KARAWANG |Infokeadilan.com – Petani milenial Desa Karang Jaya menggelar panen melon di Kawasan Green House Kampung Ciselang, Desa Karang Jaya, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, pada Sabtu (24/01/2026). Kegiatan ini menjadi sorotan utama dalam rangkaian acara Green House Petani Milenial Lestari yang berlangsung hingga Senin (26/01/2026) di kawasan DEWIKA (Desa Wisata Karang Jaya).

Acara panen dihadiri oleh sejumlah tokoh antara lain Camat Tirtamulya M. Reza Darmawan, S.STP., M.Si., Kepala Desa Karang Jaya Abdillah Zulkarnaen, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kasi Trantib Kecamatan Tirtamulya, Tim SAR, serta seluruh anggota kelompok Petani Milenial.

Dalam sambutannya, Camat M. Reza Darmawan menyatakan bahwa panen melon kali ini menjadi bukti konkret keberhasilan implementasi pertanian modern berbasis rumah kaca dan sistem hidroponik yang dikelola oleh generasi muda desa.

“Panen hari ini membuktikan bahwa pertanian modern bukan hanya impian. Dengan sistem hidroponik, kita tidak membutuhkan lahan luas yang dibutuhkan adalah pengelolaan air dan nutrisi yang tepat dan terstandarisasi,” ucap Reza saat turut serta memanen melon bersama petani milenial.

Ia menambahkan, konsep kegiatan panen tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi pertanian, tetapi juga dikemas secara kreatif sebagai wisata edukasi untuk menarik minat masyarakat luas berkunjung ke Desa Karang Jaya.

“Kami ingin lebih dari sekadar menghasilkan panen berkualitas. Green house melon ini dirancang sebagai daya tarik wisata edukatif, di mana pengunjung bisa menyaksikan langsung seluruh proses – mulai dari penanaman hingga panen, bahkan bisa merasakan hasilnya secara langsung,” jelasnya.

Menurutnya, model pertanian berbasis wisata ini diharapkan dapat mendorong regenerasi petani dan memperkuat posisi Desa Karang Jaya sebagai desa wisata yang kreatif dan inovatif.

“Saat ini, menarik minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian memang tidak mudah. Melalui konsep pertanian modern yang dipadukan dengan elemen wisata seperti ini, kami berharap bisa mengubah persepsi masyarakat bahwa bertani adalah pilihan karir yang menjanjikan,” tambah Reza.

Sementara itu, Kepala Desa Abdillah Zulkarnaen menjelaskan bahwa panen melon ini menjadi tonggak awal dalam pengembangan program pertanian berkelanjutan di desa.

“Kami berharap kegiatan ini bisa berlanjut secara berkelanjutan, bahkan menjadi ikon baru Desa Wisata Karang Jaya yang tidak hanya mempercantik citra desa, tetapi juga memberikan dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal,” ungkapnya.

Panen melon Petani Milenial Karang Jaya berhasil menarik perhatian banyak pengunjung dan menjadi bukti bahwa kolaborasi sinergis antara pemerintah daerah, kelompok petani muda, dan konsep pengembangan wisata mampu menciptakan ekosistem pertanian yang produktif, modern, dan bernilai ekonomi tinggi.

•Edi

KARAWANG |Infokeadilan.com  – Hujan yang mengguyur Kabupaten Karawang menyebabkan banjir melanda dibeberapa wilayah. Fenomena ini tidak lagi hanya menjadi bencana alam musiman, melainkan dinilai sebagai bukti kegagalan tata kelola infrastruktur drainase yang tidak berjalan dengan baik.

Meskipun curah hujan tinggi dan kelalaian masyarakat menjadi faktor pendukung, namun persoalan utama terletak pada dugaan buruknya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang.

Data BNPB menunjukkan banjir terbaru menggenangi 27 desa dan 1 kelurahan di 12 kecamatan Kabupaten Karawang yang memaksa ribuan warga terdampak serta mengganggu aktivitas ekonomi dan layanan publik. Genangan bahkan terjadi di halaman Kantor Bupati Karawang, selain wilayah rawan seperti Gempol Rawa, Rengasdengklok, Telukjambe, dan Karawang Barat, serta menyebar ke pusat kota.

Menyikapi hal tersebut Rahmat Supardi, Sekretaris LSM GMBI Distrik Karawang, menyoroti kinerja pengawas dan bidang perencanaan tata ruang DPUPR. Menurutnya, pengawasan dinilai lemah dan tidak terstruktur, contohnya drainase yang dibangun lebih tinggi dari permukaan jalan seperti di depan Terminal Tanjungpura, serta underpass Gonggo yang disinyalir luput dari perawatan dan pemeliharaan.

