KARAWANG |Infokeadilan.com – Pemerintah Desa Jatibaru, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, resmi mengumumkan pagu anggaran Dana Desa Tahun 2026 sebesar Rp 373.456.000. Alokasi dana ini dirancang secara cermat untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, dengan fokus utama pada penguatan infrastruktur jalan serta program-program kemaslahatan yang mendukung kesejahteraan warga.

Secara rinci, penggunaan anggaran terdistribusi sebagai berikut:

– Oprasional Desa: Rp 11.203.680 (untuk mendukung kelancaran pelayanan dan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa)

– Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa 10 KPM: Rp 36.000.000 (untuk meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga miskin dan rentan)

– Ketahanan Pangan: Rp 15.000.000 (untuk memastikan ketersediaan dan akses pangan yang layak bagi seluruh warga)

– Program Pemberantasan Malnutrisi Tersembunyi (PMT) dan Stunting: Rp 25.000.000 (untuk menangani permasalahan gizi dan memastikan pertumbuhan optimal anak-anak desa)

– Peningkatan Jalan Setapak Dusun Karaian: Rp 71.563.080

– Peningkatan Jalan Setapak Dusun Kepuh 2: Rp 71.563.080

– Peningkatan Jalan Setapak Dusun Kepuh 3: Rp 71.563.080

– Peningkatan Jalan Setapak Dusun Sawah Baru: Rp 71.563.080

Dalam kesempatan ini, Kepala Desa Jatibaru Afriansyah, S.E menyampaikan ungkapan rasa syukur serta pesan kepada seluruh warga desa.

“Alhamdulillah, dengan limpahan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, kami telah mendapatkan alokasi Dana Desa tahun 2026 yang akan menjadi pijakan penting dalam upaya memajukan Desa Jatibaru,” ucap Afriansyah dengan nada yang penuh semangat.

Ia menambahkan pesan yang menguatkan komitmen pemerintahan desa.

“Anggaran ini bukan sekadar angka pada kertas, melainkan amanah yang harus kita kelola dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan bersama. Setiap rupiah yang dialokasikan dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemulihan ekonomi keluarga hingga peningkatan kualitas infrastruktur yang menjadi tulang punggung aktivitas sehari-hari warga.” paparnya.

“Kami berharap, melalui pelaksanaan program-program ini, Desa Jatibaru dapat semakin maju, sejahtera, dan menjadi contoh desa yang mampu mengelola sumber daya dengan transparan dan akuntabel. Selain itu, kami juga mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh warga dalam memantau pelaksanaan program, sehingga setiap inisiatif yang kami laksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.” Harapnya.

Pemerintah Desa Jatibaru mengajak seluruh warga untuk turut serta dalam proses pembangunan desa. Baik melalui partisipasi dalam kegiatan pelaksanaan program, memberikan masukan dan saran konstruktif, maupun dengan menjaga dan merawat infrastruktur yang dibangun.

“Mari kita bergandeng tangan membangun Desa Jatibaru yang lebih baik. Setiap kontribusi dari Anda berarti besar bagi kemajuan bersama. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan program Dana Desa 2026, silakan menghubungi kantor Desa Jatibaru atau mengikuti informasi resmi melalui akun Desa Jatibaru Kecamatan Jatisari,” pungkasnya.

•Ed/Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – DPD KNPI Kabupaten Karawang mengajak Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang untuk segera menyelesaikan persoalan penerangan di jembatan penghubung antara Batujaya dan Cabangbungin. Infrastruktur yang menjadi urat nadi ekonomi dua wilayah kabupaten ini hingga kini belum memiliki satu pun lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang memadai, menjadikannya gelap gulita di malam hari.

Pengurus KNPI Karawang, Ahmad Jayadi yang lebih dikenal dengan sapaan Vijay, menyampaikan bahwa jembatan penghubung tersebut seharusnya dibekali fasilitas keamanan yang komplit, khususnya dalam hal penerangan jalan.

“Jembatan ini adalah urat nadi ekonomi warga dua wilayah,” ujar Vijay pada hari Sabtu (11/01/2026).

