KARAWANG |Infokeadilan.com  – Sebagai salah satu daerah dengan peran strategis sebagai lumbung pangan nasional, Kabupaten Karawang melalui Dinas Pertanian terus menggencarkan upaya untuk memperkuat perlindungan terhadap petani serta menjamin keberlanjutan sektor pertanian lokal.

Komitmen ini terefleksi dalam peningkatan signifikan alokasi anggaran untuk Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Berdasarkan data resmi dari dinas terkait, anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut meningkat dari Rp1,2 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp2,1 miliar pada tahun 2025, dengan seluruh sumber daya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang.

Ketua Tim Pembiayaan dan Sarana Dinas Pertanian Karawang, Aang, menjelaskan bahwa dana tersebut diperuntukkan untuk menanggung premi asuransi sebesar Rp180.000 per hektare bagi setiap petani yang terdaftar dalam AUTP. Program ini memberikan jaminan perlindungan berupa klaim maksimal Rp6 juta per hektare, apabila tanaman mengalami kerusakan minimal 70 persen akibat faktor bencana alam atau serangan organisme pengganggu tanaman.

“Meski dengan keterbatasan anggaran yang ada, kami berkomitmen untuk menjalankan pemerataan perlindungan secara adil di seluruh wilayah Kabupaten Karawang. Kuota asuransi didistribusikan secara bergiliran ke seluruh 30 kecamatan, sehingga manfaat dari program ini dapat dirasakan secara merata oleh petani di berbagai pelosok daerah,” ungkap Aang pada Selasa (20/1/2026).

Saat ini, Program AUTP telah mampu memberikan perlindungan bagi sekitar 12.000 hektare lahan sawah, dari total luas lahan pertanian di Karawang yang mencapai kurang lebih 80.000 hektare. Dinas Pertanian terus melakukan pendataan secara berkala serta kegiatan sosialisasi guna memastikan seluruh petani yang memenuhi persyaratan dapat terdaftar dan merasakan manfaat program.

Selain melalui program asuransi, Dinas Pertanian Karawang juga fokus pada optimalisasi berbagai upaya pendukung, antara lain pendataan dan pendampingan petani, penguatan sarana produksi pertanian, serta koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan ketahanan petani dalam menghadapi risiko gagal panen.

Dalam rencana kebijakan tahun 2026 mendatang, Dinas Pertanian akan melakukan penyesuaian program sejalan dengan arahan kebijakan efisiensi anggaran serta dinamika dukungan dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, pemerintah daerah memastikan bahwa perlindungan terhadap petani tetap menjadi prioritas utama, melalui berbagai skema dan program alternatif yang tengah dalam tahap kajian mendalam.

Langkah-langkah tersebut diharapkan tidak hanya mampu menjaga produktivitas sektor pertanian Karawang, namun juga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Dugaan penyimpangan dan penyelewengan dana Desa Kemiri, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, memicu kemarahan warga yang menggelar aksi damai pada Rabu (21/01/2026).

Ratusan warga turun ke jalan untuk menuntut kejelasan dan transparansi terkait pengelolaan dana desa yang dinilai penuh dengan kejanggalan.

Aksi yang digerakkan oleh Forum Pemuda Masyarakat Desa Kemiri (FPMDK) ini merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap sikap Pemerintah Desa yang dianggap abai dan enggan memberikan penjelasan resmi sejak polemik dana desa muncul ke permukaan.

Setelah menggelar aksi, perwakilan massa yang dipimpin Ketua FPMDK Teguh Nurdiansyah mengikuti audiensi di Aula Kantor Kecamatan Jayakerta. Acara tersebut dihadiri oleh unsur Muspika, aparat keamanan, serta perwakilan masyarakat Desa Kemiri.

Aksi Bukan Provokasi, Melainkan Puncak Kekecewaan

Dalam forum audiensi, Koordinator Aksi Samasasmitra menegaskan bahwa aksi turun ke jalan bukanlah bentuk provokasi, melainkan puncak dari akumulasi kekecewaan warga yang merasa tidak pernah dilibatkan dan terus dipinggirkan dalam proses pengelolaan dana desa.

“Apabila sejak awal Penjabat Kepala Desa bersedia hadir dan memberikan penjelasan secara terbuka, aksi ini tidak akan terjadi. Warga hanya menginginkan kejelasan dan transparansi atas pengelolaan dana desa,” ucapnya.

Samasasmitra juga mengingatkan bahwa ketertutupan informasi akan semakin memperbesar kecurigaan publik dan berpotensi memicu konflik sosial jika dibiarkan berkepanjangan. “Warga tidak menginginkan aksi lanjutan, namun juga menolak terus dibungkam dengan janji tanpa kepastian,” tambahnya.