“Menyikapi hal yang terjadi saat ini, saya menduga kinerja pengawasan bidang perencanaan tata ruang nya bekerja tidak terukur dan terencana karena masih banyak ruas drainase yang dibangun lebih tinggi dari permukaan jalan dan juga kemiringan jalan tanpa drainase pendukung yang maksimal yang menjadi penyebab air hujan bertahan lama karena tidak terserap dengah maksimal oleh drainase seperti  di depan terminal Tanjungpura yang faktanya drainase dibangun lebih tinggi dari permukaan jalan apalagi under pass Gonggo yang drainasenya tidak pernah ada perawatan terhadap saluran pembuangannya.” Ungkapnya kepada awak media, Sabtu (24/01/2026).

“Jika hal ini dibiarkan maka Kabupaten Karawang tidak akan pernah terbebas dari banjir lokal saat curah hujan tinggi.” Timpalnya.

“Saya sudah bekali kali mengingatkan ke Bidang terkait agar pengawasan di tingkatkan dan pengawas terjun langsung mengawal proses pekerjaan bukan hanya meminta foto hasil pekerjaan sebelum dan sesudah dari mandor proyek saja. Dan Bupati juga harus bertanggung jawab penuh atas kondisi tidak maksimalnya infrastruktur yang dibangun di kabupaten Karawang.” Tandas Rahmat.

“Karawang tidak kekurangan anggaran, tetapi kekurangan keseriusan dan integritas. Selama sistem dibangun parsial tanpa visi kawasan, banjir akan terus menjadi ‘tamu tahunan’,” pungkasnya.

Perluasan banjir terjadi di tengah alokasi anggaran yang cukup besar. Pada Tahun Anggaran 2024, Bidang Sumber Daya Air DPUPR Karawang menerima APBD sekitar Rp 97 miliar, belum termasuk proyek lanjutan di tahun 2025.

Beberapa proyek menjadi contoh kekhawatiran diantaranya :

– Proyek drainase Desa Kertasari (Rp1,3 miliar) dikritik karena diduga dikerjakan tidak maksimal dan dinilai berkualitas buruk.

– Proyek drainase Jalan Puri Telukjambe (Rp1,4 miliar) diduga tidak berdampak signifikan mengurangi genangan.

– Proyek rehabilitasi drainase (Rp189 juta per paket) dinilai parsial dan tidak terintegrasi.

Pemerintah daerah mengakui kapasitas drainase perkotaan hanya mampu menampung 50–70 persen limpasan air hujan, karena desain dan pendekatan tidak berdasarkan daya dukung hidrologis jangka panjang.  Sejumlah laporan dari media lokal juga mengungkap terkait dugaan lemahnya pengawasan, kualitas pekerjaan rendah, dan praktik tidak profesional.

DPUPR Karawang diharapkan memastikan drainase terintegrasi, kualitas sesuai standar, pengawasan ketat, dan perencanaan berbasis data. Jika tidak ditangani, banjir akan menjadi bencana kebijakan dan publik berhak menuntut evaluasi serta pertanggungjawaban.

•Agus Sofyan

KARAWANG |Infokeadilan.com – Pemerintah Kabupaten Karawang terus gencar menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah di daerah tersebut. Pada Sabtu (24/1/2026), Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh bersama Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka melakukan kunjungan langsung ke Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat untuk melihat kondisi warga terdampak.

Sebelumnya, rombongan juga telah meninjau lokasi banjir di Kecamatan Karawang Barat, Tanjungpura. Dalam kunjungan tersebut, mereka juga menyerahkan bantuan paket sembako secara simbolis kepada masyarakat terdampak.

Bupati Aep menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk pembebasan lahan guna pembangunan rumah pompa, sebagai upaya mitigasi banjir. “Pemerintah daerah untuk anggaran pembebasan tanah udah kami siapkan, udah clear. Kita udah berkolaborasi dengan BPN Karawang,” ujarnya saat bertemu warga.

Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan pihak terkait juga terus dilakukan guna menyelesaikan pembangunan sesegera mungkin.

“Besar harapan mudah-mudahan juga ke depan apa yang menjadikan keinginan masyarakat, kami sudah koordinasi dengan BBWS dan Kementerian mudah-mudahan di bulan Juli ini selesai,” paparnya.

Mengenai jumlah wilayah yang terdampak, Bupati Aep menyampaikan data yang dihimpun BPBD Karawang.

