Beranda blog Halaman 70

Satu Tahun Pemerintahan Aep-Maslani Pengamat Menilai Masih On The Track

0

KARAWANG |Infokeadilan.com – Masa pemerintahan satu tahun Bupati dan Wakil Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh – H. Maslani, tidak hanya menarik perhatian kalangan pemuda. Praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan publik, Asep Agustian SH. MH, juga mengamati perkembangan kebijakan yang mereka terapkan.

Menurut Asep Agustian, peluang Aep-Maslani melupakan janji politik yang disampaikan saat Pilkada sangatlah kecil. Menurutnya, ada dua alasan utama yang mendasari pandangan tersebut. Pertama, seluruh janji politik Aep-Maslani telah diabadikan dalam tagline ‘Karawang Maju’ serta tercantum secara jelas dalam visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kedua, partai politik koalisi yang mendukung Aep-Maslani pada Pilkada masih menunjukkan soliditas yang tinggi dalam mendukung serta mendorong setiap langkah kebijakan pembangunan yang dilaksanakan.

“Saya bukan pendukung Aep-Maslani di Pilkada, namun dalam hal tagline ‘Karawang Maju’, kita harus bersikap jujur dan objektif. Menurut saya, satu tahun pemerintahan Aep-Maslani masih on the track,” ujar Asep Agustian pada Selasa (3/2/2026).

Ketika ditanya mengenai janji politik untuk menggratiskan buku paket dan LKS bagi sekolah negeri, Asep Agustian mengakui bahwa janji tersebut mulai banyak menjadi perbincangan publik, terutama di kalangan netizen melalui berbagai platform media sosial.

Meski demikian, Asep Agustian kembali menegaskan keyakinannya bahwa Aep-Maslani tidak akan melupakan janji tersebut.

Mengapa program buku paket dan LKS gratis bagi sekolah negeri belum terealisasi? Menurut Askun kemungkinan besar program ini mengalami penundaan karena faktor pemangkasan Transfer Kas Daerah (TKD) yang diterima Karawang, dengan nilai mencapai lebih dari Rp 700 miliar.

Perkara ini membuat Pemerintah Kabupaten Karawang terpaksa mengambil kebijakan efisiensi anggaran, yang berdampak pada penundaan pelaksanaan program pengadaan buku paket dan LKS gratis untuk sekolah negeri.

Kedua, lanjut Askun, program pembangunan sektor pendidikan yang digarap Aep-Maslani saat ini lebih fokus pada perbaikan infrastruktur, seperti pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) serta renovasi atau peremajaan gedung sekolah yang mengalami kerusakan.

“Bila saya melihatnya, memang seperti itu. Bisa dilihat sendiri, selain infrastruktur jalan yang sudah diperbaiki dengan baik, gedung-gedung sekolah yang menjadi tanggung jawab daerah juga mulai banyak yang dilakukan peremajaan oleh pemerintahan Aep-Maslani,” jelasnya.

Di akhir pernyataannya, Askun menyampaikan bahwa satu tahun masa pemerintahan Aep-Maslani baru sebatas ‘seumur jagung’. Artinya, masyarakat perlu memberikan kesempatan dan bersabar menunggu realisasi seluruh janji politik yang telah diumumkan.

“Bagi saya pribadi, lebih baik berpikir positif saja. Selama pemerintahan saat ini tetap on the track, maka masyarakat harus bersabar,” ucap Askun.

“Saya juga melihat bahwa kepemimpinan Aep-Maslani bukanlah pemerintahan yang anti kritik. Mereka masih memiliki niat baik untuk menerima kritik dan saran dari siapa pun,” tandasnya.

 

•Tim Infokeadilan.com

Gerakan ASRI dan Penataan Infrastruktur Jadi Prioritas, Pemkab Karawang Dorong Kolaborasi Semua Pihak

KARAWANG |Infokeadilan.com – Pemerintah Kabupaten Karawang terus gencar memperkuat sinergi serta kolaborasi antar perangkat daerah melalui arahan strategis yang disampaikan di Aula Disnakertrans pada Selasa (3/2/2026).

