KARAWANG |Infokeadilan.com – Yayasan PAUD, TPQ dan DTA Ashobiroh di Kampung Iplik RT 01/11, Kelurahan Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat, menggelar kegiatan pelepasan sekaligus kenaikan kelas tahun ajaran 2026. Acara dikemas meriah dengan penampilan serta peragaan beragam keterampilan yang telah dikuasai para siswa‑siswi selama menempuh pendidikan, Minggu (14/6/2026).

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua HIMPAUDI Kecamatan Karawang Barat, Novi; Ketua Pengurus Yayasan Ashobiroh, H. Somad; Ketua LPM Kelurahan Mekarjati, Karsum, didampingi Ketua Forum RW Kelurahan Mekarjati, Raskam, beserta jajaran pengurus LPM; dewan guru dan seluruh tenaga pendidik; Ketua RW 11, Juki; Ketua RT 01, Maman; serta para orang tua murid yang menyaksikan langsung kemajuan putra‑putrinya.

H. Somad, yang mewakili ketua Yayasan menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang tulus.

“Kami mengucapkan terima kasih sebesar‑besarnya kepada Pemerintah Kelurahan Mekarjati yang senantiasa memberikan dukungan penuh, baik moril maupun materiil. Terima kasih juga kepada seluruh orang tua murid yang telah mempercayakan pendidikan anak‑anaknya serta senantiasa mendukung setiap kegiatan yayasan. Berkat kerja sama ini, kami dapat terus mendidik dan membentuk karakter generasi muda yang berilmu dan berakhlak mulia,” ujar H. Somad.

Sementara itu, mewakili Pemerintah Kelurahan Mekarjati, Ketua LPM Karsum menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan yang tak terputus.

“Kami sangat mengapresiasi ketelatenan seluruh pengurus dan tenaga pendidik Yayasan Ashobiroh. Pemerintah kelurahan senantiasa mendukung sepenuhnya upaya peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan ini. Kepada para siswa, teruslah menuntut ilmu, jadilah anak yang cerdas, santun, serta berguna bagi keluarga dan masyarakat. Semoga yayasan ini semakin maju dan melahirkan generasi kebanggaan Kelurahan Mekarjati,” tegas Karsum.

Acara ditutup dengan penyerahan tanda kenaikan kelas serta penampilan keterampilan siswa yang disambut tepuk tangan meriah seluruh hadirin.

•Sep

KARAWANG |Infokeadilan.com – Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Pendidikan Al‑Qur’an, dan Diniyah Takmiliyah Ashobiroh yang berkedudukan di Kampung Iplik RT 01/11, Kelurahan Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat, menyelenggarakan kegiatan Khataman Wada sekaligus perayaan kenaikan kelas Tahun Ajaran 2026. Acara ini dikemas secara menarik dengan penampilan dan peragaan keterampilan yang telah dikuasai oleh para siswa‑siswi selama menempuh pendidikan, Minggu (14/6/2026).

Kegiatan pelepasan dan kenaikan kelas tersebut dihadiri oleh Ketua HIMPAUDI Kecamatan Karawang Barat, Novi; Ketua Yayasan Ashobiroh, Elis Shobiroh; Ketua LPM Kelurahan Mekarjati, Karsum, yang didampingi Ketua Forum RW Kelurahan Mekarjati, Raskam, beserta jajaran pengurus LPM; dewan guru dan seluruh tenaga pendidik Yayasan Ashobiroh; Ketua RW 11, Juki; Ketua RT 01, Maman; serta para orang tua murid yang hadir menyaksikan langsung kemajuan putra‑putrinya.

Dalam sambutannya, Ketua Yayasan Ashobiroh, Elis Shobiroh, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih.

“Puji syukur kami panjatkan karena kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar hingga mencapai puncak kenaikan kelas dan khataman Al‑Qur’an. Terima kasih setinggi‑tingginya kepada para guru yang telah mendidik dengan penuh kesabaran, serta kepada orang tua yang senantiasa mendukung. Kami berharap bekal ilmu dan akhlak yang diterima anak‑anak dapat terus tumbuh, menjadi bekal berharga menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua HIMPAUDI Kecamatan Karawang Barat, Novi, memberikan apresiasi sekaligus pesan bermakna.

“Saya sangat mengapresiasi upaya yayasan dalam menggabungkan keterampilan dan pengetahuan agama sejak usia dini. Hal ini menjadi fondasi kokoh bagi pembentukan karakter. Kepada para siswa, teruslah semangat belajar, jadilah anak yang santun, cerdas, serta membanggakan keluarga dan lingkungan. Semoga lembaga ini terus berkembang dan melahirkan generasi yang berilmu dan berakhlak mulia,” tegas Novi.

Di akhir rangkaian sambutan, mewakili Pemerintah Kelurahan Mekarjati, Ketua LPM Kelurahan Mekarjati, Karsum, menyampaikan apresiasi, pesan moral, serta dukungan penuh.

“Kami sangat mengapresiasi dedikasi seluruh pengurus dan tenaga pendidik yang telah membina anak‑anak dengan sungguh‑sungguh. Pemerintah kelurahan senantiasa mendukung penuh keberlangsungan pendidikan di lingkungan ini. Pesan kami, teruslah menjaga semangat menuntut ilmu, jadilah generasi yang tidak hanya pandai, tetapi juga bermanfaat bagi sesama. Semoga Yayasan Ashobiroh semakin maju dan menjadi kebanggaan masyarakat Mekarjati,” pungkas Karsum.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan tanda kenaikan kelas dan pertunjukan yang disambut tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin.