Menurut warga, persoalan dugaan penyelewengan dana desa telah bergulir sejak musyawarah desa pada 31 Januari tahun lalu. Masyarakat mengaku telah melaporkan dugaan pelanggaran yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta indikasi penyimpangan dana desa, namun hingga kini belum pernah mendapatkan penjelasan yang memuaskan.

Warga juga menegaskan bahwa pengunduran diri Penjabat Kepala Desa bukanlah akhir dari persoalan, melainkan pintu masuk untuk melakukan audit menyeluruh dan penelusuran hukum agar pengelolaan dana desa benar-benar kembali pada kepentingan masyarakat lebih banyak.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Perum Bulog Karawang hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait anjloknya harga gabah yang dikeluhkan para petani di sejumlah wilayah Kabupaten Karawang. Padahal, upaya konfirmasi telah dilakukan awak media sejak Senin (19/1/2026) kemarin, kepada Humas Bulog Karawang, namun belum mendapatkan respons hingga berita ini diturunkan, Rabu (21/1/2026).

Kondisi tersebut, sebelumnya telah menjadi sorotan dari DPRD Kabupaten Karawang. Wakil Ketua Komisi II DPRD Karawang, Nurhadi, menilai Bulog seharusnya segera turun langsung ke lapangan untuk merespons jeritan petani, khususnya di Kecamatan Cibuaya dan Kecamatan Pedes.

“Harga gabah saat ini ada yang hanya Rp4.000 per kilogram, bahkan paling tinggi sekitar Rp5.000. Padahal harga acuan pemerintah mencapai Rp6.500 per kilogram,” ujar Nurhadi.

Menurut Nurhadi, Bulog memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga gabah melalui penyerapan hasil panen petani secara langsung. Namun hingga saat ini, pihaknya belum melihat adanya langkah konkret dari Bulog Karawang di lapangan.

“Bulog jangan hanya menunggu di gudang. Mereka harus turun langsung ke sawah dan membeli hasil panen petani meskipun kondisinya agak basah, tentu dengan perhitungan teknis,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan, bahwa Bulog seharusnya menjalankan mandat Pemerintah Pusat untuk aktif menyerap gabah petani dalam kondisi apapun guna melindungi kesejahteraan petani dan menjaga ketahanan pangan nasional.

Selain Bulog, DPRD Karawang mendorong Dinas Pertanian setempat untuk segera berkoordinasi dengan Bulog serta pengusaha penggilingan padi agar harga gabah di tingkat petani tidak terus merosot.

Sementara itu, sejumlah petani di wilayah Cibuaya dan Pedes berharap adanya langkah cepat dan konkret dari pemerintah daerah serta Bulog agar hasil panen mereka dapat terserap dengan harga yang layak dan tidak merugikan petani.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Kondisi kawasan Plaza Cikampek, Kabupaten Karawang, menjadi sorotan masyarakat seiring dengan banyaknya kabel internet yang menjuntai bahkan tergeletak di permukaan jalan, sebagian hanya ditopang dengan bahan seadanya seperti bambu. Situasi ini tidak hanya mengurangi nilai estetika kawasan padat aktivitas, melainkan juga menimbulkan ancaman serius bagi keselamatan pengguna jalan.

Pantauan lapangan menunjukkan kabel-kabel yang tidak teratur tersebut menyebar di berbagai titik kawasan publik. Risiko kecelakaan menjadi semakin tinggi terutama pada malam hari maupun saat cuaca buruk, di mana jarak pandang menjadi terbatas bagi pengendara roda dua dan pejalan kaki.

Rudi (38), salah satu warga Cikampek, mengungkapkan kekhawatirannya terkait kondisi yang sudah berlangsung cukup lama namun belum mendapatkan penanganan yang tepat.

“Kondisi ini bukan hal baru, namun seolah dibiarkan begitu saja. Malam hari dan saat hujan sangat berbahaya, terutama bagi pengendara motor yang mungkin tidak menyadari keberadaan kabel tersebut,” ujarnya Rabu (21/01/2026).

Keluhan serupa juga disampaikan oleh Siti, seorang pejalan kaki yang sering melintas di kawasan tersebut.

“Kami merasa khawatir setiap kali melewati area itu, takut tersenggol atau bahkan terjepit oleh kabel yang menjuntai. Sebagai fasilitas publik, seharusnya penertiban dilakukan secara berkala,” tuturnya.