Dalam kegiatan tersebut Sekertaris Daerah Kabupaten Karawang H. Asep Aang Rahmatullah mengatakan, “Pentingnya pelaksanaan Gerakan ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan yang tertata, bersih, dan nyaman sesuai arahan Pak Presiden di Rakornas 2026.” terangnya.

Ia menambahkan bahwa salah satu fokus utama dalam pembangunan adalah penataan kabel-kabel udara.

“Banyak kabel yang mengganggu estetika daerah dan juga menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat.” tambahnya.

“Bupati Karawang telah lebih dahulu memberikan contoh nyata melalui penanganan gentengnisasi, kebersihan sampah, serta penataan kabel.” tandasnya.

Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus lebih erat koordinasi.

“Kita perlu memperkuat koordinasi khususnya antara Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Bapenda, POL PP dan DPMPTSP, termasuk dalam penataan baliho dan reklame.” Ujarnya menegaskan.

Sementara itu, menurut Wakil Bupati Karawang H. Maslani mengungkapkan,

“Camat merupakan garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat.” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya respon cepat terhadap keluhan warga.

“Oleh karena itu, setiap persoalan dan keluhan warga harus dapat segera direspons.” tegasnya.

Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menjelaskan, “Berbagai capaian yang telah diraih harus dijadikan modal dan semangat bersama untuk meningkatkan kinerja ke depan.” jelasnya.

Saat menyampaikan hasil Rakornas, ia menekankan:

“Pemimpin memiliki ‘policy’ dalam mengembangkan sebuah kebijakan.” paparnya.

Di akhir arahannya, Bupati mengajak seluruh jajaran untuk bekerja maksimal:

“Kita harus bekerja secara profesional, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab, demi mewujudkan Karawang sebagai daerah yang maju, modern, dan kuat secara ekonomi.” tandasnya.

Sementara itu Kepala BPKAD Karawwng menyampaikan, “Posisi Uang Persediaan (UP) telah menggelontarkan sebesar Rp 15,9 miliar.” ujarnya.

Ia juga menyampaikan target pemkab untuk meraih opini WTP:

“Pemkab Karawang menargetkan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan memastikan kelengkapan SPJ dan laporan keuangan yang tercatat di BPKAD.” jelasnya.

Menurutnya, langkah berikutnya adalah melakukan reviu melalui inspektorat:

“Pada awal bulan, laporan keuangan akan diserahkan ke inspektorat untuk dilakukan reviu.” Pungkasnya.

 

•Red

Pemkab Karawang Akan Segera Mulai Penataan Jalan, Target Rampung Jelang Lebaran

0

KARAWANG |Infokeadilan.com – Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah memulai rangkaian pekerjaan penataan serta perbaikan jalan-jalan yang masuk dalam kewenangan bupati. Kegiatan ini ditetapkan dengan target penyelesaian sebelum kedatangan bulan puasa dan Hari Raya Idulfitri.

Sebagai yang menyampaikan hal tersebut, Bupati Karawang saat ditemui di Cikampek pada Rabu (4/1/2026). Beliau menyatakan bahwa Dinas PUPR telah melakukan tahap penghitungan serta penyusunan rencana teknis, guna menjamin bahwa seluruh pekerjaan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, ruas jalan yang akan menjadi fokus penanganan adalah yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten. Ini mencakup mulai dari jalan desa, jalan poros desa yang berperan sebagai penghubung antarwilayah desa, hingga jalan kecamatan yang menghubungkan antar kecamatan maupun yang langsung terhubung ke wilayah kabupaten.

Ia menegaskan bahwa upaya perbaikan infrastruktur jalan merupakan prioritas utama, mengingat hal tersebut memiliki hubungan erat dengan aktivitas masyarakat sehari-hari, distribusi barang, serta keselamatan bagi setiap pengguna jalan. Oleh karena itu, Dinas PUPR diminta untuk menjalankan tugasnya dengan cepat dan terencana agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

“Sekarang sudah mulai dihitung dan dipetakan, sehingga pelaksanaannya nanti bisa lebih efektif. Harapannya sebelum Ramadan atau Lebaran, kondisi jalan-jalan kewenangan kabupaten sudah jauh lebih baik,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Karawang berharap bahwa melalui penataan dan perbaikan jalan ini, keluhan dari masyarakat dapat berkurang, sekaligus memberikan dukungan bagi kelancaran mobilitas masyarakat menjelang meningkatnya aktivitas pada bulan puasa dan Hari Raya Idulfitri.