“Hingga tadi pagi, ini sudah ada 21 Kecamatan, ada 53 desa tentunya yang terdampak banjir. Kita akan lihat situasi sampai sore ini kira-kira seperti apa,” jelasnya.

Selain pembangunan rumah pompa, pemerintah juga telah membuka posko pengungsian, dapur umum, posko kesehatan, menyediakan pompa air, serta bantuan sembako untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Isu dugaan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada salah satu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru yang akan beroperasional di Karawang menjadi sorotan masyarakat. Berdasarkan informasi yang beredar termasuk dari pemberitaan media massa, disebutkan adanya kesaksian sumber internal dan rekaman percakapan antar pegawai yang dipercaya memperkuat praktik pemotongan TPP, yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian berinisial R.

Menyikapi isu yang tengah hangat diperbincangkan, tokoh pemuda Rengasdengklok Irwan Furwana alias Iwan Jov mengemukakan pendapat bahwa secara logika, pemotongan pendapatan pegawai RSUD tidak mungkin terjadi. Menurutnya, mekanisme pembayaran tidak dilakukan secara manual, melainkan melalui transfer langsung ke rekening masing-masing pegawai.

“Dalam persoalan ini sebenarnya mudah untuk dibuktikan, tinggal dibuka saja secara perbankan, siapa saja dan ada berapa orang pegawai RSUD Rengasdengklok yang TPPnya tidak utuh diterima ? Sehingga tidak menjadi isu dan opini liar dimasyarakat, yang kemudian menjadi framing negatif bagi lembaga dan personal yang diduga,” ungkapnya, Jum’at (23/01/2026).

“Saya sebagai masyarakat lingkungan yang sejak awal bersinergi dengan RSUD Rengasdengklok, berkomitmen untuk menjaga kondusifitas diberbagai macam persoalan. Karena kami bersyukur dengan adanya fasilitas kesehatan milik Pemerintah, sehingga membuat mudah pelayanan kesehatan bagi masyarakat Rengasdengklok dan Kecamatan lainnya,” tegas Iwan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, “Lagi pula kalau bicara inisial Kasubag Umum dan Kepegawaian RSUD Rengasdengklok, bukan R. Tapi S. Oleh karena itu, informasi yang sudah beredar luas harus dapat diperjelas. Karena satu – satunya RSUD baru di Karawang, ya hanya RSUD Rengasdengklok.” Jelasnya.

“Kesimpulannya, agar tidak jadi polemik berkepanjangan. Saya meminta agar permasalahan ini dibuka seterang – terangnya ke publik, supaya terang benderang. Karena disini ada nama baik dan marwah Bupati yang juga perlu untuk dijaga. Kalaupun adanya oknum, selama dapat dibuktikan dengan petunjuk permulaan. Saya meyakini bapak Bupati akan bertindak tegas terhadap oknum,” pungkasnya.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com  – Pokres Karawang melalui Polsek Cikampek melakukan aksi evakuasi yang penuh perhatian saat melayani warga terdampak banjir luapan di wilayah Desa Kamurang, Kecamatan Tirtamulya. Beberapa petugas TNI-Polri bersama Satpol PP dan Pemdes Kamurang terlihat sedang mengevakuasi menerjang air banjir untuk menyelamatkan warga yang membawa bayi menarik perhatian publik.

Hujan yang mengguyur wilayah tersebut sejak malam hari menyebabkan beberapa tempat tinggal terendam air, khususnya di Kampung Jebug RT 16/08 dan Dusun Karang Mulya. Pagi hari ini, Kanit Binmas Polsek Cikampek Iptu Cepi langsung turun tangan bersama anggota untuk membantu proses evakuasi.

“Kami telah melakukan evakuasi terpusat, terutama bagi warga yang memiliki bayi dan keluarga lainnya, untuk dibawa ke tempat yang aman,” ujar Iptu Cepi pada Jum’at (23/1/2026).

Sampai saat ini, tidak ada laporan korban jiwa akibat kejadian tersebut. Evakuasi dilakukan secara terpadu dengan tim SAR, Basarnas, pemerintah kecamatan, serta Pemerintah Desa (Pemdes) Kamurang yang telah siap di seluruh lokasi terdampak. Air banjir hingga kini belum menunjukkan tanda surut, sehingga pihak berwenang terus melakukan pemantauan dan penanganan guna memastikan keselamatan masyarakat.

