KARAWANG |infokeadilan.com – Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Cikampek melalui program “BRI Campus Hiring” membuka kesempatan karir bagi mahasiswa tingkat akhir. Program ini menjadi salah satu langkah proaktif BRI Cikampek untuk membuka jalur rekrutmen yang langsung, cepat, dan transparan, Jum’at (19/12/2025)

Pimpinan BRI Cabang Cikampek, Pandu Ksuma Wardana, menjelaskan bahwa campus hiring merupakan program rekrutmen yang diadakan BRI dengan cara mendatangi universitas.

“Campus hiring BRI merupakan program rekrutmen yang diadakan BRI dengan cara mendatangi Universitas untuk menjaring talenta muda potensial mahasiswa tingkat akhir dan fresh graduate guna mengisi posisi penting di Bank BRI,” ujarnya.

Di tengah persaingan ketat di dunia kerja, ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan langkah tepat untuk mendatangi peserta yang tertarik bergabung dengan BRI melalui program campus hiring.

“BRI tidak hanya membuka lowongan kerja akan tetapi memberikan kesempatan kepada para talenta muda untuk berkarir di BRI melalui berbagai program yang telah disediakan,” ucap Pandu.

Ia juga menegaskan bahwa hal ini merupakan bentuk komitmen BRI untuk menjembatani gap antara institusi pendidikan dan kebutuhan industri. Selain itu, program ini juga memberikan kesempatan nyata bagi generasi muda berpotensi untuk memulai karir di sektor perbankan.

Tim rekrutmen BRI Cabang Cikampek dalam dua bulan terakhir telah menggelar roadshow di dua kampus. Kegiatan pertama dilakukan di Campus BSI Cikampek pada tanggal 8 Desember 2025, diikuti dengan kegiatan kedua di Campus Horizon Karawang pada tanggal 29 November 2025. Pada program Campus Hiring, calon yang lolos seleksi tidak ditempatkan melalui pihak ketiga, melainkan langsung diangkat sebagai Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) di bawah naungan BRI.

•U.Supriyadi

KARAWANG |infokeadilan.com – Calon Kepala Desa Cikampek Selatan nomor urut 5, Edi Suparjono, menggelar kampanye terbuka di Lapangan PI, Dusun Karang Anyar RT 04/12, Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, pada Jum’at (19/12/2025).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 13.12 WIB dihadiri oleh Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, panitia Pilkades, tim sukses, serta ratusan simpatisan.

Edi mengusung jargon “B 4 12 3 S (BARES) – Baraya Edi Suparjono”, yang dimaknai sebagai simbol kebersamaan dan komitmen melayani masyarakat.

“Jargon BARES ini bukan sekadar slogan, tapi tekad kami untuk menjadi baraya atau saudara bagi seluruh warga Cikampek Selatan. Kepemimpinan desa harus hadir, menyatu, dan bekerja untuk rakyat,” ujarnya dalam orasinya.

Dalam masa bakti 2025–2033, ia akan menjalankan 14 program unggulan dengan fokus pada kesejahteraan sosial, pelayanan dasar, ekonomi kerakyatan, dan keamanan lingkungan. Program tersebut meliputi bantuan pendidikan, akses kesehatan, perbaikan rumah miskin, aula gedung gratis, peralatan kesehatan darurat, khitanan gratis dengan uang saku Rp300 ribu, penciptaan lapangan kerja, sembako murah, desa bebas sampah, jaminan kematian, santunan lansia usia 70+, santunan anak yatim piatu, program padat karya, dan pemasangan CCTV.

“Seluruh program ini kami rancang untuk dijalankan secara bertahap dan berkelanjutan selama masa bakti 2025 sampai 2033. Tujuannya satu, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegas Edi.

Ia juga menegaskan bahwa semangat BARES akan menjadi landasan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berpihak kepada masyarakat kecil.

Tokoh masyarakat yang hadir mengapresiasi jalannya kampanye yang tertib dan damai, serta berharap Pilkades dapat menghasilkan pemimpin yang amanah.

“Kami berharap Pilkades berjalan lancar dan siapapun yang terpilih nantinya mampu membawa kemajuan bagi desa,” ungkap salah satu tokoh masyarakat.

Kampanye berakhir dengan aman dan kondusif di bawah pengawasan aparat keamanan dan panitia Pilkades.

•Edi

KARAWANG |infokeadilan.com – Kepala Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur, Mustakim, secara resmi menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E dan Wakil Bupati Karawang H. Maslani, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang atas pembangunan Underpas Gorowong yang kini sudah memasuki tahap akhir penyelesaian.