 

•Edi/Red

Bupati Karawang Hadiri Rakornas 2026, Presiden Prabowo Soroti Sinergi Menuju Indonesia Emas 2045

BOGOR |Infokeadilan.com – Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, pada hari Senin (2/2/2026).

Acara yang dibuka langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto mengambil tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antar tingkat pemerintahan guna menjamin kesinambungan arah pembangunan nasional.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan belasungkawa terkait musibah serta bencana yang melanda berbagai daerah di Indonesia.

“Selagi kita terus berdoa agar saudara-saudara kita yang terkena musibah di beberapa daerah seluruh Indonesia diberi pertolongan, diberi kebaikan secepat mungkin,” ujarnya.

Selain itu, Presiden juga memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Rakornas yang diikuti dengan penuh semangat para peserta. Ia juga menekankan pentingnya sinergi untuk Indonesia Emas 2045 dan mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk memahami tantangan global yang dihadapi saat ini.

“Jadi saudara-saudara, ini yang saya ingin sampaikan ke seluruh barisan pemerintahan. Marilah kita waspada, marilah kita mengerti tantangan-tantangan yang ada di dunia ini,” tegas Presiden Prabowo.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan bahwa kegiatan Rakornas merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden. Ia juga menyebutkan berbagai program prioritas pemerintah yang telah berhasil dilaksanakan berkat kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan forkopimda.

Sebagai informasi, Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 diikuti oleh sebanyak 4.011 peserta dari berbagai instansi dan jajaran pemerintahan di seluruh Indonesia.

 

•Red

Tekankan Perbaikan Pelayanan Publik, Bupati Lantik 13 Pejabat Administrator dan Fungsional

KARAWANG |Infokeadilan.com  – Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan 13 Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional, serta Pejabat Tugas Tambahan yang menjabat sebagai Kepala Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Acara pelantikan berlangsung di Halaman Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karawang pada Selasa (3/2/2026).

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor: 800.1.3/Kep.147-BKPSDM/2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Dalam sambutannya, Bupati Aep menyatakan bahwa pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya titip untuk yang sudah dilantik, ini merupakan kepercayaan yang diberikan kami juga saya kepada bapak/ibu tolong mulai hari ini kita sama-sama bekerja, bekerja bersama-sama,” ujarnya.

Ia juga menginginkan terjalinnya sinergitas dan kolaborasi yang erat terkait program-program prioritas daerah, salah satunya adalah peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Tolong benahi semuanya (yang kurang baik), berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kalau misalkan gratis ya gratis jangan sampai tidak,” tegasnya.

Selain itu, Bupati Aep juga menyampaikan pesan khusus kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Karawang untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan publik.

“Saya hanya minta, disaat hari kerja berikan pelayanan terbaiknya, utamakan pekerjaan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.

Setelah acara pelantikan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan briefing staf rutin bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Kecamatan se-Kabupaten Karawang, yang digelar di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang.

 

•Red

Anak Nelayan di Tanjungpakis Karawang yang Dikabarkan Tenggelam Ditemukan dalam Kondisi Meninggal

0

KARAWANG |Infokeadilan.com – Seorang anak nelayan yang dikabarkan tenggelam di perairan Laut Tanjungpakis, Kabupaten Karawang, berhasil ditemukan pada hari Selasa (3/2/2026) dalam kondisi meninggal dunia. Korban langsung dibawa ke rumah duka untuk menjalani prosesi pemakaman sesuai adat istiadat setempat.

