JAKARTA |Infokeadilan.com – Isu mengenai revisi posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar berada di bawah kementerian memantik reaksi dari berbagai pihak, termasuk kalangan senator di Senayan.

Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Muhammad Hidayattollah, turut buka suara.

Senator yang akrab disapa Dayat El ini menyarankan agar institusi Polri tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.

Menurut Dayat, garis komando langsung di bawah Presiden merupakan desain yang paling ideal dan konstitusional saat ini.

Hal ini dinilai krusial demi menjaga stabilitas keamanan nasional yang solid.

“Saya sepakat dan setuju Polri tetap berada di bawah Presiden RI. Ini pilihan ideal untuk menjaga komando yang jelas, netralitas institusi, serta stabilitas keamanan,” ungkap Dayat El dalam keterangannya, Selasa (27/01/2026)

Dayat menilai, Polri memegang peranan vital dalam urusan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat di seluruh penjuru negeri.

Karena fungsinya yang strategis tersebut, keberadaan Polri di bawah Presiden memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan terkoordinasi, tanpa terhambat birokrasi kementerian.

Lebih lanjut, Senator Dayat menekankan bahwa wacana mengubah struktur Polri harus dikaji dengan kepala dingin.

Dampak jangka panjang terhadap supremasi hukum dan kepercayaan publik harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan politik.

Ia pun mengingatkan, substansi pembenahan Polri bukan hanya soal letak struktur organisasinya, melainkan pada kualitas pelayanannya kepada rakyat.

“Yang terpenting bukan sekadar soal struktur, tetapi bagaimana Polri tetap profesional, modern, dan dipercaya rakyat,” tegasnya.

Sebagai wakil daerah yang membidangi politik dan keamanan, Dayat El menegaskan komitmennya untuk mengawal institusi negara agar tetap berorientasi pada kepentingan NKRI.

Ia berharap diskursus publik mengenai posisi Polri ini berjalan objektif dan tidak ditunggangi oleh kepentingan politik sesaat yang justru merugikan bangsa.

•Han

KARAWANG |Infokeadilan.com – Kondisi kabel internet yang menjuntai dan menjadi sorotan publik di kawasan Fly Over Cikampek telah mendapatkan penanganan serius dari Pemerintah Kecamatan Cikampek. Dalam tindakan yang dilakukan pada Selasa (27/01/2026), sejumlah kabel yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan berhasil dirapikan secara menyeluruh.

Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa beberapa kabel fiber optik sempat tergantung rendah, bahkan sebagian tergeletak di permukaan jalan dan hanya ditopang dengan bahan seadanya seperti bambu. Kawasan tersebut merupakan jalur lalu lintas padat dengan aktivitas masyarakat tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan terutama pada malam hari atau saat cuaca buruk yang mengurangi jarak pandang.

Tindakan Cepat Berdasarkan Pengaduan Masyarakat

Camat Cikampek, Adi Firmansyah, S.H., M.M., menjelaskan bahwa penanganan dilakukan sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat yang viral di media sosial, setelah sebelumnya belum mendapatkan respons dari pihak perusahaan penyedia jaringan.

“Hari ini kami turun langsung untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai kabel internet yang menjuntai ke jalan raya. Kondisinya benar-benar membahayakan, sehingga kami mengambil langkah cepat agar area ini kembali aman dan tertib,” ucapnya di lokasi penertiban.

Beberapa Provider Terlibat, Diingatkan Lakukan Pemeliharaan Rutin

Ditemukan bahwa kabel yang menjuntai bukan hanya milik satu perusahaan, melainkan berasal dari berbagai penyedia layanan internet (ISP), antara lain Telkom, HSP, Biznet, dan Lintasarta. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi menyeluruh untuk pembenahan yang tepat.

“Kami mengingatkan secara tegas kepada seluruh provider untuk melakukan maintenance dan monitoring secara berkala. Fasilitas jaringan yang dibangun harus tetap berfungsi dengan baik, namun tidak boleh mengganggu atau membahayakan masyarakat,” tegas Camat Adi.