Proyek pembangunan underpas ini dirancang untuk mengatasi permasalahan kemacetan dan meningkatkan keamanan akses bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan rel kereta api Gorowong. Menurut Mustakim, keberadaan infrastruktur baru ini diharapkan dapat memberikan dampak positif signifikan bagi kehidupan sehari-hari warga.

“Saya mengucapkan terimakasih yang sedalam dalamnya kepada Pak Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E dan Wakil Bupati Karawang H. Maslani dan juga kepada Dinas PUPR Karawang yang sudah membangun Underpas Gorowong ini. Dengan adanya pembangunan Underpas Gorowong ini akses dan aktivitas masyarakat menjadi lebih mudah dan tentunya akan lebih teratur lagi,” ucapnya, Jum’at (19/12/2025).

Ia menambahkan bahwa sebelum adanya underpas, masyarakat sering menghadapi kesulitan dalam menyeberangi rel kereta api, terutama pada jam sibuk. Selain itu, risiko kecelakaan juga cukup tinggi karena arus lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki yang saling tumpang tindih.

“Kini dengan underpas yang hampir selesai, kita berharap alur lalu lintas menjadi lebih lancar, pejalan kaki bisa bergerak dengan lebih aman, dan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan juga akan semakin berkembang,” jelasnya.

Kepala Desa Warung Bambu juga mengajak seluruh masyarakat untuk merawat dan menggunakan underpas ini dengan bijak agar dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam jangka panjang.

•U.Supriyadi

PURWAKARTA | infokeadilan.com – Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) Provinsi Jawa Barat telah resmi melantik pengurus periode 2025-2029 pada Jum’at (19/12/2025) di Prime Plaza Hotel Purwakarta. Acara yang dihadiri oleh kepala sekolah berbagai jenjang pendidikan dasar dan menengah, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan se-Jawa Barat tersebut menjadi momentum awal perjuangan untuk mewujudkan Jawa Barat dengan pendidikan yang istimewa.

Hadir dalam kesempatan tersebut sebagai perwakilan Dewan Pengurus Pusat (DPP) AKSI adalah Dr. Toto Suharya, S.Pd., M.Pd (Sekretaris Jendral DPP) dan Dr. Yohandi, M.Pd (Wakil Ketua DPP AKSI).

Turut menghadiri dan sekaligus melantik pengurus baru adalah Dr. H. Purwanto, M.Pd., Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang juga menjabat sebagai Dewan Kehormatan DPD AKSI Jabar, beserta seluruh anggota pengurus periode baru.

Sebagai Sekretaris Jendral DPD AKSI Jawa Barat periode baru, Dr. Toto Suharya menyampaikan rasa syukur atas berjalannya acara pengukuhan yang diselenggarakan dengan khidmat dan nyaman melalui perencanaan yang matang.

“Alhamdulillah, dengan restu Allah SWT dan dukungan semua pihak, kami siap menjalankan tugas dengan sepenuh hati. AKSI bukan hanya wadah organisasi, melainkan gerbang kemajuan pendidikan melalui peran kepala sekolah sebagai ujung tombak perubahan,” ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya nilai-nilai moral dalam mengelola satuan pendidikan.

“Kualitas pendidikan tidak akan tercapai jika kita hanya fokus pada struktur tanpa memperhatikan nilai-nilai moral yang menjadi dasar setiap langkah. Kepala sekolah harus menjadi figur yang memiliki integritas tinggi, mampu menjadi teladan bagi guru dan siswa, serta selalu berpihak pada kebaikan pendidikan serta menjadi inspirasi perubahan pada satuan pendidikan,” tambahnya.

Sementara itu, Dr. H. Purwanto menyampaikan harapan agar DPD AKSI Jawa Barat dapat lebih aktif dalam mengembangkan kapasitas kepala sekolah.

“Harapannya, pengurus baru ini dapat menciptakan program-program inovatif yang mampu meningkatkan kompetensi kepala sekolah, serta menjalin kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Dr. Epul Saepul yang baru dikukuhkan dalam departemen Advokasi dan Perlindungan Hukum menyampaikan rasa bangganya atas pelantikan tersebut. Menurutnya, AKSI berperan sebagai wadah yang memberikan kenyamanan bagi para kepala sekolah dalam menjalankan tugas.

