghadirkan sejumlah pejabat terkait, antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Karawang M. Ridwan Salam, S.Sos., M.Si; Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang H. Sopian, S.Pd.I., M.Si; Camat Cikampek Adi Firmansyah, SH., MM; serta Kepala KUA Kecamatan Cikampek Cecep Zaeni Miftah, S.Ag, bersama para kepala OPD dan unsur Muspika Kecamatan Cikampek.

Mempelai pria, Reynaldi Gilang Ramadhan, berdomisili di Griya Panorama Indah Blok F6/28 RT 004/011 Purwasari, sementara Destiana Utari berasal dari Dusun Sentul RT 002/002, Cikampek Selatan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Aep menyampaikan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan untuk hadir dan menjadi saksi pernikahan warga di fasilitas publik milik daerah.

“Alhamdulillah, hari ini saya bersama Wakil Bupati dan Kepala Kemenag dapat menjadi saksi pernikahan. Ini merupakan kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami. Jarang sekali ada momen bupati bisa langsung hadir dan menjadi saksi pernikahan warga,” ujar Bupati Aep.

Ia juga mengucapkan doa serta harapan agar pasangan baru tersebut dapat membangun rumah tangga yang penuh keharmonisan dan berkah.

“Mudah-mudahan Reynaldi dan Destiana menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bersama dunia dan akhirat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan,” tambahnya.

Bupati menjelaskan bahwa kehadirannya sebagai saksi merupakan bentuk wujud komitmen yang telah disampaikan saat peluncuran layanan di MPP Cikampek.

“Saya pernah menyampaikan, siapa pun warga yang menikah di hari Jumat dan dilaksanakan di MPP, saya siap menjadi saksi. Alhamdulillah hari ini janji itu bisa saya penuhi,” ungkapnya.

Suasana penuh haru dan kegembiraan menyelimuti seluruh prosesi, bahkan Bupati menyebutkan bahwa air mata bahagia yang menetes dari orang tua mempelai juga membuat seluruh hadirin terharu.

“Tadi orang tuanya sampai menangis karena bahagia, dan itu membuat kami ikut terharu. Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami sebagai pelayan masyarakat,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Karawang berharap, keberadaan layanan pernikahan di Gedung MPP Cikampek dapat terus memberikan kemudahan serta kenyamanan, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih erat hubungan dengan masyarakat dan penuh nilai kemanusiaan.

•Edi

BEKASI |Infokeadilan.com – Tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi, Mbah Goen, mengajak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk segera mengambil langkah tegas dalam menertibkan baleho, banner, dan papan reklame yang tidak memiliki izin resmi serta dinilai mengganggu estetika lingkungan wilayah.

Desakan ini muncul seiring dengan maraknya pemasangan media promosi di berbagai lokasi di Kabupaten Bekasi yang diduga tidak sah dan belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak reklame. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya merusak tata kelola perkotaan yang tertib, melainkan juga menyebabkan kerugian bagi keuangan daerah serta mengurangi nilai estetika lingkungan yang seharusnya menjadi aset bersama.

Menurut Mbah Goen, keberadaan baleho dan papan reklame yang dipasang secara sembarangan tidak hanya mengurangi keindahan lingkungan, melainkan juga menyimpan potensi bahaya bagi keselamatan masyarakat jika tidak memenuhi standar teknis dan protokol keamanan yang berlaku.

“Kami melihat di hampir seluruh wilayah Kabupaten Bekasi banyak papan reklame, baleho, dan banner yang berdiri tanpa izin yang jelas. Selain merusak estetika, ini juga merugikan pendapatan daerah karena tidak membayar pajak reklame,” ujar Mbah Goen kepada awak media, Jum’at (6/2/2026).

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu menunjukkan konsistensi dan ketegasan dalam menegakkan peraturan, dengan prinsip tidak membeda-bedakan pelaku. Penertiban yang dilakukan harus bersifat menyeluruh dan berkelanjutan agar memberikan efek pencegah yang kuat bagi para pelaku usaha reklame yang belum mematuhi peraturan.

“Satpol PP dan dinas terkait jangan ragu untuk bertindak. Jika memang tidak berizin dan tidak membayar pajak, harus ditertibkan, bahkan dibongkar. Ini demi ketertiban dan keadilan,” tegasnya.

Mbah Goen juga mengangkat isu potensi terjadinya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat banyaknya reklame ilegal yang dibiarkan beroperasi. Ia mengajak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi untuk melakukan pendataan ulang secara komprehensif serta melaksanakan audit menyeluruh terhadap seluruh papan reklame yang telah terpasang di wilayah kabupaten.