Menurut dia, kondisi jembatan yang tidak memiliki penerangan di malam hari sangat mengancam keselamatan para pengguna jalan.

“Kalau malam hari kondisinya gelap karena tidak ada lampu penerangan. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal keselamatan nyawa,” tegas Vijay.

Ia berharap pihak Dishub Karawang tidak melakukan penundaan dan segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah berlangsung lama ini.

“Dishub Karawang secepatnya melakukan langkah konkret memasang lampu penerangan di jembatan itu,” pungkasnya.

Sampai saat ini, jembatan yang menjadi akses utama masyarakat pesisir Karawang menuju Bekasi hanya mengandalkan cahaya dari lampu kendaraan yang melintas ketika malam tiba.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Aktivitas melaut para nelayan tradisional di kawasan Tangkolak, Desa Sukakerta, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, terhambat berat akibat kondisi muara Sungai Tangkolak yang semakin parah mengalami pendangkalan. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan keberangkatan dan kedatangan kapal, namun juga mengancam mata pencaharian utama ribuan keluarga nelayan setempat.

Pendangkalan yang terjadi membuat kedalaman aliran sungai hanya berkisar sekitar 20 sentimeter saat air laut surut, sehingga memaksa para nelayan harus menunda aktivitas mereka hingga pasang tinggi tiba. Bila berani berlayar di kondisi surut, perahu tradisional berisiko besar kandas di tengah aliran sungai.

Salah seorang nelayan Tangkolak, Dama Saputra, mengungkapkan bahwa persoalan pendangkalan ini disebabkan oleh sedimentasi pasir yang terus mengendap akibat gelombang laut yang masuk ke muara sungai.

“Permasalahan sedimentasi ini kian memburuk dari hari ke hari. Gelombang laut mudah masuk ke bagian muara dan membawa pasir yang kemudian mengendap, membuat aliran sungai jadi semakin dangkal dari waktu ke waktu,” ujar Dama kepada awak media pada Sabtu (10/1/2026).

Menurutnya, setelah melakukan aktivitas melaut, para nelayan harus bergantian untuk bisa memasuki aliran Sungai Tangkolak dan mencapai lokasi sandar di sekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dalam beberapa kasus, mereka bahkan harus bekerja sama secara manual dengan cara mendorong perahu dari muara hingga ke lokasi tujuan.

“Kondisi ini sungguh menyulitkan kami. Proses bergiliran dan mendorong perahu dari muara sampai ke TPI bukan hanya melelahkan, namun juga menghabiskan banyak waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk aktivitas produktif lainnya,” jelasnya.

Dama menambahkan, saat ini sekitar 60 persen dari total lebar muara Sungai Tangkolak telah terisi oleh sedimen pasir. Dampaknya sangat signifikan, karena kapal nelayan dengan kapasitas di atas 5 Gross Ton (GT) sudah tidak dapat lagi masuk atau keluar melalui muara sungai tersebut.

“Ketika satu perahu sedang berlayar, perahu lain harus menunggu dengan seksama agar tidak terjadi tabrakan atau kandas. Kami selalu saling membantu satu sama lain, tapi ini bukan solusi jangka panjang,” ucapnya.

Para nelayan berharap pemerintah daerah serta instansi terkait segera mengambil langkah konkret dan terencana untuk menangani persoalan pendangkalan muara Sungai Tangkolak.

“Laut adalah sumber penghidupan kita sehari-hari. Kondisi muara yang saat ini seperti ini sangat mengganggu aktivitas kami, dan kami berharap ada tindakan cepat untuk mengatasi masalah ini,” pungkas Dama.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com  – DPD Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Kabupaten Karawang mengeluarkan ultimatum tegas kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait dugaan penyalahgunaan fungsi kawasan yang terjadi di tiga lokasi Bisnis Center sepanjang tahun.