“Sebagai kepala sekolah harus memiliki perlindungan hukum yang kuat dalam melaksanakan tugas yang diemban serta merasa nyaman dalam bekerja,” jelasnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar kepala sekolah keluar dari zona nyaman untuk mengubah kebiasan satuan pendidikan, dengan mengembangkan peluang dan potensi yang ada sehingga sekolah yang dipimpin memiliki keunggulan yang mendorong peningkatan kompetensi siswa dan kesiapan mereka bersaing setelah lulus.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan silaturahmi antar peserta, dengan harapan pengurus baru dapat segera menjalankan program kerja yang telah direncanakan untuk kemajuan pendidikan di Provinsi Jawa Barat.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com  – PT Putra Perbangsa Jaya Mandiri (PPJM) mendapatkan dukungan sinergis dari sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam mengelola limbah industri milik PT Multi Indo Mandiri (Wings Group). Kegiatan pengelolaan tersebut berlangsung di kawasan perusahaan yang berlokasi di Dusun Serang, Kampung Situwaringin RT 12 RW 04, Desa Sumur Kondang, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Dukungan tersebut disampaikan secara resmi oleh para pengurus Ormas dan LSM dalam pertemuan yang diadakan di area perusahaan pada Jum’at (19/12/2025), sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Ketua Umum LSM Barak Indonesia, D. Sutejo MS, SH, menyatakan bahwa seluruh elemen dalam aliansi telah menyepakati untuk mendukung langkah strategis PT PPJM dalam menangani limbah di PT Multi Indo Mandiri.

“Pada kesempatan ini, kita bersatu dalam satu kesadaran bahwa upaya pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT PPJM untuk PT MIM (Wings Group) layak mendapatkan dukungan penuh dari seluruh komponen masyarakat Kabupaten Karawang,” jelasnya.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal DPD Gabungan Masyarakat Peduli Indonesia (GMPI) Karawang, Angga Dhe Raka, menilai bahwa kolaborasi ini menjadi bukti konkret dari praktik pengelolaan limbah yang berorientasi pada akuntabilitas, keberlanjutan, dan kesesuaian dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami selalu mendukung setiap inisiatif perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan sungguh-sungguh. Peran Ormas dan LSM di sini diharapkan mampu menjadi bagian dari pengawasan sosial yang konstruktif, sekaligus menjamin transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan limbah,” ujar Angga.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara sektor swasta dan masyarakat sipil ini diharapkan dapat menjadi model pembelajaran bagi kolaborasi serupa di masa mendatang.

“Kita berharap pengelolaan limbah di kawasan industri tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga membuka ruang partisipasi yang positif bagi masyarakat sekitar, dengan landasan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan,” jelasnya lebih lanjut.

Kerjasama yang akan diwujudkan akan fokus pada penanganan dan pemanfaatan limbah padat serta cair non-B3, dengan menerapkan konsep ekonomi sirkular. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga nilai tambah yang nyata bagi komunitas sekitar dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karawang.

Mewakili pihak PT PPJM, Suparno menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan oleh berbagai elemen Ormas dan LSM di Karawang.

“Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap tahapan pengelolaan limbah dengan standar profesionalisme tertinggi, transparansi yang terukur, dan pendekatan yang ramah lingkungan,” tegasnya.

•Red

KARAWANG |infokeadilan.com – Calon Kepala Desa Cikampek Selatan dengan nomor urut 3, Thomas Agustin Ateng, melaksanakan kegiatan kampanye terbuka dengan mengadopsi metode keliling warga (anjang warga) pada hari Kamis (18/12/2025).

Acara yang penuh keakraban tersebut berpusat di halaman depan kediamannya, berlokasi di Dusun Babakan Kaum Sentul, RT 03/02, Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek.

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 07.00 WIB mengambil titik awal dan akhir di kediaman Calon Kades tersebut, dengan rute yang mencakup berbagai wilayah pemukiman masyarakat. Beberapa lokasi yang disasar antara lain Babakan Kaum, Gang Kramat, Saraswati Erfina, Kawasan PLN, Galur, Jasempa, Kopti, Ciluek, Karang Anyar, Babakan Ngantai, hingga Gang Al-Barokah.

Dalam kesempatan temu langsung dengan warga yang diwawancarai melalui media Infokeadilan, Thomas Agustin Ateng menyampaikan visi dan misi yang akan diusungnya, dengan tema inti “Mewujudkan Cikampek Selatan yang Berwibawa”.

“Kita akan berfokus pada beberapa misi strategis, antara lain mengoptimalkan pelaksanaan pemerintahan yang berintegritas, berwibawa, dan profesional; mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok desa; serta membangun perekonomian masyarakat yang berbasis potensi kewilayahan,” jelasnya secara lugas di depan hadirin.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pada tiga pilar utama kehidupan masyarakat: pendidikan, keagamaan, dan kesejahteraan sosial. Tidak kalah penting, Thomas mengajak untuk menumbuhkan kembali semangat gotong royong sebagai fondasi pembangunan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai unsur terkait, termasuk Bhabinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para simpatisan, serta tim sukses. Acara yang dilaksanakan dengan ketertiban tinggi diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Daud.

