KARAWANG |Infokeadilan.com – Proyek peningkatan jalan di Dusun Rubaya, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, kembali menuai sorotan tajam dari warga dan aktivis. Proyek yang bersumber dari P-APBD Karawang senilai Rp 398.699.000,- diduga lepas pengawasan dan tanpa memperhatikan mutu dan kulitas.

Pantauan awak media di lokasi pada Senin (29/12/2025) ditemukan kondisi jalan yang baru rampung dikerjakan terlihat tampak kasar dan disinyalir mudah terkelupas. Permukaan aspal terlihat tidak padat, menimbulkan dugaan kuat bahwa pelaksana proyek mengabaikan kualitas pekerjaan.

Selain itu, muncul dugaan bahwa proyek ini dikerjakan setelah melewati batas waktu pelaksanaan yang telah ditentukan. Berdasarkan papan informasi proyek, waktu pelaksanaan adalah 60 hari kalender, mulai dari 23 Oktober 2025 hingga 21 Desember 2025. Namun, menurut informasi yang dihimpun, pengerjaan jalan tersebut baru dua hari kemarin setelah tanggal berakhirnya kontrak atau Deadline.

Menanggapi hal ini, Rahmat Supardi Sekertaris LSM GMBI Distrik Karawang menyatakan keprihatinannya atas dugaan pelanggaran tersebut.

“Kami akan segera melakukan investigasi mendalam terkait proyek ini. Jika terbukti ada penyimpangan, kami akan melaporkan temuan dugaan ini ke APH, apalagi jika memang pelaksanaan pekerjaanya dikerjakan setelah melewati masa akhir pelaksanaan, ini jelas sudah menyalahi aturan.” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan menelusuri lebih lanjut terkait kualitas material yang digunakan dan proses pengerjaan yang diduga dilakukan oleh kontraktor pelaksana setelah masa waktu deadline.

“Kami menduga ada indikasi dan unsur kesengajaan dalam pelaksaan pekerjaan. Selain itu ada juga dugaan perihal penggunaan material yang tidak sesuai standar. Ini harus diusut tuntas,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karawang dan pihak pelaksana belum bisa memberikan keterangan resmi terkait dugaan pelanggaran dalam proyek peningkatan jalan ini.

•Red

KARAWANG |Infokeadilan.com – Bupati Karawang, Aep Syaepuloh S.E bersama Forkompimda, Wakil Ketua 1 beserta Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Kabid dan Perwakilan Kementerian Dalam Negeri, memantau langsung monitoring pelaksanaan Pilkades serentak yang dilaksanakan di 9 desa di 8 kecamatan, Minggu (28/12/2025)

Dua desa yang menjadi fokus pantauan langsung adalah Desa Jatisari dan Desa Cikampek Utara. Karawang menjadi daerah pertama yang melaksanakan Pilkades dengan penerapan sistem pemilihan berbasis elektronik/digital.

Proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara elektronik/digital. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kejujuran dalam pelaksanaan Pilkades.

“Dari pantauan di lapangan, Alhamdulillah berjalan lancar. Proses pemilihan berjalan dengan sesuai harapan kita semua,” ujarnya.

“Bismillah. Semoga proses Pilkades di Karawang ini bisa sukses dan berjalan kondusif. Siapapun yang menang, itu adalah pilihan warga untuk memimpin desa agar semakin maju dan semakin baik lagi,” tambahnya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh perangkat Kepala OPD yang tersebar di 9 desa yang ikut memonitor pelaksanaan pemilihan. “Semangat untuk kita semua, gunakan waktu libur untuk terus bekerja melayani masyarakat,” pungkasnya.

•Edi/Red

BEKASI |Infokeadilan.com – Tahun 2025 menjadi periode paling menantang bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi setelah Bupati daerah tersebut diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penanganan hukum. Peristiwa tersebut tidak hanya mengguncang stabilitas pemerintahan, melainkan juga menguji kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah daerah.

Dalam refleksi akhir tahun, Ketua Umum LSM SNIPER INDONESIA, Gunawan alias Mbah Goen, menyoroti bahwa peristiwa ini seharusnya dijadikan momentum bersama untuk evaluasi menyeluruh.