Kejadian awalnya terjadi pada hari Senin (2/2/2026) sekitar pukul 12.00 WIB. Korban yang bernama lengkap Safei atau yang sering disapa Gendon berusia 16 tahun itu diduga tenggelam setelah selesai menarik jaring rajungan dan dalam perjalanan pulang ke darat.

Menurut keterangan warga setempat, korban yang berdomisili di Dusun Pakis 2, Desa Tanjungpakis, Kecamatan Pakisjaya ini berangkat melaut menggunakan perahu cengkok untuk mengambat jaring rajungan. Sebelumnya diketahui bahwa korban memiliki kondisi kesehatan penyandang penyakit ayan atau epilepsi.

“Kami mendengar kabar bahwa korban sudah tidak terlihat setelah selesai aktivitas melaut. Tim gabungan warga dan petugas melakukan pencarian sejak kejadian terjadi hingga akhirnya ditemukan pada hari ini,” ujar salah satu warga setempat.

Setelah ditemukan, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka yang berada di kediaman keluarga korban. Keluarga serta warga sekitar tengah menyusun prosesi pemakaman yang dijadwalkan akan dilaksanakan secepatnya sesuai dengan tata cara agama dan adat masyarakat setempat.

 

•Ismail Zebag

Sumber : Humas Relawan Penyelamat Tanjungpakis

Menghormati Jejak Pendahulu, AMKI Karawang Ikuti Ziarah ke Makam Tokoh Pers Nasional Jelang HPN 2026

0

JAKARTA |Infokeadilan.com – Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Kabupaten Karawang turut berkontribusi dalam rangkaian ziarah kepada tokoh pers nasional menjelang Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Kegiatan yang digelar di Taman Makam Pahlawan Utama Nasional (TMPUN) Kalibata, Jakarta Selatan, berlangsung pada Selasa (3/2/2026).

AMKI Karawang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan mulai dari tahap awal bersama AMKI Pusat. Pada sesi pembuka, dilakukan seremonial berupa proses ziarah, penaburan bunga, serta pembacaan Surat Al-Fatihah di makam para tokoh pers nasional, sebuah bentuk penghormatan mendalam terhadap jasa para pelopor dunia pers Indonesia.

Setelah menyelesaikan prosesi awal, kegiatan dilanjutkan oleh AMKI Jawa Barat beserta seluruh jajaran pengurus dari tingkat kota dan kabupaten, termasuk AMKI Kabupaten Karawang. Pada sesi ini, dilakukan doa bersama yang dipimpin oleh Sekretaris AMKI Karawang, Rd. Cholil Arief.

Ketua AMKI Kabupaten Karawang, H. Endang Suryana (dikenal dengan sapaan Endang Nupo), mengapresiasi pelaksanaan ziarah yang diadakan menjelang puncak peringatan HPN 2026.

“Menyambut HPN bukan hanya soal agenda seremonial, tetapi juga tentang menghormati sejarah dan jasa para tokoh pers. Ziarah ini jadi pengingat penting bagi insan pers, termasuk di daerah,” ujarnya.

Menurut Endang, kegiatan ziarah ini menegaskan bahwa dunia pers tanah air dibangun di atas dasar nilai perjuangan, keberanian, dan idealisme yang harus terus dijaga dan diwariskan, bahkan di tengah dinamika perkembangan zaman yang pesat.

AMKI Karawang berharap, rangkaian kegiatan menjelang HPN 2026 dapat menjadi momentum refleksi bagi seluruh insan pers, sekaligus memperkuat solidaritas antar sesama pelaku media khususnya di tingkat daerah.

Acara ini menyampaikan pesan yang kuat: meskipun pers harus terus bergerak maju mengikuti perkembangan zaman, akar sejarah dan nilai-nilai yang menjadi pondasi tidak boleh pernah dilupakan.

 

•Red

IWOI Karawang Kunjungi Dewan Pers, Bahas Verifikasi dan Peningkatan Kualitas Pers Online

0

JAKARTA |Infokeadilan.com –  Pimpinan Perusahaan Digital Media Tama Grup sekaligus Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Karawang, yang juga menjabat sebagai Koordinator Nasional Verifikasi IWOI ke Dewan Pers, Syuhada Wisastra, melakukan kunjungan koordinasi ke Dewan Pers, Selasa (3/2/2026).