•Edi

KARAWANG |Infokeadilan.com – Musibah menimpa Tongkirwarga Dusun Kobak Gabus RT 08/04, Desa Telukambulu, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang. Rumah sederhana yang ditempatinya bersama istri dan tiga anaknya roboh rata dengan tanah setelah diterjang hujan disertai angin kencang beberapa waktu lalu.

Tongkir, yang bekerja sebagai buruh harian lepas, mengaku tidak mampu memperbaiki rumahnya yang sudah lama lapuk akibat keterbatasan ekonomi, hingga akhirnya musibah tersebut terjadi.

“Saya selama ini belum mampu memperbaiki rumah karena penghasilan saya tidak cukup. Makanya saya bingung dan sangat sedih ketika rumah saya roboh akibat hujan dan angin waktu itu,” ujar Tongkir dengan mata berkaca-kaca kepada awak media.

Kini, ia tinggal bersama orang tuanya yang merupakan seorang janda lansia yang juga membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Akibat kejadian tersebut, Tongkir dan keluarganya hidup dalam kondisi serba terbatas dan berharap mendapatkan perhatian serta bantuan dari Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Diketahui, Pemerintah Desa Telukambulu telah melakukan upaya dengan mendaftarkan Tongkir ke dinas terkait agar mendapatkan bantuan Rutilahu. Namun hingga saat ini, belum ada realisasi pembangunan yang diterima.

Saat dikonfirmasi awak media, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Karawang menyatakan akan memprioritaskan kasus rumah roboh.

“Saya akan memprioritaskan bagi rumah warga yang roboh untuk pembangunan Rutilahu,” ucapnya singkat.

Meski demikian, hingga berita ini ditayangkan, pihak DPRKP Karawang belum melakukan kunjungan langsung untuk meninjau lokasi rumah roboh milik Tongkir. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, yang menunggu bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam membantu warga tidak mampu.

Publik berharap Pemkab Karawang segera memberikan tanggapan konkret sebagai wujud kepedulian, transparansi, dan kinerja nyata dalam menangani persoalan rumah tidak layak huni di wilayahnya.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com  – Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Kabupaten Karawang menekankan perlunya transparansi yang dapat diuji di lapangan terkait penyerapan gabah petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram yang diumumkan Perum BULOG Cabang Karawang.

Ketua AMKI Kabupaten Karawang, H. Endang Suryana, A.Md (disebut sebagai Endang Nupo), menegaskan bahwa meskipun pernyataan BULOG terdengar positif secara normatif, fungsi media sebagai kontrol sosial mengharuskan adanya pembuktian faktual.

“Media tidak bisa hanya menerima klaim ‘any quality’ dan angka serapan seribu ton begitu saja. Pertanyaannya, petani mana saja yang benar-benar sudah menikmati harga Rp6.500 itu, di kecamatan apa, dan berapa ton per desa. Ini yang harus dibuka ke publik,” ujarnya pada hari Kamis.

Dalam kondisi banjir yang merendam ribuan hektare sawah, kata Endang, potensi disparitas antara klaim kebijakan dan realisasi di lapangan sangat besar. Oleh karena itu, AMKI mendorong BULOG Karawang untuk tidak menutup diri dari pengawasan media.

“Kalau memang BULOG hadir melindungi petani, maka tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Justru data penyerapan harus dipublikasikan secara rinci agar tidak menimbulkan kecurigaan atau persepsi bahwa ini hanya sekadar pencitraan,” tegasnya.

Endang juga mengangkat isu syarat penyerapan gabah yang harus dirontokkan dan bersih dari jerami. Menurutnya, syarat tersebut berpotensi menjadi hambatan terselubung bagi petani kecil pascabanjir yang tidak memiliki fasilitas pascapanen memadai.

“Di lapangan, tidak semua petani terdampak banjir punya fasilitas pascapanen yang memadai. Kalau syarat teknisnya ketat, tapi dalam pernyataan disebut ‘any quality’, ini kontradiksi yang wajib dikritisi media,” paparnya.

AMKI Karawang akan mendorong jurnalis daerah untuk melakukan verifikasi langsung ke desa-desa terdampak banjir, sekaligus memberikan ruang bagi petani yang merasa belum mendapatkan manfaat dari program serapan BULOG untuk menyampaikan keluhannya.

“Media bukan musuh BULOG. Media adalah alat kontrol agar kebijakan benar-benar sampai ke petani,” jelas Endang.

AMKI menegaskan bahwa pengawasan ini sangat penting agar perlindungan harga gabah benar-benar dirasakan secara merata oleh petani, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap peran BULOG sebagai penyangga pangan nasional di Kabupaten Karawang yang merupakan salah satu lumbung padi daerah.

•Red