Ia menambahkan bahwa peran pemerintah kecamatan adalah membantu menjaga kelancaran layanan dan keamanan publik, bukan untuk menyalahkan. Namun, tanggung jawab akan tetap berada pada pihak provider jika terjadi masalah akibat kelalaian.

“Kami hadir untuk mendukung, namun jika ada kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian dalam penataan kabel, maka pihak yang bertanggung jawab harus siap mengambil konsekuensinya,” jelasnya.

Kegiatan penertiban melibatkan berbagai unsur terkait, antara lain Kapolsek Cikampek AKP Aji Setiaji, S.Sos., Pj. Kepala Desa Cikampek Selatan Asep Sopandi, Satgas BPBD Karawang Darmawan, perwakilan Danramil Cikampek Sertu Hidayat Aruzi, serta anggota Dishub Karawang Danru H. Abdul Holik beserta jajaran staf Kecamatan Cikampek.

Dengan dukungan sembilan operator jaringan yang terlibat langsung, seluruh kabel yang semula mengganggu berhasil diatur kembali sehingga tidak lagi menghalangi arus lalu lintas.

Pemerintah Kecamatan Cikampek memastikan akan memberikan perhatian khusus terhadap penataan kabel jaringan di seluruh wilayah kecamatan ke depannya. Tujuan utama adalah menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat, sekaligus memastikan perkembangan infrastruktur digital berjalan sejalan dengan ketertiban ruang publik.

•Edi

KARAWANG |Infokeadilan.com – Sebuah kecelakaan lalu lintas mematikan terjadi di Jalan Raya Sampalan, Kecamatan Kutawaluya, pada Senin (29/12/2025) sekitar pukul 08.00 WIB. Insiden tersebut melibatkan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi T 5089 OC dan mobil minibus Toyota Calya berplat T 1846 MW.

Berdasarkan Surat Keterangan Kecelakaan Lalu Lintas (SKKL) Nomor SKKL/508/XII/2025/Satlantas yang diterbitkan Satuan Lalu Lintas Polres Karawang, sepeda motor dikendarai oleh H. Suharta, warga Desa Sindangkarya, Kecamatan Kutawaluya. Pada saat kejadian, korban sedang melaju dari arah Rengasdengklok menuju Kutawaluya.

Dalam perjalanan, ketika H. Suharta hendak melakukan manuver berbalik arah, kendaraannya bertabrakan dengan mobil Toyota Calya yang dikemudikan Hadi Susanto, warga Desa Rengasdengklok Utara, Kecamatan Rengasdengklok. Mobil tersebut sedang melaju searah di belakang motor.

Akibat benturan tersebut, H. Suharta mengalami luka serius dan segera mendapatkan perawatan medis di RSUD Karawang. Namun, setelah menjalani perawatan, korban dinyatakan meninggal dunia, yang menyebabkannya duka mendalam bagi keluarga serta memunculkan pertanyaan terkait penanganan kasus ini.

Keluarga korban menyampaikan rasa kekecewaannya terkait proses penanganan hukum yang dianggap lamban. Mereka mempertanyakan mengapa hingga kini belum dilakukan penahanan sementara terhadap pengemudi mobil yang terlibat.

“Kami sangat kecewa. Sampai sekarang belum ada penindakan tegas. Dalam proses penyelidikan ini, kami melihat pengemudi mobil belum juga dilakukan penahanan sementara,” ujar Hj. Eem, istri korban, pada Minggu (25/01/2026).

Menurut keluarga, kematian H. Suharta seharusnya menjadi dasar yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk mengambil langkah yang lebih tegas dan transparan.

“Kami hanya ingin keadilan. Jangan sampai hukum terkesan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Nyawa manusia sudah melayang,” tegasnya.

Sementara itu, pihak penyidik Lakalantas Polres Karawang saat dikonfirmasi pada Senin (19/01/2026) menjelaskan bahwa kasus kecelakaan tersebut masih dalam tahap pemrosesan. Penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan keterangan dari saksi yang berada di lokasi kejadian.

“Terkait dengan hal ini, kami dari pihak Lakalantas Polres Karawang sedang melakukan serangkaian tindakan, tentunya dengan meminta keterangan dari saksi saat kejadian di lokasi,” ujar salah satu petugasnya.