Kunjungan berlangsung di Gedung Dewan Pers lantai 7–8, Jalan Kebon Sirih No. 32–34, Jakarta Pusat. Syuhada hadir didampingi Koordinator Bidang Desain Media, Web, dan Dokumentasi IWOI Karawang, Sacim Zein.

Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat sinergi kelembagaan antara IWOI dan Dewan Pers, sekaligus mendorong peningkatan kualitas ekosistem pers, khususnya media online di Kabupaten Karawang.

Dalam pertemuan itu, terdapat tiga agenda utama yang dibahas. Pertama, permintaan penjelasan dan pemenuhan persyaratan teknis terkait proses verifikasi media online oleh Dewan Pers. Kedua, koordinasi program peningkatan kompetensi wartawan anggota IWOI melalui pelatihan, uji kompetensi wartawan (UKW), serta penguatan etika jurnalistik. Ketiga, tindak lanjut proses verifikasi organisasi IWO Indonesia DPD Karawang agar selaras dengan ketentuan dan standar Dewan Pers.

Syuhada menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan IWOI Karawang dalam mendorong profesionalisme wartawan serta meningkatkan kredibilitas media online di daerah.

“Kami ingin memastikan seluruh anggota IWOI memahami dan memenuhi standar jurnalistik yang ditetapkan Dewan Pers. Verifikasi media dan organisasi bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi wartawan di tengah pesatnya laju digitalisasi informasi.

“Perkembangan teknologi menuntut wartawan untuk adaptif, beretika, dan tetap akurat. Melalui koordinasi ini, kami berharap ke depan ada program berkelanjutan yang mampu meningkatkan kapasitas dan integritas wartawan anggota IWOI,” kata Syuhada.

Terkait proses verifikasi organisasi, Syuhada menyampaikan bahwa IWOI DPD Karawang berkomitmen menuntaskan seluruh persyaratan sesuai arahan pimpinan pusat.

“Sesuai arahan dan instruksi Ketua Umum IWO Indonesia, Dr. NR. Icang Rahardian, target utama verifikasi Dewan Pers ditetapkan pada awal 2027. Tahun 2026 menjadi fase penting untuk perapihan dan pembaruan data organisasi di seluruh DPD dan DPW,” jelasnya.

Ia menambahkan, IWO Indonesia menargetkan menjadi organisasi wartawan yang tertib administrasi, solid secara kelembagaan, serta memiliki pengakuan nasional.

Sementara itu, Sacim Zein menuturkan bahwa penguatan desain media, pengelolaan situs web, dan dokumentasi juga menjadi perhatian serius organisasi.

“Media online tidak hanya dinilai dari kualitas isi pemberitaan, tetapi juga dari tata kelola platform digitalnya. Kami siap mendukung agar media anggota IWOI Karawang tampil profesional dan memenuhi standar yang berlaku,” ujarnya.

Melalui kunjungan koordinasi tersebut, IWOI DPD Karawang berharap dapat membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan Dewan Pers demi mewujudkan ekosistem pers daerah yang sehat, profesional, dan berintegritas.

(Humas IWOI DPD Karawang)

Sambut HPN 2026, AMKI Ziarah ke Makam Tokoh Pers B.M. Diah dan Rosihan Anwar

0

JAKARTA |Infokeadilan.com – Dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Pengurus Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) tingkat pusat dan daerah menggelar kegiatan ziarah bersama serta penaburan bunga di Taman Makam Pahlawan Utama Nasional (TMPUN) Kalibata, Jakarta Selatan, pada Selasa (3/1/2026).

Kegiatan ini merupakan wujud penghormatan mendalam kepada tokoh-tokoh pers nasional yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi bangsa dan perkembangan dunia jurnalistik Indonesia. Perhatian difokuskan pada pusara dua figur legendaris pers nasional, yakni Burhanuddin Muhammad Diah (B.M. Diah) dan Rosihan Anwar.