Ketua DPD GMPI Karawang, Rahardian Nurdin (A Ian), menegaskan bahwa pihaknya menetapkan batas waktu hingga hari Rabu (14/1/2026) bagi Pemda untuk melakukan penindakan yang tegas dan konsekuen terhadap pengelola kawasan serta perusahaan-perusahaan yang telah mengubah fungsi lahan pergudangan menjadi tempat produksi industri tanpa izin resmi perubahan peruntukan.

“Kami akan memberikan jeda waktu hingga hari Rabu mendatang. Bila hingga batas waktu tersebut tidak tampak tindakan nyata berupa sanksi administratif bahkan penutupan terhadap pengelola 3 Bisnis Center dan perusahaan yang secara sepihak mengoperasikan aktivitas produksi di kawasan yang seharusnya hanya untuk pergudangan, maka GMPI tidak akan segan menggelar aksi massa besar, baik di lokasi kawasan maupun di halaman Kantor Bupati Karawang,” tegas A Ian dalam keterangan persnya, Sabtu (10/1/2026).

Menurut A Ian, operasional kawasan tersebut telah berjalan lebih dari tujuh tahun lamanya sebuah periode yang tidak mungkin luput dari pengawasan dan pemantauan instansi teknis terkait. Ia menilai bahwa pembiaran yang berlangsung bertahun-tahun ini bukan sekadar kelalaian, melainkan bukti nyata lemahnya penegakan peraturan daerah di tingkat lokal.

“Mereka tidak bisa berpura-pura tidak mengetahui kondisi ini. Kawasan 3 Bisnis Center telah beroperasi lebih dari tujuh tahun lamanya. Jadi, ini bukan masalah ketidaktahuan, melainkan jelas bentuk pembiaran yang disengaja. Pemerintah daerah harus memiliki keberanian untuk menindak tegas, bukan malah memilih untuk menutup mata terhadap pelanggaran yang terjadi,” tegasnya dengan nada tegas.

A Ian juga menyoroti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Karawang bersama Satpol PP dan sejumlah perangkat daerah pada Jumat (9/1/2026), di mana pihak legislatif telah dengan tegas menyatakan adanya pelanggaran substansial terhadap fungsi kawasan yang ditetapkan.

“Komisi III DPRD sudah secara terang-terangan menyatakan bahwa terdapat kesalahan yang jelas pada pihak usaha. Ini berarti dasar hukum untuk penindakan sudah sangat kuat. Sekarang, semua mata masyarakat akan melihat apakah Satpol PP dan Pemda Karawang berani untuk menegakkan aturan yang berlaku, atau justru memilih untuk diam dan melindungi pihak yang melakukan pelanggaran,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa GMPI akan terus mengawal setiap hasil rapat dan memastikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan tidak hanya tinggal pada kertas, melainkan diwujudkan dengan tindakan konkret di lapangan.

“Kami tidak akan terjebak pada tataran perbincangan di meja rapat semata. Bila hingga tenggat waktu yang ditetapkan tidak ada langkah nyata yang dilakukan, GMPI akan turun langsung ke lapangan untuk menuntut keadilan dan memastikan bahwa peraturan daerah benar-benar ditegakkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, dugaan pelanggaran fungsi kawasan di 3 Bisnis Center Karawang mulai menjadi sorotan setelah DPD GMPI Karawang melayangkan Surat Permohonan Audiensi Nomor 01/SRDP/DPD-GMPI/KRW/XII/2025 kepada DPRD Karawang, yang secara khusus menyoroti aktivitas sejumlah perusahaan yang telah memanfaatkan ruang gudang untuk menjalankan proses produksi industri.