Perhatian publik juga terfokus pada kasus ini setelah Ketua Umum LBH PKR, Junior Marpaung SH, mengajukan pertanyaan terkait kinerja petugas penyidik lakalantas Polres Karawang dalam menangani perkara tersebut. Ia menilai respons yang diberikan terkesan lamban dan kurang menunjukkan sikap tegas.

“Kami mempertanyakan kinerja APH dalam kasus ini. Ketika korban meninggal dunia, seharusnya ada langkah hukum yang jelas dan tegas. Jangan sampai publik menilai penanganannya landai,” ujarnya.

Keluarga korban berharap agar pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas dan menjamin bahwa keadilan hukum dapat ditegakkan dengan adil dan transparan.

•Red/Tim

KARAWANG |Infokeadilan.com  – Pengadilan Negeri (PN) Karawang menggelar sidang lanjutan gugatan sengketa lahan milik warga Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, yang ditetapkan sebagai lokasi Markas Komando (Mako) Brimob.

Bertempat di kantor PN Karawang pada siang hari Senin (26/01/2026), ratusan warga hadir mengawal proses persidangan sambil mengangkat spanduk dan menyuarakan tuntutan akan keadilan, sekaligus mendesak hakim untuk memutus kasus dengan prinsip kebersihan, transparansi, dan profesionalisme.

Kuasa hukum warga, Eigen Justisi, menjelaskan bahwa agenda sidang kali ini fokus pada pemeriksaan legalitas kedua pihak. Menurutnya, semua kelengkapan berkas hukum telah disiapkan dan persidangan akan dilanjutkan pekan depan dengan tahap mediasi.

“Sebagian besar pihak penggugat dan tergugat hadir secara langsung. Namun sayangnya, Presiden RI serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku tergugat tidak menghadiri sidang. Lebih dari itu, tidak ada satu pun perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang yang turut hadir, hal ini membuat warga merasa kecewa karena menginginkan dukungan dan keberpihakan dari perwakilan rakyat mereka,” ucapnya.

Eigen juga mengangkat isu aktivitas cut and fill yang masih berlangsung di lokasi tanah sengketa. Ia mengajukan sejumlah pertanyaan krusial terkait proses tersebut.

“Kami ingin mengetahui ke mana tanah hasil cut and fill dijual, siapa pemilik armada truk yang digunakan, dan bagaimana aliran dana yang dihasilkan. Apakah ada bagian yang masuk ke Kas Daerah Karawang? Kami khawatir terjadi penyalahgunaan oleh oknum tertentu. Mengingat harga tanah urugan mencapai Rp 400.000 per truk, bayangkan saja besarnya nilai yang bisa dihasilkan setiap hari,” tandasnya.

Selain itu, Eigen menyoroti dampak lingkungan akibat perubahan fungsi lahan.

“Alam mulai memberikan peringatan dengan meningkatnya kejadian banjir dan ancaman tanah longsor di berbagai wilayah Kabupaten Karawang. Hal ini disebabkan oleh banyaknya penebangan hutan di kawasan Ciampel. Kami berharap Presiden RI dapat mengetahui kondisi aktual di Karawang dan mendukung upaya pemulihan fungsi lahan hutan seperti semestinya untuk mencegah bencana yang lebih besar,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Desa Parungmulya, H. Na’im, menyampaikan kekecewaan warga atas kurangnya perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah.

“Beberapa waktu lalu, sebanyak 27 rumah warga tertimpa longsor, namun hingga saat ini belum ada bentuk perhatian atau bantuan apapun dari pemerintah. Kami merasa diperlakukan seolah-olah tidak ada kepedulian sosial terhadap masyarakat desa kami,” ucapnya.

Na’im menegaskan bahwa warga akan terus mengawal setiap tahap persidangan di PN Karawang hingga mendapatkan keadilan yang layak.

“Kami berharap seluruh proses sidang berjalan dengan adil, transparan, profesional, dan mampu memberikan keberpihakan pada kepentingan masyarakat Desa Parungmulya,” pungkasnya.

•Agus Sofyan