Dalam pidatonya, Thomas menegaskan prinsipnya untuk tidak memberikan janji yang berlebihan kepada masyarakat.

“Saya tidak ingin membuat janji yang sulit untuk ditepati. Namun, jika diberikan kepercayaan untuk memimpin, dengan restu dan dukungan seluruh warga, saya berkomitmen untuk mengantarkan Cikampek Selatan menjadi desa yang progresif dan mandiri,” tegasnya dengan penuh keyakinan.

Ia juga menyampaikan harapan terkait penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah desa ke depan, yang diharapkan dapat berjalan dengan lebih adil dan tepat sasaran.

“Marilah kita bersama-sama berdoa agar seluruh komponen masyarakat Cikampek Selatan merasakan kemakmuran yang merata. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang benar-benar membutuhkan, mengingat hingga saat ini masih terdapat keluhan terkait distribusi bantuan yang belum optimal,” tambahnya.

Kampanye keliling warga ini menjadi bagian dari upaya Thomas Agustin Ateng untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat sekaligus mempererat tali silaturahmi menjelang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Cikampek Selatan.

•Edi

KARAWANG | Infokeadilan.com – Hernanto, seorang warga Desa Karangjaya Perum Graha Tirtamulya, mengeluhkan prosedur pembayaran saat membawa anaknya berobat ke Puskesmas Parakan Tirtamulya untuk tindakan pencabutan kuku. Meski telah memiliki Kartu BPJS Kesehatan Mandiri, ia mengaku tetap diminta membayar biaya yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan layanan bagi peserta BPJS.

Hernanto mengantar anaknya yang berusia sekitar 9 tahun untuk mendapatkan perawatan pada hari Kamis (18/12/2025). Anaknya mengalami masalah kuku akibat kecelakaan saat mengendarai sepeda. Saat mendaftar, ia diberitahu harus membayar uang pendaftaran sebesar Rp 10.000 dan biaya pencabutan kuku sebesar Rp 90.000.

“Saya hanya membawa uang Rp 50.000 saat itu, jadi uang Rp 10.000 saya gunakan untuk pendaftaran putra saya,” ungkapnya.

Setelah tindakan medis selesai dilakukan oleh petugas Puskesmas, Hernanto yang seharusnya membayar biaya pencabutan kuku sebesar Rp 90.000 mencoba menunjukkan kartu BPJS Mandirinya. Namun, ia mengaku masih diminta membayar penuh. Akibat keterbatasan uang yang dibawa, ia akhirnya hanya bisa membayar sebesar Rp 40.000 dari total biaya yang diminta.

“Saya bilang kalau kekurangannya akan saya bayar setelah pulang mengambil uang dari rumah. Tapi kemudian seorang petugas berkata, ‘Ga usah pak’,” tambahnya menjelaskan.

Hernanto mengutarakan kekhawatirannya terkait penggunaan kartu BPJS yang selama ini ia miliki.

“Saya tidak keberatan dengan jumlah uangnya, tapi bagaimana caranya kalau punya BPJS masih harus bayar penuh seperti itu. Lalu apa gunanya kartu tersebut?” ujarnya dengan nada kebingungan.

Menurutnya, selama ini ia memahami bahwa layanan kesehatan dasar termasuk tindakan kecil seperti pencabutan kuku sudah tercakup dalam manfaat BPJS Kesehatan. Ia berharap pihak Puskesmas dapat memberikan penjelasan yang jelas dan menerapkan prosedur sesuai dengan peraturan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi masyarakat.

“Saya berharap pihak Puskesmas bisa mengklarifikasi aturan ini. Kalau memang ada komponen biaya yang harus dibayar oleh peserta BPJS, sebaiknya diinformasikan dengan jelas sejak awal agar masyarakat bisa siap. Tapi kalau seharusnya tidak perlu bayar, maka prosedurnya harus diperbaiki agar tidak ada lagi warga yang merasa dirugikan,” pungkasnya.

Terpisah Neni Rosnani SKM Kepala Bidang Sumber Daya Manusia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang saat di minta keterangan terkait hal tersebut mengatakan, bahwa pihaknya akan segera menelusuri melalui tim Dinkes.

“Ya nanti di tanyakan ke tim Dinkes. Minta nama dan alamat atau KTP untuk ditelusuri.” Jawabnya singkat.

Sementara itu, sampai berita ini diterbitkan belum ada keterangan atau penjelasan lebih lanjut dari pihak Puskesmas Parakan Tirtamulya mengenai dugaan pembayaran layanan kesehatan bagi peserta BPJS di puskesmas tersebut.

Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat diharapkan pihak terkait dapat memberikan evaluasi dan penjelasan lebih konkret agar kejadian yang sama tak lagi terulang.

•Edi