Selain itu, ia berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat menggerakkan peran aktif masyarakat dalam rangka pengawasan bersama, sehingga setiap bentuk pelanggaran dapat segera dilaporkan dan mendapatkan tindakan lanjut yang tepat.

“Masyarakat siap mendukung. Tapi pemerintah harus menunjukkan keseriusan. Jangan sampai aturan hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” tambahnya.

Hingga saat berita ini diterbitkan, pihak Satpol PP maupun dinas terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai langkah konkret yang akan diambil untuk menertibkan reklame ilegal di Kabupaten Bekasi. Masyarakat mengantisipasi adanya tindakan nyata dari pemerintah daerah untuk mewujudkan lingkungan yang tertib, menarik, dan dapat berkontribusi optimal terhadap peningkatan pendapatan daerah.

•Wan

KARAWANG |Infokeadilan.com – Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2026, insan pers di Kabupaten Karawang mengambil kesempatan penting untuk menegaskan kembali peran sentral jurnalistik dalam pembangunan bangsa. Dengan mengusung tema nasional “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, peringatan kali ini tidak hanya dijadikan acara formal semata, melainkan sebagai momen untuk merenung dan memperkuat komitmen terhadap profesi jurnalistik.

Pada hari Jum’at (6/2/2026), Ketua Jurnalis Karawang Bersatu (JKB), Heri Pramika, menyampaikan ucapan selamat HPN kepada seluruh rekan sejawat di seluruh penjuru tanah air. Menurutnya, HPN 2026 diharapkan dapat menjadi tonggak penting bagi kebangkitan profesi jurnalis, baik di tingkat lokal Karawang maupun skala nasional.

“HPN merupakan hari yang istimewa bagi kita semua, khususnya para jurnalis. Momentum ini harus menjadi penyemangat agar kita terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan negara melalui sajian informasi yang aktual dan terpercaya,” ujar Heri Pramika.

Ia menegaskan bahwa di tengah derasnya aliran informasi serta berbagai tantangan yang muncul di era digital, para jurnalis wajib untuk tetap konsisten memegang teguh kode etik jurnalistik serta ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pers. Menurutnya, sinergi dan solidaritas antar sesama insan pers menjadi faktor kunci dalam menjaga martabat dan marwah profesi.

“Kebersamaan sesama insan pers harus senantiasa dijaga. Marwah jurnalis tidak boleh luntur, karena profesi ini telah diamanatkan undang-undang untuk menyampaikan kebenaran kepada publik,” tegasnya.

Selanjutnya, Heri melihat bahwa HPN 2026 menjadi kesempatan yang tepat untuk merefleksikan dan memperkuat komitmen dalam menyajikan berita yang akurat, seimbang, dan bebas dari informasi salah atau hoaks. Ia juga menekankan urgensi peran pers dalam mendidik publik serta mendukung pembangunan di tingkat daerah maupun nasional.

“HPN harus kita jadikan bagian dari upaya memperkuat persatuan dan solidaritas di kalangan wartawan dan perusahaan media, terutama dalam menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks,” tambahnya.

Sebagai organisasi yang menghimpun para wartawan di Karawang, JKB berkomitmen untuk terus berkontribusi aktif dan bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat luas. Organisasi ini bertekad untuk menjadi wadah yang konsisten dalam menjalin komunikasi yang konstruktif serta menyampaikan informasi yang dapat dipercaya, akurat, dan seimbang bagi khalayak publik.

•U.Supriyadi

KARAWANG |Infokeadilan.com – Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan perbaikan jalan di kawasan Interchange Karawang Timur pada Rabu malam (04/02/2026). Langkah ini dilakukan guna meningkatkan keselamatan serta kelancaran lalu lintas di wilayah tersebut, dengan mengambil langkah cepat tanpa menunggu keluhan masyarakat bertambah atau kondisi jalan memburuk.

Pada pukul 22.15 WIB, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh SE langsung meninjau proses pekerjaan yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang. Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi oleh Asisten Daerah I, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karawang.

Perbaikan menjadi perlu karena terdapat beberapa lubang di badan jalan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Selain itu, kondisi jalan berlubang kerap menyebabkan perlambatan aliran kendaraan dan memicu kemacetan, terutama pada jam-jam tertentu.

“Perbaikan ini dilakukan agar pengendara lebih aman dan arus lalu lintas bisa kembali lancar,” ujar Bupati Aep saat berada di lokasi.

Metode perbaikan yang diterapkan adalah penambalan, dengan menggunakan alat berat milik Pemkab Karawang untuk mempercepat tahapan pekerjaan. Pemerintah daerah berharap, melalui upaya ini, kondisi jalan di Interchange Karawang Timur dapat kembali layak dan memberikan kenyamanan optimal bagi seluruh pengguna jalan.

•Red