Menindaklanjuti permohonan tersebut, Komisi I dan Komisi III DPRD Karawang menggelar RDP pada Jumat (9/1/2026) di Sekretariat DPRD Karawang, yang dihadiri oleh Ketua DPRD Karawang, unsur Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Penataan Ruang dan Permukiman (DPUPR), pengelola 3 Bisnis Center, serta perwakilan PT Wijaya Inovasi Bersama (PT WIB) sebagai penyewa kawasan.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Karawang, Deddy Indrasetiawan, juga menegaskan telah terjadi pelanggaran yang jelas terhadap fungsi kawasan, dan merekomendasikan agar Satpol PP segera melakukan langkah-langkah penegakan peraturan daerah serta memberikan sanksi yang setimpal kepada pihak pengelola maupun penyewa yang telah melakukan pelanggaran.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Halaman kantor yang rapih bersih dan tata ruang yang teratur merupakan bagian penting dari etos kerja, karena menunjukkan profesionalisme serta rasa tanggungjawab dari pihak pengelola dan pemimpin organisasi. Kantor yang terawat dengan baik tidak hanya memberikan kesan positif terhadap institusi dan organisasi terkait, tetapi juga menjamin kenyamanan serta kesehatan bagi staf yang bekerja dan pengunjung dari masyarakat yang datang memanfaatkan layanan.

Namun demikian, hasil pantauan awak media online di lapangan menunjukkan bahwa halaman Kantor Kecamatan Karawang Barat, yang berlokasi di pusat kota Karawang, diduga kurang mendapatkan perawatan dan pemeliharaan yang memadai. Beberapa bagian fasilitas halaman terlihat dalam kondisi kurang baik bahkan nyaris rusak, dengan dugaan tidak dikelola secara optimal.

Billboard yang seharusnya berfungsi sebagai tempat pemasangan spanduk informasi kegiatan dan layanan kini terbengkalai, bahkan bagian strukturnya terlihat rusak dan nyaris roboh yang berpotensi membahayakan keamanan warga yang lewat atau beraktivitas di sekitar lokasi. Selain itu, beberapa bangku yang disediakan untuk kemudahan pengunjung juga terlihat dalam kondisi tidak layak pakai, bahkan sebagian hanya diganjal dengan bata untuk sementara waktu, sehingga terkesan luput dari perhatian pengelola. Tidak hanya itu, rumput liar yang tumbuh liar juga menjadi kondisi yang kurang menarik di area depan kantor.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, diharapkan pihak terkait serta Pemerintah Kabupaten Karawang segera mengambil tindakan nyata untuk meningkatkan disiplin kerja dan rasa tanggungjawab terhadap fasilitas serta lingkungan kerja yang menjadi bagian dari layanan publik.

Menanggapi hal itu, Sekertaris LSM GMBI Distrik Karawang, Rahmat Supardi menyampaikan rasa kepeihatiannya.

Menurutnya, kondisi fasilitas publik jika terlihat kurang tertata dan terawat dengan baik seolah mencerminkan kurangnya rasa tanggungjawab untuk merawat dan memperindah fasilitas yang seharusnya dapat menjadi ruang publik yang bisa memperindah estetika lingkungan kerja.

“Kalau pejabat dan jajaran kecamatan Karawang Barat tidak peduli terhadap kerapihan dan keindahan kantor tempat mereka beraktifitas, bisa berakibat lingkungan kerja jadi tidak nyaman dan para pelayan masyarakat tidak produktif”. Ujarnya.

“Seharusnya Bupati menegur oknum camat tersebut atau jangan jangan anggaran perawatan dan pemeliharaan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya? dan Camat sudah seharusnya diperiksa terkait laporan penggunaan anggarannya.” Tandas Rahmat, Sabtu (10/01/2026).

“Selain daripada itu ketidak pedulian terhadap hal sepele seperti itu bisa menyebabkan moril kerja menurun dan citra lembaga jadi buruk, bahkan Pengunjung atau masyarakat akan merasa kurang puas.” Tegasnya.

“Tapi, kalau ada kesadaran dari pejabat untuk peduli, perubahan bisa dimulai dari hal kecil, seperti menjaga kebersihan dan kerapihan lingkunagan kerja atau memotivasi tim untuk secara bersama sama merawat dan memperbaiki meskipun tanda ada anggaran yang memadai. Dan, tentunya kami juga dari LSM GMBI siap mendukung dan mengawal proses perbaikan agar kantor kecamatan dapat benar-benar menjadi tempat layanan yang profesional dan menguntungkan semua pihak.” Pungkasnya

•Her