•Sep

KARAWANG | Infokeadilan.com – Sistem pendaftaran Penerimaan Calon Murid Baru – Seleksi Penerimaan Murid Baru (PCMB-SPMB) Tahun 2026 yang diharapkan menjadi solusi modern dan adil, justru diduga berubah menjadi sumber kekhawatiran tersendiri bagi para orang tua calon siswa baru di Kabupaten Karawang.

Alih-alih memberikan kemudahan akses, mekanisme yang diterapkan ini dinilai menyulitkan dan kerap mengalami gangguan teknis. Hal itu memicu pertanyaan mendasar sekaligus menimbulkan keresahan sebagian orangtua siswa. Apakah bagi calon siswa yang tidak diterima di sekolah tujuan masih dapat melakukan pendaftaran kembali melalui tahapan yang tersedia dalam sistem tersebut, atau bagaimana ?

Menyikapi polemik yang berkembang, Wakil Ketua PPID Wono Siswanto, S.Pd., M.Pd., menyampaikan keprihatinannya terhadap pelaksanaan PCMB-SPMB tahun ini. Ia menjelaskan bahwa bagi calon murid yang tidak lolos atau belum terverifikasi pada pendaftaran awal, kesempatan masih terbuka sepanjang kuota di jalur atau jurusan yang dituju belum terpenuhi.

“Ya sebenarnya sebagai guru tentunya kami juga merasa prihatin akan kondisi saat ini. Tetapi mau bagaimana, ini sudah menjadi aturan dan ketentuan, dan kami juga tidak bisa apa-apa, karena ini sistem yang menentukan, dan kami pihak sekolah hanya sebagai pengguna aplikasi, artinya kita hanya diberi akses untuk memverifikasi data-data calon murid baru,” ungkapnya saat ditemui awak media, Jum’at (12/6/2026).

“Dan mengenai calon siswa baru yang tidak terverifikasi atau tidak lolos pada saat pendaftaran awal PCMB tidak perlu khawatir karena masih bisa kembali melakukan pendaftaran di tahap 1 dan tahap 2 dengan catatan tentunya apabila selama kuota pada jalur atau jurusannya masih ada dan masih kekurangan,” jelasnya lebih lanjut.

Namun, terdapat penjelasan yang berbeda disampaikan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Rengasdengklok, Deni Iskandar. Menurutnya, kesempatan mengikuti tahap lanjutan tidak berlaku jika kuota penerimaan sudah terpenuhi sejak tahap awal.

“Selama kuota terpenuhi pada jalur PCMB, maka tahap 1 dan tahap 2 tidak ada Kang,” tegas Deni kepada awak media melalui pesan WhatsApp.

Perbedaan penjelasan ini pun menambah tanda tanya di kalangan orang tua, yang berharap adanya kejelasan resmi dari pihak penyelenggara. Pasalnya sebagian orangtua merasa penjelasan terkait hal ini tidak mengetahui secara pasti dan belum dipahami.

Agar hal ini tidak menimbulkan kesalahpahaman serta kekhawatiran yang berkepanjangan, masyarakat berharap ini bisa disampaikan secara terbuka.

•Tim Infokeadilan.com

KARAWANG | Infokeadilan.com – Sebuah perlakuan yang dinilai tidak pantas dan bersifat diskriminatif terjadi di salah satu satuan pendidikan di wilayah Karawang. Seorang oknum guru mengambil lembar jawaban siswa saat kegiatan ulangan berlangsung, dengan alasan siswa belum melunasi biaya ulangan sebesar Rp 100.000 serta kewajiban Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Peristiwa ini memicu keprihatinan, terlebih mengingat kondisi siswa yang tinggal jauh dari orang tuanya.

Berdasarkan dokumen kwitansi yang dimiliki keluarga, siswa tersebut telah melakukan pembayaran sebagian kewajiban sekolah, namun belum dapat melunasi seluruhnya karena keterbatasan ekonomi.

Menurut keterangan Ahmad Sobari, selaku perwakilan keluarga siswa, ayah dan ibunya bekerja sebagai buruh harian. Oleh sebab itu, mereka memerlukan waktu untuk mengumpulkan dana dan baru dapat melunasi kewajiban sekolah setelah menerima upah hasil kerjanya.

“Saya rasa ini seperti tindakan diskriminasi yang diduga dilakukan oknum guru di sekolah. Karena mengambil lembar ulangan siswa saat siswa sedang melakukan kegiatan ulangan sekolah dengan alasan karena belum bayar biaya ulangan serta SPP. Sedangkan kondisi siswa jauh dari orang tuanya, dan orang tuanya itu hanya sebagai buruh yang hanya mendapat upah ketika pekerjaan dibayar. Dan akhirnya keponakan kami mengalami beban psikologis akibat perlakuan dimaksud, karena merasa malu,” ungkapnya dengan nada kesal.

Akibat perlakuan tersebut, siswa yang berinisial AD merasa sangat malu dan enggan kembali mengikuti pelajaran, padahal rangkaian kegiatan ulangan masih berlangsung. Catatan tulisan tangan yang beredar juga menyebutkan secara tegas bahwa “syarat ulangan harus bayar Rp 100.000 dan SPP harus lunas”, yang dianggap menjadi dasar tindakan tersebut.

Peristiwa ini dinilai telah melanggar hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, sekaligus menimbulkan beban psikologis bagi siswa yang bersangkutan. Padahal, sesuai ketentuan yang berlaku, guru dilarang menghambat proses belajar mengajar hanya karena alasan keterlambatan pembayaran. Perlakuan demikian justru berpotensi menurunkan semangat serta mengganggu konsentrasi belajar siswa ke depannya.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak sekolah belum dapat memberikan tanggapan maupun klarifikasi resmi terkait peristiwa tersebut.

•Jaong Hermanto