Masyarakat mengemukakan bahwa kondisi ini mencerminkan perlunya koordinasi yang lebih erat antara penyedia layanan internet dan pemerintah daerah, serta pengawasan yang lebih optimal dari dinas terkait dalam penataan jaringan utilitas kota.

Harapan utama masyarakat adalah pihak berwenang segera mengambil langkah konkret untuk melakukan penertiban dan penataan ulang kabel udara, sehingga kawasan menjadi lebih aman dan tertata rapi.

“Kita berharap tindakan dilakukan sebelum ada korban yang harus terjadi,” tegas Rudi.

Hingga saat berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari dinas terkait mengenai langkah penanganan yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan kabel internet menjuntai di Plaza Cikampek.

•Edi

KARAWANG |Infokeadilan.com – Ruas jalan jembatan di Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang masih dalam kondisi terputus sejak awal Desember lalu. Longsor yang terjadi pada tanggal 10 Desember 2025 menyebabkan jalan tidak dapat dilalui oleh kendaraan apapun, membuat aktivitas masyarakat terganggu.

Untuk dapat melanjutkan perjalanan, terutama menuju sekolah, beberapa anak terpaksa menggunakan tangga seadanya yang dibuat oleh warga setempat. Tanpa adanya fasilitas pengaman apapun, jalur alternatif ini dinilai sangat berbahaya karena kawasan tersebut masih memiliki potensi terjadinya longsor susulan kapan saja.

“Sangat khawatir melihat anak-anak harus melewati jalur seperti itu setiap hari. Kita tidak pernah tahu kapan tanah bisa longsor lagi,” ujar salah satu warga, Rabu (21/01/2026).

Masyarakat setempat telah mengajukan keluhan dan harapan kepada pemerintah agar segera melakukan perbaikan. Kondisi jalan yang terputus ini tidak hanya mempersulit akses sekolah, tetapi juga kegiatan ekonomi dan perjalanan warga untuk keperluan sehari-hari.

“Kita berharap proses perbaikan bisa segera dimulai, sehingga mobilitas kita bisa kembali normal dan anak-anak bisa bersekolah dengan lebih aman,” tambahnya.

Sampai saat ini, warga berharap agar pemerintah dan pihak dapat segera memperbaiki jalan tersebut agar aktivitas masyarakat kembali normal.***

KARAWANG |Infokeadilan.com – Menanggapi adanya sebuah kejadian kendaraan pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tergelincir di ruas jalan Rengasdengklok-Sungaibuntu, tepanya disekitar wikayah Desa Kutakarya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, telah mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Jalur yang menghubungkan beberapa wilayah ini dikenal memiliki lebar jalan yang terbatas, sehingga menjadi perhatian khusus bagi masyarakat dan pengelola lalu lintas.

Seorang warga yang sering melintas menggunakan sepeda motor mengungkapkan kekhawatirannya kepada awak media.

“Kami sebagai pengguna jalan memang merasa khawatir ketika ada kendaraan besar melintas di sini,” ujarnya.

Menurutnya, keterbatasan lebar jalan membuat kondisi menjadi sempit saat kendaraan besar melintas, bahkan dapat menghambat alur lalu lintas ketika terjadi papasan dengan kendaraan lain. Selain itu, risiko bagi pengendara sepeda motor juga menjadi pertimbangan utama kekhawatirannya.

Warga juga berharap agar pengoperasian kendaraan besar diatur dengan menetapkan jam tertentu.

“Sangat diharapkan ada pembatasan jam keluarnya kendaraan besar agar lalu lintas tetap teratur, mengurangi kemacetan, dan menekan risiko kecelakaan,” harapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, Muhana S.STP.,MM., mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah menyusun perencanaan terkait aturan pembatasan jam operasional kendaraan besar.

“Kita sedang menyusun aturan mengenai pembatasan jam operasional maupun akses ruas jalan bagi armada angkutan besar,” jelasnya, Senin (19/01/2026)

“Jadi untuk pembatasan jam operasional kendaraan besar atau kendaraan angkutan besar itu memang sedang kita urut dulu untuk aturannya, jadi nanti ada aturan yang kita sampaikan kepada Pak Bupati untuk pembatasan jam operasional maupun jam akses, yakni akses ruas jalan bagi kendaraan armada angkutan besar, dan ini demi menjaga keselamatan masyarakat kemudian demi mengurangi kemacetan juga dan untuk memperpanjang usia jalan di Kabupaten Karawang gitu.” Paparnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa peraturan terkait masih dalam tahap proses penyusunan surat pembatasan. Pihaknya juga menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar.

“Jika ada kendaraan yang tetap melintas di luar ketentuan yang akan ditetapkan, akan dilakukan penilangan,” tandasnya.

•Her/A. Jale