Ketua Umum AMKI Pusat, Tundra Meliala, menyampaikan bahwa ziarah ini bukan hanya bagian dari rangkaian peringatan HPN 2026, melainkan juga menjadi momentum refleksi bagi seluruh insan pers Indonesia.

“Ziarah ini adalah bentuk penghormatan dan penghargaan kami kepada para pejuang pers yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara melalui dunia jurnalistik,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa nilai-nilai perjuangan, idealisme, dan integritas yang diwariskan oleh para tokoh pers tersebut harus terus dijadikan teladan oleh para pelaku media, terutama di tengah dinamika tantangan zaman dan kemajuan pesat teknologi informasi.

Sementara itu, Ketua AMKI Jawa Barat, Catur Azi, yang turut hadir bersama jajaran pengurus daerah serta kabupaten/kota, menyambut baik pelaksanaan kegiatan ziarah ini.

“Kegiatan ziarah ini diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat pengabdian untuk negeri, sebagaimana yang telah dicontohkan para tokoh pers pendahulu,” ungkap Catur.

Melalui kegiatan ini, AMKI berharap peringatan HPN 2026 tidak hanya sebatas agenda seremonial semata. Lebih dari itu, diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi dan penjaga kepentingan publik yang utama.

Sekilas Profil Tokoh Pers Nasional

B.M. Diah (Burhanuddin Muhammad Diah)

Sebagai tokoh pers nasional sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia, B.M. Diah dikenal sebagai pendiri Harian Merdeka. Ia juga memiliki peran krusial dalam peristiwa penyusunan dan penyelamatan naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, menjadikannya simbol jurnalisme perjuangan yang patut dicontoh.

Rosihan Anwar

Sebagai wartawan senior, penulis, dan sejarawan berpengaruh, Rosihan Anwar pernah memimpin sejumlah media nasional ternama. Karya tulisnya yang kritis, tajam, dan sarat nilai sejarah telah dikenal luas. Ia juga konsisten mengawal kebebasan pers dan perkembangan demokrasi di Indonesia.

 

•Red

Pasca Banjir Tiga Kali, Petani Di Desa Labansari Terancam Gagal Panen, Butuh Perhatian Khusus

0

BEKASI |Infokeadilan.com – Warga Kampung Babakan dan Kampung Jatijaya, Desa Labansari, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, mengajukan harapan akan perhatian serius dari pemerintah daerah pasca mengalami musibah banjir hingga tiga kali.

Sebagian besar warga kedua kampung tersebut berprofesi sebagai petani padi, komoditas yang menjadi sumber makanan pokok utama bagi sebagian besar penduduk Indonesia dan lebih dari setengah populasi dunia, khususnya kawasan Asia. Kandungan karbohidrat yang tinggi pada padi menjadi sumber energi penting, sementara bijinya yang digiling menjadi beras menjadi konsumsi sehari-hari. Tanaman ini memiliki peran krusial bagi ketahanan pangan dan perekonomian negara.

“Sawah kami sudah tiga kali terendam banjir. Padahal padi sudah mulai menguning dan tinggal seminggu lagi akan dipanen. Akibat banjir, pohon padi roboh dan mengalami kerusakan parah hingga gagal panen. Kami berharap pemerintah kabupaten Bekasi, khususnya Dinas Pertanian, dapat segera melakukan tinjauan ke lokasi,” ujar Minta salah seorang petani sawah, pada Selasa (03/02/2026).

Para petani mengaku sangat terbebani dengan kondisi ini, mengingat biaya yang dikeluarkan untuk menanam hingga memanen cukup besar.

“Untuk satu hektar lahan, biaya yang dikeluarkan hampir mencapai 20 juta rupiah,” tambah salah satu petani lain

Apalagi bagi petani yang menyewa lahan, kondisi ini membuat mereka merasa kecewa. Pasalnya, hasil panen yang seharusnya digunakan untuk membayar sewa lahan kini tidak dapat diperoleh akibat gagal panen.

Selain harapan pada pemerintah kabupaten, para petani juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan bantuan kepada mereka yang terkena musibah banjir di Desa Labansari.

 

•Wan