“Kita tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Tapi refleksi ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memeriksa kembali tata kelola, sistem pengawasan, dan budaya kerja aparatur,” ujar Mbah Goen dalam keterangan resmi yang diterima Infokeadilan.com, Sabtu (27/12/2025).

Sebagai pusat industri dan kawasan pertumbuhan ekonomi penyangga ibu kota, Kabupaten Bekasi memiliki tanggung jawab besar yang menuntut pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Menurut Mbah Goen, setiap penyimpangan dari nilai-nilai integritas harus dijadikan pelajaran agar tidak terulang.

“Pembangunan fisik dan ekonomi tidak cukup kalau tidak disertai pembangunan integritas. Reformasi birokrasi harus tercermin dalam sikap, etika, dan komitmen seluruh aparatur,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Bekasi juga menyampaikan tekad untuk memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, dan memperkuat upaya pencegahan korupsi sebagai prioritas bersama.

Sementara itu, menurut sumber terpercaya di dalam pemerintahan yang tidak mau disebutkan namanya menambahkan, “Kepercayaan masyarakat adalah fondasi utama. Kita akan lebih terbuka informasi, menerima kritik, dan memperluas partisipasi publik agar pemerintahan benar-benar dapat diawasi rakyat.”

Menutup tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bekasi meneguhkan tekad untuk bangkit dan berbenah.

Mbah Goen menekankan, “Dengan semangat kolektif, profesionalisme aparatur, dan komitmen integritas, tantangan tahun ini harus menjadi pijakan untuk membangun pemerintahan yang lebih baik. Akhir tahun ini bukan penutup, melainkan awal langkah baru menuju Bekasi yang bersih dan dipercaya.”

•Wan

KARAWANG |Infokeadilan.com – Kecelakaan menimpa pengendara sepeda motor dilokasi pemasangan box culvert yang diduga dikerjakan oleh salah satu CV pada pengerjaan rehabilitasi saluran dusun Jamantri RT 013/05 Desa Sabajaya, Kecamatan Tirtajaya, Karawang terekam kamera CCTV. Rekaman CCTV milik warga menunjukkan pada siang hari 16 Desember 2025, seorang pengendara sepeda motor bersama istri dan anak balitanya terjatuh di area proyek yang dinilai mengabaikan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Tak berhenti di situ, malam hari tanggal 18 Desember 2025, kecelakaan serupa kembali terjadi pada pengendara sepeda motor lain di lokasi yang sama. Dari rekaman yang diamati, lokasi proyek pemasangan box culvert tersebut diduga kurang maksimal dalam penempatan dan pemasangannya.

Warga sekitar mengaku kejadian serupa berulang sampai dua kali terjadi. Mereka menduga, tata letak dan pengamanan proyek yang kurang maksimal menjadi akar penyebab. Rekaman CCTV ini semakin memperkuat dugaan tersebut.

“Kami sering melihat pengendara jatuh di sini. Ini bukti nyata bahwa pelaksana proyek kurang peduli dengan keselamatan kita,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Yang paling menyakitkan dan penuh ironi, setelah dua pengendara terluka karena terjatuh, lokasi tersebut baru saja diperbaiki pada Sabtu (27/12/2025).

Saat dihubungi awak media, inisial C selaku pihak pelaksana mengakui telah mengetahui kejadian sejak 16 Desember dan menerima kiriman vidio CCTV.

Ia menjelaskan bahwa pada saat kejadian juga sudah memberi instruksi kepada mandor lapangan untuk segera memperbaiki. Namun, karena mandor mengalami sakit selama beberapa hari, perbaikan baru bisa dilakukan hari ini.

“Sebenarnya kejadian itu sudah lama dan akan kami perbaiki. Hanya saja mandornya sakit, jadi baru bisa hari ini,” jelasnya melalui sambungan seluler pada Jum’at (26/12/2025).

Masyarakat menuntut Pemkab Karawang dan dinas terkait untuk bertindak tegas kepada pihak CV atau konsultan yang mengerjakan dan lebih ketat mengawasi setiap pelaksanaan pekerjaan. Harapannya, ada tindakan konkret untuk mencegah kejadian serupa dan menjamin keselamatan seluruh pengguna jalan tanpa harus menunggu korban terlebih dahulu.

•Red